Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni buka suara soal pemerasan oleh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan. Ia diperas sebesar Rp 300 juta.
"Benar," kata Sahroni kepada kumparan, Jumat (10/4).
Sahroni menjelaskan, dirinya bisa tertipu pegawai KPK gadungan ketika sedang memimpin rapat di Komisi III pada Kamis (9/4). Ia didatangi seorang wanita yang mengaku utusan KPK.
"Dia (penipu) datang pukul 10, jam setengah 11 ke DPR langsung ke Komisi III lewat Pamdal, mengatasnamakan diperintah pimpinan KPK, untuk meminta uang Rp 300 juta. Di saat itu, saya lagi mimpin rapat keluar nemuin dia, setelah dia ngomong begitu, langsung saya bilang 'Bu saya lagi mimpin rapat' gitu," jelas Sahroni.
Sahroni pun setelah pembicaraan itu, menyerahkan uang Rp 300 juta dalam bentuk dolar. Uang itu diserahkan lewat anak buahnya kepada pegawai KPK gadungan.
Setelah selesai memimpin rapat, ia langsung mengkonfirmasi kepada Pimpinan KPK. Hasilnya, tidak ada utusan yang dikirim ke Komisi III untuk meminta sejumlah uang.
"Siangnya saya konfirmasi ke pimpinan KPK 'Apa bener?' dijawab 'Tidak', oh ya udah tangkap aja yang begini-begini, akhirnya KPK berkoordinasi dengan Polda Metro, saya buat laporan ke Polda Metro dan akhirnya kerja sama dengan KPK dan Polda Metro, terjadilah penangkapan tadi malam di rumahnya yang bersangkutan," kata Sahroni.
📸: Dok. Antara/Reno Esnir.
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.
📝: newsupdate | update | news | oneliner | R325 | R116 | E164
#bicarafaktalewatberita#kumparan
@NenkMonica ada ada aja Mark Up duit pajak...
yang notabene adalah duit Rakyat...
semoga Rakyat Indonesia tetap diberikan Kesehatan dan Kesabaran... dalam mengarungi bahtera dunia di sebuah negeri bernama.... Indonesia
@B3doel___ sudah Nubuah Akhir Zaman...
sampeyan semua ndak akan bisa menolak dan merubah nya...
sampai semua penghuni dunia adalah mereka yang buruk perangai dan rupa nya...
@apansa_kalengs sudah Nubuah Akhir Zaman...
semua hal itu tidak ada yang dapat merubah...
sampai semua manusia di bumi... di huni oleh makhluk buruk perilaku dan buruk rupa...
entah lihat film Mad Max
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya kecolongan dalam pengadaan 21.800 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional.
Ia menegaskan Kemenkeu baru menyadari transaksi tersebut setelah berjalan dan segera memotong alokasi anggaran untuk tahun ini.
Menurut Purbaya, dana yang digunakan berasal dari anggaran tahun lalu yang sudah terlanjur dibayarkan.
Ia memastikan tidak akan ada lagi alokasi tambahan untuk pembelian motor listrik dalam sisa periode anggaran 2025.
Purbaya menambahkan bahwa Presiden Prabowo tidak mengetahui pengadaan tersebut dan Kemenkeu telah menghentikan prosesnya.
#PurbayaYudhiSadewa#BGN#SPPG#MotorListrik
@hope_emak berpikir positif saja...
mungkin di rumah lagi ninggalin anak nya yg masih kecil... yg mungkin rewel karena sakit... apalagi dititipkan ke tetangga atau baby sitter...
ibu mana yg bisa berpikir logis...
misalkan tukar keadaan dengan sampeyan...
@e100ss teori berbeda dengan praktek
contoh nya... bidang intelektual pendidikan
buanyaaakkkk
salah satu... lulusan sekolah dasar jadi dewan padahal rakyat ada yg sarjana bahkan doktor
xii... xii... xiiiiii...
🤭
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan Selasa (7/4/2026), menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi memberikan kontribusi bersih (neto) lebih dari 1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Purbaya menyebut, dampak tersebut antara lain berasal dari penciptaan lapangan kerja yang diperkirakan mampu menyerap hingga 1 juta tenaga kerja.
Purbaya menjelaskan, berdasarkan perhitungan Input-Output Table (I-O Table) koefisien teknis dari Badan Pusat Statistik (BPS), setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen umumnya berkorelasi dengan penciptaan sekitar 450 ribu lapangan kerja.
Dengan asumsi tersebut, kontribusi MBG secara teoritis bisa mencapai lebih dari 2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
#SuaraSurabayaMedia#SSemenit
@LambeSahamjja manusia semacam begini memang akan muncul di dunia semasa waktu tertentu...
ia ditakdirkan menjadi pelajaran bagi manusia manusia yang mau berpikir dengan akal sehat nya... serta berserah diri dengan nya... Tuhan Yang Maha Esa... Maha Kuasa Atas segala nya...
contoh... Fir'aun
Total ada : 21.801 unit
Harga : 56,8 Juta
Total : 1,238 Triliun Rupiah
Kita ambil asumsi rata-rata gaji guru (gabungan honorer dan ASN) di angka Rp4.000.000 per bulan.
Angka 1,238 Triliun itu setara dengan:
- Membayar gaji 309 ribu guru selama satu bulan.
- Atau membiayai 860 guru dari mulai mereka pertama mengajar sampai pensiun (30 tahun).
- Skala Nasional: Di Indonesia, total ada sekitar 149.000 SD. Jadi, uang itu bisa menggaji 20% (seperlima) dari seluruh guru SD di Indonesia secara bersamaan dalam satu bulan.
- Skala Kota: Satu kota besar (seperti Jakarta atau Surabaya) biasanya memiliki sekitar 1.000 hingga 2.000 sekolah. Artinya, uang tersebut bisa menggaji seluruh guru di 15 sampai 20 kota besar sekaligus.
- Barisan Sekolah: Jika 30.957 gedung sekolah SD tersebut dijejerkan berdampingan, barisannya bisa memanjang sekitar 900 kilometer, atau hampir sepanjang Pulau Jawa (dari Jakarta sampai Surabaya).
Uang ada emang udah ada dari dulu
tapi emang guru itu dipandang sebelah mata
pendidikan itu kagak cuan soalnya
susah di tilep walaupun udah bnayka yang di tilep
@Muhamadalfrzi@poconxg pantas karena memang harus begitu...
jika Anda ahli waris nya maka katakan dengan lisan didepan semua nya...
" insyaa' Allah akan saya lunasi dengan tunai atau angsuran... mohon dimaklumi dan dimaafkan atas perbuatan jenazah "
Guys menurut Jusuf Kalla, kebijakan WFH/WFA yang katanya buat hemat BBM yang bakal dilakuin pemerintah prabowo itu sebenarnya nggak tepat sasaran.
Kenapa?
Karena energi yang dipakai di kantor itu mayoritas listrik, AC, lampu dan listrik di Indonesia, khususnya Jakarta & Jawa Barat, masih didominasi PLTU berbahan batu bara, bukan BBM.
Jadi mau kerja di rumah atau di kantor, konsumsi BBM secara nasional nggak banyak berubah.
Yang lebih aneh lagi, masalahnya BBM, tapi solusinya malah WFH.
Padahal kalau mau serius hemat BBM, harusnya fokus ke transportasi:
paksa penggunaan angkutan umum
batasi kendaraan pribadi
atau dorong sepeda di daerah.
Lah ini?
Orang tetap pakai listrik di rumah, bahkan bisa jadi lebih boros karena AC dan alat elektronik nyala seharian.
Jadi bukannya hemat, bisa aja cuma mindahin beban energi dari kantor ke rumah.
Jadi pertanyaannya sekarang
ini beneran solusi hemat energi… atau cuma kebijakan biar keliatan doang?