🌾

Kenapa aku? Selalu jadi pertanyaan tapi ga pernah nemu jawabannya

DAH GILA ANJING LAMPU DI MATIIN BIAR APA TAI

Demo di Bundaran HI ini unik, karena biasanya demo ke lembaga pemerintahan tertentu Tapi bundaran HI itu sumber traffic: masyarakt dan sosial media peluang media ngeliput naik peluang sosmed divideoin orang juga naik orang aware-> tujuan demo terpenuhi dengan cara baru

Kalian sadar gk ? banyak daerah yg udah mulai demo tapi gk disiarkan media Daerah yg sudah mulai Demo: - Jakarta (Cikini Raya & Badan Gizi Nasional) - Bandung (DPRD Jabar) - Medan (Lapangan Merdeka) - Kendari (Bundaran Tank) - Semarang Katanya mulai merembet ke Sulawesi & Sumatera juga 💀

TERIMAKASIH BEM UI, DAN SEMUA MAHASISWA YANG TURUN AKSI HARI INI KALIAN HEBAT.

BREAKING NEWS : KANTOR BGN DISEGEL Guys ini aksi nya beneran dilakukan hari ini.. Dan BGN berhasil disegel Dukung yukk dengan serukan stop MBG !!! Kita sudah cukup muak ...

Kalian mau ikutan nggak gaes? Ngeri juga sih kalau sampe kejadian reformasi jilid 2

🚨BREAKING : A horrific massacre in Gaza one month old infant Mohammed Al-Khatib lost his leg after an Israeli missile struck his family’s tent while his mother was breastfeeding him. She was killed instantly in the attack.

NEVER STOP TALKING ABOUT PALESTINE!!!

ini rame banget pas lewat depan DRP kemarin.. kok gak rame ya diberitain di media2 besar? ada apa??🥲

the rill manusia bodoh

Jetnya disiram air kembang, rakyatnya disiram air keras

Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media. Letkol Teddy Indra Wijaya. Sekretaris Kabinet. Bukan menteri. Bukan jenderal bintang empat. Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas. Apa yang terjadi di bencana Sumatra dan di mana Teddy masuk: Akhir November 2025. Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. BMKG sudah memberikan peringatan delapan hari sebelumnya. Tidak ada rapat darurat. Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat. Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa. Rapat soal koperasi. Ketemu Menteri Kelautan. Menerima Ratu Belanda. Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar. Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang. Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh. Lebih dari tiga minggu di lapangan. Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan. Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat. Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi. Rina melakukan siaran langsung. Dia tumpahkan semua yang dia lihat. Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet menonton siaran itu dari Jakarta. Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk. Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti. Bukan insiden tunggal ini pola: Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa. Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon. "Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya." "Tapi memang belum ada bantuan. Faktanya begitu." "Cerita soal dampaknya aja. Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk." Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja." "Maksa banget," kata Indira. Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar: Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman. Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Yang ada adalah telepon. Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu. Tidak perlu SK. Tidak perlu aturan resmi. Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan Teddy? Persis sama. Menelepon pemilik media. Mengamuk. Meminta pemred diganti. Tanpa surat resmi. Tanpa proses hukum. Cukup satu telepon. Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain: Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo. Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda. Lebih profesional. Lebih terukur. Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif, bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana. Bukan mengontrol berita palsu. Bukan melawan disinformasi. Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang. Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli: Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab. Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada bantahan. Hanya diam. Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan. Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar. Dan sistem seperti itu pernah kita kenal. Namanya Orde Baru. Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.

BREAKING: Ribuan Kayu Gelondongan Tutupi Jalan Desa Beringin Jaya, Pasca Banjir Luwu Utara, Sulawesi Selatan. (14/5).

Guys, ada pernyataan Prabowo yang menurut gue paling berbahaya yang pernah gue dengar dari seorang presiden soal mata uang negaranya sendiri. Dan dia ngomong ini bukan di forum terbatas. Bukan slip of the tongue. Tapi di depan ribuan rakyat dengan penuh keyakinan: Mau dolar berapa ribu kek kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar. Yang pusing yang suka ke luar negeri. Ini bukan candaan. Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya. Gue mau kasih lo contoh nyata negara yang pemimpinnya pernah berpikir persis seperti ini. Dan apa yang terjadi setelahnya. Zimbabwe ketika presiden bilang rakyat desa tidak butuh mata uang yang kuat: Robert Mugabe selama bertahun-tahun bilang kepada rakyatnya bahwa pelemahan nilai mata uang adalah konspirasi Barat. Bahwa rakyat desa yang tidak bertransaksi dalam dolar tidak perlu khawatir. Hasilnya? Inflasi Zimbabwe mencapai 89,7 sextillion persen per tahun di 2008. Orang membawa uang keranjang penuh hanya untuk beli roti. Petani di desa yang "tidak pakai dolar" mendapati hasil panennya tidak bisa dibeli siapapun karena harga berubah setiap jam. Tabungan seumur hidup hilang dalam semalam. Mereka akhirnya menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi. Mata uang mereka sendiri sudah tidak ada nilainya sama sekali. Venezuela ketika pemerintah melarang rakyat khawatir soal kurs: Hugo Chavez dan Maduro selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs tidak relevan bagi rakyat kecil. Yang penting ada subsidi. Yang penting ada program sosial. Hasilnya? Inflasi Venezuela mencapai 1.000.000% di 2018. Dokter, guru, insinyur semua yang punya pendidikan dan bisa pergi pergi. Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya. Rakyat desa yang "tidak pakai dolar" itu akhirnya mengantri berhari-hari untuk dapat sekarung tepung. Mereka juga akhirnya terpaksa bertransaksi dalam dolar di pasar gelap karena mata uang mereka sendiri tidak dipercaya siapapun. Dan sekarang kembali ke Indonesia yang ternyata sangat relevan: Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar. Tapi benarkah demikian? Kedelai bahan baku tempe dan tahu yang dimakan rakyat desa setiap hari 90% diimpor dari Amerika Serikat. Harganya ditentukan dalam dolar. Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.000 — harga kedelai naik. Harga tempe naik. Harga tahu naik. Penjual tahu dan tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakan dampaknya di meja makan mereka. Gandum bahan baku roti, mie instan, biskuit yang dikonsumsi rakyat desa 100% diimpor. Harganya dalam dolar. Pupuk yang dipakai petani desa untuk bercocok tanam sebagian besar bahan bakunya diimpor. Harganya dalam dolar. Obat-obatan generik bahan bakunya sebagian besar diimpor dari China dan India. Harganya? Dalam dolar. Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik. Tapi seluruh kehidupan mereka dari makan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar. Dan inilah yang paling miris: Presiden yang seharusnya menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang negaranya justru dengan entengnya bilang kurs dolar tidak relevan bagi rakyat. Padahal kepercayaan itulah yang membuat rupiah bisa stabil. Kepercayaan itulah yang membuat investor mau masuk. Kepercayaan itulah yang membuat rakyat tidak lari ke dolar dan emas seperti yang sekarang terjadi dan dikhawatirkan oleh ekonom-ekonom kita. Ketika presiden sendiri tidak menganggap serius pelemahan mata uangnya sinyal apa yang dikirim ke pasar? Sinyal apa yang dikirim ke investor asing? Sinyal apa yang dikirim ke rakyat yang tabungannya dalam rupiah? Bandingkan dengan pemimpin yang serius: Lee Kuan Yew dari Singapura negara tanpa sumber daya alam apapun menjadikan kestabilan mata uang sebagai prioritas utama pemerintahannya. Dia tahu bahwa kepercayaan terhadap mata uang adalah kepercayaan terhadap negaranya secara keseluruhan. Hasilnya? Singapura hari ini punya GDP per kapita lebih dari 80.000 dolar. Rakyat Singapura yang "cuma pedagang kecil" pun hidupnya jauh lebih sejahtera dari rakyat kita yang punya sumber daya alam berlimpah. Bukan karena Singapura kaya alam. Tapi karena pemimpinnya tidak pernah menganggap remeh nilai mata uangnya. Pernyataan "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan tidak pakai dolar" bukan pernyataan yang menunjukkan ketenangan seorang pemimpin. Itu adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian terhadap bagaimana ekonomi nyata bekerja di tingkat paling bawah. Rakyat desa tidak pegang dolar. Tapi rakyat desa makan tempe dari kedelai impor yang harganya dalam dolar. Rakyat desa bertani dengan pupuk yang bahan bakunya dalam dolar. Rakyat desa berobat dengan obat yang bahan bakunya dalam dolar. Ketika presiden tidak peduli dengan kurs yang tidak peduli bukan hanya presidennya. Tapi seluruh sistem di bawahnya ikut tidak peduli. Dan ketika seluruh sistem tidak peduli dengan nilai mata uangnya sendiri kita tinggal menunggu giliran menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya. Semoga kita tidak sampai di sana. Tapi pernyataan seperti ini tidak membuat gue yakin bahwa kita sedang bergerak menjauhi arah itu.

Selain urusan stock split ada lagi video ini 💀

Prabowo: "Rupiah begini dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok! Ya kan?"

If this doesn’t deserve a retweet, then what does?

@inijeonjungkook Memang di hutan ka

@magerabis kok bisa ada uler???? kantornya di hutan apa gimana😭😭😭

Ini videonya fullnya ya ril bukan ai

@Qpuyy @angga_fzn @piyopikavet Emng kantornya hutan ka 🙏🏽

@magerabis @angga_fzn @piyopikavet ini keluar dr mana kak? ada infonya? kirian ai😭😭😭

Ini uler apa ya mas? @piyopikavet Ada di toilet karyawan kantornya temen. Serem bgt.