#AyoMoveOn2024@Fahrihamzah
PRABOWONOMICS Vs Neoliberal: Menjawab The Economist!
Dalam dua tulisan terbarunya, majalah The Economist kembali mengayunkan gada kritik klasiknya terhadap Indonesia. Melalui artikel berjudul "Indonesia, the biggest Muslim-majority country, is on a risky path" dan "Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy", media benteng liberalisme barat ini menyuarakan kecemasan mendalam: Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto dianggap sedang melangkah ke jalur berbahaya karena memperkuat intervensi negara, mengaburkan batas disiplin fiskal, dan mengonsolidasikan kekuatan politik.
Namun, jika kita menembus kabut kecemasan tersebut, kita akan mendapati sebuah bias lama yang usang. The Economist sedang melihat Indonesia menggunakan kacamata usang cetak biru Konsensus Washington (Neoliberalisme). Mereka gagal memahami satu hal mendasar: bagi Indonesia, terus berjalan di atas rel ekonomi liberal murni bukanlah sebuah pilihan keselamatan, melainkan sebuah jaminan untuk terjebak selamanya dalam kutukan negara pendapatan menengah (Middle-Income Trap).
Prabonomomics hadir bukan untuk merusak ekonomi, melainkan sebagai tesis tandingan (counter-thesis) yang berani untuk menata ulang struktur ekonomi nasional demi keadilan sosial.
Kekeliruan Paradigma Pasar Bebas: Belajar dari Sejarah.
Selama puluhan tahun, resep neoliberal mendikte negara-negara berkembang untuk menjadi "murid yang patuh": buka pasar selebar-lebarnya, batasi peran negara hanya sebagai wasit, privatisasi sektor publik, dan biarkan modal global mendikte arah pembangunan.
Hasilnya? Indonesia terjebak menjadi eksportir bahan mentah. Kita mengalami deindustrialisasi dini, di mana kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menyusut. Kita kaya akan nikel, tembaga, dan bauksit, namun nilai tambah terbesar dari kekayaan alam tersebut dinikmati oleh negara-negara industri maju di Barat dan Asia Timur. Pasar bebas murni, dalam realitasnya, melanggengkan ketimpangan struktural dan menciptakan apa yang disebut para ekonom sebagai commodity curse (kutukan komoditas).
Ketika Presiden Prabowo memilih untuk keluar dari jebakan ini, langkah tersebut tidak lahir dari ruang hampa ideologis. Ini adalah kalkulasi pragmatis yang berakar pada konstitusi Pasal 33 UUD 1945: bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
Tiga Pilar Prabowonomics: Melawan Skeptisism Barat.
Kritik The Economist runtuh ketika dihadapkan pada logika pembangunan jangka panjang yang diusung oleh Prabowonomics, yang bertumpu pada tiga pilar utama:
1. Investasi Manusia (SDM) Bukan Pemborosan Fiskal.
The Economist cemas terhadap program-program sosial masif seperti Makan Bergizi Gratis dan perumahan rakyat, menuduhnya sebagai ancaman bagi batasan defisit anggaran 3%. Ini adalah cara pandang akuntansi jangka pendek, bukan ekonomi pembangunan.
Dalam Prabowonomics, memberi makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil adalah investasi infrastruktur manusia terpenting untuk memotong rantai stunting. Bagaimana sebuah negara bisa melompat menjadi negara maju jika angkatan kerjanya mengalami malnutrisi kronis? Belanja ini adalah restrukturisasi modal manusia (human capital) yang akan menaikkan produktivitas nasional 10 hingga 20 tahun ke depan. Disiplin fiskal tetap dijaga, namun anggaran dikelola secara ekspansif-terukur, bukan hemat defensif yang mencekik pertumbuhan.
