OCA

Ga pernah sejatuh cinta ini sama buku tebel Tapi a Court of mist and fury just BEYOND AMAZINGG Aku pas baca tau bgt kalo buku ini tuh dibuatnya pake cinta Ini bener2 pas semua porsinya. Fantasy dan konfliknya!! Masih sedih bgt bakal ganti buku.

Sumatera Gelap Hampir semua lokasi di Sumatera mati lampu guys aku tanya kawanku di medan, aceh, padang, sumbar, riau juga pada mati lampu

This is what you did to them before deporting them.

Name that country in Southeast Asia that is currently having peak corruption, economic meltdown, political chaos & impeachment, but the bootlickers or pro government tried "de-escalate" that everything is fine

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili. Di tengah rupiah Rp17.700. Di tengah badai PHK yang mengintai. Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan. Di tengah anggaran pendidikan yang dipotong 44% untuk MBG. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan: Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa. Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu: Seribu Layar Bioskop Di desa. Dari APBN. Dari uang pajak rakyat. Di 2027. Dan ini yang paling menggelikan: Alasannya mulia. Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah. Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal. Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu: Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa? Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung: 88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1. IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia. Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara. 50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis. Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan. Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak. Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang. Tapi DPR punya solusi: Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak. Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada. Bukan perpustakaan desa. Bukan laboratorium sains. Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur. Tapi bioskop. Dan ini logika yang paling sederhana: Dr. Tirta sudah bilang: rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten. Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya. Ahok sudah bilang: kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas. Mahfud MD sudah bilang: demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar. Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya. Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop. Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur. Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya. Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya. Dan ini yang paling menohok: Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan Tidak butuh bioskop. Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78. Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing. Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian. Karena bioskop tidak mengubah nasib. Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah. Dan angkanya bicara sendiri: 1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN. Uang yang sama bisa dipakai untuk: menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai. Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu. Tapi yang diusulkan adalah bioskop. DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat. Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop. Rakyat yang pintar akan tanya: kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa? Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema? Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional? Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.

Good summary of what happened in Indonesia this week. Corrupt + idiotic.

😭😭😭😭😭😭😭😭👌

#intinyadeh operasi militer terjadi di Kab. Puncak, Papua Tengah 14 Apr lalu. Aliko Walia, anak laki2 usia 8 thn, tertembak peluru di dada kanan, akhirnya meninggal di RSUD Mulia setelah 36 hari dirawat. Aliko ditembak bersama ibunya Wundilina Tabuni (40) yg tewas di tempat.

BOCOR, PRABOWO KETAHUAN BUAT KEBIJAKAN TANPA KONSULTASI MENTERI DAN KABINETNYA SENDIRI, TRUS DAPAT MASUKAN DARIMANA? BAU BUSUK DIMANA-MANA The Straits Times dan Bloomberg menyebut langkah ini sebagai "crackdown terbesar" Prabowo terhadap para konglomerat Indonesia. Dan yang paling mengejutkan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan caranya: tanpa sepengetahuan kabinetnya sendiri. RAPAT RAHASIA DI RUMAH PRIBADI Pada awal Mei, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah kecil penasihat terdekatnya ke kediamannya di Jakarta Selatan untuk membahas cara menambah penerimaan negara di tengah lonjakan harga minyak yang mulai membebani keuangan Indonesia. Dari pertemuan tertutup yang sangat terbatas itu, lahirlah keputusan besar. Dari pertemuan tertutup tersebut lahir gagasan yang berpotensi mengubah secara fundamental sektor komoditas Indonesia: pembentukan entitas negara baru di bawah sovereign wealth fund Danantara untuk mengawasi ekspor minyak sawit, batu bara, ferro-alloy, nikel, dan komoditas strategis lainnya. Yang luar biasa adalah: hampir tidak ada pejabat, menteri, maupun pelaku industri yang tahu sebelum pengumuman resmi dibacakan. Kebijakan sebesar ini diputuskan dalam lingkaran sangat kecil, lalu langsung diumumkan ke muka publik di sidang paripurna DPR. Prabowo menyatakan bahwa ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloy akan secara bertahap diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola ekspor terpusat yang dikoordinasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah perusahaan negara khusus yang dibentuk di bawah struktur investasi berdaulat Indonesia Dengan kata sederhana: para pengusaha swasta, konglomerat sawit, dan taipan batu bara tidak lagi bisa langsung mengekspor sendiri. Mereka harus melalui BUMN yang ditunjuk negara sebagai satu-satunya pintu ekspor. Inilah yang membuat berita ini viral di media internasional. Kebijakan ini memicu kepanikan di kalangan pengusaha, investor, hingga pejabat internal pemerintah karena dinilai sangat mendadak dan sulit diterapkan. Pelaku usaha mengaku tidak dilibatkan sama sekali. Pelaku usaha batu bara dan petani sawit mengaku tidak dilibatkan pemerintah dalam penyusunan draf regulasi ekspor komoditas. Para menteri pun baru tahu saat Prabowo sudah bicara di podium DPR. Ini bukan gaya pemerintahan biasa, ini gaya komando militer: keputusan diambil di puncak, lalu diperintahkan ke bawah tanpa konsultasi panjang. REAKSI PASAR: SAHAM DAN RUPIAH LANGSUNG TERDAMPAK Pasar bereaksi cepat dan negatif. Jakarta Stock Exchange langsung turun hampir 1,5 persen sesaat setelah pengumuman tersebut. Investor khawatir kebijakan ini menandai babak baru intervensi negara yang makin agresif terhadap ekonomi. Rupiah melemah hingga kisaran Rp 17.700 per dolar AS. Kepercayaan pasar terhadap kepastian hukum dan iklim investasi Indonesia kembali dipertanyakan. Ada masa transisi tiga bulan di mana eksportir dan pembeli masih dapat melanjutkan bisnis seperti biasa, tetapi entitas yang ditunjuk pemerintah akan memantau transaksi ekspor. Pada akhir masa transisi, semua ekspor harus dilakukan melalui perusahaan yang ditunjuk negara, yang akan diawasi oleh Danantara. Cara pelaksanaannya menjadi sorotan serius. Kebijakan ekonomi berskala ratusan miliar dolar tidak boleh diputuskan dalam pertemuan rahasia beberapa orang, lalu dikejutkan kepada semua pihak. Kebijakan tentang industri sawit jangan sampai dibuat secara serampangan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Pemerintah jangan mengambil kebijakan strategis tanpa mendengarkan pendapat dan kondisi dunia usaha. Niat baik saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah eksekusi yang terencana, transparan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pertanyaannya, apakah ini akan berhasil memulihkan kebocoran devisa yang selama puluhan tahun menggerus kekayaan negara, atau justru menambah deretan kebijakan yang bagus di atas kertas namun berantakan di lapangan?

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung memerintahkan peninjauan kemungkinan penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perintah tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Lee menilai hampir seluruh negara Eropa sudah menyatakan siap menangkap Netanyahu jika memasuki wilayah mereka. Sehingga Korea Selatan juga perlu mempertimbangkan langkah serupa. "Bagaimana bisa mereka menyita, menangkap, dan menahan kapal negara ketiga yang membawa relawan yang bermaksud mengirim bantuan kemanusiaan? Apa dasar hukum dari tindakan ini?" ucap Lee. Pernyataan keras itu muncul setelah tentara Israel menangkap relawan armada bantuan kemanusiaan Global Sumud Flotilla, termasuk warga Korea Selatan dan WNI, saat menuju Gaza. Sumber: Koreajoongandaily + #Korsel #Israel #Global

Indonesian authorities using online disinformation campaigns to target critics, Amnesty says reuters.com/business/media…

Setelah The Economist terbitlah South China Morning Post yang kecamannya terhadap Prabowo tak kalah dahsyat.

Kalau pegang mic selalu sumbang

nyari duit keringet sampai ke sempak-sempak dibilang ga mau kaya raya

Indonesian authorities used online disinformation campaigns to brand activists and journalists as "foreign agents" and silence dissent, sometimes leading to physical threats, Amnesty International said. ebx.sh/zikbcA

BREAKING: media Jepang menyebut pemerintah Indonesia memakai buzzer untuk membungkam publik dengan cara menuduh warga yang kritis sebagai "antek-antek asing" --- Antek-antek asing mendunia guys.

Aku udah agak lama suka nabung kecil2 di usd, buat belajar Tadi mau masukin 50k Ke convertnya $2.81 50k cuma jadi angka depannya 2😭

Orang tuh most likely gak akan pernah ngerasa ini situasinya genting, sampe urusan dapurnya diganggu

@ARSIPAJA Emang ideal scenario supaya semua orang tu melek politik ya benar-benar priuknya diacak-acak semua… suka ga suka mau ga mau… ya harus berdampak ke seluruh lapisan masyarkat. Tapi pertanyaannya… at what cost? Masa harus selalu begitu terus? *sigh*

KASAD tanya 'duitnya dari mana?' soal film Pesta Babi Jawabannya ada di kredit film: WatchDoc, Greenpeace, Ekspedisi Indonesia Baru, Jubi.id, LBH Papua ,semua tercantum, transparan. Pertanyaan baliknya: PSN yang konversi 2,5 juta hektar hutan Papua itu duitnya dari mana, dan siapa yang untung?😁😁😁 Nobar Pesta Babi dibubarkan aparat di 21 kota lebih. Tiket sukarela 100% ke pengungsi Papua. Riset 4 tahun, tayang gratis komunitas. Tapi yang bikin resah militer bukan soal duit , tapi soal isi filmnya yang susah dibantah. Kalau filmnya bohong, bantah datanya. Jangan bubarkan nontonnya😂