Lambe Saham@LambeSahamjja
Guys, ada yang gue rasa perlu dibahas lebih dalam soal kasus Nadiem dan ini bukan soal membela dia secara membabi buta.
Ini soal menelusuri logika di balik kenapa kasus ini tiba-tiba meledak sekencang ini.
Karena kalau lo telisik lebih dalam,
ada pola yang sangat menarik dan sangat tidak nyaman untuk diabaikan.
Apa yang sebenarnya Nadiem bangun selama jadi Mendikbud:
Di era Nadiem, lahir satu sistem yang namanya SIPLah Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah.
Platform digital untuk pengadaan barang dan jasa menggunakan dana BOS dan BOP.
Artinya apa?
Setiap transaksi tercatat online.
Setiap pelaporan bisa dilacak.
Nota kosong jadi jauh lebih sulit digunakan.
Markup jadi jauh lebih sulit disembunyikan.
Selama puluhan tahun sebelumnya dana BOS adalah salah satu ladang basah yang paling mudah dimainkan di tingkat sekolah sampai dinas.
Nota fiktif, pengadaan barang yang tidak pernah ada, markup harga yang masuk kantong oknum.
Semua itu bisa berjalan mulus karena sistemnya manual dan tidak bisa diaudit dengan mudah.
Nadiem menutup lubang itu.
Sertifikasi guru yang ikut didigitalisasi:
Sebelumnya sertifikasi guru identik dengan biaya hotel, konsumsi, transportasi,
administrasi tatap muka yang semuanya bisa di-markup dan bisa jadi sumber komisi bagi pihak-pihak tertentu.
Di era Nadiem sebagian besar
proses ini dipindahkan online.
Lebih efisien.
Lebih murah.
Dan jauh lebih sulit untuk dimainkan anggarannya.
Chromebook dan ekosistem Google yang sebenarnya paling mengancam siapa:
Ini yang paling penting dan paling jarang dibahas.
Kalau sekolah pakai Windows lisensi Windows 11 Home saja Rp2,6 juta.
Microsoft Office saja Rp2,2 juta. Per laptop.
Dikali ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia.
Angkanya fantastis.
Dan karena banyak yang pakai bajakan ada ruang untuk markup seolah-olah membeli lisensi asli padahal tidak.
ChromeOS dan Google Workspace for Education?
Gratis untuk institusi pendidikan.
Tidak ada lisensi yang perlu dibeli.
Tidak ada celah untuk markup lisensi software.
Jadi pertanyaannya bukan hanya soal apakah Chromebook bagus atau tidak untuk pendidikan. Pertanyaannya adalah:
siapa yang selama ini menikmati ekosistem pengadaan software berbayar di sekolah-sekolah Indonesia dan siapa yang dirugikan ketika ekosistem itu diputus?
Polanya terlalu jelas untuk diabaikan:
Digitalisasi SIPLah menutup celah korupsi pengadaan.
Digitalisasi sertifikasi menutup celah markup pelatihan.
Chromebook dan Google Workspace menutup celah markup lisensi software.
Audit anggaran jadi lebih mudah karena semuanya tercatat digital.
Dan kemudian tiba-tiba kasus Nadiem meledak. Dengan tuntutan 27 tahun.
Dengan uang pengganti Rp5,6 triliun yang bahkan diambil dari nilai IPO Gojek di SPT pajak bukan dari uang yang terbukti masuk ke kantong Nadiem.
PPATK sendiri tidak menemukan satu sen pun aliran dana ke Nadiem dari siapapun.
Kalau ini murni kasus hukum kenapa tuntutannya lebih besar dari pembunuh dan teroris?
Kenapa uang penggantinya diambil dari aset yang tidak ada hubungannya dengan dugaan korupsi yang dituduhkan?
Gue tidak bilang Nadiem sempurna.
Gue tidak bilang semua kebijakannya benar.
Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih besar di balik kasus ini:
Siapa yang paling diuntungkan dari kembalinya sistem lama yang serba manual, serba gelap, dan serba susah diaudit?
Dan apakah orang-orang itu memiliki kepentingan — dan kemampuan untuk memastikan bahwa orang yang menutup ladang mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi?
Kalau jawabannya iya maka yang sedang kita saksikan bukan penegakan hukum.
Itu pembunuhan karakter sistematis terhadap orang yang paling banyak menutup pintu korupsi di dunia pendidikan Indonesia.
