Lambe Saham@LambeSahamjja
momen ahli MBG kena skakmat hakim:
Ahli MBG DPR (Parulian): Yang Mulia, di Finlandia dan Swedia, makan siang gratis itu hak subjektif setiap siswa, didanai penuh oleh pajak. Di Inggris hanya untuk kelompok penerima manfaat tertentu. Prancis dan Italia mengombinasikan subsidi negara dengan iuran orang tua dan standar gizi ketat. Bahkan di Jepang, makan siang jadi bagian kurikulum pendidikan lewat Gakkou Kyushoku. Brasil mencantumkan hak atas makan dalam konstitusinya, India lewat putusan MA sebagai hak dasar hidup.
Hakim MK (Saldi Isra): Saya singkat saja, tapi dijawab langsung ya, Pak Doktor Parulian. Dari negara-negara yang tadi Bapak jadikan komparasi, ada enggak di konstitusinya yang menentukan mandatory spending 20 persen untuk pendidikan? Tolong dijawab, Pak.
Ahli MBG DPR (Parulian): Tidak ada, Prof.
Hakim MK (Saldi Isra): Oke, terima kasih, saya tidak melanjutkan pertanyaan saya.
Intinya Saldi menskakmat dengan satu pertanyaan perbandingan Parulian dianggap tidak setara karena Indonesia punya kewajiban konstitusional 20% anggaran pendidikan yang tak dimiliki negara-negara pembanding tersebut.
