Victor Wahyu Andono

Guys, lu pada tau gak ada kasus keracunan MBG yang baru terkonfirmasi dan ini bukan keracunan biasa yang bisa diselesaikan dengan minta maaf lalu lanjut? 162 siswa dari PAUD sampai SMP di Air Asuk Kepulauan Anambas tumbang serentak pada 15 April 2026. Bukan karena sakit perut biasa. Bukan karena makanannya basi. Tapi karena di dalam makanan yang dikirim negara ke mulut anak-anak itu ditemukan boraks dengan kadar 100 hingga 5.000 miligram per liter ditambah dua bakteri berbahaya sekaligus E. coli dan Bacillus cereus. Tiga kontaminan. Satu menu. Ratusan anak. yang paling gila ada boraks sekali lagi boraks Mari kita bicara soal boraks dulu karena ini yang paling serius dan paling tidak bisa dimaafkan. Boraks adalah bahan kimia industri. Dia dipakai untuk membuat deterjen keramik dan pupuk. Di Indonesia penggunaannya dalam makanan dilarang keras berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan sejak puluhan tahun lalu. Bukan dilarang karena sedikit berbahaya dilarang karena konsumsi berulang menyebabkan kerusakan ginjal kerusakan hati gangguan sistem saraf dan pada anak-anak yang tubuhnya masih berkembang efeknya jauh lebih destruktif dari pada orang dewasa. Kadar yang ditemukan di makanan MBG Anambas adalah 100 sampai 5.000 miligram per liter. Untuk konteks ambang batas yang mulai menunjukkan gejala toksisitas pada manusia dewasa adalah sekitar 5.000 miligram total. Anak-anak PAUD yang beratnya mungkin 15 kilogram jauh lebih rentan dari angka itu. Dan yang membuat ini lebih mengkhawatirkan boraks tidak muncul secara alami di telur kecap tempe goreng atau tumis sawi wortel buncis. Ketua Tim Investigasi BGN Arie Karimah Muhammad sendiri menegaskan bahan-bahan seperti telur tempe dan sayuran tidak membutuhkan pengawet kimia apapun. Tidak ada alasan teknis yang sah untuk boraks ada di sana. Artinya hanya ada satu kesimpulan yang bisa ditarik. Seseorang di dalam dapur SPPG Air Asuk secara sadar dan sengaja memasukkan boraks ke dalam makanan yang akan dimakan anak-anak. Kemungkinan besar untuk membuat tekstur makanan lebih kenyal lebih menarik dan lebih tahan lama sambil menekan biaya produksi serendah mungkin. Memotong biaya dari anggaran yang sudah dikucurkan negara dengan cara meracuni anak-anak yang seharusnya dilindungi. Sekarang soal E. coli dan Bacillus cereus karena keduanya bercerita tentang kegagalan yang berbeda dan sama-sama sistemik. E. coli ditemukan di sampel makanan yang diuji BPOM. E. coli adalah bakteri yang hidup di usus besar manusia dan hewan. Kehadirannya dalam makanan mengindikasikan satu hal dan hanya satu hal ada kontaminasi feses di suatu titik dalam proses produksi. Bisa dari tangan pekerja yang tidak mencuci tangan dengan benar. Bisa dari peralatan masak yang dicuci dengan air yang terkontaminasi. Bisa dari sumber air bersih yang digunakan untuk memasak yang ternyata tidak bersih sama sekali. Tapi apapun jalur masuknya E. coli di makanan anak sekolah adalah kegagalan higienitas yang fundamental dan tidak bisa dijelaskan dengan kecerobohan kecil. Bacillus cereus adalah bakteri yang berbeda karakternya dan justru karena itu lebih berbahaya dalam konteks seperti ini. Dia berkembang biak di makanan yang tidak disimpan pada suhu yang tepat khususnya makanan yang sudah matang lalu dibiarkan terlalu lama di suhu ruangan sebelum sampai ke tangan penerima. Yang membuatnya sangat berbahaya adalah toksin yang dihasilkannya tahan panas. Artinya bahkan kalau makanan dipanaskan ulang sebelum disajikan toksin itu tetap ada dan tetap bekerja merusak sistem pencernaan. Ini mengindikasikan ada masalah serius dalam rantai distribusi dari dapur ke sekolah makanan dikirim terlambat disimpan terlalu lama atau tidak dijaga suhunya selama perjalanan. Tiga kontaminan dari tiga sumber yang berbeda dalam satu paket makanan yang sama. Ini bukan tentang satu kecerobohan di satu titik. Ini adalah gambaran dari sebuah dapur yang gagal dari hampir semua dimensi secara bersamaan dari penggunaan bahan kimia ilegal dari higienitas dasar yang tidak terpenuhi dan dari sistem penyimpanan dan distribusi yang tidak memadai. Dan ada satu detail yang menurut gua adalah bagian paling menyayat hati dari seluruh cerita ini. 41 orang tua dan anggota keluarga ikut keracunan. Bukan karena mereka makan di kantin sekolah. Bukan karena mereka iseng mencicipi makanan anak. Tapi karena anak-anak mereka membawa pulang sisa makanan dan orang tua yang tidak mau menyia-nyiakan rezeki yang sudah ada di tangan memakan sisa itu di rumah. Orang tua yang hemat. Orang tua yang bersyukur anaknya dapat program makan gratis dari negara. Orang tua yang tidak punya kapasitas untuk tahu bahwa makanan yang dibawa pulang anaknya mengandung boraks dan dua jenis bakteri berbahaya. Dan justru kebaikan hati mereka untuk tidak membuang-buang makanan itulah yang membuat mereka ikut masuk rumah sakit bersama anak-anak mereka. Sekarang soal respons pemerintah. Dan ini adalah bagian yang menurut gua harus membuat semua orang marah dengan alasan yang sangat konkret. BGN men-suspend SPPG Air Asuk sementara. Meminta SPPG memperbarui Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi sebelum boleh beroperasi kembali. Menekankan perlunya peningkatan pengawasan. Tidak ada pengumuman proses hukum pidana terhadap siapapun yang terbukti memasukkan boraks ke makanan anak-anak. Ingat menggunakan boraks dalam makanan bukan hanya pelanggaran administratif. Ini adalah tindak pidana yang bisa dijerat dengan UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. Tapi sampai berita ini ditulis tidak ada satu pun nama yang disebut akan diproses secara pidana. Tidak ada audit nasional terhadap ribuan SPPG lain yang beroperasi di seluruh Indonesia. Kalau satu SPPG bisa beroperasi dengan boraks dan dua bakteri berbahaya tanpa ketahuan selama berminggu-minggu sebelum ada korban massal berapa SPPG lain yang kondisinya sama tapi belum ada yang keracunan parah cukup untuk memicu investigasi? Dan BPOM sendiri sudah mengakui bahwa mereka hanya sanggup mengecek lima dapur MBG secara nasional. Lima dapur. Alasannya adalah minim anggaran. Program yang dianggarkan Rp335 triliun di tahun 2026. Tapi lembaga yang bertugas mengawasi keamanan pangan di program itu tidak punya cukup anggaran untuk mengecek lebih dari lima dapur dari ribuan yang beroperasi. Dan ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih besar lagi. Kasus Anambas bukan kasus pertama dan bukan kasus yang paling banyak korbannya. Secara nasional kasus keracunan MBG sudah lebih dari 6.000 kasus dari berbagai daerah sejak program ini berjalan. Dari Sumatera sampai Jawa sampai Sulawesi. Di sekolah-sekolah yang mestinya jadi tempat anak-anak tumbuh dengan aman. 6.000 kasus keracunan. Dan baru di Anambas ada hasil lab yang mengkonfirmasi boraks digunakan secara sengaja. Pertanyaannya adalah dari 6.000 kasus sebelumnya berapa yang juga melibatkan boraks tapi tidak pernah diuji labnya karena tidak ada anggaran? Berapa yang cukup ringan sehingga orang tuanya hanya berpikir anaknya masuk angin lalu tidak pernah dilaporkan? Berapa yang tidak pernah masuk data karena tidak ada media yang meliput? program senilai Rp335 triliun dengan niat mulia memberantas stunting dan memastikan anak Indonesia tumbuh sehat harus bisa menjamin satu hal paling dasar yang bahkan tidak perlu standar tinggi untuk dipenuhi. Makanan yang dikirim ke mulut anak-anak tidak boleh mengandung racun. Bukan standar internasional. Bukan sertifikasi ISO. Hanya satu syarat jangan ada boraks di dalam telur kecap dan tempe goreng yang dimakan anak PAUD. Dan syarat sepedas itu ternyata tidak terpenuhi. Di program yang diklaim akan mengubah generasi Indonesia. Di negara yang Menkeu-nya baru saja bilang kita sedang survival mode tidak boleh bikin stupid mistake lagi. Suspend tiga hari dan perbarui sertifikasi bukan jawaban yang proporsional untuk 162 anak yang keracunan boraks. Yang proporsional adalah proses pidana yang nyata transparansi penuh tentang kondisi semua SPPG di seluruh Indonesia dan pertanggungjawaban yang konkret dari siapapun yang membuat keputusan untuk meloloskan SPPG beroperasi tanpa pengawasan yang memadai sejak awal.

Saya sejak awal tak setuju dengan MBG. Persoalan utamanya adalah: SALAH SASARAN. Mayoritas dari uang yang dipakai untuk MBG itu salah sasaran. Pelajar yang mampu dan tak butuh digratisi makan siang pun mendapatkan MBG. Jelas itu salah sasaran. Saya bandingkan dengan Koperasi Merah Putih (KMP). Menurut saya, KMP masih lumayan karena itu program yang sifatnya produktif. Tapi untuk menilai KMP, saya nunggu nanti jalannya seperti apa. Namun sejelek-jeleknya pelaksanaan KMP, pada titik tertentu pengeluaran negara untuk KMP akan berhenti. KMP itu program yang sifatnya produktif, bukan "pos pengeluaran" bagi negara. Beda dengan MBG yang sampai kapan pun, selama program itu ada, negara harus keluar uang terus. Masih banyak pos pengeluaran yang lebih penting di dunia pendidikan, terutama terkait gaji guru swasta yang ada di level paling bawah. Nasib mereka mengenaskan tapi harus melihat uang dihambur-hamburkan negara untuk makan gratis muridnya yang tidsk lebih miskin dari sang guru. Negara tak punya skala prioritas.