m🅰️n

Kekuasaan lagi terganggu dan mulai nyerang NGO Ini lagu lama dan usang. Elite Global, Deep state dan teori konspirasi lain yang masih dipake aja di tahun 2026😅 Ini arahnya mau memframing kalau pihak-pihak yang mengkritisi pemerintah tidak murni berasal dari rakyat, pasti menerima dana asing dan tidak independen yang bertujuan ingin menjatuhkan presiden. ini perspektif yang juga salah, Menerima pendanaan dari luar negeri bukan berarti tidak independen. Yang menentukan independensi adalah bagaimana keputusan diambil, bukan dari mana sumber dananya. Sebagai orang NGO, justru NGO itu pencatatan keuangannya sangat transparan dan terperinci. Kalau logikanya setiap yang menerima dana asing tidak independen, maka banyak lembaga internasional dan bahkan pemerintah yang bekerja sama lintas negara juga harus dianggap tidak independen. Itu jelas tidak tepat. Padahal kehadiran NGO itu adalah salah satu tanda demokratisnya suatu negara. NGO itu adalah wadah masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak-haknya. Masyarakat sipil itu yang akan membentuk peradaban suatu bangsa. Silahkan di debat. Sumber IG: @ leveenia

Guys, ada debat panas di Satu Meja yang menurut gue salah satu yang paling substantif dalam beberapa bulan terakhir. Feri Amsari pakar hukum tata negara vs beberapa narasumber lain soal tiga pertanyaan besar: boleh tidak kritik pemerintah, apa itu makar, dan gimana sebenarnya gaya komunikasi Prabowo yang bermasalah. Gue bedah satu per satu. Masalah pertama publik diminta ngerti gaya dialektika presiden" Feri langsung protes keras dari awal. Yang janggal bagi saya adalah publik diminta mengerti gaya dialektika presiden. Sebaliknya presidenlah yang harus belajar mengerti apa yang dirasakan publik. Dan ini bukan sekadar soal gaya komunikasi. Ini soal arah kekuasaan. Dalam sistem presidensial yang sehat presiden adalah pelayan publik. Bukan sebaliknya. Ketika istana mulai minta rakyat menyesuaikan diri dengan cara presiden bicara ada sesuatu yang terbalik di sana. Masalah kedua kebijakan dadakan yang tidak ada di mana-mana: Feri menyebut ini dengan sangat spesifik. Banyak kebijakan Prabowo yang muncul tiba-tiba tidak ada di visi misi, tidak ada di RPJMN, tidak ada di rancangan pembangunan nasional jangka manapun. Gentengisasi, berbagai kebijakan dadakan tidak ada di BAP, tidak ada di rancangan konsep nasional. Ini yang harus ditahan. Dan ini menurut Feri bukan semata kesalahan Prabowo tapi juga kesalahan lingkaran istana. Layer pertama tidak mampu menyampaikan isu secara benar. Layer ketiga yang pintar-pintar justru yang paling bermasalah pengaruhnya. Akibatnya terseretlah presiden dengan data yang salah, cara bicara yang tidak benar, dan sikap yang bermasalah. Masalah ketiga tuduhan makar yang menurut Feri salah kaprah: Ini yang paling panas. Ketika aktivis berkumpul di Hutan Kayu dan berbicara keras soal kondisi demokrasi ada yang menafsirkan itu sebagai makar. Feri membantah dengan sangat teknis. Pasal 193 UU No. 1 Tahun 2023 makar adalah tindakan menggulingkan pemerintah yang sah secara nyata. Bukan sekadar ngomong. Bukan sekadar kritik. Harus ada tindakan konkret untuk meniadakan atau mengubah struktur pemerintahan. Apa hebatnya Profesor Saiful Mujani mengubah dan meniadakan pemerintah? Tindakan pemerintah yang merespons keberanian mengkritik dengan label makar itu yang justru bermasalah. Dan Feri menambahkan poin yang tajam: kalau tuduhan makar ini dianggap menakutkan presiden bagi saya presiden tidak punya jiwa militer yang kuat juga. Masalah keempat data yang tidak akurat di depan pengamat: Prof. Ikrar yang pernah diundang dialog langsung dengan Prabowo membocorkan satu hal yang menarik. Prabowo menyebut ada penghematan ratusan triliun dari efisiensi anggaran. Tapi menurut Ikrar itu bukan hasil efisiensi. Itu adalah standing loan yang belum dipakai oleh negara. Uang yang memang belum digunakan bukan uang yang berhasil dihemat dari pemangkasan. Artinya narasi "efisiensi besar-besaran" yang selama ini dikomunikasikan ke publik perlu diverifikasi lebih jauh. Karena kalau angka dasarnya berbeda semua kesimpulan di atasnya juga berpotensi berbeda. Masalah kelima diksi "penertiban" dan penyiraman aktivis: Feri menyoroti satu hal yang menurut gue paling sensitif dari seluruh diskusi. Ketika ada penyiraman air keras terhadap aktivis Andri ada yang langsung menghubungkan ini dengan suasana politik yang memanas. Narasumber lain membela dengan mengatakan ini bukan hanya terjadi di era Prabowo era Megawati ada kasus Munir, era SBY ada penyerangan aktivis, era Jokowi ada penyiraman Novel Baswedan. Feri tidak membantah itu. Tapi dia menunjuk satu hal yang berbeda: Presiden yang memulai kalimat berbahaya yaitu 'menertibkan.' Kebetulan setelah kata menertibkan itu ada yang disiram." Apakah ada hubungan langsung? Tidak ada yang bisa membuktikan. Tapi diksi seorang presiden punya bobot yang berbeda dari diksi orang biasa. Dan ketika diksi itu muncul bersamaan dengan kejadian kekerasan terhadap pengkritik pertanyaannya tetap sah untuk diajukan. Dan ini yang menurut gue paling penting dari seluruh debat ini: Ada satu kalimat Feri yang gue rasa mewakili inti dari semua diskusi ini: "Kami bukan orang-orang yang kalah dalam pemilu. Kami adalah orang yang memiliki nasionalisme dan ingin berpartisipasi. Kami mengingatkan." Kritik bukan musuh pemerintahan. Kritik adalah mekanisme yang membuat pemerintahan tetap akuntabel. Dan ketika kritik mulai diperlakukan sebagai ancaman bukan sebagai masukan di situlah alarm demokrasi seharusnya berbunyi.

Serasa tak percaya kejadian ini terjadi di Indonesia. Beginilah jadinya jika masyarakat sudah tak lagi percaya dgn aparat penegak hukum.