LEON DUGU

@Hidupsebagai62 Rakyat sumber dana abadi min. Sebagai sapi perah dan ironisnya masih dipakai suaranya dengan membelinya saat pemilu. Rakyat tidak sadar atau memang dikondisikan tetap bodoh permanen?

PAJAK BOS BPJS DIBAYAR PAKAI UANG BPJS, NILAI HAMPIR 12 MILYAR/TAHUN SAAT BPJS SENDIRI DEFISIT RP2 TRILIUN PER BULAN Dua lembar dokumen resmi berlogo Garuda dan kop bertuliskan "Presiden Republik Indonesia" ini bukan dokumen sembarangan. Ini adalah Peraturan Presiden yang mengatur secara terperinci siapa yang mendapat apa di tubuh BPJS dan salah satu klausulnya cukup membuat publik terdiam ketika dibaca secara saksama. Dokumen yang terlihat di foto adalah bagian dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Beleid ini hadir untuk mendukung pelaksanaan BPJS yang mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014. Peraturan ini berlaku untuk dua lembaga sekaligus: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang diatur di dalamnya adalah seluruh paket kompensasi para petinggi lembaga ini mulai dari gaji pokok, tunjangan, fasilitas, insentif, hingga soal siapa yang membayar pajak penghasilan mereka. Ini bukan rahasia, tapi juga tidak banyak yang tahu perinciannya. Gaji atau upah anggota Direksi ditetapkan sebesar 90% dari gaji atau upah Direktur Utama. Ketua Dewan Pengawas mendapat 60% dari gaji Direktur Utama, sementara anggota Dewan Pengawas mendapat 54% dari gaji Direktur Utama. Gaji pokok Direktur Utama ditaksir berada di kisaran Rp 150 juta per bulan, sehingga kompensasi seorang anggota Dewan Pengawas menyentuh kisaran Rp 81 juta per bulan. Tapi gaji pokok hanya sebagian dari cerita. Paket kompensasinya jauh lebih luas. Berdasarkan Pasal 8 dan 9 dokumen yang terlihat, selain gaji mereka juga mendapat tunjangan hari raya keagamaan, santunan purna jabatan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan asuransi sosial, dan tunjangan perumahan. Belum berhenti di situ ada juga fasilitas pendukung tugas berupa kendaraan dinas, layanan kesehatan, pendampingan hukum, fasilitas olahraga, pakaian dinas, biaya representasi, dan biaya pengembangan diri. Ditambah Pasal 9 yang menyebut bahwa Dewan Pengawas dan Direksi juga bisa mendapat insentif berbasis capaian kinerja yang dibayarkan dari hasil pengembangan aset BPJS. KLAUSA YANG PALING MENGUNDANG PERTANYAAN: PASAL 7 Di sinilah bagian yang paling menyentil nurani publik. Tertulis jelas dan terang di Pasal 7 yang disorot kuning dalam dokumen itu: "Pajak atas Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi ditanggung dan menjadi beban BPJS." Artinya: bukan hanya gaji yang besar yang mereka terima pajak penghasilan atas gaji itu pun dibayarkan oleh BPJS, bukan dari kantong pribadi mereka. Dalam bahasa fiskal, ini disebut gross-up atau pajak ditanggung pemberi kerja. Penghasilan bersih yang mereka terima adalah take-home pay penuh, tanpa potongan pajak sama sekali. Di satu sisi, dokumen ini menunjukkan para petinggi BPJS menerima paket kompensasi kelas atas yang lengkap gaji ratusan juta, tunjangan berlapis, fasilitas mewah, plus pajak mereka pun ditanggung institusi. Di sisi lain, institusi yang membayar semua itu sedang dalam kondisi darurat finansial yang semakin memburuk. BPJS Kesehatan saat ini defisit Rp 2 triliun setiap bulan. Tunggakan iuran peserta sudah melampaui Rp 28 triliun. Cadangan kas diperkirakan tidak sehat di November 2026 dan berpotensi gagal bayar awal 2027. Suntikan APBN Rp 20 triliun pun belum juga cair. Dan dalam kondisi itu, BPJS masih menanggung pajak penghasilan para petingginya dibayarkan dari dana yang sama yang seharusnya digunakan untuk membayar klaim operasi jantung, cuci darah, dan kemoterapi rakyat miskin. Pada akhirnya, pertanyaan ini bukan soal dengki pada gaji tinggi. Ini soal keadilan sistemik: ketika peserta BPJS iuran tiap bulan agar bisa berobat, dan ketika sistem itu sedang sekarat secara finansial siapakah yang seharusnya merasakan penghematan paling pertama?

@KucengTerbanggg Permen apa singkong.... 😂😂

Jadi?

@KangSemproel Ada cuan untuk eksportir and the gang.

Ga ngerti lagi dengan konsep pangan negeri ini. Impor beras jor joran. Karena negeri kekurangan beras. Sekarang malah expor ke luar. Harga beras di masyarakat 17.000/kg. Tapi diexpor dgn harga 13 - 16.000/kg Apa ga kepikiran tuh beras mending dijual ke masyarakat aja. Harga per kilo 13.000 bisa menolong masyarakat saving living cost Otak mana otak ?

@LambeSahamjja Musuh utama rakyat adalah negara yang tidak melindungi warga negaranya. Rakyat dibutuhkan hanya saat pemilu dengan imbalan uang yang tidak seberapa dengan penderitaan rakyat itu sendiri. Solusinya hanya rakyat sendiri dapat melakukan perubahan.

Guys, ada berita dari Lombok Tengah yang menurut gue paling menggambarkan ironi terbesar dari kebijakan ekonomi Prabowo sekarang. 150 karyawan Alfamart kehilangan pekerjaan. Bukan karena perusahaannya bangkrut. Bukan karena kinerjanya buruk. Bukan karena ada kesalahan dari karyawannya. Tapi karena pemerintah daerah menutup paksa 25 gerai ritel modern dengan alasan melanggar Peraturan Daerah tentang penataan pasar rakyat. Dan ini yang paling miris: Rudi karyawan Alfamart di Kopang datang ke kantor Bupati bukan untuk melawan. Dia datang meminta solusi. "Jangan sampai kami menjadi pengangguran baru. Sekarang ekonomi semua sulit, semua harga sudah naik, kebutuhan makin tinggi. Sementara pekerjaan kami tidak ada karena ditutup." "Cari kerja sulit, Pak. Kami banyak yang hanya tamatan SMA." Kalimat itu "cari kerja sulit, Pak" menurut gue adalah kalimat paling menyayat yang bisa diucapkan oleh seseorang kepada penguasa yang harusnya melindungi mereka. Dan ini konteks yang lebih besar yang harus dipahami: Penutupan Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah ini tidak terjadi di ruang kosong. Ini terjadi di tengah narasi besar tentang Koperasi Desa Merah Putih program andalan Prabowo yang salah satu tujuannya adalah memastikan koperasi desa bisa menjalankan fungsi perdagangan ritel di desa-desa. Artinya sederhana: gerai ritel swasta yang sudah ada ditutup supaya ruangnya bisa diisi oleh koperasi yang terafiliasi dengan program pemerintah. Bukan karena ada masalah dengan pelayanannya. Bukan karena ada keluhan dari konsumen. Tapi karena ada kepentingan yang lebih besar yang membutuhkan ruang itu. Dan ini yang paling pedas: 150 karyawan kehilangan pekerjaan. Kalau setiap karyawan punya keluarga dengan 2-3 orang tanggungan ada sekitar 300-450 orang yang terdampak langsung dari satu kebijakan penutupan di satu kabupaten kecil. Dan ini baru satu kabupaten. Lombok Tengah. Dengan 25 gerai yang ditutup. Berapa kabupaten lain yang sedang atau akan melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia atas nama program yang sama? Dan ini yang paling mengerikan sebagai pesan kepada semua pelaku usaha: Kalau lo punya usaha di Indonesia sekarang dan tiba-tiba ada program pemerintah yang membutuhkan ruang bisnis yang sama dengan yang lo jalankan negara bisa menutup usaha lo kapan saja. Bukan karena lo salah. Bukan karena lo melanggar hukum yang berlaku sejak awal. Tapi karena ada Perda yang bisa diaktifkan atau diterapkan secara selektif ketika dibutuhkan. Investor asing yang sudah komplain ke Prabowo soal kepastian regulasi ini adalah contoh nyata kenapa mereka takut masuk. Hari ini Alfamart. Besok siapa? Dan sambungkan ini dengan kondisi yang lebih besar: Badai PHK sedang mengintai. Rupiah di Rp17.700. Lapangan kerja tidak tumbuh. Dan di tengah semua itu ada kebijakan yang menambah 150 pengangguran baru di satu kabupaten kecil dengan alasan penataan pasar. Prabowo bilang: "Kalau tidak beres copot. Sederhana." Tapi 150 orang yang tidak beres hidupnya bukan karena kesalahan mereka sendiri tidak punya siapapun yang bisa mereka copot. Negara yang seharusnya memberi rasa aman bagi rakyat yang bekerja keras justru menjadi sumber ketidakpastian yang paling besar. Karyawan Alfamart itu tidak meminta banyak. Mereka hanya minta bisa tetap bekerja. Minta jangan dijadikan pengangguran baru di tengah kondisi ekonomi yang sudah sulit. Dan jawaban yang mereka dapat adalah: datang ke kantor Bupati mengantri memohon dengan harapan ada yang mendengar. Itulah posisi rakyat kecil di Indonesia sekarang. Bukan warga negara yang dilindungi. Tapi pemohon yang berharap penguasanya bermurah hati.

@kumparan Elit tidak pernah memikirkan kegiatan spionase AS.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui tawaran Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pemeliharaan pesawat angkut militer C-130 Hercules. Ini disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Sjafrie menyampaikan hal itu dalam rapat bersama Komisi I DPR pada Selasa (19/5). Sjafrie mengatakan, Prabowo siap menyediakan Bandara Kertajati untuk disulap jadi pusat pemeliharaan dan perbaikan pesawat Hercules. "Dia (Pete Hegseth) menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN. Dia (Pete Hegseth) menawarkan, bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia, saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami (AS). Saya tidak bisa jawab langsung. Saya lapor Bapak Presiden, [kata presiden] kasih [Bandara] Kertajati. Kita sedang bekerja untuk itu," kata Sjafrie dikutip Rabu (20/5). Saat ini, Bandara Kertajati merupakan bandara internasional yang melayani sejumlah rute, tapi cenderung sepi. Kini, Bandara Kertajati dari lokasi keberangkatan dan kepulangan (embarkasi dan debarkasi) jemaah haji di Jawa Barat (KJT). Bila nanti Bandara Kertajati disulap jadi bengkel Hercules, bandara ini akan jadi tempat maintenance, repair, and overhaul pesawat Hercules se-Asia. Prosesnya tentu bertahap. 📸: Dok. Antara. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: newsupdate | update | news | oneliner | R158 | E164 #kumparan #bicarafaktalewatberita

@tekarok007 Sepong terossssss

Sudah rahasia umum kalau dana asing mengalir deras ke bumi Papua. KSAD sampai mempertanyakan: "Orang bikin video terbang sana-sini. Duitnya dari mana? Orang berduitlah." Saat dikonfirmasi awak media mengenai kemungkinan adanya aktor atau pihak tertentu yang menjadi penyokong dana di balik aksi-aksi Pesta Babi ini, KSAD tak menjawab. Tapi di Film Pesta Babi, ada bau bahaya dana asing dari luar negeri. Kita harus hati-hati. Watchdoc, GreenPeace, LBH katanya patungan? Patungan berapa, buat bawa kru terbang kesana-kemari. dan duitnya dari siapa? Tapi di website soal LSM itu, sumber dana mereka dari satu jalur yaitu Soros alias OSF. Mengapa NGO dengan dana asing ini ikut main, menolak kemajuan daerah Papua? Takutnya LSM ini jadi proxy war. Buat ganggu pembangunan, pecah bela masyarakat di propinsi Papua. Proyek Lumbung Nasional, untuk ketahanan pangan masyarakat bisa terhambat karena narasi sepihak tanpa verifikasi data. Jadi wajar Pemda ketakutan, daerahnya diprovokasi, dan meminta bantuan untuk membubarkan nobar film itu. Pemda takut warganya terprovokasi dan terpecah bela karena info yang belum tentu benar. Karena kalau dana film gelap, maksudnya tentu tidak baik. Pemerintah itu bukan anti kritik, tapi bahaya kalau kritik dijadikan alat intervensi oleh pihak asing. Papua juga ingin maju, bukan terus jadi daerah tertinggal. Kebenaran soal isi filmnya itu juga makin dipertanyakan, karena klarifikasi data berasal dari kelompok LSM yang sama. Maling periksa maling, kasarnya. Transparansi dana pembuatan film itu juga GELAP, padahal hak masyarakat untuk tahu Ini sinyal bahaya, karena Sudah waktunya LSM di seluruh Indonesia untuk diaudit aliran dananya, agar tidak ada ada LSM jadi proxy asing. Setuju mereka semua diaudit?

@tekarok007 Sepongi terus saja sampai puas.

Bayangkan saja, DPR, OJK Danantara sudah sidak ke BEI. IHSF tetap ambrol. Tapi beda kalau Gibran yang berkunjung. Bakalan jadi Trending no 1. Podcast-podcast akan berebut bahas "Gibran Efek" bukan lagi "Bursa Efek". Gibran ditunggui kedatangannya di BEI loh!. Ingat dulu pelantikan Prabowo-Gibran sempat bikin saham-saham meroket, bahkan IHSG naik 3,8%. Jadi satu kunjungan Gibran akan bisa ubah narasi, jadi headline media apalagi kalau setelah kunjungan IHSG naik. Mengapa IHSG masih runtuh, karena sampai detik ini Prabowo-Gibran belum pernah berkunjung ke BEI. Bahkan kunjungan terakhir itu, cuma Prabowo di 2024, saat masih jadi capres. Jadi dari 2024 sampai sekarang itu, Prabowo-Gibran sejak dilantik belum pernah berkunjung sekalipun ke BEI. Bisa jadi itu menurunkan tingkat kepercayaan investor, apalagi pidato Prabowo dulu yang bilang: "Saya kasih tau yah, main-main sama itu kalau orang kecil yah pasti kalah, itu untuk orang kecil biasanya sama dengan judi. Yang menang bandar yang besar, ya kan?" Jadi Prabowo-Gibran harus berkunjung ke IHSG, mengembalikan kepercayaan investor terutama investor kecil yang merupakan orang kecil. Jadi, bagaimana investor mau percaya kepada BEI, kalau orang no 1 & no 2 di Indonesia saja tidak pernah injakan kaki di BEI sejak dilantik?

@hasyimmah Kita edukasi ke rakyat agar DPR dan DPRD maupun DPD yang sudah menjabat 2 periode tidak dipilih lagi. Kita edukasi menggunakan sistem sel. Tujuannya agar menghasilkan perilaku politik yang dapat dijadikan konvensi.

Sistem politik kita saat ini dibuat sedemikian rupa sehingga incumbent sulit dikalahkan. Jangankan periode 1 ke 2, bahkan setelah 10 tahun, incumbent bisa mengondisikan agar "penerus"-nya yang menang. Itu fakta. Kalau mau menghentikan, ya harus kita "patahkan". Mau tak mau, suka tak suka, itulah faktanya. Itulah yang terjadi sekarang. Anda mau berharap ke siapa yang akan "mematahkan" itu? Berharap ke oposisi yang sekarang dimotori PDIP? Lha PDIP juga yang dulu yang mengondisikan sistem politik seperti ini. Siapapun yang SEDANG berkuasa, memang suka dengan sistem politik seperti ini. Dan kalau Anda mau sadar, salah satu perubahan dasar yang bisa mematahkan itu adalah: MEMBATASI MASA JABATAN DPR/DPRD. Saya sudah bilang itu sejak dulu. Sayangnya suara itu tak sampai ke atas sana.

@jawafess Dobos

Opo lur?

@eLAmaravati Pertahanan (resistensi) penguasa super kuat. Jika seandainya ingin ganti paksa, situasinya saya andaikan sama ketika rakyat melawan penjajah. Bisa bertahun-tahun dan tidak ada kompromi damai.

Dalam sebuah "obrolan warung kopi" dengan kawan-kawan jurnalis dan peneliti, kami berbincang tentang situasi negara, termasuk vonis Bang Nadiem Dan Mas Ibam. Perbincangan mengerucut pada kesimpulan bahwa negara perlu direset. Semua setuju hingga seseorang menyeletuk, "Siapa gantinya?" Ruangan seketika hening. Bukan karena kami tak punya nama untuk dicalonkan, melainkan kami khawatir nasibnya akan sama mengenaskan. Kalau tak jadi tumbal, ya jadi yang menumbalkan. Perbincangan ditutup begitu saja, dibarengi dengan raut-raut wajah putus asa. Namun, pertanyaan itu terus bergaung di kepala saya, "Siapa gantinya? Bagaimana caranya?"

@tekarok007 @KenSavitri35075 Hebat sekali, bisa menyimpulkan bahwa pemutaran film "Pesta Babi" disebut propaganda . Coba sebutkan indikatornya bahwa pemutaran film itu propaganda asing!

Film propaganda baiknya dilarang, karena niatnya sudah tidak baik jadi tujuannya juga bahaya. Ironisnya guru-guru malah pakai fasilitas negara buat ikut brainswash anak-anak sekolah? Harus diperiksa itu gurunya, kok putarkan film propaganda apakah ada intensif dari pembuat film agar filmnya diputar di sekolah?

Guru-guru kita kadang rese yah. Dikasih smartboard sama Prabowo, malah dipakai buat mutar film "Pesta Babi" yang penuh propaganda asing ke anak-anak didik yang masih di bawah umur. Dikasih fasilitas negara bukan buat mendidik, malah ikut hancurin generasi emas 2045. Apakah mereka disogok buat putar film propaganda itu, di sekolahnya sama Dhandy Laksono?

@samparamban @merapi_uncover Durung tahu mangan kupat tahu busa yo? Bahasamu kok ngunu lurrr...?

@merapi_uncover rasah crigis, ngidul lewat o pinggir selokan. ora kabeh pengendara ndue unggah ungguh pas lewat dalan kampung, warga ke ganggu warga yo berhak nutup. pengen paling cepet yo mabur. kameramu elek lekk

selamat malam min, mohon akun saya tidak perlu disebutkan. ingin bertanya ke warganet, kenapa jalan ini disebut "BUKAN JALAN UMUM", apa iya itu jalan milik padukuhan, atau milik siapa? padahal jalan itu menjadi alternatif tercepat pengendara di malam hari dari arah simpang Kronggahan ke ringroad barat saat simpang Kronggahan ke barat ditutup akibat pembangunan tol. tadi banyak pengendara yg kecelik, portal di sini (masuk dari Jl Kabupaten) terbuka dan tidak ada yg jaga, saat sudah sampai ujung barat (dekat ringroad) portal ditutup jadi pengendara tidak bisa keluar menuju ringroad barat. Akhirnya pengendara putar balik.

@direktoridosen Gue gak percaya partai.... Coba partai-partai berikan pendidikan politik ke rakyat secara benar agar tidak matre.

kalian tau ga? PKS dukung usulan KPK, soal batas waktu ketua umum partai. saya melihat, memang cuma 3 partai yang benar-benar progresif soal regenerasi. PKS Golkar dan PAN. saat pileg nanti, saran saya pilih 3 partai diatas. partai lain itu cuma wadah politik keluarga saja. kemarin pas pileg, kalian milih apa?

@urlavoca Aku tidak tahu siapa yang meninggal. Kuucapkan turut berduka-cita.

Rest in peace kak 🥀 ngilang gada kabar tiba-tiba adik kamu dm aku bilang kalo kamu meninggal 🥀😢

@papua_muslim95 IQ 78 memang mudah diprovokasi. Yg plenting ijazahku asli. 😂

“Karni Ilyas dan Aiman Witjaksono diperiksa polisi sebagai saksi dalam kasus dugaan penyebaran isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo.” Yang jadi pertanyaan sekarang bukan lagi siapa yang diperiksa… tapi kenapa masalah ini jadi ke mana-mana? Dari isu ijazah → ke laporan polisi Dari diskusi publik → ke pemeriksaan jurnalis Padahal kalau memang semuanya jelas, harusnya ini perkara paling sederhana di dunia: Tunjukkan saja ijazah aslinya. Selesai. Gak perlu melebar. Gak perlu tarik sana-sini. Gak perlu sampai jurnalis ikut diperiksa. Semakin diputar ke mana-mana, justru publik makin bertanya-tanya: sebenarnya ini mau diluruskan… atau malah ditutupi? Ini bukan soal benci atau dukung. Ini soal logika sederhana yang semua orang paham. Kalau memang ada dan sah, kenapa tidak ditunjukkan secara terbuka dan tuntas? Kenapa harus berujung pada proses hukum terhadap yang membahas? Negara ini butuh kejelasan, bukan drama berkepanjangan. Butuh transparansi, bukan eskalasi. Karena semakin jauh kasus ini dibawa, yang rusak bukan cuma kepercayaan publik… tapi juga akal sehat kita bersama. @jokowi @prabowo @ListyoSigitP

@ainunnajib Redefinisi "sawit" yg diintervensi kepentingan politik. Bahasa menjadi sesuatu yg tidak netral lagi. Konsepnya dr penguasa bukan dr ahli bahasa.

bayangin segede itu kalau jadi sawit semua

@BANGSAygSUJUD @99propaganda @coldbrew165 @jatmiko99604253 @jametkunx @IrawanRommi @HASBALL18439385 @hasanudinsajid @Kimberley_PS08 @kiwalipitu @Ndons_Back Anggaran gedung lebih dr 1 milyar. Modal usaha 500 juta . Ini konsep dr mana? Untuk franchise Alfamart dan Indomaret saja tidak sampai milyaran. Yg ada belum berjalan 3 bulan sudah ludes modal tsb Berusaha itu tdk modal semangat doang, minimal modal skill manajemen.

Ternyata keberadaan Koperasi Desa Merah Putih sangat mulia Salah satunya agar masyarakat terlepas dari jebakan bunga tinggi renternir dan pinjol KDMP akan dilengkapi unit kredit mikro dg bunga 6%/th artinya sebulan bunganya 0,5%/bl Fix ya, ada perjuangan suci di balik KDMP

@merapi_uncover Bisa mengajukan gugatan ganti rugi jika terjadi kerusakan akibat bangunan polisi tidur. Pastikan lewat polisi tidur videoin sebagai bukti kuat bahwa poldur tsb merusak chasiss mobil. Meskipun telah terjadi, dpt dibuat videonya bhw poldur ysb merugikan.

Selamat pagi min, izin nama ku di samarkan saja. Aku hanya ingin bertanya apa yang dipikirkan orang-orang yang membangun (termasuk yang mengizinkan) polisi tidur setinggi ini? Sudah 2x mobil ku honda jazz rs terkena bagian chassis nya, yang pertama krn tidak tau ada polisi tidur baru disitu walaupun laju mobil sudah pelan krn jalur yang sempit, dan yang kedua lupa krn ada polisi tidur setinggi itu. Foto ke 2 tampak dari jauh nya dan sudah terlihat "setinggi itu". Lokasinya di pogung arah keluar ke mcd jakal. Hati2 semua

@nanadybs Gak heran sich. Kerja di property bisa nabung segede itu. Sama seperti kerja di asuransi atau network marketing. Jika Anda kerja keras di bidang tersebut Anda dengan cepat mengumpulkan pundi-pundi cuan.

Aku 24 tahun, suami 26 tahun. Akhir tahun lalu kita beli rumah di daerah Harjamukti, cash tanpa KPR. Kalo ada temen yang bilang, “Keren udah bisa beli rumah sendiri.” Aku selalu jawab jujur: “Ditalangin ortu kok, sebenernya kita baru punya dana 400 juta.” Biar temen-temen sepantaran gak FOMO. Beli rumah di usia muda emang biasanya cuma tiga opsi: 1. Warisan 2. Dibeliin ortu 3. Dibantu ortu Sisanya keajaiban.

@tekarok007 Konsepnya tidak seperti itu ferguso... Menurut orang pajak. Itu perhitungan WP yang kurang bayar yg memenuhi kewajibannya cuma 8 jt. Wartawan jika buat judul, sengaja sensional utk menarik pembaca. Coba telaah dgn seksama. Ada berapa jenis pajak, masuk akal gak 8 juta doang?

Dari List panjang gini isinya bisa dirangkum "Bayar Pajak", Itu doang dah. Tapi lupa, bisa punya semua banyak list itu yah karena "Pajak" itu. Punya mobil kalau pemerintah tidak bangun jalan raya, yah bentaran hancur mobilmu kena hantam batu dan lumpur. Juga pajak itu buat bangun fasilitas, sehingga kamu tidak kayak hidup di tengah hutan. Sedang menurut data yang bayar pajak di Indonesia cuma 8 juta saja dari 280 juta penduduk, ironis banget yah. Artinya apa itu? Banyak yang cuma ngaku-ngaku dirinya bayar pajak, padahal cuma habisin pajak dengan makan subsidi dari duit negara setiap hari.