Ora🆖Dalam

Prabowo: Banyak Negara Belajar MBG ke Indonesia

Pernyataan Dandan ini mari kita anggap serius, soalnya ada sekitar 4416 kampus / PT di seluruh Indonesia, artinya dia berharap ada 4416 SPPG, buat melengkapi target 19.000 SPPG akhir tahun, bisa jadi banyak kampus yang menyambut ajakan ini Logika Terbalik Mengapa Kampus Harus Membiayai Program Pemerintah? Pernyataan Kepala BGN ini mengandung cacat logika fundamental, jika program MBG adalah prioritas nasional dengan anggaran triliunan rupiah, mengapa institusi pendidikan yang hidup dari dana terbatas harus mengeluarkan biaya untuk membangun infrastrukturnya? Kampus punya misi pendidikan dan penelitian bukan menjadi kontraktor infrastruktur program yang gagal dikelola pemerintah sendiri. "Peluang Besar", eufemisme untuk beban finansial. Framing sebagai "peluang besar" adalah manipulasi bahasa klasik untuk menutupi pengalihan beban. Peluang besar untuk siapa? Jika untuk mahasiswa belajar, mereka tidak butuh kampus membangun dapur cukup magang di dapur yang sudah ada. Jika untuk kampus dapat revenue, ini pengakuan implisit bahwa MBG adalah skema bisnis, bukan program sosial. Yang jelas, ini "peluang besar" bagi BGN untuk menambah jumlah dapur tanpa harus menanggung biaya pembangunan. Pola Sistemik, Ekspansi Tanpa Akuntabilitas Permintaan ini datang dari institusi yang masih punya hutang ke dapur di Kalibata yang belum dibayar, yang menghadapi ratusan yayasan mitra terafiliasi orang dekat pejabat, dan yang mengakui ada politisi meminta jatah dapur. Alih-alih menyelesaikan kekacauan tata kelola ini, BGN malah mencari korban baru: kampus. Ini bukan strategi program, ini strategi pelarian dari tanggung jawab. Anda tidak memperbaiki kebocoran dengan menambah pipa baru; Anda tutup lubangnya dulu. Membajak Independensi Akademik Mengajak kampus "pasokannya berasal dari sivitas akademika sendiri" adalah upaya sistematis membajak independensi akademik. Begitu kampus punya kepentingan ekonomi di MBG, dosen dan peneliti kehilangan kredibilitas untuk mengkritisi program ini. Ketika BEM UGM mengkritik, BGN langsung membantah, bayangkan jika kampus itu sendiri dapat income dari MBG. Ini bukan kolaborasi; ini kooptasi. Anda menciptakan conflict of interest terstruktur agar kampus tidak bisa lagi menjadi watchdog independen. Bukti Ketidakmampuan Manajerial Jika BGN tidak sanggup mengurusi kekurangan ahli gizi untuk dapur yang sudah ada, tidak bisa memperketat seleksi yayasan pengelola, dan tidak mampu mencegah politisasi distribusi dapur, apa jaminan skema kampus tidak akan mengalami nasib sama? Ini seperti manajer yang gagal mengelola 10 cabang, lalu solusinya membuka 100 cabang baru dengan harapan chaos-nya jadi terlalu besar untuk diaudit. Ekspansi bukan solusi untuk incompetence, itu strategi mengaburkan kegagalan. Untuk Siapa Program Ini? Jika MBG benar-benar untuk gizi anak Indonesia, seharusnya BGN fokus memperbaiki tata kelola, memastikan semua dapur existing dibayar, mengeliminasi afiliasi politik, dan meningkatkan kualitas makanan. Bukan malah menciptakan skema baru yang membebankan kampus. Faktanya, permintaan ini membuktikan MBG bukan lagi tentang nutrisi, ini tentang ekspansi ekosistem bisnis katering dengan label program sosial. Dan ketika kampus diminta jadi bagian ekosistem itu, yang rusak bukan hanya program MBG, tapi integritas sistem pendidikan tinggi Indonesia. Kesimpulan Pernyataan Kepala BGN ini bukan inovasi kebijakan, ini adalah bukti kebangkrutan konsep, di mana solusi untuk program yang carut-marut adalah mengajak lebih banyak pihak menanggung kekacauannya.