Shaby🌙

When life gives me lemon, I don't wanna make a lemonade. Instead, I'll squirt the juice onto their eyes while shouting "FUCK YOU" and then run away seizing my day.

Translation of the Chinese comment: Revolution begins with yourself. An egg broken from the outside is food; broken from the inside, it's new life.

Tahukah Anda bahwa dalam 50 tahun terakhir, Sumatera telah melakukan trik sulap terbesar dalam sejarah peradaban kita, di mana jutaan hektare hutan rimbun diubah menjadi kebun monokultur dan tanah gersang—tanpa suara, tanpa jejak, dan sering kali dianggap legal berkat secarik kertas bernama izin. Akibatnya, harimau kehilangan rumahnya lebih cepat daripada kita kehilangan integritas dalam menjaga paru-paru dunia. Penulis: ET Hadi Saputra, (12-12-2025) Mari kita bicara santai sejenak. Anggap saja kita sedang duduk di kedai kopi, menyeruput robusta Lampung, sambil memandang peta hutan Sumatera—bukan peta wisata. Jika Anda melihat infografis tutupan hutan Sumatera dari 1975 hingga 2025, Anda tidak sedang melihat data, melainkan obituari: surat kematian massal. Warnanya berubah drastis—from hijau tua menjadi kuning, cokelat, hingga botak plontos, mirip kepala pejabat yang kebanyakan mikir proyek. Lima puluh tahun cukup singkat bagi umur bumi, tapi cukup lama bagi kita untuk menghabisi warisan jutaan tahun. Dulu Sumatera disebut "The Emerald of the Equator", Zamrud Khatulistiwa. Kini lebih pantas "The Palm Oil of the Equator". Saya tertawa miris karena ironinya terasa pahit di lidah. Secara hukum, kita punya segudang aturan tebal dan canggih: Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, istilah seperti Sustainable Development, Green Economy, hingga Intergenerational Equity. Membacanya, mahasiswa hukum semester satu pasti mengira negara ini surga ekologis. Faktanya? Nol besar. Hukum tajam ke penebang liar yang cari nafkah, tapi tumpul—bahkan patah—saat berhadapan dengan korporasi pemegang HGU. Hutan lindung disulap statusnya lewat "alih fungsi lahan"—bahasa halus untuk pemusnahan fungsi alam. Di mata hukum administrasi, perizinan adalah raja. Membabat ribuan hektare jadi prestasi ekonomi: pendapatan daerah naik, devisa naik. Tapi biaya sebenarnya—banjir Bengkulu, longsor Sumatera Barat, asap Riau—tidak pernah masuk neraca perusahaan sawit atau bubur kertas. Yang bayar? Rakyat kecil. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bumi dan air dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat—artinya dijaga, bukan diobral. Jika hutan habis dan rakyat kebanjiran, di mana kemakmurannya? Hanya untuk segelintir orang yang punya akses stempel basah di Jakarta? Kita juga lupa hukum adat. Masyarakat adat menjaga hutan ratusan tahun sebelum negara berdiri, dengan kearifan lokal yang melarang tebang sembarangan. Kini dilindas ekskavator atas nama investasi. Hukum positif sombong, menganggap hukum adat kuno dan menghambat pembangunan. Padahal hutan adat masih utuh, sementara hutan negara gundul. Aneh, bukan? Polanya menjijikkan: tebang hutan (cuan pertama), tanam sawit (cuan kedua), tinggalkan tanah rusak (bencana buat rakyat). Aktivis lingkungan yang protes dituduh anti-pembangunan. Sarkasme terbesar: merayakan Hari Lingkungan Hidup dengan tanam seribu pohon di halaman kantor gubernur, sementara sejuta pohon ditebang di belakang. Kita butuh revolusi hukum. Hukum tak boleh lagi jadi stempel legalisasi kerusakan. Pendekatan ultimum remedium dalam kasus lingkungan harus dibuang; pidana harus di depan untuk kerusakan masif: sita aset, miskinkan pelaku, pulihkan alam. Berani? Saya ragu. Terlalu banyak kepentingan dan amplop di bawah meja. Jadi, 50 tahun hilangnya hutan Sumatera bukan takdir, melainkan pembunuhan berencana—pelakunya keserakahan yang berselingkuh dengan kekuasaan, dinikahkan oleh hukum lemah syahwat. Jika tren ini berlanjut, 50 tahun lagi anak cucu kita tak akan tahu Harimau Sumatera selain dari video YouTube lawas. Mereka tak akan rasakan sejuknya Bukit Barisan—hanya panas, debu, dan dongeng tentang pulau hijau yang dulu ada. Cerita tragis karena kita terlalu sibuk menghitung laba sampai lupa cara bernapas. #hutanSumatera #deforestasi #hukumlingkungan #bencanaekologis #kritis #ethadisaputra #majalahforumkeadilan #sumatra #lingkunganhidup #saveforest

when people say “stop being political” what they really mean is the system works fine for me and you’re ruining my vibe by reminding me it’s built on other peoples pain

barusan abis donasi ke akun britaniasari di instagram, mereka kirim makanan real food siap makan yang diawetkan dengan metode retort (mirip ransum polri) untuk teman-teman kita di sumatera. supaya korban gak konsumsi mie instan terus juga karena masih harus diolah sedangkan air bersih terbatas.

Pagi ini ada seorang kawan yang nelpon mimin panik mencari kabar keluarganya di Aceh yang hilang kontak sejak banjir. Dia nanya apakah mimin punya kontak jejaring relawan di sana. Kawan mimin ini bukan aktivis atau orang yang tiap hari ngomongin isu negara. Cukup pekerja kantoran yang hidupnya normal-normal saja. Sayangnya, mimin gak bisa bantu dia karena belum punya jaringan sampai sana. Dan di titik ini semuanya jadi kerasa banget: Hal sesederhana kita bisa menghubungi orang yang kita sayang pun ternyata tidak bisa lepas dari politik. Di negara yang presidennya jelas-jelas ngeremehin dampak deforestasi dengan ngomong, "Ke depan kita harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut apa itu katanya membahayakan, deforestasi. Namanya kelapa sawit, ya pohon ada daunnya dia menyerap karbon dioksida." Lalu motong anggaran BMKG, Basarnas, dan BNPB untuk proyek negara yang ngeracunin banyak anak di Indonesia: MBG. Terus kalau kita memprotes dan ngekritik segala ke(tidak)bijakan tersebut — malah bakal dicap sebagai 'wahabi lingkungan', dilindas, diburu, dibunuh, dipenjarain, dianggap kriminal dan musuh negara. Dan jangan lupa, segala bencana alam yang terjadi serta kegagalan pemerintah untuk menangani dan MENGHINDARINYA — juga dibarengi dengan penangkapan dua aktivis lingkungan dan HAM yang selama ini mengadvokasi dan memperjuangkan ketahanan lingkungan hidup kita semua: Dera (staff Walhi Jateng) dan Munif (Aksi Kamisan Semarang). Jadi ini saatnya kita rekam dengan baik di kepala kita: Walaupun isu-isu politik ini terasa begitu jauh dari kehidupan kita, tapi segalanya yang hari ini kita perjuangkan bareng-bareng, akan menentukan apakah besok kita bisa mengangkat telepon untuk sesimpel bertanya, "Mom, are you okay?"

resistance blue, brave pink, and hero green 💙🩷💚

A man reported his mother missing after spotting her on TV among the protesters. When she returned, he asked, “Where were you?” She smiled gently, “Nowhere.” But this was her yesterday: A hero. Because a mother will always fight for the future of her children.

Sederhana: Kematian dalam melaksanakan tugas “melindungi rakyat” itu termasuk risiko pekerjaan polisi, tentara, aparat. Tapi mati dibunuh polisi itu bukan dan tidak pernah termasuk risiko menjadi rakyat. Bedain. Pikirin.

Renungan Si Pecundang yang Bermimpi. (1/2)

︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎

"i have no enemies"

Reality Club will be joining NIKI as the special guest for the ‘Buzz’ world tour in Asia.

Palestinian children celebrating the ceasefire. My heart is so full. 🥹

Never stop speaking about this

🇮🇩💙

Biasanya, saya gak peduli. Biasanya, saya pilih pergi. Tapi: Kali ini, kita semua di olok-olok. Apa mereka pikir kita semua g*blok?