Serikat Tahanan Politik Indonesia

kata kuncinya: operasi terorganisir, antek asing, keamanan negara. dengan kata kunci ini, sulit untuk membangun argumen bahwa operasi percobaan pembunuhan terhadap Andrie bermotif personal.

Vokalis Letto sing wis dadi tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional kae kudune iso ngadvokasi percobaan pembunuhan iki.

Di dalam negara demokrasi yang menitikberatkan adanya kritik publik yang bebas dan dilindungi, militerisme tidak akan pernah kompatibel. Militer diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk memegang senjata, dan senjata bukanlah alat untuk berdebat. “Kalau militer sudah masuk ke urusan-urusan demokrasi, maka demokrasi akan runtuh,” ucap Andrie Yunus, KontraS. “Demokrasi akan berganti menjadi otoritarianisme, tidak ada lagi kebebasan, tidak ada perlindungan terhadap hak asas manusia,” jelas Zainal Arifin, YLBHI. Saksikan selengkapnya melalui kanal Youtube YLBHI youtu.be/wT1Iw8NNdqM?si…

Empat terduga pelaku penyirama air keras terhadap Andrie Yunus adalah anggota TNI dari Detasemen Markas Badan Intelejen Strategis TNI (BAIS). Berikutnya adalah secara terbuka dan transparan mengungkap dalang atau aktor intelektualnya.

Markas Besar TNI mengakui empat tentara terlibat dalam kasus penyerangan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Sejumlah aktivis mendesak Presiden Prabowo membentuk tim pencari fakta independen guna mengimbangi proses penyidikan militer bbc.com/indonesia/arti…

Baru ngeh buku keren dan berani ini semuanya cover putih.

⚠️An attack on one human rights defender is a threat to all⚠️ On 16 March 2026, the Advocacy Team for Democracy (TAUD), in a press conference elaborated numerous findings that the acid attack on KontraS Deputy Coordinator Andrie Yunus was likely premeditated. Allegations of surveillance and tailing of Andrie prior to the incident suggest that this was not a spontaneous act of violence.

Remiliterisasi pada penyelenggaraan negara semakin terlihat dari pengesahan revisi UU TNI, penempatan anggota militer di jabatan-jabatan sipil, hingga pelaksanaan retreat Kabinet Merah Putih dan Kepala Daerah yang berlangsung di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Melalui pengesahan revisi UU TNI pada Maret 2025 silam, penyelenggara negara melakukan legalisasi dwifungsi TNI dengan menempatkan tentara untuk menduduki jabatan sipil melalui dalih OMSP. UU TNI secara garis besar mengatur tentang perluasan tugas OMSP, penambahan jabatan sipil bagi prajurit aktif, hingga perpanjangan usia pensiun. Proses legislasi yang serampangan juga mewarnai pengesahan revisi UU TNI. Awalnya, revisi UU TNI tidak terdaftar di dalam Prolegnas Prioritas DPR RI tahun 2025. Ketentuan carry over sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71A UU No.15/2019 pun tidak terpenuhi. Seolah berlomba dengan kekacauan proses legislasi, melalui Perpres 85/2025 Prabowo Subianto selaku pimpinan eksekutif juga ikut menyumbangkan sumbangsihnya melalui pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan (Yonif TP), satuan baru TNI yang bertugas melaksanakan proyek pembangunan dan ketahanan pangan. Dalam upaya melawan perkawinan legislatif dan eksekutif yang mendorong remiliterisasi ini, YLBHI bersama koalisi masyarakat sipil telah mengajukan JR (uji materiil dan formil) UU TNI ke MK pada bulan Mei 2025 dan Oktober 2025. Pada September 2025 lalu, uji formil mengalami penolakan di MK, namun dengan situasi 4 hakim memberikan dissenting opinion, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, dan Suhartoyo. Ketua MK Suhartoyo menyampaikan pada Sidang Pleno Khusus Laporan tahunan MK 2025, Rabu 7 Januari 2026, bahwa UU TNI menjadi UU yang paling banyak mengalami permohonan pengujian di MK sepanjang tahun 2025 dengan total 20 permohonan. Fenomena permohonan JR yang berjilid-jilid ini dijamin oleh konstitusi sebagai salah satu hak warga negara namun juga mencerminkan buruknya kualitas legislasi di Indonesia. Pembentukan UU yang mendapatkan legitimasi dari rakyat tidak akan menerima gelombang permohonan JR sebanyak ini. Masifnya upaya remiliterisasi di Indonesia menunjukkan minimnya komitmen penyelenggara negara dalam menjaga tuntutan reformasi dan mandat rakyat. Perluasan keterlibatan militer dalam program ketahanan pangan dan infrastruktur yang terus meningkat di rezim Prabowo Subianto akan terus membuka luas pintu masuk tentara dan memicu proses remiliterisasi. Padahal, mempertahankan militer dalam fungsi pertahanan negara tidak hanya mengedepankan supremasi sipil tetapi juga menjaga marwah TNI. Arah kebijakan militer yang tidak mengindahkan kepentingan publik akan terus menggerus proses penyelenggaraan negara yang demokratis. Penyelenggara negara seharusnya memiliki akuntabilitas untuk melibatkan partisipasi publik yang bermakna, terutama dalam menjaga ruang sipil dan melawan remiliterisasi. Fenomena remiliterisasi dan gelombang pengajuan JR akan melahirkan efek jangka panjang pada keberlangsungan supremasi sipil, memicu social unrest, dan menjadi bukti bahwa negara gagal menjaga mandat yang diberikan oleh rakyatnya. ___________________ youtu.be/wT1Iw8NNdqM?si… Podcast ini direkam pada tanggal 12 Maret 2026, beberapa saat sebelum Andrie Yunus mengalami penyiraman air keras. ___________________

Yang tewas diracun karena vokal bicara HAM? Ada! Yang diculik karena melawan Dwifungsi ABRI? Ada! Yang dikriminalisasi karena memprotes rezim? Banyak! Ada juga Andrie Yunus Yang harus rusak matanya karena bicara kebenaran militerisme adalah bahaya bagi demokrasi

Vonis bebas terhadap Delpedro, Syahdan, Khariq, dan Muzaffar menjadi titik balik dalam kasus yang sempat menyita perhatian publik setelah kerusuhan demonstrasi Agustus 2025. Film dokumenter pendek ini mengikuti momen-momen putusan pengadilan tersebut, youtu.be/cWSXybj_j6M

Polisi jangan takut menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus! Adili secara jujur dan transparan agar tidak terjadi keberulangan di masa depan! @dipanggilwawan korban Semanggi I -13 November 1998.

Aku susah tidur dan kepikiran terus sejak percobaan pembunuhan berencana ke Andrie, jadi aku menulis buat sedikit menenangkan amarahku. projectmultatuli.org/kami-adalah-ma…

Setelah Pollycarpus divonis kasus pembunuhan Munir (2004), untuk menyembunyikan sang dalang pengecut, pilot Garuda itu mengaku bekerja sendiri dan motifnya "demi menegakkan NKRI". Pola ini terulang dalam kasus Novel Baswedan (2017). 2 polisi pelaku mengaku motifnya "sakit hati"

@TamaSLangkun bilang ke gue waktu dia jadi korban penyerangan, Presiden @SBYudhoyono datang mengunjungi. Maka akan sangat baik bila saat ini Presiden @prabowo juga mengunjungi Andrie Yunus di RS, ini penting sebagai bentuk dukungan politik, kehadiran negara #Prabowo #SBY #Hensa

Gery Bebas dari Rumah Tahanan Salemba, Jakarta 17 Maret 2026. Bebaskan Semua Tahanan Politik!

sungkem @wordfangs

Mohon viralkan:

UNDANGAN PELIPUTAN DAN SOLIDARITAS KEPADA TAHANAN POLITIK TOMY PRIATNA WIRIA Sidang akan dilaksanakan pada Selasa, 17 Maret 2026 | 10.30 WITA | Ruang Cakra | Pengadilan Negeri Denpasar. #HentikanKriminalisasi #BebaskanTahananPolitik

Tangkap & adili: * pnyiram air keras thdp Andrie Yunus * planggar beratHAM Semanggi I-13 Nov. 1998 & Semanggi II-24/9/99 * pnembak Randi&Yusuf mhsw Halu Oleo, Kendari & jangan biarkan DPRRI mnyengsarakn rakyat. @dipanggilwawan krbn Semanggi I-13 November 1998