CIPS Indonesia

Intinya, karena El Nino “Godzilla” tidak bisa dikendalikan, kita perlu mengantisipasi dampaknya, salah satunya lewat intensifikasi pertanian yang berkelanjutan. Sepakat?

Studi CIPS memperkirakan kalau intensifikasi seperti penggunaan bibit unggul diterapkan di 7,4 juta hektare lahan sawah yang ada sekarang, Indonesia berpotensi meraup tambahan 11,84 juta ton beras. 👉Ini lebih tinggi dari proyeksi target Food Estate: 5 juta ton/ per tahun. 📑Baca lebih lanjut di #PublikasiCIPS: cutt.ly/cips-rk28

Izin jump in juga, Prof Erma 🙏 Buat menghadapi fenomena El Nino "Godzilla", ketahanan pangan juga sangat ditentukan oleh bagaimana sistem pertanian kita bekerja.  Jadi, pendekatan seperti apa yang dibutuhkan? Yuk, kita simak 🧵👇

Baca selengkapnya cerita Nurlaila di: masadepanpangan.id/story/di-balik… @kementan @pspkementanri

Petani butuh ruang untuk mandiri: kebebasan memilih input pertanian yang sesuai kebutuhan lahannya, akses pasar yang adil, serta kebijakan yang benar-benar berpihak. Jika bantuan dibagikan secara tepat sasaran dan hambatan birokrasi dipangkas, kesejahteraan petani dapat meningkat dan ketahanan pangan kita pun ikut terjaga.

Kisah Nurlaila, petani asal Aceh, mencerminkan tantangan struktural yang masih membelenggu banyak petani di Indonesia. Semangat untuk berkembang sering kali dijegal oleh akses modal yang sempit, sementara bantuan yang seharusnya menguatkan justru tersangkut di sistem yang berbelit dan tidak tepat sasaran.

Simak analisis lengkap CIPS seputar pekerjaan gig (gig work) dalam Policy Brief terbaru kami berjudul “Navigating the Future of Work: Policy Approaches for Gig Work in Indonesia”. Akses lengkap di sini → cutt.ly/cips-pb35

Di sisi lain, perbedaan model kerja antara pekerja gig dan pekerja standar membuat pendekatan regulasinya tidak bisa disamakan. Lalu, apa saja yang perlu diperhatikan pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk gig work? Simak penjelasannya di bawah ini👇👇

Pekerjaan gig (gig work) semakin menjadi pilihan karier yang menarik di era digital, termasuk bagi pelaku industri kreatif. Fleksibilitas hingga otonomi kerja yang memadai menawarkan keunggulan yang berbeda dibanding pekerja konvensional. Namun, di balik fleksibilitas ini, mereka juga masih menghadapi sejumlah tantangan. 🌐

Karena pangan bukan hanya soal bertahan hari ini, tapi juga hari nanti.
Saatnya bergerak bersama memperjuangkannya! Mulai langkah pertamamu di sini → masadepanpangan.id

Inisiatif ini membantu kita melihat kesejahteraan petani dan nelayan dari kisah hidup mereka, hingga kebijakan yang memengaruhi ruang gerak para pejuang pangan dan kesejahteraan kita semua.

Dari kisah nyata ke bukti. Dari bukti ke aksi kolektif. MAPAN merupakan inisiatif CIPS untuk memperjuangkan masa depan pangan Indonesia, dengan menempatkan petani dan nelayan sebagai aktor utama. Gerakan ini adalah ruang bersama untuk kita memperjuangkan hak petani dan nelayan agar dapat mandiri, berdaya, dan sejahtera. Ruang yang menjembatani suara akar rumput dengan ruang kebijakan publik.

Perkembangan ekonomi digital membuat gig work menjadi salah satu pilihan kerja bagi jutaan masyarakat di Indonesia. Namun, di balik ekosistem ini, ada kelompok disguised employment atau hubungan kerja terselubung yang bekerja dalam keadaan rentan. Simak analisis selengkapnya dalam studi terbaru CIPS! cutt.ly/cips-pb35

Perkembangan dunia digital semakin menghadapi tantangan terutama bagi anak-anak, mulai dari konten tidak sesuai usia, hingga ke pencurian data pribadi. Lalu, siapa pihak yang bertanggung jawab dalam melindungi ruang digital anak? Yuk, bagikan pandangan Anda melalui talkshow “Sinergi Stakeholders dalam Pelindungan Anak di Ruang Digital” bersama perwakilan dari berbagai sektor! Daftar sekarang di sini: cutt.ly/ChildProtection Hanya pendaftar terpilih yang akan dihubungi untuk bergabung dalam diskusi. Pastikan kamu memeriksa inbox dan folder spam secara berkala.

Dialog ini menghasilkan wawasan strategis bagi kedua belah pihak. Rekomendasi CIPS terkait Bantuan Langsung Petani diperkaya dengan konteks nyata yang dipaparkan oleh pemerintah. CIPS berkomitmen untuk terus mengawal isu ini guna memastikan petani mendapat ruang yang lebih bebas dan adil untuk meningkatkan hasil tani demi kesejahteraan bersama.

CIPS berkesempatan untuk berdialog dengan Direktur Pupuk, Bapak Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si beserta jajaran di Kementerian Pertanian. Kami memaparkan sejumlah penelitian riset CIPS, khususnya rekomendasi mengenai reformasi subsidi menjadi Bantuan Langsung ke Petani (BLP) untuk meningkatkan produksi serta produktivitas tanaman pangan.

CIPS menilai implementasi PLUP ke dalam regulasi resmi sangat mendesak agar suara desa memiliki kekuatan hukum dalam tata ruang daerah. Baca analisis selengkapnya dalam Ringkasan Kebijakan CIPS melalui tautan berikut: cutt.ly/cips-rk32 (Versi Bahasa Indonesia) cutt.ly/cips-pb32 (English Version)

Studi kasus terbaru CIPS di Aceh dan Riau menunjukkan bahwa desa-desa yang menerapkan Participatory Land Use Planning (PLUP) memiliki kejelasan hak kelola lahan yang lebih baik dan mampu mengurangi mengurangi konflik tenurial (kepemilikan lahan) dibanding desa yang tidak menerapkannya. Secara sederhana, PLUP adalah metode perencanaan partisipatif di mana masyarakat desa dilibatkan langsung untuk memetakan wilayah mereka sendiri: menetapkan batas desa, identifikasi sumber daya, hingga menyepakati zona lindung dan budidaya.