Priyanto B. Nugroho

one of my last shoots in the last days of 2016. happy new year 2017 everyone. may the world be a safer place for all ...

Japanese government bonds sold off on Monday sending yields to record highs as rising oil prices fueled inflation fears. Here’s what strategists are saying. bloomberg.com/news/articles/…

為替、日本経済の実力から1ドル120―130円程度が均衡レート＝黒田前日銀総裁 reut.rs/4nnjaiu reut.rs/4nnjaiu

Informasi kurs JISDOR (referensi kurs/nilai tukar spot USD/IDR) terhadap Rupiah hari ini (13/05/2026) Rp17.496,00 kurs selengkapnya: bi.go.id/id/statistik/i…

Pertama kali minta bantuan 'emergency' ke Damkar. Terima kasih #damkarkalimalang atas ketulusan, respon cepat, mangkus dan sangkil bantuannya 🙏 Bravo Damkar 👍

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa partisipasi sektor swasta merupakan kunci utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. Dalam seminar debottlenecking yang dihadiri para duta besar dan pengusaha asing, Purbaya mengungkapkan bahwa belanja pemerintah hanya berkontribusi sekitar 10 persen terhadap ekonomi, sementara sisanya bergantung pada geliat swasta. Purbaya menekankan bahwa pemerintah saat ini beralih ke pendekatan yang lebih praktis untuk menyelesaikan hambatan bisnis daripada sekadar berkutat pada perbaikan administrasi regulasi di awal. Baca selengkapnya di idxchannel.com/economics/purb… Atau klik link di bio @idx_channel Foto: iNews Media Group #idxchannel #idxchannelommunity

Informasi kurs JISDOR (referensi kurs/nilai tukar spot USD/IDR) terhadap Rupiah hari ini (12/05/2026) Rp17.514,00 kurs selengkapnya: bi.go.id/id/statistik/i…

The total amount of Indonesian central bank bills outstanding climbed by the most in almost two years last month as the monetary authority sought to attract capital inflows to support the weakening rupiah bloomberg.com/news/articles/…

Informasi kurs JISDOR (referensi kurs/nilai tukar spot USD/IDR) terhadap Rupiah hari ini (11/05/2026) Rp17.415,00 kurs selengkapnya: bi.go.id/id/statistik/i…

Penerimaan negara kunci amankan pertumbuhan ekonomi. Pembenahan pajak dan bea cukai krusial. [FULL] Purbaya: Saya Cuma Tangan Prabowo, Jurus Pertumbuhan 5,61%, dan S... youtu.be/xcsKHWiYlDQ?si… via @YouTube

Guys, ada rapat yang menurut gue salah satu yang paling menarik untuk ditonton bukan karena isinya dramatis, tapi karena cara Purbaya memimpin rapat ini sangat beda dari rapat pemerintah Indonesia pada umumnya. Di depan CEO perusahaan Arab Saudi yang mau investasi 10 miliar dolar di Indonesia Purbaya tidak segan-segan mempermalukan pejabat Indonesia sendiri di depan investor asing itu. Konteksnya dulu: PT Acua singkatan dari Arabian Company for Water and Power, milik Public Investment Fund pemerintah Arab Saudi, beroperasi di 15 negara mau bangun panel surya terapung di atas Waduk Saguling, Jawa Barat. Proyek ini sudah financial close, sudah mulai konstruksi, tapi macet karena satu hal: belum dapat izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Dan kenapa belum bisa dapat izin dari Kementerian Kehutanan? Karena butuh rekomendasi Gubernur Jawa Barat dulu. Dan rekomendasi gubernur belum keluar karena PLN belum memenuhi kewajiban lahan pengganti hutan yang sudah bertahun-tahun nunggak. Satu proyek. Tiga instansi saling tunggu. Dan investor asing yang sudah keluar duit triliunan menunggu. Purbaya langsung tembak PLN: "Pak Dirut, katanya sudah siap. Ternyata baru 14%. Coba jelasin." PLN punya kewajiban menyediakan 1.081 hektar lahan pengganti hutan sebagai kompensasi penggunaan kawasan hutan untuk proyek-proyek mereka di Jawa Barat. Yang sudah terpenuhi baru 159 hektar alias 14,7%. PLN menjawab dengan berbagai penjelasan teknis procurement ongoing, sertifikasi sedang berjalan, anggaran sudah ada, tinggal proses sosial, dan seterusnya. Purbaya memotong: Kalau ngomong komitmen gampang. Saya pengin tahu time frame-nya ke depan seperti apa. Tahun ini selesai? PLN jawab: sedang dirancang agar bisa selesai as quickly as possible. Purbaya langsung potong lagi: "Cukup gitu. Bentuk komitmennya apa? Saya mereka cuma bilang komit, tanda tangan sudah. Anda perlu bukti apalagi?" Pemda Jawa Barat tidak mau kalah cermat: Wakil Gubernur Jawa Barat hadir dan menyampaikan dua syarat sebelum rekomendasinya keluar. Pertama, PLN harus tanda tangan pakta integritas dulu bahwa lahan pengganti 1.081 hektar akan dipenuhi dengan tenggat waktu yang jelas bukan cuma janji lisan. Kedua, PT Acua harus berkomitmen tidak menebang pohon selama konstruksi, atau kalau tidak terhindarkan harus seminimal mungkin. Alasannya jelas dan sangat kuat: Jawa Barat adalah provinsi rawan bencana. Tempo hari ada alih fungsi lahan di Bandung Barat yang berujung 68 warga meninggal dunia. Pemda Jabar tidak mau terulang hanya karena mempercepat izin investasi. Dan mereka langsung bilang: begitu pakta integritas ditandatangani, rekomendasi gubernur bisa keluar hari itu juga. Momen paling menggelikan dan mengungkap segalanya: Purbaya tanya ke Wakil Gubernur: rekomendasi bisa keluar kapan? Wakil Gubernur jawab: sudah siap, tinggal tunggu komitmen PLN. Purbaya tanya ke PLN: kapan bisa tandatangan? PLN bilang: siap, nanti ketemu Gubernur di Bandung, tandatangan road map. Purbaya tanya lagi: rekomendasi gubernur bisa keluar kapan, akhir minggu ini? Wakil Gubernur jawab: hari ini sudah keluar. Purbaya: "Oh hari ini sudah keluar. Oh, jago dia." Jadi ternyata rekomendasi itu bisa keluar hari ini tapi tidak pernah keluar karena tidak ada yang pernah duduk di satu ruangan dan saling mengikat komitmen secara formal. Semua menunggu semua. Dan proyek yang sudah financial close itu macet bukan karena masalah teknis yang sulit, tapi karena koordinasi antar instansi yang tidak pernah dipaksa tuntas. Cara Purbaya menutup rapat dan ini yang paling tegas: "Komitmen diikat di sini. Dia enggak akan bisa lari. Yang dikatakan di sini itu mengikat semuanya. Enggak bisa main-main." "Kalau ada kendala kasih tahu kami. Di sini ada BPPN, ada BPN, ada tentara, ada polisi, semua ada di sini. Kalau ada gangguan kasih tahu kami." Dan sebelum menutup dia juga sempat sentil PLN dengan humor kering: "Dulu 2016-2017 kita pernah cari tanah PLN yang hilang 40 hektar. Ketemu juga setelah 16 tahun. Anda sekarang bisa sendiri atau butuh bantuan kami lagi?" Yang paling penting dari seluruh rapat ini: Investor Saudi yang sudah komit investasi 10 miliar dolar proyek pertamanya macet bukan karena masalah besar, bukan karena konflik hukum yang rumit, bukan karena teknologinya belum siap. Macet karena satu rekomendasi gubernur yang tidak pernah keluar karena PLN belum tandatangan komitmen lahan pengganti yang sudah jadi kewajiban mereka bertahun-tahun. Dan semua itu selesai dalam satu rapat ketika ada orang yang cukup senior dan cukup tidak sabaran untuk memaksa semua pihak duduk, saling berhadapan, dan tidak boleh keluar ruangan sebelum ada komitmen yang terikat. Pertanyaannya: berapa banyak proyek lain yang macet dengan cara yang sama tapi tidak ada Purbaya-nya yang datang untuk memaksa semua duduk di satu meja?

132 central bank governor transitions in 28 advanced and emerging economies from 2000 to 2024: of all transition, 38% were politically motivated; 48% in emerging markets, 13% in advanced economies. cepr.org/voxeu/columns/…

Pemerintah masih mengkaji aspek keselamatan dan teknis penggunaan tabung Compressed Natural Gas (CNG) ukuran 3 kg yang diwacanakan untuk menggantikan peran LPG 3 kg. Kajian tersebut dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas dan ditargetkan selesai dalam tiga bulan ke depan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah juga memastikan tabung CNG nantinya tetap kompatibel dengan kompor LPG yang sudah digunakan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu mengganti kompor. “Tabung tipe 4 dia menggunakan valve atau converter yang juga harus plug and play dan tidak menyebabkan beban tambahan, dan sampai ketika nanti sudah diproduksi, dia harus menyesuaikan sedemikian sehingga kompor tidak perlu diganti, tinggal plug, sudah mengalir. Tapi tadinya yang pakai LPG sekarang pakai CNG,” ujar Laode. Laode menjelaskan, tabung CNG tipe 4 yang sedang dikembangkan menggunakan material komposit fiber yang lebih ringan dan kuat. Ia menyebut Indonesia berpotensi menjadi negara pertama yang memproduksi tabung CNG 3 kg tipe tersebut secara masif. Menurut Laode, penggunaan CNG diperkirakan dapat mengurangi subsidi energi hingga 20–30 persen sekaligus menekan impor LPG yang terus meningkat setiap tahun. Pemerintah juga membuka peluang harga tabung CNG nantinya bisa lebih murah dibanding LPG 3 kg. 📸: Dok. PGN. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: bisnisupdate | update | bisnis | oneliner | R130 | R060 | E036 #bicarafaktalewatberita #kumparan

📰 Kementerian ESDM Berencana Naikkan Royalti untuk Sejumlah Komoditas Minerba • Kementerian ESDM pada Jumat (8/5) menggelar public hearing terkait perubahan tarif royalti untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, hingga perak. • Perubahan tarif royalti tersebut umumnya terkait perubahan interval harga mineral acuan dan kenaikan tarif. • Kementerian ESDM berencana untuk segera mengajukan rencana kenaikan tarif royalti ini kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan target mulai berlaku per Juni 2026 (tidak berlaku surut). • Rentang tarif royalti dengan perubahan terbesar adalah timah, dari berkisar 3–10% menjadi 5–20%. Sementara itu, konsentrat tembaga naik dari 7–10% menjadi 9–13%, katoda tembaga dari 4–7% menjadi 7–10%, emas dari 7–16% menjadi 14–20%, perak dari flat 5% menjadi berkisar 5–8%. • Tarif royalti untuk nikel tidak berubah di kisaran 14–19%, tetapi interval harga mineral acuannya berubah. • Kementerian ESDM juga akan menyesuaikan klaster komoditas kobalt sebagai produk ikutan dalam nickel matte, yang nantinya akan dikenakan tarif royalti terhadap kandungan logam nikel dan logam kobalt. [Sumber: YouTube Ditjen Minerba TV] _____ Copas dari Stockbit Sekuritas @Stockbit

PT Freeport Indonesia (PTFI) menyetorkan tambahan bagian keuntungan bersih perusahaan tahun 2025 sebesar Rp 4,8 triliun kepada pemerintah pusat dan daerah pada 8 April 2026. Dengan tambahan itu, total setoran PTFI kepada pemerintah sepanjang 2025 mencapai Rp 75 triliun. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan total setoran tersebut mencakup dividen kepada MIND ID sebesar Rp 16,9 triliun serta bagian pemerintah daerah Rp 13,48 triliun. “Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing,” kata Tony dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5). Dari tambahan Rp 4,8 triliun itu, pemerintah pusat menerima Rp 1,92 triliun. Sementara Provinsi Papua Tengah mendapat Rp 720,5 miliar dan Kabupaten Mimika Rp 1,2 triliun. Adapun tujuh kabupaten lain di Papua Tengah masing-masing menerima Rp 137,2 miliar. Tony menyebut nilai kontribusi berpotensi meningkat seiring harga komoditas mineral yang masih tinggi. Meski demikian, operasional PTFI saat ini masih dalam tahap pemulihan pascainsiden tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) dengan produksi baru mencapai 40–50 persen dan ditargetkan pulih penuh pada awal 2028. 📸: Dok. PTFI. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: bisnisupdate | update | bisnis | oneliner | R060 | E036 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Informasi kurs JISDOR (referensi kurs/nilai tukar spot USD/IDR) terhadap Rupiah hari ini (08/05/2026) Rp17.375,00 kurs selengkapnya: bi.go.id/id/statistik/i…

Guys, ada rapat yang menurut gue sangat jarang terekspos ke publik tapi ampaknya sangat nyata ke kehidupan sehari-hari dan yang bikin menarik adalah jalannya rapat ini sangat tegang, penuh saling lempar tanggung jawab, dan Menkeu Purbaya yang memimpin rapat tidak segan-segan memotong dan menyudutkan para pejabat. Ini adalah sidang debottlenecking proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa di Kawasan Industri Makassar proyek yang sudah bertahun-tahun macet dan tidak jalan-jalan. Konteksnya dulu apa itu PLTSa dan kenapa penting: Makassar adalah salah satu kota yang sedang darurat sampah. Proyek PLTSa adalah solusi yang secara konsep bagus sampah kota diolah menjadi energi listrik. Investor asing sudah masuk, sudah keluar uang lebih dari 15 juta dolar AS untuk lahan, izin, desain, dan berbagai persiapan. Tapi proyeknya macet karena masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan kalau semua pihak mau bergerak. Prabowo sudah marah-marah di rapat-rapat soal proyek ini yang tidak jalan. Dan Purbaya dipanggil memimpin sidang untuk mencari jalan keluar. Masalah utama yang terungkap dalam rapat: Ada dua regulasi yang berlaku dan saling tabrakan. Perpres 35 adalah regulasi lama yang mewajibkan pemerintah kota membayar tipping fee semacam biaya pengolahan sampah kepada investor. Untuk Makassar dengan volume 1.000 ton sampah per hari, tipping fee ini nilainya sekitar Rp380.000 per ton. Dalam 20 tahun kontrak itu bisa mencapai Rp2,5 triliun dari APBD beban yang sangat berat untuk keuangan daerah. Perpres 109 adalah regulasi baru yang menghapus tipping fee. Biayanya disubsidi masuk ke dalam harga beli listrik yang naik dari 13,5 sen per kwh menjadi 20 sen per kwh ditanggung PLN dan Danantara. Secara konsep jauh lebih menguntungkan untuk pemda karena tidak ada lagi beban langsung dari APBD. Logisnya Makassar mau pindah ke Perpres 109. Tapi masalahnya di sini investornya sudah terlanjur beli lahan di lokasi tertentu sesuai kontrak lama, sudah keluar uang miliaran, tapi lahannya ternyata bermasalah. Masalah lahannya seperti apa: Dari 31 bidang lahan yang diperlukan sesuai kontrak, baru 28 yang sudah bersertifikat HGB atas nama PT SUS. Tiga bidang belum selesai. Tapi yang lebih kritis adalah satu tanah yang dibeli dari BNI masih ada persoalan hukum yang belum selesai sampai hari ini. Dan kondisi fisik lahannya pun bermasalah. Investor memaparkan bahwa lahannya setengah rawa, perlu pengerasan tanah dengan cut and fill sedalam 6 meter, aksesnya ada tiga jalan tapi ketiganya sudah penuh antrian truk sampah dan sulit dilalui kendaraan konstruksi. Ini bukan masalah kecil ini bisa menambah waktu dan biaya konstruksi secara signifikan. Di sisi lain Walikota Makassar punya lahan alternatif di TPA yang sudah dikuasai pemkot, seluas sekitar 10 hektar cukup untuk lokasi pabrik. Tapi investor menolak pindah ke sana karena harus mulai dari nol lagi izin baru, AMDAL baru, desain ulang, dan waktu yang jauh lebih lama. Sementara investasi sudah keluar besar di lokasi yang lama. Momen paling tegang di rapat Purbaya langsung menyudutkan Ibu Nani: Di tengah presentasi, Purbaya tiba-tiba memotong dan bertanya langsung ke Nani Hendiarti, Deputi Kemenko Pangan, yang hadir sebagai perwakilan regulator: "Bu Nani, Bos. Ibu yang ngasih usulan seperti itu rupanya. Kenapa ada usulan seperti itu? Kan itu Anda putuskan sudah lama waktu Ibu di Maritim kan. Harusnya waktu buat peraturan ini pun enggak ada grandfather clause yang membuat ketidakpastian. Ibu yang bikin aturannya nih kejelasan ke saya kenapa ada usulan seperti itu yang membuat ketidakpastian baru." Ibu Nani mencoba menjelaskan bahwa prakarsa regulasinya dari KLH, bukan dari Marves dan bahwa Perpres 109 justru dirancang untuk mempercepat, bukan mempersulit. Tapi Purbaya tidak begitu puas dengan jawaban itu. Ini momen yang penting karena menunjukkan bahwa masalah di lapangan ini sebagian lahir dari ketidaksinkronan antar kementerian dalam merancang regulasi tidak ada klausul transisi yang cukup jelas untuk proyek-proyek yang sudah berjalan di bawah aturan lama. Solusi tengah yang Purbaya tawarkan: Setelah mendengar semua pihak, Purbaya mengusulkan jalan tengah yang masuk akal: gunakan lahan lama milik investor yang sudah siap dan sudah ada izinnya tapi jalankan dengan skema Perpres 109. Artinya tidak ada lagi tipping fee untuk Makassar, biayanya masuk ke harga listrik yang ditanggung pusat. Investor tidak perlu pindah lokasi dan kehilangan investasi lahan yang sudah dikeluarkan. Pemkot tidak perlu keluar biaya tipping fee Rp2,5 triliun selama 20 tahun. "Yang penting ini harus jalan. Kenapa? Bapak Presiden pengin ini yang PLTSa ini jalan. Dia sudah marah-marah kalau itu rapat-rapat dihalang-halangi." Walikota Makassar pada prinsipnya setuju — tapi masih ada kekhawatiran soal status lahan yang bermasalah secara hukum dan proses yang belum bersih dari pemerintahan sebelumnya. Dia tidak mau mengambil risiko kalau di belakang hari ada masalah hukum yang datang ke pemerintahan yang baru. Yang paling ironis dari seluruh rapat ini: Investor asing sudah masuk, sudah keluar uang lebih dari 15 juta dolar, sudah punya kantor, sudah ada tim di lokasi, menyatakan percaya diri dengan Indonesia dan Makassar tapi proyeknya tidak jalan karena masalah koordinasi antar pemerintah Indonesia sendiri. Antara pemkot dan investor soal lahan. Antara pemkot lama dan pemkot baru soal warisan kontrak. Antara kementerian yang berbeda soal siapa yang bertanggung jawab atas regulasi yang bikin bingung. Sementara Makassar darurat sampah. Setiap hari 1.000 ton sampah perlu dikelola. Dan solusinya sudah ada investor sudah siap, teknologinya sudah ada, dananya sudah ada tapi macet karena birokrasi yang tidak sinkron. Rapat ini adalah gambaran nyata dari tantangan terbesar pelaksanaan proyek strategis di Indonesia bukan soal tidak ada investor, bukan soal tidak ada teknologi, bukan soal tidak ada regulasi. Tapi soal sinkronisasi regulasi lama dan baru yang tidak beres, koordinasi antar lembaga yang saling lempar, dan warisan masalah dari pemerintahan sebelumnya yang membebani pemerintahan baru. Purbaya memimpin rapat ini dengan gaya yang jelas tidak sabar dan itu mungkin memang yang dibutuhkan. Karena selama ini rapat-rapat seperti ini berakhir dengan tidak ada keputusan, dan proyeknya tetap macet. Apakah solusi tengah yang ditawarkan Purbaya akan berjalan itu yang harus dikawal.

Indonesia prepares Bond Stabilization Fund amid rupiah depreciation s.nikkei.com/4toLqCX

Indonesia’s foreign-exchange reserves fell further in April to the lowest in nearly two years as the central bank stepped up intervention to defend the rupiah bloomberg.com/news/articles/…

‼️Japan's Ministry of Finance appears to be intervening in currency markets repeatedly: The Japanese yen surged +1.8% in under 30 minutes during Asian trading on Wednesday, briefly touching 155.04 per US Dollar, the latest in a series of sharp moves consistent with official intervention. This comes after Japan's first intervention since 2024 on April 30, when Bank of Japan account analysis indicated authorities spent ~$34.5 billion to defend the yen. Meanwhile, Goldman Sachs estimates Japan still has enough reserves to intervene ~30 more times at this scale. The 157 level is emerging as the new line in the sand for Japanese authorities, with the Ministry of Finance warning speculators last week that "the timing for taking bold steps is nearing." Japan is desperate to prevent the Yen from weakening past 160 per US Dollar.

OPINION: The rupee is eroding in value despite India's dramatic growth The RBI's ineffective currency management: New Delhi should take responsibility s.nikkei.com/4w9WC8Z