—
42 posts
1). Luky Alfirman (eks. DJA)
- S1 Teknik Industri - Institut Teknologi Bandung
- S2 Economics (MA) - University of Colorado, Boulder
- S3 Economics (PhD) - University of Colorado, Boulder
2). Febrio Nathan Kacaribu (DJSEF)
- S1 Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan - Universitas Indonesia
- S2 International & Development Economics (Master) - Australian National University
- S3 Economics (PhD) - University of Kansas
Big Alpha@BigAlphaID
[BREAKING] Menkeu Purbaya copot dua dirjen dari posisinya. Dirjen Anggaran dan Dirjen Strategi Ekonomi & Fiskal. Ada apa nih? 👀
Indonesia
Aku mau lapor diri di KBRI Dili, antre lama di konsuler. Pas sampe giliranku, aku disuruh pulang dulu karena ada 1 dokumen belum difotokopi. Padahal di belakangnya ada mesin fotokopi.
Aku bilang, “Bu, itu ada mesin fotokopi.” Dijawab, “Oh ga bisa, itu buat urusan kantor.” 😂
Ali Syarief - アリ・シャリーフ@alisyarief
Nah ini benar. Pengalaman di Tokyo pun begitu
Indonesia
Guys, update terbaru dari drama motor listrik BGN dan jawaban resminya justru bikin lebih banyak pertanyaan dari sebelumnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana akhirnya bicara langsung ke Menkeu Purbaya.
Dan jawabannya cuma dua kata:
Sudah terlanjur.
Sekali lagi
Sudah terlanjut
Tunggu dulu.
Kita recap dulu dari awal.
BGN beli 21.801 unit motor listrik merek Emmo untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR.
Menkeu Purbaya sudah blokir anggaran ini di 2025.
Komisi IX DPR bilang tidak pernah dikonsultasi dan kalau dikonsultasi pasti ditolak.
Kantor distributor motornya bahkan belum selesai dibangun.
Dan sekarang penjelasan resminya adalah:
Itu anggaran tahun lalu.
Sudah terlanjur keluar.
Mari kita bedah satu per satu.
Pertama anggaran tahun lalu.
Purbaya sendiri mengakui dia sudah blokir pengadaan motor ini di tahun 2025.
Artinya secara resmi anggaran itu harusnya tidak bisa keluar.
Tapi ternyata keluar juga.
Sebagian.
Kalau anggaran sudah diblokir bagaimana bisa terlanjur keluar?
Siapa yang otorisasi pengeluarannya?
Mekanisme kontrolnya di mana?
Kedua sudah terlanjur
Ini bukan jawaban dari institusi negara yang mengelola uang rakyat senilai triliunan rupiah.
Ini jawaban orang yang lupa matiin kompor sebelum pergi.
Sudah terlanjur bukan penjelasan tata kelola.
Itu pengakuan bahwa ada proses yang berjalan tanpa kontrol yang memadai.
Ketiga merek Emmo.
Motor listrik yang dibeli adalah merek Emmo yang desain industrinya baru didaftarkan di 2025.
Merek baru.
Pengalaman di lapangan belum terbukti. Dan ini dipilih untuk program nasional skala 21.000 unit lebih.
Proses seleksinya seperti apa?
Siapa yang evaluasi kesiapan teknisnya?
Kenapa merek baru yang belum teruji?
Keempat motornya masih di gudang.
21.801 unit motor listrik.
Sudah dibeli.
Sudah dibayar atau dalam proses pembayaran.
Tapi semuanya masih parkir di gudang distributor menunggu proses administrasi BMN.
Artinya uang sudah keluar.
Motor sudah ada.
Tapi belum dipakai.
Dan program MBG berjalan tanpa motor-motor itu selama ini.
Lalu untuk apa beli sekarang kalau belum bisa dipakai?
Dan ini yang paling gue garisbawahi:
Narasi resmi sekarang adalah: Jumlah 70.000 unit itu tidak benar.
Realisasinya cuma 21.801 unit.
Oke. Tapi "cuma" 21.801 unit itu bukan angka kecil.
Itu ribuan unit motor dari merek baru yang dibeli tanpa persetujuan DPR, setelah Kemenkeu blokir, dengan distributor yang kantornya belum selesai dibangun.
Dan penjelasan resminya adalah sudah terlanjur.
DPR memanggil BGN hari Senin 13 April.
Dan gue harap Komisi IX tidak puas dengan jawaban sudah terlanjur di depan mereka.
Yang perlu dijawab dengan konkret:
siapa yang otorisasi pengeluaran anggaran yang sudah diblokir Kemenkeu?
Bagaimana proses seleksi merek Emmo dilakukan?
Berapa total nilai pengadaan ini?
Dan siapa yang bertanggung jawab kalau motor ini ternyata tidak bisa beroperasi dengan baik di lapangan?
Sumber: Tribun News
Lambe Saham@LambeSahamjja
Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu. BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR. Tanpa persetujuan Kemenkeu. Dan kantornya distributor motor itu belum jadi. Baca lagi. Kantornya belum jadi. Tapi motornya sudah ada di Indonesia. Kronologi yang perlu lo tahu: 2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini. Secara resmi. Diblokir. 2026 BGN tetap beli. 21.000 unit. Sudah masuk ke Indonesia. Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi. Tidak pernah dapat laporan. Tidak pernah diminta persetujuan. Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris. Dan ini yang paling bikin gue speechless. Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah: kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun. Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana. Terjemahannya: motor sudah dibeli, distributor sudah ditunjuk, l okasi SPPG sudah disiapkan semua sebelum kantornya selesai dibangun. Something fishy, kata Charles. Dan gue setuju. Pertanyaan yang harus dijawab: Satu siapa yang beli? BGN beli 21.000 unit motor listrik. Dari merek apa? Importir mana? Harganya berapa per unit? Total anggarannya berapa? Dua dari anggaran mana? Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026? Ada pos anggaran yang tidak terpantau? Tiga siapa distributornya? Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang. Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis? SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa? Untuk koordinasi antar lokasi? Oke, mungkin. Tapi 21.000 unit? Tanpa laporan ke DPR? Ini bukan soal motor listriknya. Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun. Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama? Dan ini yang paling menyakitkan: Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya. Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen. Dan yang rugi? Sama seperti biasa. Rakyat yang bayar pajak. Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan. Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR. Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan. Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.
Indonesia
— retweetledi
Sita aset miliaran milik siapa?Faktanya tak serupiahpun milik Gus Yaqut.
Kami sdh baca daftar panjang BAP pihak yg menerima dan mengembalikan. Tidak ada dari Gus Yaqut! Bgitu td kami tanyakan kepada penyidik kok dibiarkan oknum yg nyata2 ada aliran dana. Kalau benar melakukan penegakan hukum tentu tidak akan mereka abaikan fakta sebesar itu! mrk berkelit ga jelas! Makin Ga jelas penegakan hukum rezim ini
Kompas.com@kompascom
“Dalam perkara ini, KPK melakukan penyitaan aset yang nilainya mencapai lebih dari Rp 100 miliar,” kata Asep. Baca di: nasional.kompas.com/read/2026/03/1… ~WR #YaqutCholilQoumas #Tersangka #KasusKorupsiKuotaHaji
Indonesia
Timnas’ new kit prices are out. Which one are you getting? 🤔
📸 IG/pengamatsepakbola
English
DPRD Sumsel Anggarkan Beli Meja Biliar Rp 486 Juta
untuk Pimpinan
Baca di: regional.kompas.com/read/2026/03/0…
Indonesia
@kompascom Bapaknya ini kebanyakan ngetek trump, jadi gatau kondisi di dalam negeri
Indonesia
"Sekarang saya tidur lebih lega karena anak-anak di desa-desa terpencil tidak perlu lagi menyeberangi sungai dengan keadaan bahaya terhadap keselamatannya," kata Prabowo.
Baca di: nasional.kompas.com/read/2026/03/0….
~WR #PrabowoSubianto
Indonesia