WikiDPR 2

#Kom9 Ahmad S. @PDI_Perjuangan #Sultra menutup RDPU dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada pukul 09:22 WIB.

#Kom9 Ahmad S. @PDI_Perjuangan #Sultra : Mari kita tunggu 1 sampai 2 bulan ke depan, kebetulan saya mendapat jatah 14 titik untuk memberikan sosialisasi terkait dengan Program MBG ke dapil. Mudah-mudahan kita bisa ketemu semuanya lagi kembali.

#Kom9 Ahmad S. @PDI_Perjuangan #Sultra : Mudah-mudahan nanti semua akan ditangani oleh Pemerintah Pusat, tidak ada lagi Pemerintah Daerah. Program MBG tujuannya berkaitan dengan bagaimana stunting ini bisa diatasi dan bagaimana ekonomi masyarakat bisa berjalan.

#Kom9 Ahmad S. @PDI_Perjuangan #Sultra : Terkait pembagian antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang kami pahami sampai dengan hari ini bahwa itu stimulan.

#Kom9 Ahmad S. @PDI_Perjuangan #Sultra : Program MBG akan dilihat perkembangannya, tetapi yang pasti akan dilaksanakan di kabupaten-kabupaten. Yang hari ini sudah berajalan semua adalah percobaan-percobaan.

#Kom9 Ahmad S. @PDI_Perjuangan #Sultra : Terkait pelaksana programnya adalah Badan Gizi Nasional yang organisasinya sudah dibentuk oleh Bapak Presiden di 26 provinsi, tetapi tentu membutuhkan waktu untuk struktur organisasinya.

#Kom9 Ahmad S. @PDI_Perjuangan #Sultra : Jadi, saya kira semua tidak ada diskriminasi. Memang targetnya seluruh Indonesia pada saatnya nanti itu 82.000 orang yang akan diberikan setiap hari ini.

#Kom9 Ahmad S. @PDI_Perjuangan #Sultra : …ibu hamil bermasalah gizi, Ibu hamil sehat, balita berbadan kurang dan tidak naik-naik, balita gizi kurang, balita sehat, dan ibu menyusui. (2)

#Kom9 Ahmad S. @PDI_Perjuangan #Sultra : Terkait pertanyaan porsi sekolah, ada 12 komponen, yang pertama anak Paud, TK, TK Islam dan sederajat, anak SD, MI sederajat, anak SMP sederajat, SMA, MA, SMK sederajat, SLB, santri pondok pesantren, … (1)

#Kom9 DPRD Sultra : Sampai hari ini, berdasarkan info yang kami dapat dari Pemda belum ada juknisnya terkait program Makan Bergizi Gratis. Jadi, kami mohon arahan bagaimana pengawasan yang dapat kami lakukan sebagai Anggota DPRD?

#Kom9 DPRD Sultra : Jangan sampai kita yang di daerah telah merealisasikan program ternyata aturan bakunya keluar belakangan dan tidak bersesuaian dengan yang sudah kami lakukan.

#Kom9 DPRD Sultra : Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada sebuah peraturan perundang-undangan yang baku, sehingga mekanisme dalam hal pelaksanaan atau realisasi dalam kegiatan program ini dapat berjalan dengan baik.

#Kom9 DPRD Sultra : Terkait program ini pembagian antara kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sampai mana? Kami belum melihat adanya aturan baku sampai di mana tanggung jawab anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung program MBG?

#Kom9 DPRD Sultra : Kemarin di perubahan kami anggarkan Rp1,6 miliar dan Alhamdulillah terealisasi. Selanjutnya, untuk tahun 2025 kami menyiapkan anggaran sebesar Rp2 miliar.

#Kom9 DPRD Sultra : Perlu kami sampaikan bahwa untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, kami di daerah telah mendahuluinya.

#Kom9 DPRD Sultra : Mekanisme di dalam pelaksanaan makan bergizi gratis seperti apa? Apakah memang diratakan kepada semua sekolah? Siapa yang melakukan program ini?

#Kom9 DPRD Sultra : Katanya ada diskriminasi di dalam memberikan program MBG, sementara itu adalah salah satu program penting dari Pemerintah Pusat. Kenapa yang notabenenya di swasta dan sekolah yang berbasis keagamaan tidak diberikan porsi di dlm melakukan Program MBG?

#Kom9 DPRD Sultra : Setelah kejadian itu, kami turun ke bawah sebagai anggota DPRD ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kami dapat di lapangan. Terutama sekolah-sekolah swasta dan yang sekolah yang berbasis agama.

#Kom9 DPRD Sultra : Kami dari Kolaka Utara kemarin melakukan launching Makan Bergizi dan Alhamdulillah dapat rekor MURI melakukan program Makan Gratis dengan memberikan makan anak sekolah sebesar Rp22.000.

#Kom9 DPRD Sultra : Ini kesempatan luar biasa bagi kami dijamu di ruangan Komisi 9. Kami sudah beberapa kali berkunjung ke DPR-RI, baru kali ini kami dapat kesempatan untuk hadir di ruangan Komisi 9.