Tommy Sulaiman

Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media. Letkol Teddy Indra Wijaya. Sekretaris Kabinet. Bukan menteri. Bukan jenderal bintang empat. Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas. Apa yang terjadi di bencana Sumatra dan di mana Teddy masuk: Akhir November 2025. Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. BMKG sudah memberikan peringatan delapan hari sebelumnya. Tidak ada rapat darurat. Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat. Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa. Rapat soal koperasi. Ketemu Menteri Kelautan. Menerima Ratu Belanda. Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar. Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang. Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh. Lebih dari tiga minggu di lapangan. Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan. Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat. Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi. Rina melakukan siaran langsung. Dia tumpahkan semua yang dia lihat. Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet menonton siaran itu dari Jakarta. Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk. Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti. Bukan insiden tunggal ini pola: Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa. Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon. "Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya." "Tapi memang belum ada bantuan. Faktanya begitu." "Cerita soal dampaknya aja. Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk." Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja." "Maksa banget," kata Indira. Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar: Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman. Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Yang ada adalah telepon. Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu. Tidak perlu SK. Tidak perlu aturan resmi. Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan Teddy? Persis sama. Menelepon pemilik media. Mengamuk. Meminta pemred diganti. Tanpa surat resmi. Tanpa proses hukum. Cukup satu telepon. Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain: Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo. Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda. Lebih profesional. Lebih terukur. Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif, bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana. Bukan mengontrol berita palsu. Bukan melawan disinformasi. Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang. Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli: Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab. Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada bantahan. Hanya diam. Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan. Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar. Dan sistem seperti itu pernah kita kenal. Namanya Orde Baru. Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.

Makanya wo kek org bego mulu pidatonya

Orang2 ngatain Arsenal set piece FC, giliran Bruno yang assistnya mostly dari set piece malah dibilang layak player of the year. Standard ganda.

@livescore What title? Still one game left and you know arsenal..

Arsenal have won 𝙎𝙀𝙑𝙀𝙉𝙏𝙀𝙀𝙉 league games with a clean sheet this season 💪✅ Attack wins you games, defence wins you titles 🏆

Pidato terbaru Prabowo: kondisi Indonesia lebih baik dari Jepang & Eropa. Hhmmm... Jangan salahkan bapak ini kalau semakin aneh isi pidatonya. Kalau saya akan salahkan yang kasih mic. 🎤

Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya mengatur ketat arus informasi istana. Mulai dari meminta wartawan memberitakan yang baik-baik saja, hingga menelpon manajemen dan petinggi media saat tidak suka dengan isi pemberitaan. #DeadPressSociety #YaAkuBakalDibaca projectmultatuli.org/bencana-inform…

Prabowo dengan pidato ngawur, Teddy dengan jawaban ngasal, Gibran dengan rencana-rencan memoles diri doang, Purbaya dan anaknya yang ikut campur… terserah aja sih, asal bisa buktikan sebaliknya dari kepesimisan orang.

Guys, Ahok baru ngomong sesuatu soal Chromebook dan MBG yang menurut gue paling jujur dan paling berani dari siapapun yang gue dengar dalam beberapa bulan terakhir. Dan dia ngomongnya bukan sebagai pembela Nadiem. Dia ngomong sebagai orang yang paham betul bagaimana sistem pendidikan dan teknologi seharusnya bekerja. Soal Chromebook dan kenapa Ahok marah: Ahok bilang dengan sangat tegas: pengadaan Chromebook itu sebenarnya adalah kebijakan yang sangat masuk akal secara logika. Chromebook itu bukan laptop biasa. Operating system-nya berbasis cloud sekali beli langsung include semuanya, tidak perlu diperbarui terus-menerus. Harganya jauh lebih terjangkau dari laptop konvensional. Dan yang paling penting sistemnya dirancang agar anak tidak bisa nonton video porno, tidak bisa judi online, dan seluruh aktivitas belajar bisa dipantau. Ahok kasih contoh nyata. Ada guru di Jawa Barat yang punya empat sertifikat internasional bisa mengajar di level dunia. Ujiannya hanya 10 dolar. Bayangkan kalau semua guru Indonesia bisa akses sertifikasi seperti itu lewat Chromebook yang terhubung Starlink di daerah terpencil anak di kampung tiba-tiba bisa belajar setara dengan anak di Kanada atau Australia. Itu bukan mimpi. Itu sudah bisa dilakukan sekarang dengan teknologi yang ada. "Bayangin kalau semua anak kita di kampung ada Starlink juga kan. Anak di kampung kita tiba-tiba belajar setara dengan orang di Kanada atau di Amerika atau di Australia." Lalu kenapa Ahok merasa ini sengaja dihambat: Ahok bilang dengan sangat hati-hati karena takut diproses hukum lagi tapi dia tetap bilang: "Saya pikir ini sengaja." Logikanya sederhana dan sangat keras. Kalau rakyat pintar, rakyat kritis, rakyat bisa akses informasi dari mana saja mereka lebih sulit dikuasai. Lebih sulit dibohongi. Lebih sulit dimanipulasi menjelang pemilu. Sistem yang membiarkan rakyat bodoh dan miskin adalah sistem yang menguntungkan mereka yang berkuasa. Karena rakyat yang bodoh dan miskin lebih mudah disuap dengan sembako, lebih mudah digiring dengan hoaks, lebih mudah dikontrol dengan ketergantungan pada program-program yang terkesan murah hati tapi tidak memberdayakan. MBG- makan bergizi gratis menurut Ahok adalah contoh dari cara berpikir yang sama. Daripada kasih rakyat laptop yang bisa membuka pintu dunia, lebih mudah kasih makanan yang habis dimakan dan orang tetap tergantung besok makannya dari mana. "Kalau saya tanya mau bikin sekolah bagus, kasih makan bergizi atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi ke mana-mana?" Yang paling menohok soal survei dan legitimasi: Ahok tidak berhenti di situ. Dia lanjutkan dengan sesuatu yang sangat pedas. Pemerintah melakukan survei. Rakyat bilang mereka suka makanan gratis. Lalu itu dijadikan legitimasi untuk program MBG. Seolah-olah karena rakyat minta ya sudah diberikan. Tapi Ahok membaliknya: kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah tahu bahwa ada pilihan yang jauh lebih baik tentu mereka akan pilih yang ada di depan mata. Itu bukan preferensi yang genuine. Itu keterbatasan informasi yang dimanfaatkan sebagai justifikasi. "Mereka juga pintar. Dia survei, Pak. Rakyat suka makanan itu jadi legitimasi." Dan soal Nadiem yang sekarang dituntut 27 tahun: Ahok tidak membela Nadiem secara personal. Tapi dia bilang satu hal yang sangat logis dan sangat sulit dibantah: Menteri itu tidak pernah menyentuh anggaran secara langsung. Menteri membuat kebijakan. Yang mengeksekusi adalah birokrasi di bawahnya. Kalau ada yang salah dalam eksekusi pertanyaannya adalah: apakah menteri yang memerintahkan secara eksplisit? Apakah ada aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke kantong menteri? PPATK sudah menjawab: tidak ada. Nol aliran dana ke Nadiem dari siapapun. "Saya pikir ya ini soal profesionalisme. Menteri kan enggak pernah nyentuh anggaran perantaran kan, kecuali dia nyuruh ya atau terima ya." Ahok tidak sedang bicara soal Chromebook sebagai produk. Dia sedang bicara soal pilihan fundamental sebuah bangsa: apakah kita mau membangun rakyat yang pintar dan mandiri, atau kita mau mempertahankan sistem di mana rakyat tetap bergantung pada belas kasihan penguasa? MBG memberikan makan hari ini. Chromebook bisa mengubah nasib seumur hidup. Dan ketika kebijakan yang lebih transformatif justru dipersoalkan secara hukum sementara program yang lebih konsumtif dirayakan sebagai prestasi itu bukan kebetulan. Itu adalah pilihan yang sangat disengaja oleh mereka yang paling diuntungkan dari rakyat yang tetap tidak berdaya.

Gen Alpha tuh pinter-pinter, ya. Iri, dulu dicekoki film G30S terus.😭

Melawan fitnah Jaksa langsung di daerah 3T. Chromebook faktanya dapat digunakan. Kami cross check langsung faktanya di Kecmatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur Bebaskan Nadiem dan Ibam! Kriminalisasi seperti ini hanya membuat Indonesia semakin tidak aman untuk orang muda!

18 tahun. Itu tuntutan jaksa buat seseorang yang udah ngabisin waktu bertahun-tahun mencoba memajukan negara ini. Terlepas dari kamu setuju atau gak sama pandangan politiknya, coba deh renungin baik-baik angka itu. Ini bukan kejadian yang pertama kali. Indonesia itu punya pola yang diam-diam menghancurkan: orang-orang pinter, kompeten, dan punya niat tulus masuk ke pemerintahan, tapi ujung-ujungnya malah dihancurin sama sistem. Gak selalu karena mereka bersalah, tapi seringnya cuma karena kehadiran mereka "dianggap mengganggu". Tapi anehnya, kita terus-terusan nyuruh anak-anak muda terbaik kita: "Masuk dong ke pemerintahan. Mengabdi dong buat negara. Bawa perubahan." Siapa juga yang mau kalau mereka ngelihat langsung kejadian kayak gini di depan mata? Siapa pun dalang di balik semua ini, mereka sama sekali gak lagi ngelindungin Indonesia. Mereka justru lagi ngajarin satu generasi orang-orang berbakat kalau jalan paling aman itu ya mending diam aja. Atau sekalian pergi ke luar negeri. Buat yang suka nyinyir, "Ya udah, pergi aja sana!", tolong berhenti nutupin ego kalian dari kenyataan. Banyak kok orang Indonesia yang super cerdas dan bener-bener cinta sama negara ini. Mereka tetap stay di sini. Mereka ngebangun sesuatu. Mereka nyari cara lain buat berkontribusi di luar pemerintahan, karena masuk ke dalam sistemnya itu terlalu bahaya. Tapi ini realita yang lebih pahit: sehebat apa pun startup, kreator, atau inovator kita di kancah dunia, KALAU pemerintahnya tetap korup dan gila kuasa, KALAU aturannya gak ngelindungin rakyat atau gak ngasih ruang buat industri berkembang dengan sehat, terus kita sebagai masyarakat bisa berharap apa? Ini momen yang sedih banget buat Indonesia. Bukan cuma karena ada satu orang yang lagi diadili, tapi karena pesan yang ditangkap sama semua orang pintar dan idealis yang lagi ngelihatin kasus ini: bahwa negara ini sepertinya belum siap buat ngelindungin orang-orang yang berani membawa perubahan.

pak mahfud, cak imin sok2 diserang pas debat pilpres krn ga dukung ikn, lha paling bener kalo gak dukung, orang buat jadi tempat wisata doang

berita aparat busuk terus tiap hari ini negara

Gila sih. Kritik dibalas teror, lalu di ruang sidang dikatain Andrie Yunus overacting. Negara ini makin sering memperlakukan kritik sebagai ancaman militer, bukan bagian demokrasi.

kok jadi kaya zionis penjajah disana ya kelakuannya

Program pembangkrut negara

apaanlah

3

2

1