GLHF รีทวีตแล้ว
Guys, ada rapat yang menurut gue salah satu yang paling menarik untuk ditonton bukan karena isinya dramatis,
tapi karena cara Purbaya memimpin rapat ini sangat beda dari rapat pemerintah Indonesia pada umumnya.
Di depan CEO perusahaan Arab Saudi yang mau investasi 10 miliar dolar di Indonesia Purbaya tidak segan-segan mempermalukan pejabat Indonesia sendiri di depan investor asing itu.
Konteksnya dulu:
PT Acua singkatan dari Arabian Company for Water and Power, milik Public Investment Fund pemerintah Arab Saudi,
beroperasi di 15 negara mau bangun panel surya terapung di atas Waduk Saguling, Jawa Barat. Proyek ini sudah financial close,
sudah mulai konstruksi, tapi macet karena satu hal: belum dapat izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.
Dan kenapa belum bisa dapat izin dari Kementerian Kehutanan? Karena butuh rekomendasi Gubernur Jawa Barat dulu.
Dan rekomendasi gubernur belum keluar karena PLN belum memenuhi kewajiban lahan pengganti hutan yang sudah bertahun-tahun nunggak.
Satu proyek.
Tiga instansi saling tunggu.
Dan investor asing yang sudah keluar duit triliunan menunggu.
Purbaya langsung tembak PLN:
"Pak Dirut, katanya sudah siap.
Ternyata baru 14%. Coba jelasin."
PLN punya kewajiban menyediakan 1.081 hektar lahan pengganti hutan sebagai kompensasi penggunaan kawasan hutan untuk proyek-proyek mereka di Jawa Barat.
Yang sudah terpenuhi baru 159 hektar alias 14,7%.
PLN menjawab dengan berbagai penjelasan teknis procurement ongoing, sertifikasi sedang berjalan, anggaran sudah ada, tinggal proses sosial, dan seterusnya.
Purbaya memotong:
Kalau ngomong komitmen gampang.
Saya pengin tahu time frame-nya ke depan seperti apa. Tahun ini selesai?
PLN jawab: sedang dirancang agar bisa selesai as quickly as possible.
Purbaya langsung potong lagi: "Cukup gitu.
Bentuk komitmennya apa?
Saya mereka cuma bilang komit, tanda tangan sudah. Anda perlu bukti apalagi?"
Pemda Jawa Barat tidak mau kalah cermat:
Wakil Gubernur Jawa Barat hadir dan menyampaikan dua syarat sebelum rekomendasinya keluar.
Pertama, PLN harus tanda tangan pakta integritas dulu bahwa lahan pengganti 1.081 hektar akan dipenuhi dengan tenggat waktu yang jelas bukan cuma janji lisan.
Kedua, PT Acua harus berkomitmen tidak menebang pohon selama konstruksi, atau kalau tidak terhindarkan harus seminimal mungkin.
Alasannya jelas dan sangat kuat: Jawa Barat adalah provinsi rawan bencana.
Tempo hari ada alih fungsi lahan di Bandung Barat yang berujung 68 warga meninggal dunia.
Pemda Jabar tidak mau terulang hanya karena mempercepat izin investasi.
Dan mereka langsung bilang: begitu pakta integritas ditandatangani, rekomendasi gubernur bisa keluar hari itu juga.
Momen paling menggelikan dan mengungkap segalanya:
Purbaya tanya ke Wakil Gubernur: rekomendasi bisa keluar kapan?
Wakil Gubernur jawab: sudah siap, tinggal tunggu komitmen PLN.
Purbaya tanya ke PLN: kapan bisa tandatangan?
PLN bilang: siap, nanti ketemu Gubernur di Bandung, tandatangan road map.
Purbaya tanya lagi: rekomendasi gubernur bisa keluar kapan, akhir minggu ini?
Wakil Gubernur jawab: hari ini sudah keluar.
Purbaya: "Oh hari ini sudah keluar. Oh, jago dia."
Jadi ternyata rekomendasi itu bisa keluar hari ini tapi tidak pernah keluar karena tidak ada yang pernah duduk di satu ruangan dan saling mengikat komitmen secara formal.
Semua menunggu semua. Dan proyek yang sudah financial close itu macet bukan karena masalah teknis yang sulit, tapi karena koordinasi antar instansi yang tidak pernah dipaksa tuntas.
Cara Purbaya menutup rapat dan ini yang paling tegas:
"Komitmen diikat di sini. Dia enggak akan bisa lari. Yang dikatakan di sini itu mengikat semuanya. Enggak bisa main-main."
"Kalau ada kendala kasih tahu kami. Di sini ada BPPN, ada BPN, ada tentara, ada polisi, semua ada di sini. Kalau ada gangguan kasih tahu kami."
Dan sebelum menutup dia juga sempat sentil PLN dengan humor kering: "Dulu 2016-2017 kita pernah cari tanah PLN yang hilang 40 hektar.
Ketemu juga setelah 16 tahun. Anda sekarang bisa sendiri atau butuh bantuan kami lagi?"
Yang paling penting dari seluruh rapat ini:
Investor Saudi yang sudah komit investasi 10 miliar dolar proyek pertamanya macet bukan karena masalah besar,
bukan karena konflik hukum yang rumit,
bukan karena teknologinya belum siap.
Macet karena satu rekomendasi gubernur yang tidak pernah keluar karena PLN belum tandatangan komitmen lahan pengganti yang sudah jadi kewajiban mereka bertahun-tahun.
Dan semua itu selesai dalam satu rapat ketika ada orang yang cukup senior dan cukup tidak sabaran untuk memaksa semua pihak duduk,
saling berhadapan, dan tidak boleh keluar ruangan sebelum ada komitmen yang terikat.
Pertanyaannya: berapa banyak proyek lain yang macet dengan cara yang sama tapi tidak ada Purbaya-nya yang datang untuk memaksa semua duduk di satu meja?
Indonesia
