Lambe Saham@LambeSahamjja
Guys, di tengah semua drama MBG yang bocor, BUMN yang merugi Rp50 triliun per tahun, dan rupiah yang kalah dari Zimbabwe hari ini ada satu angka baru yang bikin gue berhenti sebentar dan geleng-geleng kepala.
Habis MBG
terbitlah sekolah rakyat
Rp700.000 per pasang sepatu.
Untuk anak-anak termiskin di Indonesia.
Kementerian Sosial mengalokasikan Rp27,5 miliar untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat program yang khusus menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 alias kemiskinan ekstrem.
Faktanya dulu:
Dokumen Rencana Umum Pengadaan Kemensos 2026 yang terdaftar di sistem SiRUP menunjukkan harga satuan sepatu dipatok Rp700.000 per pasang. Total nilai pengadaan: Rp27.541.500.000. Sumber dana: APBN alias uang pajak rakyat.
Spesifikasi sepatunya?
Dalam dokumen itu hanya tertulis "produk dalam negeri." Tidak ada keterangan bahan. Tidak ada standar kualitas. Tidak ada detail teknis apapun.
Rp700.000 per pasang sepatu tanpa spesifikasi yang jelas.
Mari kita bandingkan dengan realita di pasar:
Sepatu sekolah standar yang layak dan tahan lama untuk anak SD bisa didapat di harga Rp150.000 sampai Rp300.000 di pasaran umum.
Merek lokal berkualitas seperti Bata, Carvil, atau Pro-Feet menawarkan sepatu sekolah yang solid di kisaran itu.
Sepatu sekolah seharga Rp700.000 itu sudah masuk kategori sepatu yang lo beli di mal. Bukan sepatu untuk anak SD dari keluarga miskin ekstrem yang sekolah di program pemerintah.
Selisihnya minimal Rp400.000 per pasang. Dikali 39.345 pasang selisih itu bisa mencapai sekitar Rp15 miliar. Lima belas miliar rupiah yang kalau digunakan dengan harga pasar yang wajar — bisa membeli sepatu untuk 50.000 anak tambahan.
Respons Gus Ipul dan ini perlu dikritisi:
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul merespons dengan dua kalimat yang menurut gue sangat familiar polanya:
Pertama: "Penganggaran kita semua untuk siswa."
Kedua: "Nanti kan ada proses lelang, bisa jadi harganya lebih murah dari alokasi yang ada."
Gue perlu tanya langsung: kalau memang ada kemungkinan harganya bisa lebih murah lewat lelang kenapa harga pagu-nya dipasang Rp700.000 per pasang? Angka pagu dalam dokumen pengadaan bukan angka asal tempel.
Itu adalah batas atas yang diizinkan untuk dibayarkan. Dan angka itu ditetapkan berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri yang harus punya dasar justifikasi yang jelas.
Kalau justifikasi harga Rp700.000 per pasang untuk sepatu sekolah anak miskin tidak bisa dijelaskan secara transparan itu adalah masalah akuntabilitas yang sangat serius.
Dan ini yang paling mengkhawatirkan tidak ada spesifikasi:
Dalam dokumen RUP yang sudah dipublikasikan tidak ada keterangan bahan, standar kualitas, atau detail teknis apapun tentang sepatu senilai Rp700.000 itu.
Ini adalah celah pengadaan yang sangat berbahaya. Karena tanpa spesifikasi yang jelas siapapun bisa memenangkan lelang dengan sepatu apapun yang harganya di bawah Rp700.000.
Tidak ada standar minimum yang harus dipenuhi. Tidak ada ukuran kualitas yang bisa dijadikan dasar penolakan kalau sepatu yang datang ternyata tidak layak.
Pola ini sangat dikenal dalam kasus-kasus pengadaan bermasalah di Indonesia. Anggaran besar, spesifikasi kosong, celah untuk mengisi dengan produk yang nilainya jauh di bawah harga yang dibayarkan.
Konteks yang lebih besar dan ini yang bikin semakin miris:
Sekolah Rakyat adalah program untuk anak-anak dari keluarga desil 1 yang paling miskin di Indonesia. Mereka yang orang tuanya tukang tambal ban, petani gurem, pemulung. Anak-anak yang mungkin belum pernah punya sepatu baru dalam hidupnya.
Program ini seharusnya menjadi simbol negara hadir untuk yang paling terpinggirkan. Bukan menjadi arena pengadaan dengan harga yang tidak masuk akal.
Dan ini terjadi di saat yang sama ketika Prabowo hari ini berapi-api di Cilacap berbicara soal patriotisme. Soal tidak mau uang rakyat diambil ke luar negeri. Soal intelektual yang tidak boleh menutupi korupsi dan perampokan uang negara.
Sementara di dokumen RUP Kemensos yang bisa diakses publik ada alokasi Rp700.000 per pasang sepatu untuk anak miskin tanpa spesifikasi yang jelas.
Ini bukan satu-satunya ini adalah pola:
MBG: dari triliunan anggaran hanya Rp340 miliar menurut Mahfud MD yang sampai ke makanan. 1.720 SPPG tutup tapi tetap dapat Rp6 juta per hari. BGN anggarkan Rp1,2 miliar untuk opini publik.
Sekolah Rakyat: sepatu Rp700.000 per pasang tanpa spesifikasi untuk anak-anak termiskin Indonesia.
BUMN: 52% dari 1.046 entitas merugi dengan total Rp50 triliun per tahun. Direksinya tetap bergaji ratusan juta.
Perlintasan kereta: Rp4 triliun baru diumumkan setelah 14 orang mati. Padahal 1.800 titik berbahaya sudah diketahui puluhan tahun.
Polanya sangat konsisten: uang ada. Selalu ada. Yang tidak ada adalah kemauan untuk memastikan uang itu benar-benar sampai ke tujuannya dengan cara yang paling efisien dan paling adil.
Yang harus terjadi sekarang:
BPK Badan Pemeriksa Keuangan harus mengaudit pengadaan ini sebelum proses lelang dimulai. Bukan sesudahnya ketika uang sudah keluar.
Spesifikasi sepatu harus dipublikasikan secara lengkap dan transparan. Bahan apa, standar kualitas minimum apa, ketahanan minimum berapa lama. Itu bukan hal yang rumit untuk ditetapkan.
Justifikasi harga Rp700.000 per pasang harus dijelaskan ke publik. Berdasarkan survei pasar yang mana? Dengan spesifikasi seperti apa? Di mana dokumennya?
Dan kalau setelah lelang harganya memang turun signifikan dari Rp700.000 itu bukan prestasi. Itu konfirmasi bahwa pagu harganya memang terlalu tinggi dari awal.
Anak-anak miskin di Sekolah Rakyat berhak mendapat sepatu yang layak. Bukan sepatu Rp700.000 yang tidak jelas spesifikasinya yang mungkin setelah proses pengadaan berlapis akan berubah menjadi sepatu Rp150.000 yang beli di grosir Tanah Abang sementara selisihnya menghilang entah ke mana.
Kalau negara sungguh-sungguh ingin hadir untuk yang paling miskin mulailah dengan pengadaan yang transparan, harga yang wajar, dan spesifikasi yang jelas. Bukan dengan angka besar di dokumen pengadaan yang tidak bisa dijelaskan.
Karena yang dikorbankan bukan angka di spreadsheet. Yang dikorbankan adalah kepercayaan anak-anak paling miskin di negeri ini bahwa negara benar-benar peduli pada mereka.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan dokumen RUP Kemensos 2026 yang terpublikasi di SiRUP dan pernyataan Menteri Sosial Gus Ipul yang dikutip media. Proses pengadaan masih berjalan dan harga final akan ditentukan melalui lelang. Ini analisis berbasis dokumen publik bukan tuduhan hukum.
