Muhammad Sirod

Apa beda oposisi ekstraparlementer terhadap Soeharto dan Orde Baru dengan oposisi ekstraparlementer sekarang? Ada, yang saat ini mayoritas bersinggungan dengan pilihan Presiden 2024. Itu fakta. Makanya sepedas apapun kritik dan ajakannya, kemungkinan mendapat dukungan luas rakyat itu sangat kecil.

@unilubis Beliau tau mana yg penting dan urgent dan mana yg penting gak terlalu urgent, dan mana yang butuh dikoordinasikan, di-update dan dipantau terus-menerus dalam segala keterbatasan dan ekosistem politik kita. Kalau kita terbiasa hidup di dunia korporasi swasta, mungkin gak ngeh

Kalau lihat komposisi menteri yang rutin dipanggil ratas di Hambalang (or Kertanegara), Presiden Prahowo cukup punya 10 menteri (+ 10 wamen) plus Danantara. Sisanya kan cuma ketemu di paripurna yg belum tentu 1 kali/bulan. Kondangan elit. Or cuma dipanggil ketemu Seskab Teddy🤷‍♀️

@marzukialie_MA @prabowo Benar Pak, perbaikan terus-menerus

@prabowo @sirodmuhammad Hindari error ke depan, human, system, procedure error

Hari ini, saya menjenguk langsung para korban kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa ini, khususnya atas adanya korban jiwa. Semoga para korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan. Bagi para korban yang sedang dirawat, semoga segera diberikan kesembuhan dan kekuatan dalam menjalani masa pemulihan. Saya memastikan bahwa pemerintah akan melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab kecelakaan ini, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, 28 April 2026.

@zoelfick Haha, serem... Salam dari F34/TIN

Mahasiswa IPB yang pernah nyasar di dalam kampusnya sendiri, tolong unjuk diri.

Lemhannas RI siang tadi menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan keynote speech pada acara Dialog Kebangsaan Sinergi Alumni IPB Untuk Bangsa.

Cak Imin: Penduduk Miskin Ekstrem di RI Turun Jadi 2,2 Juta Orang* news.detik.com/berita/d-84635…

Kemiskinan ekstrim dari 1,26% turun jadi 0,78%. Sesuai arahan Presiden @prabowo melalui Inpres No 8/2025, Hari ini kami mengevaluasi dan menajamkan pelaksanaan percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Penurunan angka kemiskinan ekstrm Ini kerja keras seluruh bangsa. Kementerian, lembaga, TNI, Polr. Semua turun, semua bergerak. Lahan disiapkan. Alat produksi diberikan. Kampung nelayan dibangun, program berbasis wilayah seperti pertanian, MBG dijalankan di daerah prioritas pengentasan lemiskinan dan kampung nelayan di wilayah prioritas, semua dilakukan berdasar satu rujukan bersama DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Kita akan terus bergerak bersama. Bergerak, Bergerak, Berdaya

Sepakat, dan fakta saat ini... Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan taji dalam upaya pemberantasan korupsi dan pelanggaran hukum di tanah air. Dan ini menjadi bagian dari strategi besar Presiden Prabowo untuk memastikan kekayaan negara yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat tidak bocor ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab

@DedynurPalakka Ya bukan soal bodoh an sich juga Kang, habis waktu dan gak penting saja sih..

Yang jahat itu bukan Jokowi, justru RH inilah yang jahatnya di luar akal sehat, karena sejak awal sudah menjadi tukang kompor soal ijasah palsu. Giliran dimintai keterangan palsunya di mana, geng tiroris ini tidak punya kemampuan untuk menunjukkan. Sekarang mereka menuntut agar Jokowi menunjukkan ijasah aslinya, ini lucu. Penuding palsu tapi minta orang lain nunjukin aslinya. Permainan narasi begini sudah biasa dilawan oleh Jokowi, makanya mereka tidak berdaya ketika berhadapan dengan melanisme hukum, maunya mereka ini adalah trial by the publik itu pun sering gagal 👎☹👎 karena publik Indonesia ternyata ngga se bodoh yang ada dalam angan-angan mereka. Jadi sudah benar ✅ sikap Jokowi untuk tidak menunjukkan ijasahnya di depan orang-orang ngga penting ini, kalau depan lembaga negara yang memintanya jelas akan ditunjukkan. Ini sikap yang benar ✅ sebagai warga negara yang taat pada hukum, bukan pada keinginan geng tiroris yang tinggal separoh membernya ✍️

@ferrykoto @akbarfaizal68 @saiful_mujani @iwanpiliang7 Sebenarnya kan bisa saja disitu ditetapkan 18 Agustus, karena ada versi Pancasila 1 Juni, berikutnya kan namanya perjalanan tata negara ini sudah sejauh ini, maka yg paling mungkin adalah amandemen ke-5 seperti yg digagas oleh Bang @Fahrihamzah dulu..

Saya sudah lihat penuh podcast @akbarfaizal68 (yg blok saya di X, tapi tak apa2, no problem karena itu hak), terkait perdebatan Bang Prof @saiful_mujani dgn Uda @iwanpiliang7. Nampaknya memang ada timpang data/informasi soal pandangan pak Prabowo dan Gerindra soal UUD 1945. Makanya diskusinya jadi agak lari-lari. 😂 Uda Iwan mungkin menganggap gagasan kembali ke UUD 45 versi 18 Agustustus 1945 adalah tidak baik. Sehingga ngotot mengatakan seolah tak pernah ada gagasan pak Prabowo, tak ada di AD/ART Gerindra mencantumkan itu. Kalau itu pikiran uda Iwan, mestinya sejalan dgn Prof Ipul. 😂 Ruwet jadinya menarik kesimpulan diskusinya. Tapi bagi saya, sah saja apa yang diperjuangkan Pak Prabowo dan Gerindra. Ini lah Demokrasi. Dan Prof Ipul tak bisa juga mengatakan banyak yg tidak setuju, jangan2 justru banyak yg setuju. Makanya mengujinya ya lewat jalan demokrasi, yaitu putusan politik di MPR. 🙏 BTW: Mestinya yang diundang debat dgn prof @saiful_mujani kader ideologis Gerindra.

@RadioElshinta Hal baik, DPR tetap menjadi saluran suara rakyat yg merasa diperlakukan tidak adil

Para istri enam terdakwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina hari ini menyurati Komisi III DPR RI untuk meminta keadilan, didampingi tim kuasa hukum. Mereka menilai proses hukum berjalan tidak adil dan mendesak Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum guna mengawasi penanganan perkara tersebut, Kamis (23/4). 🎥Sur

Seru juga diskusinya bang @iwanpiliang7 dan @saiful_mujani soal sosok @prabowo 📣 Saya menilai bahwa bercakap-cakap seperti ini perlu terus dilanjutkan, bagusnya perbedaan pandangan seperti ini hanya ada dalam ruang demokrasi. Yang satu bersemangat ingin "menjatuhkan Prabowo" karena ada semacam memori masa lalu yang memang dulu sukses menjatuhkan Suharto lewat Reformasi 98. Sementara bang @iwanpiliang7 jelas melihat dari sisi lain, bahwa human nature itu jelas tidak bisa lepas dari perubahan : bisa baik dan bisa buruk. Dalam konteks Demokrasi menurut saya Prabowo Subianto adalah sosok politisi yang punya komitmen serius terhadap proses Demokrasi. Buktinya beliau itu bersabar dalam proses panjang dalam demokrasi, ia menelan kekalahan berkali-kali dan terus mencoba hingga akhirnya bisa menjadi Presiden. Bang Akbar Faizal kelihatannya juga agak mumet, karena berkali-kali diminta untuk untuk turun ke jalan saja untuk turunkan Prabowo Subianto. Cuman, kelihatannya beliau (prof) ngga terlalu siap berdemokrasi, karena maunya turunkan-turunkan dan turunkan, sementara realitas kebangsaan kita hari ini masih bisa berjalan dengan baik-baik saja seperti BBM ngga naik dan sikap Presiden tetap terbuka dengan kritik serius. Cuman problemnya bang Iwan masih diblokir sama beliau ✍️ Tapi serulah 🔥

Setiap orang boleh saja merasa berjasa bisa membuat Jokowi jadi Presiden. Mau itu JK, Megawati (PDIP), Surya Paloh, Cak Imin, atau bahkan Slank pun boleh merasa berjasa. Banyak banget kok yang berjasa. Tapi ingat: semua juga sudah mendapatkan bayarannya masing-masing. Mereka semua juga sudah "dibayar" Jokowi sesuai porsinya. Justru Prabowo-Hashim yang menurut saya jasanya lumayan vital di awal dan baru sekarang (mulai 2024) keduanya menikmati hasilnya setelah sempat dihajar Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Jadi, kalau ada yang MERASA dia yang PALING BERJASA, ya mungkin lagi butuh pengakuan saja. Seperti kata Yuri Gretkov di film The Bourne Supremacy, "Aku telah memberikan bagianmu kepadamu. Kita berdua kaya. Aku tak berutang apapun padamu."

Serentak menyerang Presiden dgn cuitan lama. Pak Prabowo tahun 2014 kritik pemborosan pejabat biasa yg plesiran tanpa hasil negara. Sekarang sbg Presiden, beliau justru memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50% → hemat lebih dari Rp20 T. Uang itu bisa dipergunakan untuk perbaiki puluhan ribu sekolah. Kunjungan luar negeri Presiden adalah tugas kenegaraan (diplomasi, amankan investasi, energi, dan kepentingan nasional), bukan plesiran. Hasilnya sudah terlihat: ratusan triliun investasi dari Jepang, Korea, Inggris, Rusia, AS, dll. Beda antara oposisi mengkritik vs Presiden menjalankan tanggung jawab. Konteks 12 tahun sudah sangat berbeda. Fokus pada hasil kerja, bukan tweet lama yg dipelintir.

Belum lama ini Menkes mengatakan ada 25 juta warga kita mengalami persoalan kejiwaan. Dugaan saya lebih. Bung @akbarfaizal68 memfasilitasi saya berdebat dengan @saiful_mujani. Kemarin taping pukul 15 dan akan tayang nanti jam 19 di Youtube. Kemarin kepada Prof DR Mujani saya sampaikan kenapa X saya di-block? ia nyengir tanpa alasan. Sampai pukul 07.16 barusan block saya tak kunjung ia buka😂 Di saat taping kemarin, ia seakan memaksa topik fokus ke ranah premis dia saja, tak melebar. Kalau tak dibantah dg fakta ekonomi kuat, ajakan soal menurunkan presiden @prabowo kian absurd-lah. Pasal 7A, UUD 1945 katakanlah terpenuhi, saya katakan kita lanjut pasal 8: ia pun tak setuju Gibran jadi Presiden. Weleh-weleh, Lahhh betapa abis energi bangsa bila mengikuti pola pikir sang profesor satu ini. Sebagai penerima Bakrie Award pada 2017, kategori Pemikir Sosial, award itu saya usulkan dicabut saja @aburizalbakrie @anindyabakrie @ardibakrie @UBcampus @TeguhTatong

Label "rezim dzalim" yang disematkan kepada Prabowo oleh sebagian kelompok pasca-Pilpres lebih terdengar sebagai luapan kekecewaan politik ketimbang analisis yang jernih. Dalam demokrasi, kalah itu hal biasa, yang tidak biasa adalah ketika kekalahan diolah menjadi narasi hitam-putih seolah negara sedang runtuh, padahal mekanisme konstitusional berjalan, institusi tetap bekerja, dan kebijakan bisa diuji secara terbuka. Menuduh sebuah pemerintahan sebagai "dzalim" bukan perkara ringan. Itu istilah moral yang berat, yang seharusnya ditopang oleh bukti pelanggaran sistematis terhadap hak rakyat. Pertanyaannya: 1. apakah kebijakan yang ada benar-benar menutup ruang kritik? 2. Apakah media dibungkam total? 3.Apakah oposisi dilarang hidup? Jika jawabannya tidak, maka narasi "Dzalim" lebih tepat disebut sebagai framing politik yang dipaksakan. Perlu dibedakan antara tidak setuju dengan kebijakan dan menuduh rezim sebagai tirani. Kritik itu sehat, bahkan perlu. Tapi kritik yang kredibel berdiri di atas data, bukan sentimen. Jika ada kebijakan yang keliru, bongkar, uji, lawan dengan argumen. Bukan dengan stempel besar yang justru mengaburkan substansi dan melemahkan posisi kritik itu sendiri. Ironisnya, narasi "pemerintah dzalim" sering datang dari kelompok yang sebelumnya menikmati kebebasan berpendapat, berkampanye, bahkan menyerang pemerintah tanpa konsekuensi represif. Ini menunjukkan bahwa ruang demokrasi masih terbuka. Menyebut rezim fzalim di ruang yang bebas adalah kontradiksi yang sulit dipertahankan secara logika. Publik hari ini semakin cerdas. Mereka bisa membedakan mana kritik berbasis fakta dan mana yang sekadar pelampiasan emosi politik. Jika ingin dipercaya, berhentilah menjual ketakutan. Tawarkan data, solusi, dan visi tandingan. Karena dalam demokrasi, yang kuat bukan yang paling keras berteriak, tapi yang paling mampu meyakinkan dengan akal sehat. Langsung ke Contoh kasus di dunia Nyata Berkaca dari kegaduhan yang menimpa Seskab Teddy, arus fitnah terasa begitu deras. Namun faktanya, berdasarkan data yang ada, publik tetap menempatkan lembaganya sebagai tiga besar yang paling dipercaya.

TERIMA KASIH PAK DASCO, PAK SUPRATMAN, DKK Setelah Lebih dari 20 Tahun Kita Menanti. Oleh Fahri Hamzah. (Wakil ketua DPR RI/Korkesra 2014-2019). Kemarin, 20 April 2026, dengan penuh haru kita menyaksikan pengesahan pembicaraan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT). Pimpinan DPR yang diwakili Prof. Sufmi Dasco Ahmad berhadapan dengan Supratman Andi Agtas sebagai wakil pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan Badan Legislasi DPR RI, disepakati bahwa pembicaraan tingkat pertama telah selesai dan RUU PRT siap dibawa ke paripurna. Dalam tradisi DPR, RUU yang telah disepakati secara bulat pada tahap ini umumnya akan disahkan pada pembicaraan tingkat kedua. Karena itu, hari ini patut kita sambut sebagai momentum bersejarah. Hari ini, sejarah mencatat sebuah kemenangan besar bagi kemanusiaan di Indonesia. Setelah lebih dari dua dekade berada dalam ketidakpastian, UU PPRT akhirnya hadir. Ketukan palu paripurna bukan sekadar formalitas legislasi, melainkan penanda kemerdekaan bagi jutaan pekerja rumah tangga yang selama ini bekerja dalam sunyi. Dari PMI ke PRT. Saya juga teringat, saat sebagai pimpinan dewan memperjuangkan pengesahan UU Perlindungan Pekerja Migran (UU No 18 Tahun 2017) juga menjadi Ketua Tim Pengawas DPR RI untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kita mengubah istilah TKI (tenaga kerja indonesia) menjadi PMI (migrant worker) agar kesadaran tentang keberadaan mereka dipahami oleh kita juga oleh negara tujuan. Dalam konteks yang lebih luas, lahirnya UU PPRT juga tidak bisa dilepaskan dari arsitektur perlindungan ketenagakerjaan kita secara keseluruhan, khususnya bagi pekerja di sektor domestik. Selama ini, negara sudah lebih dulu memiliki UU Pelindunga PMI yang mengatur warga kita yang bekerja di luar negeri, termasuk sebagai pekerja rumah tangga, tetapi justru terlambat menghadirkan perlindungan setara bagi mereka yang bekerja di dalam negeri. Di titik inilah, UU PPRT dan UU Pelindungan Pekerja Migran seharusnya dibaca sebagai satu kesatuan komitmen: bahwa martabat pekerja, baik di dapur rumah sendiri maupun di rumah majikan di negeri orang, menuntut pengakuan dan perlindungan yang konsisten. Perjalanan panjang dari UU PMI ke UU PRT ini adalah maraton yang menguji ketahanan para pejuang hak asasi. Kita tidak boleh lupa pada keringat, air mata, dan aksi diam di depan gerbang parlemen—semua demi satu hal mendasar: pengakuan. Pengakuan bahwa pekerja rumah tangga adalah pekerja, bukan sekadar “pembantu”, dan karena itu berhak atas perlindungan hukum yang setara. Secara substansi, UU PPRT menegaskan pengakuan PRT sebagai bagian dari hubungan kerja yang sah, sekaligus menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Garis Besar. Beberapa pokok pengaturannya meliputi: Pertama, lingkup hubungan kerja, yang mencakup perekrutan langsung antara pemberi kerja dan PRT, maupun melalui Lembaga Penempatan PRT (LPPRT) yang berizin resmi. Kedua, hak pekerja rumah tangga, yang mencakup hak atas upah yang layak, waktu istirahat dan cuti, jaminan sosial melalui BPJS, Tunjangan Hari Raya, serta akomodasi yang manusiawi bagi pekerja yang tinggal di rumah pemberi kerja. Ketiga, kewajiban pekerja, termasuk menjalankan tugas sesuai perjanjian, menjaga etika, serta menghormati privasi rumah tangga pemberi kerja. Keempat, kewajiban pemberi kerja, seperti membayar upah tepat waktu, memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin waktu istirahat yang layak. Kelima, mekanisme penyelesaian perselisihan yang mengedepankan musyawarah, dengan opsi mediasi atau jalur hukum bila diperlukan. Keenam, larangan dan sanksi tegas terhadap praktik-praktik seperti kekerasan, penyekapan, eksploitasi anak, serta penahanan dokumen pribadi. Keseluruhan pengaturan ini merupakan langkah penting untuk menata sektor domestik menjadi lebih profesional, berkeadilan, dan terlindungi secara hukum, sejajar dengan sektor kerja lainnya.

Pernah duduk di antara 2 sahabat lama. Maka sebaiknya jadilah yag mendamaikan 2 saudara. #IndonesiaBersatu