D

@papanberjalan Kalau jasa konsultan termasuk arsitek ada mata anggaran nya, ada jenis belanjanya, dan ratenya ada standar yg ngikutin Inkindo. Permasalahan yg di karo ini sebenernya kesalahan administrasi yang seharusnya gak perlu dieskalasi jadi kerugian negara dan dipidana.

apabila di penjara karna ide di anggap 0 maka semua arsitek/konsultan yg dibayar berdasar "ide" adalah kriminal 🤝

Bearman was flat out and Colapinto was apparently harvesting These regulations are clearly not safe for the drivers.

@prajnamu ini sering terjadi nih, Inspektorat bikin LHP secara sepihak tanpa liat langsung lapangan dan tanpa klarifikasi ke pengguna dan penyedia jasa. yang repot ketika datanya dijadikan dasar ama APH buat nuntut pidana

Daftar tarif yang harusnya bernilai 0 menurut auditor dan jaksa 🤦‍♂️

@tauapaapa @PNS_Ababil Ini baru pengurangan TKD, belum nanti 2027 UU HKPD efektif max belanja pegawai 30% 😬

Kalo boleh dianalisa secara mendalam ini akar masalahnya, satu: Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat dipangkas besar-besaran. Ramai-ramai kepala daerah mengubah KUAPPAS dan memotong TPP sebagai bentuk "penyesuaian atas kebijakan efisiensi" setelah Dana Transfer ke Daerah dikurangi pemerintah pusat. (Kompas) Efek dominonya sederhana secara mekanis: ada aturan bahwa belanja pegawai maksimal hanya boleh 30% dari total APBD. Jadi ketika APBD turun drastis akibat TKD berkurang, plafon belanja pegawai otomatis ikut turun dan yang pertama "dikorbankan" adalah TPP karena gaji pokok tidak bisa dipotong. Contoh kasusnya sangat ekstrem di Kutai Timur: APBD turun dari Rp 9,8 triliun menjadi Rp 5,1 triliun, dan TPP ASN pun dipangkas hingga 62%. (Radar24) Ada juga faktor tambahan di beberapa daerah utang kegiatan tahun sebelumnya. Meski APBD tercatat Rp 5,1 triliun, anggaran efektif yang bisa digunakan untuk pembangunan hanya Rp 4,6 triliun karena sebagian harus dipakai untuk melunasi kewajiban pembayaran utang progres kegiatan tahun sebelumnya. (Kutaitimurkab) Singkatnya: ini bukan kebijakan yang lahir dari kemauan daerah, tapi keterpaksaan fiskal akibat pemotongan TKD dari pusat yang menghantam langsung kemampuan daerah membayar tunjangan pegawainya. ASN menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari kebijakan efisiensi yang dimulai di level nasional.

YUTA vs RYU FINAL BATTLE WITH OP AIZO PLAYING IN THE BACKGROUND!!

Semua episode di JJK season 3 ini PEAK semua!! Apalagi episode terakhir ini ABSOLUTE CINEMA!!!🔥🔥🔥

MAX VERSTAPPEN WINS NLS2 WITH TEAM VERSTAPPEN!!! BY 59 SECONDS!!

@bomsiwor @txttransportasi Iya koordinatornya kemenhub

@Reduntdants @txttransportasi Orkestrasinya ada di Kemenhub. Yang anda sebut (selain kemenhub) rasanya adalah eksekutornya, sedang Kemenhub perannya adalah koordinator dan konsolidator. Sayang sekali tahun ini perannya near zero.

Rasanya peran pemerintah & khususnya Kemenhub pada momen mudik Lebaran Idulfitri & Nyepi tahun 2026 ini sangat minim. Pemerintah tampak tidak serius & tidak siap mengawal momen arus mudik. • Kondisi aspal jalan non-tol & tol kurang pengawasan sehingga banyak kondisi jalan yang dibiarkan rusak. • Truk sumbu tiga atau lebih dibiarkan beroperasi hingga mendekati H-1 Lebaran. • Pelabuhan Gilimanuk macet total hingga ±4 hari & penanganannya telat. • Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek (Japek) macet total nyaris tidak ada penanganan. Kalau tahun lalu biasanya macet baru akan terjadi di sekitar ruas Cirebon hingga Pemalang.

Verstappen sekarang battlenya sama colapinto, bearman, ocon, gasly udah beda sirkel🥀🥀🥀🥀😞😞😞😞😞😞🔁🔁🔁

ada orang komen di ig: udah cape cape ngubah pola mesin sampe kelupaan ngubah pola pikir 😭😭😭

SERU COOOOYYYY 😂😂😂

Nggeh. Maturnuwun doanipun 🙏🏻🥰

At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident. Read more: centcom.mil/MEDIA/PRESS-RE…

POV bukan sembarang POV

@kring_pajak Sudah saya coba semua tetap tidak bisa min, mohon arahan

Hai, Kak. Mohon maaf atas ketidaknyamannya. Apabila muncul keterangan "TIN is not valid" silakan dipastikan dalam penginputan NPWP pemberi kerja menggunakan NPWP 16 digit dan dipastikan Kembali dalam penginputan sesuai dengan bukti potong yang diberikan. Selain itu, kami juga menyarankan untuk mencoba langkah berikut: 1. Clear cache & cookies pada browser; 2. Gunakan Private atau Incognito Window; 3. Gunakan browser atau perangkat yang berbeda; 4. Coba kembali secara berkala & pastikan koneksi internet stabil. Terkait petunjuk pengisian SPT Tahunan OP dapat merujuk pada Lampiran PER-11/2025 mulai hal. 484. Selain itu, tutorial pelaporan SPT Tahunan OP melalui Coretax dapat dilihat pada laman: youtube.com/playlist?list=…

Min @kring_pajak saya mau lapor SPT tahunan tapi ketika mau mengisikan bupot di Coretax di NPWP pemberi kerja tertera "TIN is not valid" padahal pengetikannya sudah sesuai dengan yg ada di bupot

Karena aku baca koran (hampir) tiap hari, aku jadi tahu para statistician BPS itu juga mengkritisi penerjemahan data mereka. Misalnya ini: ➡️ Ketahanan pangan nggak bisa diukur HANYA dari naiknya produksi pangan atau nggak adanya impor ➡️ Angka pengangguran turun bukan artinya terserap ke sektor ‘aman’, justru banyak pekerja informal yg nggak terlindungi haknya Mirip kayak dua buku ini: 1️⃣ How to Lie with Statistics: teknik manipulasi angka, grafik, dan data untuk memenangkan argumen atau menyesatkan publik tanpa perlu “bohong” 2️⃣ The Tiger that Isn’t: melatih common sense untuk mengenali manipulasi data

@fujicamnewb @ipunk_baik Kalau developer besar kaya Ciputra, Summarecon, PIK itu ada Engineernya. Kalau yg developer subsidi gini mah jangankan mengharapkan Engineer, kebanyakan isinya sales aja

@ipunk_baik Developer developer ini apa gak punya infrastructure engineer, area seluas itu gak bikin storm drain dan kolam reservoir. Harusnya juga pupr sebagai pengawas rumah subsidi bisa menjadi policy maker dan regulator yang atur perencanaan perumahan subsidi

Jika dilihat dari atas, kuprediksi lahan perumahan ini sebelumnya adalah sawah. Membangun di atas sawah tanpa direkayasa dgn benar akan menyebabkan beberapa masalah, dan salah satunya ialah banjir, secara alami sawah adalah cekungan penampung air dengan struktur tanah yang lunak dan jenuh. Jika hanya diurug tanpa perencanaan yg baik maka akan terjadi settlement atau penurunan tanah dalam jangka panjang yg disebabkan oleh beban bangunan yg "memeras" air dari pori-pori tanah di bawahnya. Hal tersebut mengakibatkan elevasi perumahan yang tadinya tinggi perlahan akan turun kembali ke bawah level jalan atau sungai, sehingga area tersebut berubah menjadi titik rendah yang memerangkap air hujan setiap kali musim basah tiba. ​Untuk mengatasinya, ada beberapa cara diantaranya dengan teknik rekayasa yg dimulai dengan percepatan konsolidasi menggunakan Prefabricated Vertical Drain dan beban sementara untuk memaksa air keluar. Setelah tanah dasar stabil dan padat, lahan harus ditinggikan dengan tanah urug berkualitas yang dipisahkan oleh lapisan geotextile agar tidak tercampur lumpur. Terakhir, wajib diterapkan sistem drainase terintegrasi dengan kolam retensi atau polder, sehingga air permukaan tidak menggenang di area perumahan melainkan dialirkan secara sistematis ke luar kawasan. Namun memang biasanya hal-hal diatas tidak dilakukan secara penuh dikarenakan faktor bisnis ataupun anggaran yg ketat terutama bagi perumahan subsidi. Tapi semua sudah terjadi, bisa saja hal tersebut diatas oleh developer sudah benar-benar dilakukan sehingga banjir yg terjadi saat ini adalah murni karena intensitas air hujan yg tinggi sehingga menjadi penyebab hujan yg tidak dapat ditanggulangi.

@anhtiss Seharusnya yg jadi hak dasar warga negara ditarik ke pusat semua apalagi pendidikan, sebagaimana bayar PPn dan PPh yg langsung ke APBN. Kalau dilepas ke daerah begini antara fiskal yg gak kuat juga dipengaruhi kepentingan politik daerah, udah jelas status ilegal tetep direkrut