Lebih baik dikatain Ngantukan dong daripada Ptosis.
Evidence Based Medicine, basis bukti ilmiah yang jadi rujukan dokter seluruh dunia membuktikan, bahwa PTOSIS berhubungan dengan gangguan mental, depresi, bipolar, scizopenia, dan penggunaan psikotropika atau narkoba.
Penelitian terhadap 4.000+ subjek artinya sangat valid susah dibantah.
Jadi, Gibran lebih suka disebut Ngantukan sama Panji atau Ptosis sama dr Tompi?
Foto Wisuda ini bertahun-tahun dikenal sebagai Foto Wisuda Joko Widodo, Sarjana Kehutanan UGM lulus tahun 1985.
Ada dua hal yang aneh dari foto wisuda ini:
Satu
Bentuk map yang tidak seragam. Ada yang vertikal ada yang horisontal. Ini hal yang tidak mungkin bahkan mustahil terjadi pada Universitas sebesar UGM, walaupun tahun 1980 sekalipun.
Ingat, Universitas Gadjah Mada UGM adalah Universitas terbaik di Indonesia sejak dulu kala.
Kesalahan mayor seperti Map Wisuda yang tidak seragam ada yang horisontal ada yang vertikal memungkinkan adanya dugaan foto wisuda palsu.
Dua
Ini adalah foto Wisuda yang diklaim sebagai foto wisuda Joko Widodo, tetapi tidak ada Joko Widodonya.
Netizen:
"Dokter Tifa, barisan paling belakang kan ada Jokowi nya?"
"Yang mana?"
"Yang itu pake kacamata ama kumis?"
"Dari Walikota, sampai Gubernur, sampai jadi Presiden dua kali, total 20 tahun lho! Kapan pernah lihat dia berkacamata dan berkumis?"
"Lalu yang pake kacamata dan kumis siapa dong?"
Lha embuh.
@NHenryp29864@4Y4NKZ Masalah phk krisis global perang dagang cina dan amerika ,lapangan kerja banyak tapi tidak sesuai dengan job dan relative gaji kecil , masalah tabungan dormak sudah terkonfirmasi dan aktik lagi OJK memang jomowi tidal sepurna ada beberpa ada sisi buruknya
@4Y4NKZ Pertanyaan, kenapa rakyat miskin semakin padat sekarang.. Era Selesai Jokowi 10 tahun. PHK bertubi2... Lapangan kerja tidak ada.
Malah Tabungan tidak aktif di blokir. Uang tabungan untuk persiapan kita mati atau sakit.
HIPNOTIS Klenik Jokowi sangat ampuh 58 % terkulai.
SOEHARTO 30 th hanya bisa bangun 9 bendungan.
jokowi 10 th 53 bendungan, tol trans jawa, trans sumatera, bandara , mandalika, smelter freeport, UANG 1 M per th KE SEMUA DESA di indonesia.
SBY 10 TH bangun hambalang MANGKRAK. FAKTA !
@susantoedi22@blue_berets7 Berarti jaman kita kecil disuruh emak beli garam uang kembalian bjat beli jajan gak bilang emak , emak kita salah dan telibat korupsi kah
@blue_berets7 Berarti kalo anak buah korupsi atasan kena hukumanya ya
Aku kerja di dunia komstruksi Berarti kalo hrd , supervisor , projek manager korupsi direktur salah gitu
Menutup KUHP Lama dengan Kearifan
Membuka KUHP Baru 2026 dengan Kebaikan
Refleksi Kasus Kriminalisasi RRT
dr Tifauzia Tyassuma, M.Sc
Bismillahirrahmanirrahiim
Kasus ijazah Joko Widodo, yang semestinya menjadi ruang klarifikasi terbuka dalam negara demokratis, justru berbelok menjadi rangkaian kriminalisasi terhadap Roy, Rismon, dan Tifa.
Dari sebuah pertanyaan publik tentang keabsahan dokumen, negara seakan tergelincir ke dalam logika penindakan, di mana suara kritis diposisikan sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari mekanisme koreksi kekuasaan.
Di titik inilah hukum diuji: apakah ia hadir untuk mencari kebenaran dan menjaga akal sehat publik, atau sekadar menjadi alat untuk menutup diskursus yang tak diinginkan.
Jangan sampai kasus kriminalisasi terhadap RRT ini menjadi penutup yang buruk—su’ul khatimah—bagi KUHP lama, sekaligus menjadi pembuka yang kelam bagi penerapan KUHP 2026.
Sejarah hukum tidak hanya mencatat pasal dan putusan, tetapi juga merekam niat, keberanian moral, dan keadilan yang menyertai setiap penegakan hukum. Cara sebuah sistem hukum ditutup, KUHP Lama, akan menentukan bagaimana ia dikenang; cara sebuah sistem hukum dibuka, KUHP Baru 2206, akan menentukan bagaimana ia dipercaya.
Semoga KUHP lama ditutup dengan husnul khatimah: ditutup dengan kebijaksanaan, kehati-hatian, dan kesadaran bahwa hukum kolonial yang diwarisi sejak awal republik bukanlah instrumen untuk membungkam nurani warga negara. Ia sudah terlalu lama menjadi saksi tarik-menarik antara kekuasaan dan keadilan.
Menjadikannya alat kriminalisasi di detik-detik akhir masa berlakunya hanya akan mengabadikan ingatan pahit bahwa hukum itu berakhir bukan sebagai penjaga keadilan, melainkan sebagai simbol arogansi kekuasaan.
Penutupan yang baik adalah penutupan yang jujur: mengakui keterbatasan, menahan diri dari penggunaan kekuasaan yang berlebihan, dan memberi ruang bagi keadilan substantif untuk bernapas. Dalam tradisi etika dan spiritual, akhir yang baik bukan ditentukan oleh seberapa keras seseorang menghukum, melainkan seberapa adil ia menimbang. Negara pun demikian. Negara yang adil dan beradab tahu kapan harus menggunakan hukum, dan kapan harus menunjukkan kebesaran jiwa.
Lebih dari itu, pembukaan KUHP 2026 semestinya menjadi fajar, bukan kelanjutan malam yang kelam. Ia diharapkan lahir sebagai hukum nasional yang lebih manusiawi, berakar pada Pancasila, konstitusi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun fajar tidak akan pernah benar-benar terang jika malam sebelumnya dipenuhi tindakan represif. KUHP baru tidak boleh memikul dosa sejarah yang seharusnya telah disudahi bersama KUHP lama.
Secara filosofis, hukum adalah perjanjian moral antara negara dan rakyat. Jika pada saat peralihan sistem hukum justru terjadi kriminalisasi terhadap suara kritis, maka perjanjian itu retak sejak awal. Kepercayaan publik runtuh bahkan sebelum pasal-pasal baru benar-benar diuji. Hukum baru pun akan dipandang bukan sebagai harapan, melainkan sebagai kelanjutan dari kecemasan lama dalam bungkus yang berbeda.
Karena itu, harapan ini bukan sekadar permohonan politis, melainkan doa peradaban: semoga KUHP lama ditutup dengan husnul khatimah, dengan keadilan dan kejernihan nurani. Dan semoga KUHP 2026 dibuka dengan niat yang bersih, tanpa bayang-bayang kriminalisasi, agar hukum benar-benar menjadi jalan menuju kemaslahatan, bukan alat kekuasaan. Dengan demikian, yang berganti bukan hanya teks undang-undang, tetapi juga arah moral bangsa.
Hasbunallah wani'mal wakil, ni'mal maula wani'man nashiir
Laa haula wala quwwata ila billah
Salam takzim
@DokterTifa Anda ini peneliti abal abal fitnah ijazah palsu tidak ada data primer giliran ada yang post dian sandi dan foto copi sibuk alasanya teliti kita sudah cerdas tifa tidak bisa di giring opini dari mu
Tugas Polisi seharusnya bukan sibuk memikirkan bagaimana RRT bisa dipenjara seperti perintah seseorang yang bikin mereka meriang dan susah tidur cari alasan dan bagaimana agar rakyat seIndonesia tidak geger dan demo besar-besaran,
Tetapi seharusnya sibuk mencari sosok lelaki kurus berkacamata berkumis berhidung agak mancung bibir tebal yang kuliah di prodi Sarjana Muda Kehutanan UGM, lengkap dengan mencari dimana Ijazah Sarjana Mudanya (jika lulus).
Apakah kita perlu minta Netizen seIndonesia yang melakukannya?
Sdh sering sy katakan, kalo ada hoax atau fitnah ke ibu Megawati, mba Puan atau PDIP, pasti yg lakukan ternak @jokowi, @gibran_tweet dan @psi_id , terbukti kan?
Clear ya, mereka bkn hny sakit jiwa tapi juga sakit hati.
PERNYATAAN PERS dr. TIFA
“Tudingan Faisal Assegaf sungguh keji dan saya pertimbangkan untuk melaporkan pencemaran nama baik”
Bismillahirrahmanirrahiim.
Atas nama Allah saya bersumpah
1.
Tiga hari lalu saya mencermati adanya pernyataan dari Faisal Assegaf bahwa “rekening kami, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan DOKTER TIFA harus diperiksa karena menerima sejumlah uang”; dan menyebut bahwa perjuangan saya terkait kajian ilmiah perilaku kebohongan mantan Presiden Jokowi dibiayai atau diarahkan oleh pihak tertentu.
Dengan tenang dan penuh tanggung jawab moral saya nyatakan: klaim tersebut tidak benar!
Tidak ada satu rupiah pun dana dari siapa pun yang saya terima untuk penelitian, sikap, maupun langkah saya. Jika saya melangkah, itu karena saya memegang prinsip bahwa akademisi memiliki kewajiban moral untuk mencari dan menyampaikan kebenaran, bukan menjalankan agenda siapa pun.
Kepada Allah saya berserah diri, menyerahkan langkah, risiko, dan konsekuensi atas apa yang saya jalankan.
2.
Penelitian yang saya lakukan berangkat dari disiplin ilmu yang saya tekuni: Epidemiologi, Ilmu Perilaku dan Neurosains, yang menjadi Ilmu pengetahuan baru bernama Neuropolitika.
Kajian saya bukan berbasis kepentingan politik, kelompok, apalagi dengan pembiayaan eksternal, melainkan berbasis metode ilmiah, literatur, analisis data, dan komitmen akademik.
Bagi saya, kebenaran intelektual tidak dapat dibeli, dinegosiasikan, atau dititipkan. Kebenaran harus ditemukan dengan kerja, diuji dengan data, dan dipertanggungjawabkan dengan integritas, bukan didikte oleh kekuasaan atau narasi.
3.
Saya menghormati hak siapa pun untuk memiliki pandangan atau interpretasi, tetapi saya berharap pernyataan publik tentang saya atau perjuangan yang saya jalankan, dilakukan dengan tanggung jawab etis, faktual, dan tidak mendistorsi realitas.
Sejak awal saya memilih jalan ini bukan untuk mencari posisi, sensasi, atau dukungan materi, tetapi untuk mengingatkan bahwa bangsa ini hanya akan tumbuh kuat jika kejujuran, bukti, dan akal sehat ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau kekuasaan. Dengan keyakinan itu saya berjalan, dan insyaAllah akan tetap saya jalani dengan tenang, terhormat, dan konsisten.
Hasbunallah wani'mal wakil, ni'mal maula wani'man nashiir.
Laa haula wala quwwata ila billah.
Salam Takzim
dr.Tifauzia Tyassuma, M.Sc.
Renungan dr Tifa
BANJIR SUMATERA: KETIKA ALAM MENJADI SAKSI BISU KEJAHATAN 10 TAHUN
Bismillahirrahmanirrahim
Sebagai dokter, aku memandang Sumatera hari ini seperti pasien yang tubuhnya membiru dan membengkak, karena dipaksa menanggung beban bertahun-tahun.
Bagiku, banjir yang terjadi bukan sekadar banjir. Ini adalah Edema Ekologis, pembengkakan yang lahir dari kebijakan rezim 10 tahun, yang memukul jantung pulau ini dan merusak ginjalnya tanpa pernah merasa bersalah.
Ketika air naik, menghasilkan kolam-kolam raksasa yang membenamkan desa demi desa, menenggelamkan sebagian penduduknya, aku melihat sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar genangan.
Aku melihat jejak tangan kekuasaan.
Karena banjir tidak datang dari langit begitu saja.
Ia datang dari tanah yang dilukai dengan sengaja.
Dalam satu dekade lalu, Sumatera diperlakukan seperti papan operasi dengan pasien tanpa anestesi: hutan dibelah, bukit dibongkar, izin diteken tanpa informed consent.
Setiap hektare yang hilang bukan hanya angka statistik; ia adalah hilangnya kemampuan bumi untuk menahan air, menyaring bencana, menjaga nyawa.
Aku mengatakan ini sebagai seorang dokter:
Jika organ vital dirusak bertahun-tahun, jangan salahkan tubuh ketika akhirnya kolaps.
Dan kolaps itulah yang terjadi. Multi organ damage. Kerusakan banyak organ.
Rezim dulu bicara tentang investasi, pembangunan, dan “masa depan Indonesia”. Tapi di balik kalimat manis itu, rakyat hari ini berdiri di depan rumah yang tenggelam sambil bertanya:
“Sebelumnya kami punya hutan. Sekarang kami hanya punya banjir. Apa ini yang namanya kemajuan?”
Sumatera menangis bukan karena hujan, tapi karena pengkhianatan.
Pengkhianatan yang terjadi ketika:
hutan dibuka demi konglomerat,
sungai disempitkan demi proyek cepat jadi,
tambang dibiarkan menggali sampai bumi menganga,
perkebunan sawit dihamparkan tanpa memikirkan daya tampung DAS,
dan setiap kritik dibungkam dengan kalimat klasik: “ini pembangunan.”
Lalu ketika bencana datang, rezim lalu dengan mudah berkata:
“Ini alam. Ini cuaca ekstrem.”
Tidak.
Ini bukan cuaca ekstrem.
Ini adalah keserakahan ekstrem.
Ini bukan musibah semesta.
Ini adalah kerakusan yang merajalela.
Banjir hari ini sedang mengungkap apa yang dulu ditutup rapat oleh kekuasaan.
Banjir sedang berbicara dengan bahasa yang tidak bisa disensor:
bahwa Sumatera telah dicabik-cabik demi ambisi politik, demi kepentingan modal, demi citra penguasa yang dibangun di atas tanah yang perlahan mati.
Aku tidak pernah melihat banjir semasif ini tanpa melihat sekaligus peta kebijakan rezim sebelumnya.
Dan dari peta itu, aku hanya melihat satu hal:
Rezim lalu mengizinkan bumi dirusak sampai ia tak mampu lagi menolak.
Sekarang harga yang harus dibayar adalah:
rumah hilang,
ladang hanyut,
Penduduk mengungsi,
nyawa melayang.
Dan semua itu lahir dari tangan pejabat yang dulu begitu mudah memberikan izin, seperti menandatangani kuitansi, tanpa pernah mau melihat bahwa di baliknya ada jutaan manusia yang akan menanggung akibat.
Banjir Sumatera adalah amputasi terakhir dari tubuh ekologis yang telah disiksa terlalu lama.
Dan kita—rakyat—dipaksa menjadi saksi.
Saksi yang tahu bahwa banjir ini tidak datang sendiri.
Ia lahir dari kebijakan yang salah, dari keserakahan yang dilegalkan, dari penguasa yang lebih mencintai pencitraan daripada tanah airnya sendiri.
Kali ini sejarah mencatat:
bencana ini bukan sekadar bencana.
Ia adalah vonis alam terhadap rezim yang telah menggali lubang bagi rakyatnya sendiri.
Semoga Presiden @Prabowo bisa menghentikan semua kejahatan ini, dan memberikan solusi cepat bagi rakyat Sumatera. Amiin.
Hasbunallah wani'mal wakil, nikmal maula wani'man nashiir. La haula wala quwwata ila billah.
Salam takzim
dr Tifauzia Tyassuma, M.Sc
@G0LIATH87 Saya tinggal di Binjai logistik team tanggap darurat sudah banyak ke Aceh sibolga sumbar ,kami di binjai juga terdampak banjir 1 meter yang paling ribut itu influencer medsos banyak capak bikin suasana keruh