𝘃 𝗲 𝘆.

My respect for women after this video: 📈📈📈📈📈

(1/2) SRI MULYANI, TUKIN, DAN REFORMASI PAJAK Beberapa hari ini beredar berita yang berkembang menjadi percakapan di medsos, perihal Menkeu Ibu Sri Mulyani yang menceritakan kenaikan tukin Dirjen Pajak (tentu termasuk seluruh pegawai pajak). Diskusi, narasi, framing, dan judgement telah melebar dan melenceng dari konteks dan substansi diskusi. Saya terpanggil meluruskan agar perjalanan bangsa ini dapat dipahami generasi muda secara utuh.  Ibu Sri Mulyani menceritakan hal tersebut dalam diskusi peluncuran buku biografi beliau "No Limits Reformasi dengan Hati", Jumat 20 September 2024 di Kemenkeu. Buku ini adalah catatan perjalanan kiprah dan dedikasi Bu SMI sejak lulus FE UI, menjadi dosen dan peneliti, hingga bertugas di IMF, menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkeu, Plt Menko Perekonomian di era Pak SBY, Managing Director World Bank, dan Menkeu 2016-2024 ini.   Saat itu Bu SMI ditanya oleh Mbak Rosi tentang reformasi tahap awal di Kemenkeu, saat beliau menjadi Menkeu tahun 2005. Beliau mendapati fakta, gaji Dirjen Pajak yang tanggung jawabnya amat besar bagi APBN, ternyata lebih rendah dari seorang PhD yang menjadi peneliti di LPEM UI. Bu SMI berkarir sebagai peneliti hingga menjadi Kepala LPEM UI sebelum bertugas di IMF lalu menjadi menteri di Kabinet Pak SBY. Jadi yang disampaikan adalah pengalaman empirik di lapangan pada masa tersebut.   Reformasi birokrasi di Kemenkeu yang telah dimulai Pak Boediono saat beliau Menkeu era Bu Mega (bersama Pak Hadi Poernomo sebagai Dirjen Pajak), dilanjutkan Bu SMI di era Pak SBY. Saya pun menjadi saksi reformasi birokrasi dan reformasi sektor perpajakan di era Presiden SBY dilakukan secara mendasar dan menyeluruh, di bawah duet Menkeu SMI dan Dirjen Pajak Darmin Nasution.   Yang dilakukan tak sekadar menyesuaikan take home pay pegawai, tetapi juga merombak sistem pelayanan, memodernisasi kantor pajak, merevisi UU Perpajakan, membangun unit kepatuhan internal, pedoman kode etik, dan tentu saja rasionalisasi dan optimalisasi target penerimaan. Mari lihat hasilnya. Tahun 2004 atau tahun pertama pemerintahan Pak SBY dan transisi dari Bu Mega, jumlah WP terdaftar 2,73 juta WP, dengan target perpajakan: Rp 279,2T. Saat itu size APBN: Rp 430T.   Pada Tahun 2014, yaitu akhir pemerintahan Pak SBY dan transisi ke pemerintahan Pak Jokowi, jumlah WP terdaftar 30,57 juta WP, dengan Target Perpajakan: Rp 1.246,1T dan size APBN: Rp 1.876,9T.   Artinya dalam 10 tahun pemerintahan Pak SBY (2004 ke 2014), terjadi peningkatan jumlah WP sebanyak 27,84 juta atau 1019,8%, target penerimaan pajak meningkat Rp 966,9 T atau naik 346,3%. Besaran APBN kita pun menggemuk, naik 336,5% atau Rp 1.446,9 T.   Dan pada tahun 2024 atau 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, jumlah WP sudah menjadi 72,46 juta WP atau meningkat 2554,2% tahun 2004 dan 137% tahun 2014. Target Perpajakan sebesar 2118,3T, atau meningkat 658,7% target 2004 dan 70% target 2014. Size APBN sebesar 3304,1T atau naik 668,4% size 2004 dan 76% size 2014.   Pada kurun 2004-2024, juga telah dilakukan beberapa kali perubahan UU Perpajakan untuk memastikan keadilan yang lebih baik, selain tentu optimalisasi penerimaan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Paket perubahan UU Tahun 2007-2008 yang disertai program Sunset Policy, lalu Program Reinventing Policy Tahun 2015, UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak dan diikuti Program Tax Amnesty, lalu UU 9/2017 tentang penetapan Perppu 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, yang membuka pintu bagi transparansi, selaras dengan inisiatif global.   Tahun 2021 ditetapkan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengatur integrasi NIK dan NPWP, kenaikan tarif untuk WP superkaya, penyesuaian tarif PPN, fasilitas PPh UMKM, dan berbagai penyempurnaan menyesuaikan dg dinamika perpajakan global dan domestik. Pada tahun 2022 dijalankan Program Pengungkapan Sukarela yg menjadi kesempatan terakhir sebelum masuk era transparansi penuh.