rad socks ip 3

the full version

@deydemn @.TFYogyakarta

pulang naik transjogja for the first time in years and suddenly im 17 again with music by some obscure spotify artist blasted in my earphone, finger wrinkled from the cold, reading 61 chapter slowburn yaoi in silence while UTBK anxiety and suicidal ideation starting to crept in

Microsoft Word and its consequences have been a disaster for the human race

@juanzien N208: N207:

list pintu paling menjengkelkan seantero jagad raya 1. PINTU N208 udah ga ada lagi

rame juga liat orang berantem, padahal musuh bersama adalah FEB

@ExfalsoQuo 😭😭😭😭😭

MICNYA MATI LO

jadi gini rasanya jadi mahasiswa akhir

gini toh rasanya punya grup kelas

"saya selalu bikin status yang memotivasi mahasiswa" 😹😹😹

what if every time the docent mispronounces a word, we kiss

oomf is so pretty

@scarletmilk honestly I don't mind. two things a man needs in his life are chisato and cars

"if you're the person you are today because of chisato and cars, then what are you without it?"

@barelytangible_ usia 20an emang paling aneh. temen lama ada yg kuliah, ada yg tiba-tiba nikah, ada yg jadi PMI, ada juga yg jadi kriminal, jadi ojol. all walks of life completed

temen sd-smpku nikah..... mind you ini temen deket, sering futsal bareng.....

this happens on EVERY country btw. besides the obvious flaws, the issue is just people don't have the place, time and interest to practise, when language is all about practising. students are also not completed to be fluent, rather they're just there for the grade

@UGM_FESS dari perpusat cepet selama hari kerja, biasanya di hari yang sama bisa. tapi saranku dipakai dengan bijak, nder. maksimal 10x cek selama masa studi

Ugm_fess cek plagiasi dokumen kalau pakai layanan kampus lama gak? Ada yang pernah pakai?

by law, every company is required to do this. iirc 100% pay up to 3 months and 50% up to 12 months. this is practically bare minimum. corporate greed knows no bounds these days so much so that this has become something noble

@vodkissed TRUEE. every season it's always either horror or shitty romance. I really wish we could have more good action films

Can indo STOP making horror slop and explore other genre

tau gini gak usah dateng jir

Izin saya menambahkan konteks biar diskusinya lebih tajam. Kasus ini bukan cuma soal "jasa editing dihargai Rp 0." Itu memang bagian paling mencolok dan bikin emosi, tapi masalah strukturalnya lebih dalam. Amsal Christy Sitepu itu videografer yang bikin video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, masing-masing Rp 30 juta. Videonya jadi, sudah tayang di YouTube, dan 20 kepala desa yang jadi saksi di persidangan bilang tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Satu pun tidak ada yang komplain. Yang bikin masalah adalah, auditor Inspektorat Karo menetapkan harga wajar cuma Rp 24,1 juta per video. Selisih Rp 5,9 juta dikali 20 desa, jadilah "kerugian negara" Rp 202 juta. Dan di dalam perhitungan RAB versi auditor itu, lima komponen pekerjaan kreatif, yaitu penciptaan ide/konsep, cutting, editing, dubbing, dan penggunaan mic/clip-on, semuanya dipatok Rp 0. Nol. Alasannya? Tidak ada kwitansi fisik pembelian dari pihak ketiga. Karena proses editing itu terjadi di kepala dan di depan layar komputer, bukan beli semen yang ada notanya. Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jernih. Logika auditor itu memang cacat, tapi cacatnya bukan karena orangnya bodoh. Cacatnya karena Standar Harga Satuan di hampir semua pemda di Indonesia memang tidak punya acuan untuk menghargai kerja kognitif. Pemda fasih menghitung harga semen per sak, aspal per ton, konsumsi rapat per orang. Tapi tarif per jam kerja editor video? Biaya amortisasi lisensi software editing? Tidak ada pedomannya. Jadi ketika auditor dihadapkan pada komponen yang tidak bisa dibuktikan dengan nota belanja fisik, mereka ambil jalan paling "aman" secara birokrasi, yaitu menolkannya, daripada dianggap subjektif oleh BPK di atasnya nanti. Tapi bukan berarti itu bisa dibenarkan Yah. Menolkan nilai editing sama saja bilang bahwa raw video bisa langsung jadi video koheren tanpa campur tangan manusia. Menolkan ide kreatif sama saja bilang storyboard, konsep visual, dan narasi itu muncul dari udara kosong. Ini penyangkalan total terhadap kekayaan intelektual. Dan ada masalah hukum yang mungkin luput dari perhatian publik. Amsal didakwa pakai Pasal 3 UU Tipikor, yang intinya soal "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan." Masalahnya, Amsal itu vendor swasta. Dia tidak pegang jabatan di pemerintahan, tidak punya akses untuk mencairkan dana APBDes, tidak punya wewenang administratif apa pun. Yang punya wewenang otorisasi pencairan dana itu justru kepala desa. Tapi 20 kepala desa itu cuma dijadikan saksi, bukan tersangka. Yang ditahan justru penyedia jasanya. Agak aneh kalau dipikir, ya. Saya nggak bilang Amsal pasti benar seratus persen. Bisa saja ada selisih harga yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau memang ada kelebihan bayar, mekanisme koreksinya seharusnya lewat jalur administrasi atau perdata, bukan langsung dilompati jadi pidana korupsi. Apalagi dengan nominal yang kalau dipecah per desa cuma selisih kurang dari Rp 6 juta. Besok, 30 Maret, Komisi III DPR akan gelar RDPU soal kasus ini. Dan vonis dijadwalkan 1 April. Semoga majelis hakim punya keberanian untuk melihat bahwa ada yang salah dengan cara kita menghargai kerja kreatif di negara ini. Karena kalau preseden ini dibiarkan, siapa yang berani ambil proyek pemerintah lagi? Ini perspektif saya yah, bisa jadi ada sudut yang belum saya lihat.