wisteria

@MercedesAMGF1 @LewisHamilton kelaz king🥶

Find someone who backs you the way Lewis backs Kimi 🫶

freshly rained on and freezing, jombang is feeling just like a normal day in kaunas this evening🥶

kinda nostalgic with a temperature

@luzblushy @naassssz

Kalau ada 1 hari yang bisa ngubah hidup, itu Hari Arafah. Ini ada list doa yg bisa kamu panjatkan Semoga hajat kita semua diijabah Allah. Bismillah 🤍

Uneducated voters are more dangerous than illegal immigrants.

orang pamer cinta cintaan gapernah bikin gw geter tp orang pamer dibiayain bapaknya, waduh im the loser bro

@naassssz @chachabluey @tanyakanrl shapp

@chachabluey @tanyakanrl @wistereeuh sebuah tips

💚 KENAPA MAU ORDER MAKANAN AJA SEMUANYA DIDUITIN SAMA SHOP33 😡😡😡😡😡😡

want to buy canva premium #zonauangㅤ

Buat yang MALAS MEMBACA tapi BUKAN PARJO PARCOK. Saya bantu translasi article the Economist biar ga IKUTAN DUNGU teriak antek asing dan "semua akan hilang ketika IHSG bullish": "Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, pernah menyaksikan negaranya hancur sebelumnya. Itu terjadi pada tahun 1998, saat krisis keuangan Asia. Kala itu, runtuhnya ekonomi memicu protes massa dan tumbangnya bapak mertua Pak Prabowo, Suharto, seorang diktator yang terkenal korup. Peristiwa itu juga melemparkan Pak Prabowo, yang sempat berharap bisa menggantikan Suharto, ke dalam pengasingan politik. Butuh waktu seperempat abad baginya untuk merangkak kembali, hingga akhirnya berhasil meraih kursi nomor satu pada tahun 2024. Jadi, Anda mungkin berpikir dia akan sangat berhati-hati terhadap krisis fiskal lainnya: Anda salah. Pemimpin negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia ini telah memusatkan kekuasaan dan mengelilingi dirinya dengan sekelompok penjilat. Dia mendepak menteri keuangan yang dihormati dan menggantinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menyebut IMF "bodoh" dan mengatakan kepada The Economist pada bulan April bahwa presiden tidak perlu khawatir tentang "perkembangan ekonomi global [atau] harga minyak dunia". Para pelaku bisnis di Indonesia takut untuk bersuara, mungkin karena Pak Prabowo adalah mantan jenderal antikritik dengan rekam jejak hak asasi manusia yang dipertanyakan, atau mungkin karena belakangan ini dia kerap mengintimidasi bisnis-bisnis besar. Pak Prabowo tampaknya mengisolasi diri dari kenyataan. Jadi, dia mungkin tidak akan mendengarkan nasihat yang masuk akal. Namun, inilah beberapa masukan untuknya. Proyek-proyek kesayangannya tidak terjangkau. Sebelum perang Iran, menghabiskan proyeksi 10% dari anggaran hanya untuk dua proyek saja—makan siang gratis di sekolah dan jaringan 80.000 koperasi desa—hanya sekadar pemborosan. Sekarang, krisis energi telah menghapus semua ruang untuk melakukan kesalahan. Pak Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis. Dia harus memotong pengeluaran untuk proyek-proyek kesayangannya, atau memangkas subsidi bahan bakar fosil Indonesia yang sangat besar, atau melanggar undang-undang yang membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Setiap pilihan memiliki risiko. Memangkas proyek mubazirnya akan membuatnya tampak lemah. Membiarkan harga energi naik akan mengundang kerusuhan. Jadi, Pak Prabowo mungkin akan mengambil jalan ketiga: membiarkan defisit menembus batas hukumnya. Itu akan menjadi sebuah kesalahan. Memang benar, batas 3% adalah angka sewenang-wenang yang disalin-tempel dari Perjanjian Maastricht Eropa. Namun sejak krisis 1998, angka itu telah menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia serius menjaga disiplin fiskal. Sekarang para investor mulai cemas. Pembayaran bunga sebagai bagian dari pendapatan pemerintah melonjak tajam. Lembaga pemeringkat kredit sedang bersiap untuk menurunkan peringkat. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, modal asing senilai $6 miliar telah keluar dan rupiah telah melemah sebesar 11% terhadap dolar ke rekor terendah. Menjebol batas anggaran akan mendorong biaya pinjaman menjadi lebih tinggi. Bahkan saat dia membuat ekonomi menjadi lebih genting, Pak Prabowo juga mengikis demokrasi Indonesia. Oposisi legislatif hampir sepenuhnya dilumpuhkan, dan proposal untuk mengakhiri pemilihan langsung gubernur provinsi bukan merupakan pertanda baik. Masyarakat sipil diintimidasi. Ruang untuk berbeda pendapat sangat sedikit, dan jika ada, minim pergulatan kreatif antar-gagasan yang saling bersaing. Terlalu banyak hal yang bergantung pada naluri seorang mantan tentara tunggal yang mendapat saran buruk. Dia perlu mendengar kebenaran yang pahit. Ya, bahan bakar murah memang populer. Namun hal itu mendorong konsumsi di tengah situasi kelangkaan. Ya, orang-orang menyukai makan siang gratis di sekolah. Namun memberikannya kepada semua orang adalah pemborosan. Lebih bijaksana untuk fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin, yang membutuhkan nutrisi lebih baik guna mencegah stunting (tengkes). Ya, petani Indonesia kerap diperas oleh tengkulak saat membeli pupuk. Namun ada cara yang lebih murah untuk mengatasi hal ini ketimbang membangun 80.000 koperasi desa, yang kemungkinan besar justru rentan korupsi. Dan ya, batas defisit 3% bisa saja dinaikkan suatu hari nanti. Namun pertama-tama, Pak Prabowo harus meyakinkan pasar bahwa keuangan Indonesia berada di tangan yang aman. Persimpangan jalan baru Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam seperempat abad terakhir. Di bawah serangkaian pemerintahan yang cukup pragmatis, pendapatan per kapita telah meningkat lebih dari dua kali lapor dan demokrasi mulai berakar. Pak Prabowo bukanlah penguasa kleptokratis seperti mendiang bapak mertuanya, tetapi dia sedang mengikis kemajuan yang telah dicapai negaranya sejak masa-masa kelam dulu. Presiden harus berhenti mencoba membungkam oposisi di legislatif, media, dan masyarakat sipil. Perbedaan pendapat yang tidak menemukan saluran dalam politik akan tumpah ke jalanan, seperti yang terjadi dalam kerusuhan tahun lalu. Bersikeras bahwa oposisi harus "sopan" adalah resep yang suatu hari nanti justru bisa mengubahnya menjadi kekerasan. Masih ada harapan. Pak Prabowo peduli dengan warisan kepemimpinannya. Jadi, dia perlu menyadari bahwa negara kepulauan yang sangat besar, luas, dan multi-etnis seperti Indonesia tidak bisa begitu saja diberi perintah layaknya sebuah unit tentara. Indonesia membutuhkan seorang panglima tertinggi yang mendengarkan banyak suara, bukan yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya bisa berkata "ya""

@AldhitamaR roommateku jg pernah hampir kena tahan di airport gara gara bawa tripod kamera bentukannya kayak senapan😭

Gue jadi inget pernah diintrogasi imigrasi di Australia gara gara berangkat bawa susu bubuk banyak tapi ga bawa bayi karena beda pesawat. Jadi si susu diambil sampel dan mereka cicip cicip tuh kek ngerasain narkoba di film film. Lo rasain dah tuh Enfagrow.

@119juta 💔

jokes baruu “lemah amat lu kaya rupiah”

@acilokal WKWKWKWKWK

GKUAT INI KOCAK BGT MMF 😭😭😭

@naassssz @Hidupsebagai62 well well

@Hidupsebagai62 @wistereeuh kemenag doyan korup juga ya

KEMENAG SEWA 10 LAPTOP SETAHUN: RP349,8 JUTA. PADAHAL BELI BISA DAPET 12 UNIT LAPTOP MACBOOK PRO M4 LOGIKANYA GIMANA? Dokumen pengadaan pemerintah memang jarang viral. Tapi ketika yang viral adalah sewa 10 laptop selama 10 bulan seharga Rp349.800.000 dari APBN 2026, wajar kalau orang-orang mulai menghitung-hitung. APA YANG TERCATAT DI SIRUP OJK? Berdasarkan dokumen yang beredar dari sistem SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan): Kode RUP: 63727235 Nama Paket: Sewa Laptop Satuan Kerja: UPT Unit Percetakan Al-Quran, Kementerian Agama Lokasi: Jl. Raya Puncak Km.65, Ciawi, Bogor, Jawa Barat Spesifikasi: Sewa Laptop, 10 unit x 10 bulan Sumber Dana: APBN Rupiah Murni 2026 Total Pagu: Rp349.800.000 Artinya: satu unit laptop disewa selama 10 bulan dengan biaya total Rp34.980.000 per unit. Atau Rp3.498.000 per unit per bulan. KOK BISA SEMAHAL ITU? Harga sewa laptop di pasaran untuk kebutuhan korporat dan perusahaan berkisar antara Rp275.000 hingga Rp1.500.000 per unit per bulan, tergantung spesifikasi. Untuk laptop bisnis kelas menengah seperti Lenovo ThinkPad atau Dell Latitude, harga sewa normal di platform seperti Asani, Arental, atau Bhinneka DaaS ada di kisaran Rp400.000 hingga Rp800.000 per bulan per unit. Dengan harga Rp3.498.000 per unit per bulan yang tercatat di dokumen Kemenag, angka ini 4 sampai 8 kali lipat di atas harga sewa pasar normal untuk laptop bisnis standar. Beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan selisih ini: Pertama, mungkin spesifikasi laptop yang disewa memang premium sekali, misalnya MacBook Pro M3 atau workstation kelas berat. Tapi tidak ada keterangan merek atau spesifikasi laptop di dokumen yang tersebar. Kedua, dalam pengadaan pemerintah, biaya sewa sering sudah mencakup layanan teknis, garansi penggantian unit, asuransi, IT support on-call, dan administrasi kontrak yang menambah harga jauh di atas harga sewa ritel biasa. Ketiga, dan ini yang sering terjadi: markup dalam proses pengadaan. Ini bukan tuduhan, tapi sudah menjadi catatan BPK berulang kali dalam berbagai audit pengadaan IT pemerintah. Yang jelas, tanpa rincian spesifikasi dan klausul layanan dalam kontrak, angka Rp3,4 juta per laptop per bulan sulit untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. KALAU LANGSUNG DIBELI, DAPAT APA? Total anggaran: Rp349.800.000 Jumlah unit yang dibutuhkan: 10 laptop Artinya per unit tersedia: Rp34.980.000 BISA BELI LAPTOP APA AJA? Pilihan 1: MacBook Pro M4 14 inci Spesifikasi: Chip Apple M4 Pro, layar Liquid Retina XDR 14,2 inci, RAM 24GB, SSD 512GB, baterai 18 jam Harga: sekitar Rp28.000.000 hingga Rp30.000.000 per unit Pilihan 2: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Spesifikasi: Intel Core Ultra 7, RAM 32GB, layar 2,8K OLED 14 inci, carbon fiber, standar militer MIL-STD-810H, bobot 1,12 kg Harga: sekitar Rp24.000.000 hingga Rp28.000.000 per unit Pilihan 3: Dell XPS 15 (Intel Core Ultra 9 + RTX 40-series) Spesifikasi: Intel Core Ultra 9, GPU NVIDIA RTX 4060, layar OLED 3,5K 15,6 inci, RAM 32GB, SSD 1TB Harga: sekitar Rp28.000.000 hingga Rp33.000.000 per unit PERBANDINGAN SEWA VS BELI Dengan sewa 10 laptop selama 10 bulan seharga Rp349,8 juta, negara tidak mendapatkan aset apapun setelah kontrak berakhir. Setelah 10 bulan, laptop dikembalikan. Kemenag kembali dari nol. Dengan membeli 10 unit ThinkPad X1 Carbon seharga total maksimal Rp280 juta, negara mendapatkan 10 laptop premium kelas dunia yang menjadi aset negara, bisa digunakan 5 tahun ke depan, bisa diaudit fisiknya, dan masih sisa Rp69 juta untuk pemeliharaan dan aksesori. Ini bukan soal benar atau salah secara hukum. Sewa perangkat IT untuk instansi pemerintah memang dimungkinkan dalam regulasi pengadaan. Tapi secara efisiensi anggaran dan logika keuangan publik, angka ini layak dipertanyakan.

@naassssz @khus_mub WKWKWKWKWK

@khus_mub @wistereeuh gw kalo ga lu pegangin pas di pujon:

Diantara sedih dan dan lucu. 🤭 Kasihan motornya😩

@Netizen_bawel arogan udah ga ketolong

Oknum TNI terekam aniaya kurir cod di sebuah gudang, dipicu pesan paket cod tapi di tunggu kurir 20 menit ga keluar akhirnya paket dikembalikan ke gudang.

@OHMYV3NUS wtf everyone is getting too creative💀

@barbie2O11 omg semangat sukmaa

@simarsmn lmao

ternyata fetishnya udah dari 2013

@TheCatsX @naassssz