Rio Aprianda

@leopictures1 pengen banget nntn film bila esok ibu tiada, tapi hati gk berani, krn ibu sy pejuang kanker stadium 4🥲. Hampir setiap mlm netesin air mata lihat keadaan ibu yg makin menurun 🥲, kulit yg mulai mengeriput ,rambut yg sudah beruban, nafas yg sdh terisak🥲.lvu mom🥹♥️

Ternyata masih banyak yg gak paham definisi politik dinasti saat ini, ah sudah lah, kecewa dengan hasilnya , mulai Pilpres sampai pilkada dinasti semua isinya 😮‍💨, efek dari menormalisasi politik uang 😮‍💨

Knp Tom Lembong senyum? Ya dengerin aja sendiri! Dikomandoi Gerindra, seluruh Fraksi di DPR kompak serang Kejagung soal Tom Lembong. Terpenting, arah "tembakan" kasus jgn nyasar ke presiden! Masa @KejaksaanRI gak nangkep sinyal itu. Mulai perkara jam tangan, rumah di Hang Tuah Raya, pejanjian antara Mendag (Tom) sama Kasad, keterlibatan kooperasi TNI Polri dibahas semua. Sementara itu TW ngikik dipojokan!

@satriohendri Hajar Bleh!

@Hasbil_Lbs Iya kaya anda juga badut

Ya betul, di Dunia ini yang tidak bisa salah cuma KOMIKA. Jadi kedepan, jika mereka ngoceh apapun, ya tertawakan saja, karena cuma ini satu2nya cara menghormati mereka. Ttd Badut 🤡

@Hasbil_Lbs Terserah dia sih mau buka apa nggak..dia pengkritik memangnya gak boleh??

Sudah 304 ribu tayang, 8989 like, 1448 komen. Bisa tembus 1 juta tayang ini sepertinya. Notif akun tiktok saya menyala terus 😂🤪

@Hasbil_Lbs @Farisa_Dh Rakyat kalangan bawah, yg pekerjaannya serabutan, yg alhamdulillah hari ini bisa makan, entah besok bisa apa nggak, rakyat yg harus bejejalan antri hanya demi untuk satu posisi pekerjaan, dan masih banyak lagi. Sekali2 mengiyakan apa yg sebenarnya terjadi dimasyarakat aslinya.

@Farisa_Dh Rakyat yg mana?

Untuk kalian yang sedang malas berdebat dengan pihak yang teriak darurat Indonesia, kasi saja beberapa data dibawah ini. Simpan & sebarkan!! 1. Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 Tumbuh 5,11 Persen. 2. Penerimaan pajak hingga Juli 2024 mencapai Rp1.045,32 triliun atau setara 52,56 persen dari target APBN. 3. Neraca Dagang RI Surplus US$3,56 M per April 2024. 4. Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Agustus 2024 adalah 48,9 (Ekspansif). 5. BI Rate sebesar 6,25%. 6. BPS catat inflasi tahunan RI sebesar 2,12 persen pada Agustus 2024. 7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 4,82 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibanding Februari 2023. 8. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022. Darurat itu, jika: 1. Jagoannya gak bisa ikut Pilgub. 2. Film karya siapapun penontonnya sedikit. Demikian..

@Hasbil_Lbs Kayaknya kalau anda sebagai oposisi hal ini juga pasti akan ada permasalahkan, tapi karna anda berada didalam koalisi hal ini akan anda bantah. Hal yg logis secara hukum alam.

@Hasbil_Lbs Om kayaknya sudah jelas yg digaungkan itu terkait kebijakan2 pemerintah serta konstitusi yg di acak2, jangan bilang kalau konstitusi diacak2 kenapa DPR tidak bertindak, liat seberapa besar presentase koalisi di dpr yg berada di kubu pemerintahan.

@PartaiSocmed Bela terus jokowi

Kan sudah kami bilang Megawati itu paling tidak suka di fait accompli. Sekarang si Ono mayah2 gara2 ambisinya jadi Cawagub Jabar batal. Mau marah sama emak takut, mau nyalahin Anies ngga enak, ya udah paling aman nyalahin Jokowi saja.

@nanath27 Mbaa mba..aneh

kesombongan, pongah jumawa , akhirnya game over. gue bahagia dgn takdir Allah atas dirinya anies. nikmati ajaa, bnyk merenung, bercermin apa yg sdh ente perbuat selama ini yg membuat ente nyungsep

@PartaiSocmed Tapi tangan2 mulyono yg mencegahnya !!!

Terima kasih PDIP sudah membongkar kebohongan Anies. Ternyata dia sama sekali tidak menolak tawaran PDIP seperti yg digembar-gemborkan. Semua salah Jokowi.

@zy_zy_lestary @adri_7i @IrwanResma48922 @dika_maxelyou @Rocky_Antonie @Pasir_Putih99 @HaramAsoy Cair lagi dong

Bisa di bayangin perputaran ekonomi yang masif dan dinamis kan? Kami lagi happy, gembira dan bahagia... Gosah nyeret² kami untuk ke darurat an para elit #partai yang lagi rungkad itu .. Enak aja!

@PartaiSocmed Sama kaya kau, yg kmrn kau anggap tidak cacat pada saat perubahan persayaratan pilpres..sekarang sibuk sana sini

Bedanya di kalian. Putusan yg tidak menguntungkan kalian sebut melanggar konstitusi tapi putusan yg menguntungkan kalian sebut kehendak Tuhan.

@ferrykoto Penjilatt

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini memang menyalahi kewenangan MK. Bisa-bisanya MK membuat norma hukum baru, bertindak sebagai pembuat UU. MK jelas2 salah jika merujuk pasal 20 ayat (1) UUD 1945, dimana DPR lah yang memegang kekuasaan membentuk undang undang, dgn disetujui bersama pemerintah (ayat 2). Bukan MK yg berwenang. Tapi nasi sudah jadi bubur, karena sesuai pasal 24C ayat (1) putusan MK itu bersifat final. Sejak diucapkan dalam sidang putusannya, maka ia berlaku sebagai UU yang harus ditaati tanpa perlu menunggu dilembar negarakan. Sisi lain, kita tak bisa menguji putusan MK tersebut, karena sifatnya yg final dan tak ada lembaga lain yg tersedia untuk mengujinya. Lantas bagaimana solusinya? Satu-satunya jalan ya kembali ke konstitusi. Dimana konstitusi dengan tegas menyebut kewenangan pembentuk UU ada ditangan DPR RI, yang disetujui bersama pemerintah. Jalannya yaitu segera merevisi UU Pilkada dan disetujui bersama pemerintah. DPR harus bisa merumuskan norma yang mau tak mau harus mengakomodir putusan MK tersebut, karena jika normal itu dihapus sertamerta/diangap tak ada, malah bisa jadi sengketa berkepanjangan jika kembali ada yg men-JR ke MK dan MK kembali hadirkan norma tersebut merujuk pada putusan mereka sendiri (putusan 60/PUU-XXII/2024). Amsiong negara ini nanti. Gonjang-ganjing tiada henti. Jalan tengahnya ada 3: Pertama, memasukan norma putusan MK itu secara utuh di revisi UU Pilkada, namun masa berlakunya di Pilkada 2029. Ini merujuk asas non rektroaktif putusan MK karena proses Pilkada telah pun berlangsung (per-tgl 19 Agustus adalah batas akhir tahap pemenuhan dukungan calon perseorangan). Kedua, memasukan putusan MK tersebut pada norma baru di revisi UU Pilkada dgn penyesuaian bahwa basis porsentase suara hanya berlaku untuk parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD, tapi dengan persentase yg memang memungkin bagi Parpol non DPRD untuk mengusung. Kalau besaran persantase berbasis putusan MK ya nyaris tak mungkin Parpol non DPRD mengusung tanpa suara parpol di DPRD. Ketiga, ya terimalah putusan MK itu apa adanya, walau tanpa naskah akademik sekalipun, walau entah dari langit mana muncul persentase2 tersebut, walau tak ada kajian kenapa basis suara saja yg diperhitungkan, tapi basis kursi di DPRD tidak dianggap, padahal vital karena DPRD lah partner Kada dalam jalankan pemerintahan daerah. Ini demi menjaga marwah lembaga negara, MK yang sudah sesat jadi lembaga pembuat UU. Mau bagaimana lagi. Setelahnya perlu dipikirkan membatasi MK ini tidak menjelma jadi lembaga pembuat UU. Karena berbahaya sekali jika MK jadi lembaga pembuat norma hukum, bisa2 kepentingan politik yg mempengaruhi keputusannya. Dan kita rakyat menjadi tak dilibatkan dalam membuat norma yg dihasilkan MK tersebut, dan lebih parah, tak ada ruang menguji norma yang dibuat MK. ....

-Jangan Ajarin Kami-

Merinding bener, ini point emotional banget dan emg sekeren itu harus di rt sebanyak2nya sebarin digrup keluarga kalian @pandji, video lengkap cek di youtu.be/WyghvUZi8P8?si… #indonesia #capres #cawapres #pemilu2024

@Fahrihamzah Bapak dulu orang yang selalu mengkritisi era pemerintahan pak jokowi, sekarang kenapa berubah pak yah? Kayak ada takut2nya sekarang

Makanya jangan anggap remeh anak muda, sekarang begitu dia mulai bisa iseng dan usil kalian kelabakan sendiri. 😀😀🩵🩵🙏🙏✌️✌️

Yg namanya Tambang ilegal gak punya izin. Apanya yg mau dicabut? Jembut?

@restydarma Gassss catukkk wkkwkw