@Messengerofdude@indepenSumatera Iya dari dulu emang intel tni suka bikin onar supaya yang demo kepancing dan akhirnya chaos ma polisi dan trs seolah olah tni dapet nama
@indepenSumatera Dulu di Semanggi orang² kek gini tuh dipukuli pake bambu, disiksa ampe mati. Klopun gak mati yg penting sekarat. Ini balasan atas aksi yg dilakukan aparat
@indepenSumatera ya emang udah ketahuan dari posturnya
lnstitusi S4mpah lndonesia, yg kepala nya ngomong "ikan busuk dri kepalanya"
ntah gmna kabar nya Pak Mahfud M.D dgn Reformasi Polri nya ??
@tempodotco Iyaw kan mau keliatan "diproses" aja makanya framenya dibatasi ke 4 eksekutor itu doang tapi otaknya dibiarin liar sana sini. Prosesnya didorong biar terselesaikan supaya para "otak" nya bisa semakin mengamankan posisi.
Soalnya keliatan banget bobroknya instansi mereka
@regar_op0sisi Keren, gini dong kantor polisi yang seharusnya, polisi itu memang harus dinilai dari bagusnya ruangannya, jangan malah ditanya kinerjanya, yang nanya ga sekolah itu namanya
Kuota khusus masuk Polri pake Uang eks Wakapolri : akan dihapus..
Ngaku juga akhirnya walo dah jadi rahasia umum, ayoo pak cepat dihapus..
Penasehat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Reformasi Kepolisian, Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri, Mengakui adanya kuota khusus dalam rekrutmen Polri dengan cara membayar.
Dofiri yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) itu menegaskan, praktek itu akan dihapus
@Pejuang_Bumi@tijabar Ayo demo seperti di kaltim masak kapolri dinpilih dpr anjink brrti diatas kertas kapolri harus tunduk oleh dpr korup itu harusnya di rombak lah ini
Komisi Reformasi Polri Laporkan Hasil Kerja ke Presiden
✅Kapolri Tetap Dipilih Lewat DPR
✅POLRI Tetap Dibawah Presiden
✅Keputusan2 Kompolnas itu mengikat, harus dilaksanakan oleh Kapolri.
@kazoo170862@BosPurwa Kalo menurut pegamat ini strategi wowo buat bungkam aktivis yang akan di labeli extrimisme denga kekuatan militer seprti andri yunus demi menghidupkan kembali neo orba kek jaman suharto agar tni bisa korupsi tanpa di proses
@BosPurwa Dia sdh baca apa yg bakal terjadi hadapi pemerintah.. di create lah PERPRES utk lindungi kekuasaan nya dari kelompok yg katanya didanai aseeng 🤭
@Anak__Ogi@HendraMuslim12 Beliau memang hati hati tapi kenapa beliau gak pakek helm ya mungkin akhir ceritanya sedikit berbeda jika beliau juga pakek helm
Masih siang artinya bkn ga lihat.
Didepan ada persimpangan, ada lampu merah.
Orang waras pasti melambat ini malah ngebut.
Yang lebih miris yg meninggal yg ditabrak dan seorang ustadz.
Kecelakaan maut terjadi di jalan poros Radda, tepatnya di Lampu Merah Tampumia Radda, Luwu, Sulawesi Selatan, Senin 27 April 2026. Tabrakan maut ini terekam CCTV. Dalam insiden tabrakan ini, sepeda motor korban ditabrak dari arah belakang saat berhenti karena lampu merah. Korbannnya Ustadz Aminuddin Padang, ASN Kementerian Agama Luwu.
Nyesaaaaaak bos !
Stop foya2 keluar negeri
Rampingkan kabinet, pecat 50 % menteri/ pejabat tinggi
Stop MBG goblok itu
Tarik kembali uang pajak rakyat di Danantara
Hentikan kekuasaan dayang2 SPRI
Nyaris semua sektor sipil sdh "diinvasi".
Kenapa ngga' sekalian, mobil sedot tinja dikuasai ?
____________
Lalat hijau, atau sy kerap menyebutnya "𝗹𝗮𝗹𝗲𝗿 𝗶𝗷𝗼", itu adalah makhluk kecil dgn selera yg besar, namun bukan pada keindahan, melainkan pada kebusukan.
Di republik yg sdh terlalu lama menumpuk kebusukan, "laler ijo", bukan lagi sbg tamu, tp sdh jadi ekosistem.
Dan ketika jumlahnya semakin banyak, yg dianggap aneh, justru mereka yg ngga' ikut hinggap.
𝗧𝗔𝗣𝗜 𝗜𝗡𝗜 𝗕𝗨𝗞𝗔𝗡 𝗧𝗘𝗡𝗧𝗔𝗡𝗚 𝗟𝗔𝗟𝗔𝗧.
.
.
RAKYAT GUGAT PENSIUN SEUMUR HIDUP DPR, KANDAS DI MK! 🔥
⚖️Dr. Lita Gading mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta pemerintah merubah atau menghilangkan aturan yang membuat anggota DPR bisa mendapat pensiun seumur hidup dari negara.
📌Gugatan Dr. Lita Gading bersama Syamsul Jahidin tentang pensiun seumur hidup anggota DPR tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 September 2025.
Intinya, Dr. Lita ingin MK menyatakan bahwa aturan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR itu tidak adil dan seharusnya dibatalkan atau diubah.
Faktanya banyak rakyat biasa harus bekerja sampai tua tanpa jaminan hidup layak.
Apa jawaban MK?
MK MENOLAK gugatan tersebut.
Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan Dr. Lita Gading “tidak dapat diterima”.
👉Bahasa sederhananya:
Gugatan itu dianggap tidak bisa diproses lebih lanjut, karena objek yang digugat sudah tidak relevan / dianggap sudah pernah diputus dalam perkara lain.
Kok aneh ya alasannya ?
Karena itu, MK tidak membuat putusan baru yang membatalkan pensiun DPR berdasarkan permohonan Dr. Lita.
👉Siapa saja hakim MK tersebut?
Dalam Perkara Nomor 176/PUU-XXIII/2025 (gugatan Dr. Lita Linggayati Gading dkk soal pensiun DPR), Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut adalah:
1. Suhartoyo – Ketua Majelis Hakim
2. Saldi Isra – Hakim Konstitusi
3. Anwar Usman – Hakim Konstitusi
4. Enny Nurbaningsih – Hakim Konstitusi
5. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh – Hakim Konstitusi
6. M. Guntur Hamzah – Hakim Konstitusi
7. Arsul Sani – Hakim Konstitusi
8. Ridwan Mansyur – Hakim Konstitusi
👉Kesimpulan akhirnya
Karena gugatan Dr. Lita Gading tidak diterima, maka:
✅ aturan pensiun anggota DPR tidak otomatis hilang dari putusan ini
✅ negara tetap menjalankan ketentuan yang berlaku
✅ pensiun anggota DPR tetap diberikan sesuai sistem dan aturan yang ada.
Penutup
⚖️ Rakyat menggugat.
🏛️ MK menolak.
💰 Pensiun DPR tetap aman.
Negara ini keras untuk rakyat kecil, tapi lembut, berbaik hati untuk pejabat. 💢