tyas pramesti

Kemarin, @TheEconomist mempublikasikan dua artikel soal Indonesia Judul artikel pertama: Presiden Indonesia sedang membahayakan ekonomi dan demokrasi Subjudulnya: Prabowo Subianto terlalu boros dan terlalu otoriter Perlu diketahui, Spendthrift artinya orang yang menghamburkan uang secara tidak bijak. Diksi ini lebih keras dari sekadar “boros”. Dalam konteks negara, ada kesan ceroboh dan tidak bertanggung jawab secara fiskal. ======== Judul artikel kedua: Indonesia, negara mayoritas Muslim terbesar, sedang menempuh jalur yang berisiko Subjudulnya: Prabowo Subianto sedang menggerogoti keuangan negara—dan demokrasinya. Di artikel ini, pemilihan diksi “Eroding” rasanya memperkuat artikel lainnya. Jeopardising (membahayakan) masih bicara soal risiko ke depan. Eroding (menggerogoti) berarti prosesnya sudah berlangsung. Rasanya pelan, diam-diam, tapi nyata. Bagaikan batu yang berlubang oleh tetesan air.

kalo ngikutin logic yang sama kaya tom lembong & nadiem makarim, harusnya yang ngusulin IKN juga ditangkep yah

Ini yang ngusulin bikin IKN harusnya ditangkep KPK

Prabowo idul adha tahun ini kurbannya banyak, yaitu 288 juta rakyat indonesia

Presiden yang nyaris 30% hari-hari jabatannya dia habiskan di negeri orang. Pulang tanpa hasil, lalu teriak; "hai antek-antek asing", padahal dia yg paling demen sama asing. Menebar senyum dinegeri orang, menebar ancaman dan ketakutan di Negara sendiri. Membanggakan mobil buatan sendiri dinegara orang tetapi mengimpor ratusan ribu mobil buatan negeri orang (India) ke negera yang di pimpinnya. Mengaum saat jadi capres mengeong saat jadi Presiden. Dia ingin menjadi Presiden untuk menyelesaikan berbagai masalah tapi ternyata dia adalah masalah terbesar bangsa ini... pemimpin konaha...

Ini bukan soal Teddy Indra Wijaya sebagai pribadi. Ini soal sistem militer yang lagi dilipet seenaknya. Begini faktanya: Bagi lulusan Akmil 2011, seharusnya baru layak Letkol sekitar 2034. Teddy adalah lulusan Akmil 2011, 2026 udah Letkol. Loncat 8 tahun!!! Dan ini bukan sekali. Naik pangkatnya pakai istilah ajaib: “kenaikan reguler dipercepat” yang bahkan dikritik analis militer kayak Selamat Ginting sebagai gak ada dalam aturan TNI. Masalah makin serius: UU TNI cuma izinkan perwira aktif isi 10 jabatan sipil. Seskab? Gak masuk. Artinya? Kalau mau jadi Seskab, harusnya mundur dulu dari TNI. Tapi ini enggak. Lebih aneh lagi: Jabatan Seskab setara eselon 2. Harusnya minimal Brigjen. Sekarang malah cukup Letkol. Belum cukup syarat, tapi sudah duduk. Sementara itu: Perwira lebih senior, lebih lengkap pendidikan, masih ngantri. Pesan yang dikirim ke dalam TNI jelas: Prestasi kalah sama kedekatan. Kalau ini dibiarkan, yang rusak bukan cuma satu orang. Yang rusak: sistem. Dan kalau militer mulai longgar terhadap aturan dan bisa dilangkahi, yang kena dampaknya bukan cuma mereka. Tapi kita semua.

Ke luar negeri - pulang pidato nyinyir yapping - ke luar negeri - pulang pidato nyinyir yapping - ke luar negeri - pulang pidato nyinyir yapping - ke luar negeri... dst

selain takut miskin gua juga takut prabowo 2 priode😭

Guys, Prabowo baru saja melantik enam pejabat baru. Dan gue mau bedah satu per satu siapa mereka, dari mana latar belakangnya, dan apakah penempatannya masuk akal. 1. Mohammad Jumhur Hidayat — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Latar belakang Jumhur adalah aktivis buruh dan tokoh politik. Dia dikenal sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan pernah aktif di lingkaran oposisi era Jokowi. Belakangan merapat ke kubu Prabowo. Kompetensi di bidang lingkungan hidup? Ini yang perlu dipertanyakan. Jumhur tidak punya track record substansial di isu lingkungan, konservasi, atau pengelolaan sumber daya alam. Menteri Lingkungan Hidup adalah posisi yang sangat teknis dan sangat kritis terutama saat Indonesia menghadapi tekanan internasional soal deforestasi, target net zero emission, dan negosiasi carbon credit. Ini bukan posisi yang bisa diisi hanya berdasarkan loyalitas politik. Dan ini terjadi tepat di saat TPL baru saja dicabut izin hutannya yang artinya isu lingkungan hidup sedang sangat panas. 2. Hanif Faisol Nurofiq — Wakil Menko Pangan Hanif adalah birokrat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia pernah menjabat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dari sisi kompetensi teknis ini salah satu penempatan yang paling masuk akal dari enam nama ini. Background di kehutanan dan planologi relevan dengan isu pangan terutama terkait lahan pertanian, konversi lahan, dan kebijakan agraria yang bersinggungan dengan ketahanan pangan. Tapi pertanyaannya: kenapa dia dipindah dari lingkungan hidup ke pangan sementara Jumhur yang tidak punya background lingkungan justru masuk ke kementerian yang Hanif tinggalkan? 3. Dudung Abdurachman — Kepala Staf Kepresidenan Dudung adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat jenderal bintang empat. Pensiunan militer. Tokoh yang dikenal vokal dan tidak jarang kontroversial semasa aktif. Ini adalah pola yang sudah gue dan banyak pengamat soroti sebelumnya: militer aktif atau pensiunan terus mengisi posisi-posisi sipil strategis. Kepala Staf Kepresidenan adalah posisi yang secara historis diisi oleh tokoh sipil politisi senior, teknokrat, atau akademisi yang memahami dinamika pemerintahan sipil dan komunikasi publik. Menempatkan mantan KSAD di posisi ini memberikan sinyal yang tidak kecil: bahwa lingkaran kepresidenan semakin didominasi latar belakang militer. Dan itu adalah sinyal yang sangat diperhatikan oleh pengamat demokrasi — baik di dalam maupun luar negeri. 4. Muhammad Qodari — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Qodari adalah pendiri dan Direktur Eksekutif IndEX Research lembaga survei politik. Dia dikenal sebagai analis politik dan konsultan komunikasi politik yang sudah lama berkecimpung di dunia survei dan strategi elektoral. Yang menarik dan kontroversial adalah Qodari adalah salah satu orang pertama yang secara publik mendorong wacana Prabowo-Gibran sebagai pasangan di Pilpres 2024. Bahkan sebelum banyak pihak lain berani bicara soal itu. Dari sisi kompetensi komunikasi dia punya pengalaman. Tapi ada pertanyaan tentang independensi dan konflik kepentingan: apakah seorang yang sangat terlibat dalam elektoral politik sebuah kandidat bisa menjalankan fungsi komunikasi pemerintah yang seharusnya melayani kepentingan publik bukan kepentingan politik partisan? 5. Hasan Nasbi — Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi sebelumnya menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sekarang digeser ke posisi Penasihat Khusus. Gue sudah membahas Hasan Nasbi sebelumnya dalam konteks Teddy Indra Wijaya di mana Hasan Nasbi memberikan penjelasan yang tidak akurat soal posisi Seskab dan UU TNI. Selamat Ginting menyebutnya sebagai bukti bahwa "komunikasi publik pemerintah itu buruk di era Prabowo karena orang-orang di sini enggak ngerti tentang komunikasi publik." Menggesernya dari Kepala Kantor Komunikasi ke Penasihat Khusus apakah ini promosi, degradasi, atau sekadar rotasi untuk memberi tempat bagi Qodari? Tidak jelas. Yang jelas: kalau kinerjanya di posisi sebelumnya sudah mendapat kritik tajam menempatkannya sebagai penasihat dengan pengaruh yang mungkin lebih tidak terlihat tapi tetap ada bukan solusi yang menyelesaikan masalah. 6. Abdul Kadir Kading — Kepala Badan Karantina Indonesia Kading adalah politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Mantan anggota DPR. Tidak ada rekam jejak yang signifikan di bidang karantina, biosafety, atau pengelolaan perbatasan dari sisi fitopatologi dan kesehatan hewan. Badan Karantina Indonesia adalah lembaga teknis yang sangat penting terutama dalam konteks: Mencegah masuknya hama dan penyakit tanaman yang bisa menghancurkan pertanian. Mengawasi perdagangan hewan dan produk hewan di perbatasan. Menjadi garda terdepan melindungi ketahanan pangan dari ancaman biologis. Ini bukan posisi yang bisa diisi hanya berdasarkan latar belakang legislatif. Ini butuh orang yang benar-benar paham karantina, biosafety, dan regulasi perdagangan internasional terkait produk pertanian. Menempatkan politisi PKB di sini sangat sulit untuk tidak membacanya sebagai bagi-bagi posisi koalisi daripada penempatan berbasis kompetensi. Pola dari enam penempatan ini: Satu — militer terus masuk ke ruang sipil. Dudung sebagai Kepala Staf Kepresidenan adalah konfirmasi terbaru dari tren yang sudah sering dikritisi. Dua — balas jasa politik masih kental. Qodari yang mendorong wacana Prabowo-Gibran sejak awal sekarang dapat posisi. Kading dari PKB koalisi dapat posisi. Jumhur yang merapat ke Prabowo dapat posisi. Tiga — kompetensi teknis tidak selalu jadi pertimbangan utama. Menteri Lingkungan Hidup tanpa background lingkungan. Kepala Karantina tanpa background karantina. Empat — komunikasi kepresidenan tetap jadi fokus besar. Dua dari enam posisi Qodari dan Hasan Nasbi berkaitan dengan komunikasi. Ini menunjukkan pemerintah sadar bahwa narasi publiknya bermasalah. Tapi apakah mengisi posisi komunikasi dengan orang-orang berlatar belakang konsultan elektoral adalah solusi yang tepat — itu pertanyaan yang sangat valid. Dari enam pejabat yang dilantik hari ini yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara kompetensi adalah Hanif Faisol Nurofiq. Yang paling kontroversial secara tata negara adalah Dudung Abdurachman. Yang paling jelas sebagai balas jasa politik adalah Kading dan Qodari. Dan yang paling mengkhawatirkan dari sisi mismatch kompetensi adalah Jumhur di lingkungan hidup. Seperti yang sudah gue bahas sebelumnya mengutip data Feri Amsari: 65% menteri di kabinet Prabowo tidak matching antara latar belakang pendidikan dan jabatan yang mereka pegang. Pelantikan hari ini tidak memberikan tanda bahwa tren itu sedang diperbaiki.

Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, izinkan saya Ririe, mewakili Ibam dan anak-anak kami, menyampaikan Surat Terbuka kepada Pemimpin tertinggi negeri, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon perlindungan hukum dari ketidakadilan yang kami hadapi. Agar kebenaran tidak dikalahkan oleh hal-hal di luar fakta persidangan. Agar keadilan benar-benar ditegakkan sebagaimana mestinya. Kami percaya, negara tidak boleh membiarkan warganya merasa sendirian dalam menghadapi ketidakadilan. Semoga surat ini sampai dan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Demi keadilan berdiri setegak-tegaknya di negeri ini. Demi hilangnya rasa takut dari mereka-mereka yang dengan jujur dan tulus hendak membantu negara dengan keahlian mereka. Terima kasih, Bapak Presiden @prabowo 🙏🏻

Kan, sepekan lebih tanpa ada pendistribusian embege ternyata enggapapa, kan? 🙂

Selamat siang min, mohon samarkan akun saya. Saya ingin mengungkapkan kekecewaan yang berkelanjutan tentang SPPG yg berjalan di sekolah anak kami. Selama puasa MBG kering yg anak kami terima sangat memperihatinkan. Hari ini kami mendapati roti yg sudah exp tertanggal 26 Februari 2026 yg di tutupi dengan label kertas baru. Kami sudah mengkritik lewat DM Instagram SPPG nya tapi tidak ada perubahan.

Baru aja dicolek mbak @Rosianna766Hi katanya dia sediakan tempat dan waktu di acara Rosi @KompasTV ... Gimana Pak @NataliusPigai2 ?

Bodonya ya Allah... Kok bisa ada orang dewasa dgn logika berpikir kayak anak usia 10 thn kek gini. :(( Sederhana saja logikanya, lha emang satu kantin sekolah di sebuah sekolahan mau ngurusin MBG utk berapa siswa kok kudu siapin lahan 250-300m dan modal sampai 2M?

lebaran masih lama tapi si dia udah mudik aja jir.

@menuembegejelek Ada yang lagi rakor di grand mercure solo baru

Berisik aja si ainun nih ah

Keracunan MBG di Indonesia 2026 : 08/01/26 di Semarang (75) 09/01/26 di Grobogan (803) 10/01/26 di Mojokerto (411) 12/01/26 di Majene (61) 12/01/26 di Wonogiri (206) 13/01/26 di Pekalongan (15) 13/01/26 di Siak, Riau (21) 17/01/26 di Lombok Tengah (38) 20/01/26 di Tulungagung (123) 20/01/26 di Kulon Progo (104) 21/01/26 di Magelang (80) 22/01/26 di Tulungagung (15) 23/01/26 di Aceh Timur (19) 23/01/26 di Tulungagung 23/01/26 di Gunungkidul (57) 26/01/26 di Tomohon (181) 27/01/26 di Cianjur (300) 27/01/26 di Tuban (14) 28/01/26 di Sukabumi (19) 28/01/26 di Buol, Sulteng (141) 28/01/26 di Kudus (600) 29/01/26 di Manggarai Barat (132) 29/01/26 di Pinrang (8) 30/01/26 di Grobogan (8) 30/01/26 di Muaro Jambi (150) 30/01/26 di Palembang (4) 30/01/26 di Manggarai Barat, NTT (132) 02/02/26 di Surabaya (27) 04/02/26 di Dharmasraya (183) 05/02/26 di Jember (112) 05/02/26 di Ketapang (417) 05/02/26 di Palangka Raya (16) 05/02/26 di Singkawang (56) 09/02/26 di Pati (22) 09/02/26 di Sidikalang (180) 09/02/26 di Ogan Komering Ilir (15) 10/02/26 di Tulungagung (24) 10/02/26 di Sidikalang (78) 11/02/26 di Penajam Paser Utara (25) 11/02/26 di Lombok Utara (30) 11/02/26 di Singkil (35) 11/02/26 di Manggarai, NTT (42 ibu hamil) 11/02/26 di Manggarai, NTT (131 siswa) Notes : • Kasus keracunan MBG di NTT pada 30 Januari terjadi di Kec. Kuwus, Kab. Manggarai Barat (132 siswa) • Kasus keracunan MBG di NTT pada 11 Februari terjadi di Kec. Satarmese, Kab. Manggarai (42 ibu hamil dan 131 siswa)