usman manurung

Ternyata di Palestina, mata uang yg dipakai adalah Shekel (mata uang Israel), tidak ada yang lain

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Bawaslu: Tak Ada Ajakan Memilih Prabowo-Gibran di Acara Desa Bersatu beritasatu.com/bersatu-kawal-…

@yusuf_dumdum koplak,masa kampanye aja dilarang apalagi blm masa kampanye. "Tentu sj silakan memilih tp tdk blh kemudian kepdes diorganisir utk memiliki paslon tertentu, tdk boleh. Apalagi ktika kampanye nanti kepdes ngumpulin warganya tuk milih seseorang, gak boleh,itu pidana,"pungkas Bagja.

Tiga jari tiga janji: Taat pada Tuhan, patuh pada hukum dan setia pada rakyat untuk wujudkan harga murah, kerja mudah, dan hidup berkah, bersama DPP PPP dan “Ganjar-Mahfud!

Ini penjelasan lengkap tentang politik dinasti Undang-undang kita pernah melarangnya

Tiga jari tiga perlawanan Lawan koruptor, lawan radikalisme, lawan pembegal konstitusi. Tiga jari tiga janji Taat pada Tuhan, patuh pada hukum, setia pada rakyat. Tiga jari tiga kata Ganjar Mahfud M3nang 🤟

. . Memilih Ganjar Mahfud bukan sekedar memenangkan Ganjar Mahfud Memilih Ganjar Mahfud merupakan bentuk P E R L A W A N A N Perlawanan terhadap PENGKHIANAT DEMOKRASI Perlawanan terhadap NEPOTISME Perlawanan terhadap PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN Mari BANGKIT dan LAWAN ✊✊✊ . .

Sebelumnya TKN Prabowo Gibran yg ngeles ga ada deklarasi pdhl kartu peserta tertulis deklarasi. Sekarang @bawaslu_RI langsung yg bilang bukan kampanye pdhl ada penyampaian visi misi. Kalo Bawaslu sdh seperti ini, siapa yg percaya pemilu akan adil? Pamong Bukan Politisi

Pak Lurah dah panik bgt kyknya... 😁🤭

Jika narasi lembaga survei sudah begini, kabar bahwa Jokowi semakin gelisah dengan fakta di lapangan, mungkin ada benarnya. Ini narasi yg dibangun hampir semua pollster untuk hasil survei yg konon Prabowo bisa menang satu putaran. Modus begini bukan barang baru. Dulu sewaktu operasi "3 Periode" mulai berjalan, sebagian pollster bahkan juga direkrut untuk meyakinkan publik dengan penguatan narasi "berdasarkan hasil sensus dan approval rate". Toh, fakta di lapangan berkata lain, ternyata banyak masyarakat tidak setuju dengan rencana norak itu. Padahal di era itu belum ada kasus "Mahkamah Keluarga" dan belum begitu terkuaknya watak "mencla mencle".. Kata judul film: "I know what you did last summer.." Hehe...

Peran perempuan, bukan hanya di dalam rumah tangga, di dalam berpolitik,pembangunan masyarakat pun sangat dibutuhkan. Gardenia ( Ganjar Pranowo Terdepan Untuk Indonesia ) merupakan gerakan perempuan untuk pemenangan Ganjar-Mahfud. Hidup Perempuan Indonesia. #GanjarMahfudPilihanRakyat #GanjarMahfudTaatKonstitusi #GanjarMahfudM3nang 🤟🤟🤟

BBG: Betawi Bela Ganjar Ape Loe 😁🤟🤟🤟 Betawi Punye Gaye..

Masih percayakah pilpres 2024 NETRAL, JUJUR dan ADIL❓❓ @bawaslu_RI

@abu_waras pendukung Jokowi yg sekarang ke prabowo dulu pemaki2 prabowo

Nemu meme ginian dilapak akun sebelah. Menurut kelen jawabannya apa?

Suka suka ente aja dah @MUIPusat 🤣🤣🤣

@dekade_08 bloon..itu krn haus kekuasaan..tidak tau malu bro

Nusron Wahid cerita dirinya pertama kali dukung Prabowo dan melihat keikhlasan Prabowo mau bergabung bersama pemerintahan Jokowi adalah sesuatu yang langka dan ini menjadi nilai yang luar biasa bagi Prabowo. #prabowo #gibran #prabowogibran #nusronwahid #rekonsiliasi

@mochamadarip korban framing nih ya bro..hehehe

𝘗𝘢𝘬 𝘑𝘰𝘬𝘰𝘸𝘪 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘭𝘶𝘪 𝘒𝘢𝘦𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘦𝘮𝘣𝘢𝘭𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘉𝘶𝘥𝘢𝘺𝘢 𝘈𝘥𝘢𝘣 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘮𝘪𝘭𝘪𝘬𝘪 𝘯𝘪𝘭𝘢𝘪 𝘵𝘦𝘳𝘵𝘪𝘯𝘨𝘨𝘪 𝘥𝘪 𝘯𝘦𝘨𝘦𝘳𝘪 𝘪𝘯𝘪....

@TeddGus @ganjarpranowo @mohmahfudmd @PDI_Perjuangan pelanggaran dengn kecurangan itu beda bro....

Pantas Megawati koar-koar curang dan Ganjar koar-koar penggunaan kekuasaan. Ternyata untuk menutupi kecurangan dan penggunaan kekuasaan kubu mereka.. Kalau model begini ada peribahasa yang berbunyi.... @ganjarpranowo @mohmahfudmd @PDI_Perjuangan

@alextham878 capres jadi bahan dagelan....

Bayangan gue...Mak mau tertawa tp ditahan sedangkan pak Ganjar & Pak Mahfud pingin ikut joget tp takut sama mak🤔😂😇

@Leonita_Lestari yg merubah syarat dalam UU DPR bukan MK (sang paman..yg jelas2 KKN)

JOKOWI PEMBEGAL KONSTITUSI?? . . . Ga usah dibawa baper. Ga usah pakai standar ndakik - ndakikmu hanya untuk bilang bahwa kamu dan kelompokmu adalah pihak yang paling peduli konstitusi se-Indonesia…😵‍💫 Bukan apa, aku dengar ramai kalian berteriak : “Tolak pembajakan konstitusi!! Hancurkan biang politik dinasti…!!” Percayalah, itu cuma kepentinganmu hari ini. Besok atau lusa saat hasrat terpenuhi, amnesiamu balik lagi. Putusan MK Nomor 90 bukan kisah aneh yang pertama terkait perubahan konstitusi menjelang pemilu di negeri ini. Apalagi cuma satu - satunya!! Gak percaya? Kisah terbitnya UU No 23 tahun 2003 jauh lebih heboh. Bukan cuma satu pihak yang disasar dan dibuat untung dalam seketika, tapi DUA. Konon dua orang yang kabarnya langsung mendapat manfaat atas diterbitkannya UU itu adalah bu Mega dan pak Akbar Tanjung. Itu bukan kata saya, tapi kata Denny JA dan Frans Surdiasis dalam bukunya yang berjudul “Partai Politik pun Berguguran” (2006). Saat pembahasan undang-undang, Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan juga peserta konvensi calon presiden partai tersebut diindikasikan tengah tersangkut kasus penyelewengan dana nonbujeter Bulog senilai Rp 40 miliar. Atas keadaan itu partai Golkar kemudian melakukan lobi - lobi dengan PDIP. Meski ada partai lain yang juga menolak, PDIP punya kepentingan yang lebih besar sebab saat itu mereka juga hendak mengusung Megawati Soekarnoputri menjadi presiden. Saat itu ijazah terakhir Mega adalah SMA, sementara syarat yang diusulkan untuk menjadi capres minimal S1. “Apa daya, demi menyelamatkan ketua umum partai dan peluang menjadi presiden kembali di tahun 2004, PDIP akan all out menentang persyaratan itu,” tulis Denny dan Frans di buku itu. Pada dasarnya PDIP sangat paham atas alasan dimasukannya syarat tingkat pendidikan dalam pasal - pasal itu adalah bentuk akal-akalan Partai Golkar untuk menjegal Megawati. Denny dan Frans menulis, “Ujung dari pertarungan PDIP dan Golkar sudah dapat diduga. Akan terjadi kompromi atau pertukaran dukungan. Atau istilah kerennya di kalangan aktivis, akan terjadi ‘dagang pasal’.” Dan keduanya pun akhirnya menemui kata sepakat. Partai Golkar akan memuluskan jalan Megawati dengan tidak mendukung persyaratan pendidikan sarjana bagi calon presiden, sedangkan PDIP harus mengabaikan poin - poin terkait larangan pencalonan presiden bagi yang belum dijatuhi vonis berkekuatan hukum tetap. Maka terbitlah UU Nomor 23 Tahun 2003 yang menyatakan pendidikan minimal bagi presiden dan wakil presiden adalah SMA dan orang yang “tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” bisa tetap mendaftar dan menjadi kepala negara. Keren kan kompromi itu? Kompromi politik ini pada akhirnya berhasil meloloskan Akbar pada Konvensi Golkar dan bu Mega bisa nyapres pada 2004. Jadi, serius UU no 23 tahun 2003 ini dalam proses pembuatannya tidak lebih gahar dibanding putusan hasil sidang JR di MK No 90 itu? Artinya? “Ngono yo ngono ning ojo ngono” kata Paijo sambil nyengir… . .