Reza M

Kenapa narasi heroik Pak Habibi seperti ini terus beredar? Beberapa waktu lalu ada ekonom yang ngasih debunk. Intinya, ini heroisme semu. Kenapa? Yang paling saya ingat dari penjelasannya: Pak Habibi menaikkan suku bunga SBI hingga 70%. Ini artinya suku bunga kredit (pinjaman usaha, KPR, modal kerja, dll.) ikut melonjak. Pajak juga naik, aset negara ada yang dijual, hingga PHK massal. Kita miskin waktu itu lho. Karen penguatan rupiahnya, menurut ekonom tadi, hanya "kemenangan semu". Kalau mau dicoba seperti itu di masa sekarang, ya, hancur negara ini. 😅

Guys, ada yang gue rasa perlu dibahas lebih dalam soal kasus Nadiem dan ini bukan soal membela dia secara membabi buta. Ini soal menelusuri logika di balik kenapa kasus ini tiba-tiba meledak sekencang ini. Karena kalau lo telisik lebih dalam, ada pola yang sangat menarik dan sangat tidak nyaman untuk diabaikan. Apa yang sebenarnya Nadiem bangun selama jadi Mendikbud: Di era Nadiem, lahir satu sistem yang namanya SIPLah Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah. Platform digital untuk pengadaan barang dan jasa menggunakan dana BOS dan BOP. Artinya apa? Setiap transaksi tercatat online. Setiap pelaporan bisa dilacak. Nota kosong jadi jauh lebih sulit digunakan. Markup jadi jauh lebih sulit disembunyikan. Selama puluhan tahun sebelumnya dana BOS adalah salah satu ladang basah yang paling mudah dimainkan di tingkat sekolah sampai dinas. Nota fiktif, pengadaan barang yang tidak pernah ada, markup harga yang masuk kantong oknum. Semua itu bisa berjalan mulus karena sistemnya manual dan tidak bisa diaudit dengan mudah. Nadiem menutup lubang itu. Sertifikasi guru yang ikut didigitalisasi: Sebelumnya sertifikasi guru identik dengan biaya hotel, konsumsi, transportasi, administrasi tatap muka yang semuanya bisa di-markup dan bisa jadi sumber komisi bagi pihak-pihak tertentu. Di era Nadiem sebagian besar proses ini dipindahkan online. Lebih efisien. Lebih murah. Dan jauh lebih sulit untuk dimainkan anggarannya. Chromebook dan ekosistem Google yang sebenarnya paling mengancam siapa: Ini yang paling penting dan paling jarang dibahas. Kalau sekolah pakai Windows lisensi Windows 11 Home saja Rp2,6 juta. Microsoft Office saja Rp2,2 juta. Per laptop. Dikali ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia. Angkanya fantastis. Dan karena banyak yang pakai bajakan ada ruang untuk markup seolah-olah membeli lisensi asli padahal tidak. ChromeOS dan Google Workspace for Education? Gratis untuk institusi pendidikan. Tidak ada lisensi yang perlu dibeli. Tidak ada celah untuk markup lisensi software. Jadi pertanyaannya bukan hanya soal apakah Chromebook bagus atau tidak untuk pendidikan. Pertanyaannya adalah: siapa yang selama ini menikmati ekosistem pengadaan software berbayar di sekolah-sekolah Indonesia dan siapa yang dirugikan ketika ekosistem itu diputus? Polanya terlalu jelas untuk diabaikan: Digitalisasi SIPLah menutup celah korupsi pengadaan. Digitalisasi sertifikasi menutup celah markup pelatihan. Chromebook dan Google Workspace menutup celah markup lisensi software. Audit anggaran jadi lebih mudah karena semuanya tercatat digital. Dan kemudian tiba-tiba kasus Nadiem meledak. Dengan tuntutan 27 tahun. Dengan uang pengganti Rp5,6 triliun yang bahkan diambil dari nilai IPO Gojek di SPT pajak bukan dari uang yang terbukti masuk ke kantong Nadiem. PPATK sendiri tidak menemukan satu sen pun aliran dana ke Nadiem dari siapapun. Kalau ini murni kasus hukum kenapa tuntutannya lebih besar dari pembunuh dan teroris? Kenapa uang penggantinya diambil dari aset yang tidak ada hubungannya dengan dugaan korupsi yang dituduhkan? Gue tidak bilang Nadiem sempurna. Gue tidak bilang semua kebijakannya benar. Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih besar di balik kasus ini: Siapa yang paling diuntungkan dari kembalinya sistem lama yang serba manual, serba gelap, dan serba susah diaudit? Dan apakah orang-orang itu memiliki kepentingan — dan kemampuan untuk memastikan bahwa orang yang menutup ladang mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Kalau jawabannya iya maka yang sedang kita saksikan bukan penegakan hukum. Itu pembunuhan karakter sistematis terhadap orang yang paling banyak menutup pintu korupsi di dunia pendidikan Indonesia.

Belum pernah ada yang bisa menyamai rekor Habibie dalam menguatkan rupiah. Iklim politik negeri ini memang tak tertarik dgn pemimpin spt ini. Tokoh-tokohnya lbh tertarik ke siapa paling menguntungkan. Semoga ini bukan cuma asumsi saya saja.

Makasih bang....Very practical but needs courage...Ayo Pak Jokowi...maenkan!

Negara memang awalnya imajinasi..tapi ketika ia telah menjadi struktur dan karena itu punya sistematika..saat krisis maka sistematika harus dipakai bertindak. Negara yang tidak sistematis adalah calon negara gagal...

PRABOWONOMICS Vs Neoliberal: Menjawab The Economist! Dalam dua tulisan terbarunya, majalah The Economist kembali mengayunkan gada kritik klasiknya terhadap Indonesia. Melalui artikel berjudul "Indonesia, the biggest Muslim-majority country, is on a risky path" dan "Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy", media benteng liberalisme barat ini menyuarakan kecemasan mendalam: Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto dianggap sedang melangkah ke jalur berbahaya karena memperkuat intervensi negara, mengaburkan batas disiplin fiskal, dan mengonsolidasikan kekuatan politik. Namun, jika kita menembus kabut kecemasan tersebut, kita akan mendapati sebuah bias lama yang usang. The Economist sedang melihat Indonesia menggunakan kacamata usang cetak biru Konsensus Washington (Neoliberalisme). Mereka gagal memahami satu hal mendasar: bagi Indonesia, terus berjalan di atas rel ekonomi liberal murni bukanlah sebuah pilihan keselamatan, melainkan sebuah jaminan untuk terjebak selamanya dalam kutukan negara pendapatan menengah (Middle-Income Trap). Prabonomomics hadir bukan untuk merusak ekonomi, melainkan sebagai tesis tandingan (counter-thesis) yang berani untuk menata ulang struktur ekonomi nasional demi keadilan sosial. Kekeliruan Paradigma Pasar Bebas: Belajar dari Sejarah. Selama puluhan tahun, resep neoliberal mendikte negara-negara berkembang untuk menjadi "murid yang patuh": buka pasar selebar-lebarnya, batasi peran negara hanya sebagai wasit, privatisasi sektor publik, dan biarkan modal global mendikte arah pembangunan. Hasilnya? Indonesia terjebak menjadi eksportir bahan mentah. Kita mengalami deindustrialisasi dini, di mana kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menyusut. Kita kaya akan nikel, tembaga, dan bauksit, namun nilai tambah terbesar dari kekayaan alam tersebut dinikmati oleh negara-negara industri maju di Barat dan Asia Timur. Pasar bebas murni, dalam realitasnya, melanggengkan ketimpangan struktural dan menciptakan apa yang disebut para ekonom sebagai commodity curse (kutukan komoditas). Ketika Presiden Prabowo memilih untuk keluar dari jebakan ini, langkah tersebut tidak lahir dari ruang hampa ideologis. Ini adalah kalkulasi pragmatis yang berakar pada konstitusi Pasal 33 UUD 1945: bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Tiga Pilar Prabowonomics: Melawan Skeptisism Barat. Kritik The Economist runtuh ketika dihadapkan pada logika pembangunan jangka panjang yang diusung oleh Prabowonomics, yang bertumpu pada tiga pilar utama: 1. Investasi Manusia (SDM) Bukan Pemborosan Fiskal. The Economist cemas terhadap program-program sosial masif seperti Makan Bergizi Gratis dan perumahan rakyat, menuduhnya sebagai ancaman bagi batasan defisit anggaran 3%. Ini adalah cara pandang akuntansi jangka pendek, bukan ekonomi pembangunan. Dalam Prabowonomics, memberi makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil adalah investasi infrastruktur manusia terpenting untuk memotong rantai stunting. Bagaimana sebuah negara bisa melompat menjadi negara maju jika angkatan kerjanya mengalami malnutrisi kronis? Belanja ini adalah restrukturisasi modal manusia (human capital) yang akan menaikkan produktivitas nasional 10 hingga 20 tahun ke depan. Disiplin fiskal tetap dijaga, namun anggaran dikelola secara ekspansif-terukur, bukan hemat defensif yang mencekik pertumbuhan.

Nadiem: Kenapa Tuntutan Terhadap Saya Lebih Tinggi dari Pembunuh?

Indonesia darurat orang gila 😩😩😩

Sepakat. Kehatihatian itu penting. Kalau testimoni mantan orang holding ultra mikro BRI sih, cost terbesar itu operasional karena butuh banyak AO untuk nilai kecil. Tapi mumpung izin usaha NIB dan KTP sudah digital dan nilainya cuma 10jt, mestinya bisa inovasi berupa apps verifikasi biometrik. Seperti pinjol. Toh sebagai bank pemerintah, meski belum tentu bisa dibilang etis, mereka bisa konek kelancaran pembayaran ke akses pelayanan publik lain. Saat ini dari holding klaim sudah menyalurkan 631,9 triliun untuk 34,7 juta debitur aktif. Masih model outlet 1.031 unit. Sementara untuk KTA UMi BRI, sebelum ini bunganya 14%. Jadi untuk jadi 9% mestinya ngga terlalu menyeramkan.

Bapake suka banget ya pidato depan tumpukan uang BTW nampaknya “optic” ini disukai juga sama masyarakat kecil karena dianggap anti korupsi dll