Lambe Saham@LambeSahamjja
Guys, ada diskusi ekonom yang menurut gue paling penting dan paling jarang dibahas secara jujur di media mainstream Indonesia sekarang.
Dan isinya tidak nyaman untuk didengar.
Mulai dari angka yang bikin kaget:
APBN Maret 2026 baru keluar dan defisitnya sudah mencapai 0,93% dari PDB atau sekitar Rp240 triliun.
Baru tiga bulan.
Dan itu sudah hampir sepertiga dari batas maksimal yang diizinkan undang-undang yaitu 3%.
Yang lebih penting:
angka ini belum memasukkan dampak perang Iran.
Belum ada lonjakan harga minyak pasca blokade Hormuz.
Belum ada tekanan kurs rupiah yang makin parah.
Belum ada El Nino yang mulai mengancam.
Ini adalah foto kondisi sebelum badai.
Dan fotonya sudah tidak bagus.
Ilusi fiskal yang dimaksud:
Pemerintah bilang ini strategi front loading belanja agresif di awal tahun supaya ekonomi bergerak cepat.
Tapi ada yang aneh:
di saat bersamaan banyak kementerian masih minta tambahan budget.
Artinya ini bukan front loading yang terencana ini lebih terlihat seperti belanja yang tidak terkontrol.
Dan angkanya bicara sendiri:
pendapatan pajak naik 10%
tapi belanja naik 30%.
Tiga kali lipat lebih cepat dari penerimaan.
Dua sinyal bahaya yang sudah muncul sebelum perang:
Pertama Moody's dan Fitch sudah downgrade outlook Indonesia menjadi negatif.
Biasanya ada 18 sampai 24 bulan sebelum sovereign rating sendiri turun.
Tapi pasar bisa menghukum jauh lebih cepat dari itu.
Dan dengan angka defisit 0,93% ini Indonesia secara tidak langsung mengkonfirmasi kekhawatiran yang Moody's dan Fitch sudah sampaikan.
Kedua cadangan devisa Bank Indonesia turun ke level terendah sejak Juni 2024.
BI sudah menghabiskan lebih dari 8 miliar dolar untuk menjaga rupiah.
Dan ini batas kemampuannya.
Masalahnya:
yang harusnya bergerak sekarang itu kebijakan fiskal bukan moneter.
Tapi fiskal tidak ada sinyal perbaikan sama sekali.
Skenario paling berbahaya yang dibahas:
Kalau tidak ada yang mau beli surat utang Indonesia siapa yang beli?
BI.
Dan kalau BI yang beli artinya cetak uang.
Lebih banyak rupiah beredar.
Rupiah melemah.
Dolar makin mahal.
Imported inflation meledak.
Ini bukan teori.
Ini sudah pernah terjadi di banyak negara berkembang yang fiskalnya tidak disiplin.
Yang berdosa itu fiskal.
Yang harus menanggung dosanya itu BI.
Twin deficit kombinasi paling ditakuti spekulator:
Sebelum ini Indonesia sudah punya defisit APBN. Sekarang dengan harga minyak di atas 100 dolar dan impor energi yang masif defisit transaksi berjalan juga mulai mengintai.
Twin deficit defisit fiskal plus defisit current account adalah sinyal yang paling disukai spekulan mata uang untuk menyerang.
Inggris dengan Pound Sterling yang jauh lebih kuat pernah dihajar Soros di 1992 hanya karena ini.
Apalagi rupiah yang termasuk kategori soft currency.
Rupiah itu bukan cuma soft currency ini termasuk yang paling rentan di antara mata uang negara berkembang.
Masalah Pertamina yang jarang dibahas:
Di lapangan situasi pengadaan BBM juga tidak sederhana.
Kapal tanker yang sudah dalam perjalanan ke Indonesia bisa tiba-tiba ditarik karena ada pembeli lain yang bidding lebih tinggi di tengah jalan.
Ini sudah terjadi ada berita dari Singapura soal kapal yang sudah hampir masuk perairan Indonesia lalu balik lagi.
Proses pengadaan Pertamina yang masih lambat membuat kita sering kalah bidding.
Dan ada masalah lain:
APBN mengasumsikan harga minyak di level tertentu tapi Pertamina harus beli di harga spot yang jauh lebih tinggi.
Manajemen Pertamina dalam posisi serba salah beli di atas harga APBN bisa jadi temuan BPK, tapi tidak beli artinya stok kurang.
Ditambah: pemerintah belum secara resmi mengakui status krisis energi sehingga Pertamina belum punya keleluasaan hukum untuk beli bebas di pasar spot.
Ambiguitas ini yang bikin kita lelet mencari cadangan.
Solusi yang menurut para ekonom paling rasional:
Potong anggaran MBG secara signifikan dari Rp335 triliun, potong Rp250 triliun.
Dengan cadangan anggaran lebihan yang ada plus efisiensi lain angka defisit bisa dijaga tidak melewati 3%.
Dan hentikan pembelian motor listrik, laptop, serta peralatan lain yang belum tentu dipakai segera.
MBG dengan budget yang dipotong masih bisa jalan. Yang penting prioritas diluruskan.
Yang paling bikin gerah dari diskusi ini:
Bukan kondisi ekonominya saja yang bermasalah. Tapi cara komunikasinya.
Ketika Bank Dunia downgrade proyeksi pertumbuhan Indonesia respons pemerintah bukan memberi penjelasan yang meyakinkan.
Tapi menyerang Bank Dunia.
Mengatakan mereka salah.
Bahkan menyebut analis Citibank berdosadan harus minta maaf.
Di Bloomberg artikel yang mengutip serangan Menkeu terhadap analis itu masih beredar sampai sekarang. Dan itu bukan sinyal positif bagi investor asing.
Pasar tidak bisa ditantang.
Kalau dilawan spekulan makin agresif.
Kalau dilepas pasar akan koreksi sendiri.
Ini hukum ekonomi yang tidak bisa dinegosiasikan.
Sebelum perang Iran Indonesia sudah punya masalah fiskal. Sudah ada downgrade outlook dari Moody's dan Fitch. Sudah ada tekanan rupiah. Sudah ada capital flight dari SBN.
Perang Iran bukan penyebab masalahnya perang Iran hanya memperparah dan mempercepat sesuatu yang sudah ada sebelumnya.
Dan yang paling dibutuhkan sekarang bukan klaim bahwa semuanya aman. Yang dibutuhkan adalah sense of urgency dan kesediaan untuk bicara jujur kepada pasar tentang kondisi yang sebenarnya.
Karena pasar sudah tahu. Dan pasar tidak mau dengar klaim. Pasar mau lihat aksi.
