Grumpster

@Hidupsebagai62 Defisit 2T/bulan bukannya salah 1 dr faktor 2T tsb gaji,tunjangan & pajak mereka ? Aje gileeee....😬

PAJAK BOS BPJS DIBAYAR PAKAI UANG BPJS, NILAI HAMPIR 12 MILYAR/TAHUN SAAT BPJS SENDIRI DEFISIT RP2 TRILIUN PER BULAN Dua lembar dokumen resmi berlogo Garuda dan kop bertuliskan "Presiden Republik Indonesia" ini bukan dokumen sembarangan. Ini adalah Peraturan Presiden yang mengatur secara terperinci siapa yang mendapat apa di tubuh BPJS dan salah satu klausulnya cukup membuat publik terdiam ketika dibaca secara saksama. Dokumen yang terlihat di foto adalah bagian dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Beleid ini hadir untuk mendukung pelaksanaan BPJS yang mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014. Peraturan ini berlaku untuk dua lembaga sekaligus: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang diatur di dalamnya adalah seluruh paket kompensasi para petinggi lembaga ini mulai dari gaji pokok, tunjangan, fasilitas, insentif, hingga soal siapa yang membayar pajak penghasilan mereka. Ini bukan rahasia, tapi juga tidak banyak yang tahu perinciannya. Gaji atau upah anggota Direksi ditetapkan sebesar 90% dari gaji atau upah Direktur Utama. Ketua Dewan Pengawas mendapat 60% dari gaji Direktur Utama, sementara anggota Dewan Pengawas mendapat 54% dari gaji Direktur Utama. Gaji pokok Direktur Utama ditaksir berada di kisaran Rp 150 juta per bulan, sehingga kompensasi seorang anggota Dewan Pengawas menyentuh kisaran Rp 81 juta per bulan. Tapi gaji pokok hanya sebagian dari cerita. Paket kompensasinya jauh lebih luas. Berdasarkan Pasal 8 dan 9 dokumen yang terlihat, selain gaji mereka juga mendapat tunjangan hari raya keagamaan, santunan purna jabatan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan asuransi sosial, dan tunjangan perumahan. Belum berhenti di situ ada juga fasilitas pendukung tugas berupa kendaraan dinas, layanan kesehatan, pendampingan hukum, fasilitas olahraga, pakaian dinas, biaya representasi, dan biaya pengembangan diri. Ditambah Pasal 9 yang menyebut bahwa Dewan Pengawas dan Direksi juga bisa mendapat insentif berbasis capaian kinerja yang dibayarkan dari hasil pengembangan aset BPJS. KLAUSA YANG PALING MENGUNDANG PERTANYAAN: PASAL 7 Di sinilah bagian yang paling menyentil nurani publik. Tertulis jelas dan terang di Pasal 7 yang disorot kuning dalam dokumen itu: "Pajak atas Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi ditanggung dan menjadi beban BPJS." Artinya: bukan hanya gaji yang besar yang mereka terima pajak penghasilan atas gaji itu pun dibayarkan oleh BPJS, bukan dari kantong pribadi mereka. Dalam bahasa fiskal, ini disebut gross-up atau pajak ditanggung pemberi kerja. Penghasilan bersih yang mereka terima adalah take-home pay penuh, tanpa potongan pajak sama sekali. Di satu sisi, dokumen ini menunjukkan para petinggi BPJS menerima paket kompensasi kelas atas yang lengkap gaji ratusan juta, tunjangan berlapis, fasilitas mewah, plus pajak mereka pun ditanggung institusi. Di sisi lain, institusi yang membayar semua itu sedang dalam kondisi darurat finansial yang semakin memburuk. BPJS Kesehatan saat ini defisit Rp 2 triliun setiap bulan. Tunggakan iuran peserta sudah melampaui Rp 28 triliun. Cadangan kas diperkirakan tidak sehat di November 2026 dan berpotensi gagal bayar awal 2027. Suntikan APBN Rp 20 triliun pun belum juga cair. Dan dalam kondisi itu, BPJS masih menanggung pajak penghasilan para petingginya dibayarkan dari dana yang sama yang seharusnya digunakan untuk membayar klaim operasi jantung, cuci darah, dan kemoterapi rakyat miskin. Pada akhirnya, pertanyaan ini bukan soal dengki pada gaji tinggi. Ini soal keadilan sistemik: ketika peserta BPJS iuran tiap bulan agar bisa berobat, dan ketika sistem itu sedang sekarat secara finansial siapakah yang seharusnya merasakan penghematan paling pertama?

@regar_op0sisi Setiap penambahan batalyon kan ada anggarannya....!😁

Menhan targetkan penambahan 750 batalyon 1 batalyon 1 kabupaten/kota. 1batalyon diisi 1000 prajurit. Urgensinya apa?

@LambeSahamjja Sama cacatnya ketika dia audit jiwasraya hny diatas thn 2006,ketika ada kepentingan 1 group gede milik penguasa lama parte kuning di jiwasraya terjd sebelum 2006,kok manut ? Krn bapaknya jg di parte kuning, capise ??

Guys, mantan Ketua BPK baru bicara soal kasus Nadiem. Dan yang dia ungkap menurut gue paling mengguncang dari seluruh persidangan ini. Namanya Agung Firman Sampurna. Dia bukan aktivis. Bukan pengamat. Bukan orang yang benci kejaksaan. Dia mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan lembaga audit tertinggi negara ini. Dan dia hadir sebagai saksi ahli di persidangan Nadiem. Apa yang dia bilang? Sangat sederhana: Dakwaan ini cacat dari akarnya. Pertama — cara menghitung kerugian negaranya salah: BPKP menggunakan metode yang mereka namakan "rekalkulasi" untuk menghitung kerugian negara dari pengadaan Chromebook. Agung bilang langsung: " Metode rekalkulasi ini tidak dikenal dalam literatur forensic accounting manapun." Tidak ada dalam delapan varian metodologi yang diakui ilmu audit forensik. Agung cari dari mana-mana tidak ada. Metode ini diciptakan sendiri. Dan metode yang seharusnya dipakai untuk barang elektronik seperti laptop yang dijual bebas di pasaran adalah perbandingan harga pasar. Bukan rekalkulasi komponen biaya produksi. Yang paling ironis: "Peraturan Presiden sendiri bilang acuan harga adalah harga pasar. Tapi cara menghitung kerugiannya tidak pakai harga pasar. Itu tidak masuk akal." Kalau metode penghitungannya salah angka kerugian negaranya salah. Kalau angkanya salah tidak ada kerugian negara yang bisa dibuktikan. Kedua — persekongkolan tidak pernah dibuktikan: Dalam kasus pengadaan barang yang harus dibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah persekongkolan. Apakah yang menentukan harga bersekongkol dengan distributor? Apakah ada manipulasi yang disengaja? Agung bilang: Laporan audit BPKP tidak pernah menguji adanya persekongkolan. Ada kronologinya tapi tidak diuji apakah ada persekongkolan di dalamnya. Tanpa persekongkolan yang terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum. Ketiga — dan ini yang paling mengerikan: Sebelum audit investigasi boleh dimulai harus ada yang namanya predikasi. Yaitu indikasi awal bahwa ada fraud yang perlu diselidiki lebih dalam. BPKP sudah dua kali mengaudit pengadaan Chromebook yang sama tahun 2019 dan tahun 2020-2021. Hasilnya kedua kali: tidak ada masalah. Tidak ada predikasi. Tapi kemudian di audit ketiga tiba-tiba ada kerugian negara. "Bagaimana mungkin dua audit sebelumnya untuk objek yang sama tidak menemukan masalah lalu tiba-tiba di audit ketiga ada kerugian negara? Ini lompatan yang sangat perlu dipertanyakan." Dan ada satu hal lagi yang kebanyakan orang tidak tahu: Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian negara adalah BPK. Bukan BPKP. BPKP adalah auditor internal pemerintah. BPK adalah auditor eksternal yang independen. Kasus Nadiem menggunakan hasil audit BPKP bukan BPK sebagai dasar perhitungan kerugian negara. Artinya: lembaga yang melakukan auditnya pun bukan lembaga yang punya kewenangan untuk menetapkan kerugian negara. Dan soal Chromebook kenapa pakai Google bukan Windows: Karena Chrome OS gratis untuk pendidikan. Google Docs, Sheets, Slides gratis. Sementara Windows butuh lisensi Rp2,6 juta lebih. Microsoft Office butuh lisensi lagi Rp2,2 juta lebih. Dan Chrome Device Management memungkinkan pemerintah memantau dan mengontrol semua laptop yang dibeli. Kalau anak pakai untuk judi onlinebisa diblokir. Kalau akses pinjol bisa diblokir. "Ini alasan teknis yang sangat kuat. Bukan upaya menguntungkan Google." Dan ini yang paling tidak masuk akal dari seluruh kasus ini: Tiga syarat mutlak pembuktian korupsi: Satu — kerugian negara yang nyata dan pasti. Tidak terbukti metode perhitungannya salah. Dua — perbuatan melawan hukum. Tidak terbukti persekongkolan tidak pernah diuji. Tiga — hubungan sebab akibat antara keduanya. Tidak relevan karena dua syarat sebelumnya sudah tidak terpenuhi. Tiga syarat mutlak. Tiga-tiganya gagal dibuktikan. Tapi tuntutannya tetap 27 tahun. Mantan Ketua BPK orang yang paling paham soal audit forensik dan kerugian negara di republik ini sudah bicara di pengadilan dan bilang dakwaan ini tidak memenuhi syarat ilmiah maupun hukum untuk membuktikan korupsi. Tapi tuntutannya 27 tahun. Sementara yang korupsi Rp75 miliar nyata dan terbukti dituntut 6 tahun. Dan Noel yang berdiri di pengadilan dan bilang "menyesal tidak korupsi lebih banyak" dituntut 5 tahun. Tiga kasus. Satu sistem yang sama. Dan tidak ada satu pun penjelasan hukum yang masuk akal untuk ketiga-tiganya. Kalau sistem ini tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri secara logis maka ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kesalahan prosedur yang sedang terjadi di sini.

@prastow Fairness seharusnya dimulai dari penggunaan duit pajak itu sendiri,bukan hny utk kepentingan penguasa tapi utk rakyat kebanyakan dan bukan ttg objek pajaknya ....

Sebagai orang yang 30 tahun menggumuli isu pajak, berikut pendapat saya tentang Pajak Kekayaan: 1. Fakta ketimpangan yang menganga dan penguasaan kekayaan pada segelintir orang ini valid. Ketimpangan yg lebar dan terus dipertahankan akan membuat kehidupan sosial dan demokrasi tidak sehat. Maka secara ideologis Pajak Kekayaan adalah alat redistribusi yang sah. 2. Implementasi Pajak Kekayaan di berbagai negara cenderung kompleks dan kurang berhasil, bahkan di negara2 maju. Maka perlu kontekstualisasi dan menyediakan syarat2 perlu agar ide ini bisa diterapkan dg baik. 3. Syarat perlu yang utama adalah kapasitas negara, dalam hal ini otoritas pajak, terkait kesiapan regulasi dan administrasi. Karena Pajak Kekayaan amat dekat dengan isu fairness: siapa yang akan dikenai (database yg baik), kekayaan seperti apa (fixed asset, aset finansial, intangible asset) dg threshold berapa (kriteria superkaya yg disepakati), apa dasar pengenaannya (hasil valuasi), kapan dikenakan (tahunan atau opsi lain). 4. Tanpa kesiapan teknis, akan timbul ketidakpastian dan celah administrasi yang berpotensi menciptakan ketidakadilan (pemilik aset tetap vs aset keuangan), dan mendorong penghindaran pajak (pengalihan ke jenis aset tertentu, penyembunyian, deklarasi lebih rendah, manipulasi valuasi). 5. Namun mematikan diskursus terkait ketimpangan, oligarkhi, dan redistribusi juga berisiko merusak fondasi hidup bernegara. Tugas negara menciptakan kemakmuran dan pemerataan, dan pajak adalah alat redistribusi yang legitim. 6. Maka perlu diupayakan pendekatan pragmatis. Ruang apa yang tersedia dlm jangka pendek. Skenario penyiapan syarat perlu dibuat. Diformulasikan skema pemajakan yang feasible, fair, dan workable secara administrasi. Misal: PBB progresif utk land hoarding (kepemilikan kedua dst), Pajak Warisan (threshold tertentu), land value capture di TOD, windfall profit tax utk SDA saat booming, dll.

@SaulRaja Keren ! Pati gak kalah ama Jakarta ! KUDOS ! 😅😂

Kejadian di Pati -Ada ibu rumah tangga diajak 3some sama tetangganya, suami istri. - Awalnya si irt ngeluh kalau pengen punya anak. - Dilakukan 3 kali, irt hamil Gilanya suami tetangga ngomong ke suami si irt: jangan kaget ya kalau nanti anakmu mirip saya. Dilaporin ke polisi.

@TheEconopost Pdhal modal danantara dari keuntungan bumn yg harusnya disetor ke negara/apbn utk kepentingan warga , jd warga yg harus memaklumi....bangkeeee 😁

Alasan SWF Danantara tak publikasi Lapkeu ke warga RI

@TheEconopost @dfjrip @danantaraIDN @psjahrir Saya TIDAK sembunyi ! Cuman mingkem ! Tahu beda nya ??? 🤣😂

@dfjrip @danantaraIDN Pak @psjahrir mohon pencerahannya.

@LambeSahamjja Lha punya nya cmn bahlul + bunted...masa mau bawa carney ? Gimana caranya...😅

jadi ceritanya donald trump lagi kunjungan kerja ke china tapi dia gk sendirian bareng orang kaya + pengusaha US diantaranya: - Elon Musk (CEO Tesla dan SpaceX) - Tim Cook (CEO Apple) - Larry Culp (CEO GE Aerospace) - Kelly Ortberg (CEO Boeing) - Larry Fink (CEO BlackRock) total kekayaan mereka semua kalo di kumpulin Rp 16,3 kuadraliun lah si prabowo tiap kunjungan kerja bawa teddy + bahlil doang cuy mana bawa maung segede gaban gitu oke kalau di jual disana di beli aja kagak pulang bawa janji janji doang

@Hidupsebagai62 Bagi awam pembeli SBN, apakah saatnya utk lepas SBN pada situasi ini ? Terimakasih ...

TERNYATA INI ALASAN RUPIAH DIBUANG ASING (MELEMAH) SEDERHANA, BI CETAK REKOR BELI SBN, DI ERA PRABOWO SAJA LEBIH DARI 500T PEMBELIAN OBLIGASI YG DIKELUARKAN KEMENKEU SBN DIKELUARKAN KEMENKEU UTK BIAYAI MBG, KOPDES, DINAS LN BI DAPAT DUIT DARIMANA? PRINTING MONEY DARI PERURI, ISTILAHNYA KANTONG KANAN, KANTONG KIRI, ASING SADAR, BUANG SBN, BAWA KABUR DOLLAR, RUPIAH SEMAKIN MELEMAH. DAN SEPERTINYA BELUM SELESAI NIH CYCLE NYA Sebelum masuk ke angka, perlu dipahami satu prinsip dasar: ketika bank sentral membeli surat utang pemerintah dalam skala besar dan berulang, itu bukan kebijakan normal. Itu adalah sinyal bahwa pasar tidak cukup menyerap SBN yang diterbitkan, dan pemerintah membutuhkan "pembeli darurat" untuk menjaga agar mesin utangnya tetap berjalan. Inilah rekam jejak BI membeli SBN, khusus sejak Prabowo dilantik Oktober 2024: Desember 2024 (akhir era transisi): BI telah membeli SBN sebesar Rp169,5 triliun sepanjang 2024, terdiri dari Rp62 triliun di pasar primer dan Rp107 triliun di pasar sekunder. Ini sudah jadi batu loncatan yang besar sebelum tahun berganti. April 2025: Hingga 22 April 2025, BI telah membeli SBN Rp80,98 triliun, terdiri dari Rp54,98 triliun melalui pasar sekunder dan Rp26 triliun melalui pasar primer. Juni 2025: Hingga 17 Juni 2025, total pembelian SBN BI mencapai Rp124,33 triliun, dengan Rp87,04 triliun melalui pasar sekunder dan Rp37,29 triliun melalui pasar primer. Agustus 2025: Hingga pertengahan Agustus 2025, BI membeli SBN lebih dari Rp186 triliun, mayoritas melalui pasar sekunder sebesar Rp137,80 triliun. September 2025: Per 16 September 2025, BI telah membeli SBN di pasar sekunder senilai Rp217,1 triliun. November 2025: Per 12 November 2025, BI melaporkan total pembelian SBN mencapai Rp273,9 triliun, termasuk pembelian untuk debt switching. Desember 2025 (akhir tahun): Selama tahun 2025, BI membeli SBN pemerintah senilai total Rp332,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp246,6 triliun dilakukan melalui skema debt switching. Januari 2026: Hingga 20 Januari 2026, pembelian SBN oleh BI mencapai Rp23,69 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp13,21 triliun. Maret 2026: Hingga 16 Maret 2026, BI telah membeli SBN sebesar Rp86,16 triliun di pasar sekunder. 2026 (keseluruhan rencana): Nilai debt switching yang direncanakan mencapai Rp173,4 triliun, setara dengan nilai SBN yang jatuh tempo pada tahun 2026. REKAP TOTAL SEJAK PRABOWO MENJABAT Jika dijumlahkan, hanya dalam kurun Oktober 2024 sampai akhir 2025 (sekitar 14 bulan pertama era Prabowo), BI membeli SBN sebesar lebih dari Rp500 triliun jika digabungkan antara sisa 2024 dan sepanjang 2025. Rinciannya: sekitar Rp169,5 triliun di 2024, lalu Rp332,1 triliun di 2025. Dengan target debt switching 2026 sebesar Rp173,4 triliun, dalam kurang dari 2 tahun menjabat, total paparan BI di SBN pemerintah bisa mendekati Rp700 triliun lebih. Per akhir April 2026, total kepemilikan BI di SBN yang dapat diperdagangkan mencapai Rp1.796 triliun atau setara 26,6 persen dari total SBN beredar. INI bukan angka kecil. BI kini menjadi pemegang SBN terbesar, mengalahkan perbankan nasional dan jauh di atas asing. Yang paling mencolok adalah lahirnya kebijakan burden sharing. BI dan Kementerian Keuangan sepakat membagi beban bunga SBN melalui mekanisme burden sharing, di mana masing-masing menanggung setengah, untuk mendanai perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. KALAU BAHASA PERBANKAN , INI SEPERTI SUDAH SISTEMIK, YANG ARTINYA TIDAK HANYA 1, 2 SISTEM YG TERHUBUNG. THE WHOLE SYSTEM. SEPERTI KARTU YG DIJAJARKAN, SAAT SATU RUNTUH SEMUA AKAN IKUT RUNTUH. SAAT ADA YG JATUH, IT GONNA HIT US HARD, HARDER THAN WE HAVE BEEN THROUGH SEHAT2 +62, SOMETHING BIG WILL HAPPEN

@SeekHustle Kegagalan manajemen atau ada apanya ? 😁 bukan duit kecil lhoo...

Gimana kalau MBG nya yg distop aja? biar ga ada lagi tuh kebobolan sistem. Jadi, Luky Alfirman dicopot dari jabatannya sebagai pejabat eselon satu Kementerian Keuangan setelah sistem penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) bobol dan meloloskan pengadaan 21.801 motor listrik untuk program MBG 2025. Sebagaimana dilansir dari Suara, pencopotan ini mencuat ke publik pada Senin (11/5/2026) menyusul adanya celah keamanan perangkat lunak pada sistem kementerian. Kegagalan manajemen sistem tersebut menyebabkan anggaran kendaraan niremisi yang seharusnya telah ditolak justru tetap keluar dari sistem. Luky dinilai ceroboh dalam mengawasi operasional perangkat lunak yang berujung pada lolosnya dana besar untuk pengadaan motor listrik tersebut. Menteri Keuangan Purbaya memberikan tanggapan singkat saat dikonfirmasi mengenai alasan di balik pencopotan posisi strategis tersebut di lingkungan kementeriannya. "Mungkin (karena hal itu). Anda tebak sendiri," kata Purbaya, Senin (11/5/2026).

@bagindo_kopi Yg dicurigai menyimpang diam,kok komdigi yg kepanasan ?

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid akan mengambil langkah hukum tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan maupun penyebaran video berisi tuduhan terhadap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya video yang diunggah oleh Amien Rais melalui kanal YouTube pribadinya. Dalam video itu, Amien melontarkan tuduhan serius terkait dugaan skandal di lingkungan Istana, termasuk menyebut Teddy sebagai seorang gay serta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan perombakan kabinet. Sumber: Tribun Medan

@bagindo_kopi Definisi "benar" nya, dia sendiri yg buat....wkakakak😂

Satu kata

@prabowo Kalo tidak bersalah,mengapa tidak dihadapi tuduhan2 tsb ? Kok malah milih mengasingkan diri ?

Pada pertengahan tahun 1998, saya dituduh macam-macam. Karenanya, saya memilih untuk mengasingkan diri ke Yordania.

@Makaryo0 Boleh dibandingkan sgn menteri KLH kita yg baru,antara pendidikan,pengalaman dan kementeriannya ? 🤣

Pengalaman kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Tim kampanye Presiden terpilih - Executive Manager kelompok musik etnik religius - Direktur perusahaan advertising - Koordinator forum kajian literatur klasik - Konsultan program perempuan bersuara Seenggaknya ada 1 yang nyambung sama posisi sekarang, walaupun banyak ga nyambungnya

@tempodotco Yg bicara kelas atas kaya raya extreme !!

Cak Imin: Kelas Menengah Sabar, Pemerintah Fokus Kemiskinan Ekstrem "Sabar, kami akan terus bekerja keras tetapi paling pokok kami tuntaskan dulu yang miskin ekstrem.”

@liriksoe @satriohendri @andreas_ardetta NASIB ..! 😆

@satriohendri @andreas_ardetta Menterinya beban bagi negara, kalau Presiden dan Wapresnya?

Bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun tidak mengerti arti kata pemberdayaan. Ibu ini adalah salah satu bukti quality gap yang terjadi di kabinet merah putih. Mestinya mundur, tapi pasti gak mau! Beban negeri ini besar betul ya #Hensa

@KangManto123 Emang mukul (pidana) bisa damai tanpa proses hukum ?

Astagaa...parah bnget polisinya Kronologi : Bang ojol menerima orderan dari pacar polisi, trus mengantarkannya ke rumah pelaku. Sampe di tujuan, bang ojol langsung dipukul. Gimana menurut kalian gess..?

@prastow Akan ada prodi Berbohong, cocok utk industri MBG....😅

Wah almamater saya akan kena duluan. STF=Sekolah Tanpa Faedah, mesti segera menutup Prodi Filsafat😭🙈

@ariz_twt @feriamsari Asumsinya CLEAN MIND, bener2 clean...kosong, kagak ada isi nya...🤣

@feriamsari ASUMSI YG DIPAKAINYA SALAH IKN DISAMAKAN DGN MBG CERITA IKN TERUS KE MBG KARENA DIRTY MIND GAK PERNAH BERES PIKIRANNYA

Buat UU IKN, pake uang negara tu. Dipaksa bangun, uang tmbh habis. Dulu bnyk pakar y kritik, dianggap nyinyir. Sekarang terbukti. Lalu smua pura2 lupa peringatan pakar. Uang semubazir itu jg terjadi dlm MBG & perjalanan luar negeri, kan? Trus ASNnya harus diam sj? Yaelah bro

@LambeSahamjja Bentar lg ada proyek baru New E-KTP....😁

Guys, ada momen di rapat DPR seorang anggota DPR marah dan heran Dan yang ngomong ini bukan aktivis. Bukan pengamat. Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka. Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar: Kalau kita sudah punya big data orang datang ngurus KTP masa dimintain fotokopi KK lagi? Gua punya KTP untuk apa? Masih dimintai fotokopi KTP. Kan aneh. Surat lahir, surat baptis masih diminta. Wah, pusing. Negara kita kayak begini. Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang. Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi. Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun. Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia: Indonesia punya e-KTP sejak 2011. Ada chip NFC. Ada data biometrik. Teknologinya canggih. Anggarannya triliunan rupiah. Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD. Bedanya satu hal: Malaysia benar-benar memakainya. Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin. Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis. Tidak perlu antri. Tidak perlu surat keterangan. Tidak perlu aplikasi. Tidak perlu fotokopi. Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kuota habis bayar harga normal. Tidak bisa diakali. Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen. Hasilnya: pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan. Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi. Indonesia? e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi. Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu: Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Karena enggak pernah kelar. Kalimat itu keras. Tapi tidak salah. Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun: Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal. BNI punya data nasabah sendiri. Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi. KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus. BPJS punya database sendiri. Kemendikbud punya data sendiri. Kemensos punya data sendiri. Semua lembaga membangun silo data masing-masing. Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing. Semua dengan tender masing-masing. Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan. Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun. Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human: Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara. Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal. Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan. Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen. Tanpa uang. Tanpa apa-apa. Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK. Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita. Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh. Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa. Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus. Makanya saya bilang KTP itu hak asasi. Soal keamanan data ini juga perlu diangkat: Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong. Gimana keamanan data kita ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Masa kita terus diganggu hal seperti ini? Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi. Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab. Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit: Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri. Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu. Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya. "Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus." Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP. Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.