Pemainmagicchess

Prabowo Subianto is too spendthrift and too authoritarian economist.com/briefing/2026/…

@hammerlesss Masih bisa sih kak, aku di banned dari jurnal yang bersangkutan aja. Di jurnal lain aku masih bisa publish kok.

@SusterRosaria ka maaf baru di komen skrg😭 jadi ini kalau kyk gini gimana ya ka? apa masi bisa submit jurnal? soalnya aku di banned juga 😭😭🤲🏻

pernah gak sih lo di banned dari jurnal ilmiah? :") deg degan banget, salah sendiri sih. ya lagian dikira bisa cepet, ternyata reviewnya aja lama banget abis wisuda baru selesai review. padahal kan butuhnya buat kemaren sidang :") ya jadinya harus melanggar kode etik :")

DKI Jakarta butuh ±Rp253 M buat gratiskan sekolah swasta. Kalau ditarik ke 38 provinsi di seluruh Indonesia angkanya sekitar Rp9,6 T. Sementara satu program nasional bisa habis ±Rp1 T per hari, you know what i mean. Artinya? Secara hitungan kasar: cukup pause dulu 8–12 hari itu program, maka sudah bisa bantu pendidikan di seluruh Indonesia. Dan gue yakin sih kalau program itu di stop dulu ga sampai 2 minggu, tapi bisa kasih pendidikan gratis ke seluruh provinsi, pasti rakyat setuju semua. Tapi balik lagi, semua hanya tentang skala prioritas.

Wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri ini memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran. Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang. Sambil menunggu informasi lengkapnya, izinkan berbagi tentang paradigma ilmu murni dan ilmu terapan ini. Ilmu murni kerap dipandang jauh dari praktik. Seolah berdiri di menara gading, tidak menyentuh denyut kebutuhan industri. Padahal, di sanalah akar dari hampir seluruh inovasi yang kita gunakan hari ini berasal. Rumus-rumus yang tampak abstrak, teori-teori yang dulu dianggap “tidak berguna”, justru melahirkan teknologi yang kini kita anggap keniscayaan. Kita menikmati internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan, tapi tak selalu ingat bahwa fondasinya dibangun oleh para ilmuwan yang bekerja tanpa kepastian aplikasi. Mereka meneliti bukan berbasis permintaan pasar, tetapi karena keingintahuan memahami bagaimana dunia bekerja. Kita perlu ingat bahwa relevansi tidak selalu bisa diukur dalam horizon waktu yang pendek. Apa yang hari ini tampak tidak terkait industri, bisa jadi esok hari menjadi tulang punggungnya. Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai, tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri dan membaginya kepada dunia. Lebih jauh lagi, kebijakan publik yang kuat juga lahir dari pemahaman dasar yang kokoh. Mulai dari ilmu epidemiologi (berbasis matematika dan biologi dasar) yang berjasa besar saat pandemi, lalu ilmu lingkungan (ekologi dan geofisika) dalam menghadapi bencana perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam merancang kebijakan fiskal. Semua itu berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap “tidak praktis”. Menutup atau melemahkan ilmu murni berarti mengurangi kemampuan kita untuk memahami dunia secara mendalam. Tanpa pemahaman itu, keputusan kita mudah terjebak jadi dangkal. Tentu, keterhubungan dengan industri itu penting. Bila suka apel bukan berarti benci jeruk. ;) Perguruan tinggi jelas tidak boleh terlepas dari kebutuhan zaman. Namun, menjawab tantangan itu tidak harus dengan menutup ilmu murni. Yang diperlukan adalah menjembatani, bukan menggantikan. Menguatkan ekosistem, bukan menyederhanakan secara berlebihan. Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa. Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini, pun membangun peradaban tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri. Maka, barangkali yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Antara yang langsung terpakai dan yang menjadi fondasi. Antara keterampilan dan pemikiran. Antara kebutuhan hari ini dan visi hari esok. Dengan menjaga keseimbangan itulah, kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang tak hanya mengikuti kemajuan dunia, tetapi juga menciptakannya.

💙 Gue takut banget liat keadaan Indonesia sekarang

GUys ini sakit sih...... Lu pada ingat gak kemarin ada dua Dirjen Kemenkeu yang dicopot tanpa penjelasan resmi, tanpa konferensi pers, tanpa pernyataan apapun dari kementerian? Semua pejabat Kemenkeu kompak bungkam. Tidak ada yang mau menjelaskan kenapa. Nah sekarang setelah konpers Purbaya mulai kelihatan gambarannya. Dan ini jauh lebih dalam dari sekadar rotasi biasa. Ternyata ada sabotase dari dalam. Purbaya di konpers ini mengakui secara eksplisit ada informasi yang sengaja bocor dari internal Kemenkeu untuk merusak kepercayaan pasar. Bocoran pertama: kas pemerintah hanya cukup 3 minggu. Bocoran kedua: uang negara tinggal 120 triliun dan hampir habis. Bocoran ketiga : dan ini yang paling gila: ada yang dari internal bilang ke investor asing: Jangan bawa Menteri Keuangan ini ke temu investor. Dia tidak bisa bahasa Inggris dan akan mengacaukan. Itu dari internal, kata Purbaya secara langsung. Bukan dari oposisi. Bukan dari pengamat. Dari dalam Kemenkeu sendiri. Dampaknya nyata ke pasar. Tiga informasi itu meskipun tidak akurat sudah terlanjur membentuk ekspektasi negatif di pasar. Rupiah tertekan sebagian karena sentimen yang dibentuk oleh bocoran-bocoran itu. Dan Purbaya harus terbang ke luar negeri, ketemu investor satu per satu menjelaskan bahwa kondisi fiskal kita tidak separah yang disebarkan. Bule-bule itu bilang clear. Investor-investor besar juga tidak menanyakan itu lagi. Tapi kerusakan sentimen sudah terlanjur terjadi di dalam negeri. Soal pencopotan dua Dirjen jawaban Purbaya sangat mengejutkan: Ketika wartawan bertanya langsung apakah pencopotan itu ada hubungannya dengan bocoran-bocoran itu Purbaya menjawab: Iya dan tidak. Ada sedikit. Tapi ada yang lain-lain juga. Ini adalah pengakuan implisit yang sangat jelas. Ada sedikit hubungannya tapi bukan satu-satunya alasan. Artinya ada akumulasi masalah yang akhirnya sampai di titik Purbaya memutuskan harus ada pergantian di level Dirjen. Dan ada tiga masalah lain yang terungkap bersamaan: Pertama 40 perusahaan asing tidak bayar pajak semestinya. Mayoritas perusahaan China. Under invoicing ekspor melaporkan nilai ekspor lebih kecil dari yang sebenarnya untuk memperkecil pajak dan bea keluar. Dua sudah dikejar dan berjanji membayar. Tapi 38 yang lain masih berjalan normal. Tebakan mereka benar kita tidak akan berubah. Dan yang lebih mengkhawatirkan Purbaya mengindikasikan ada kemungkinan oknum di Dirjen Pajak yang melindungi perusahaan-perusahaan itu: Kalau dikasih ke orang pajak yang di situ aja sepertinya dilindungin juga kelihatannya. Makanya rencananya membentuk tim khusus langsung di bawah Irjen atau Sekjen bukan Dirjen Pajak. Kedua dokumen pajak jalan tol dan pajak orang kaya yang Purbaya sendiri tidak tahu ada. Wartawan tanya soal dokumen rencana pajak baru yang beredar pajak jalan tol, pajak orang kaya. Jawaban Purbaya: Pajak orang kaya saya baru dengar kemarin. Pajak jalan tol sama, baru tahu kemarin." Wartawan bilang dokumen itu ada tanda tangan elektronik Purbaya. Oh, tanda tangan elektronik ada loh. Kadang mereka bilang 'sudah aman Pak' saya tanda tangan." Seorang Menteri Keuangan tidak tahu ada kebijakan yang beredar atas namanya karena terlalu percaya ke staf yang bilang "sudah aman." Ketiga sistem IT SPT pajak yang masih bermasalah. Wajib pajak yang sudah mengisi SPT badan datanya bisa hilang begitu saja setelah server dimatikan 15 menit untuk maintenance. Semua isian dari awal lagi. Purbaya bilang sudah ada yang sengaja menghidupkan lagi akses yang sudah dimatikan: Ada orang dalam yang ngidupin lagi gitu. Gambar besarnya dan ini yang paling mengkhawatirkan: Kemenkeu adalah kementerian yang secara eksternal paling dipercaya investor global saat ini. S&P bilang stable. IMF bilang bright spot. Tapi di dalam: Ada Dirjen yang diduga aktif sabotase kepercayaan pasar terhadap Menkeu-nya sendiri. Ada 40 perusahaan asing yang tidak bayar pajak semestinya dengan indikasi ada yang melindungi dari dalam Dirjen Pajak. Ada kebijakan yang ditandatangani Menteri tanpa Menteri benar-benar tahu isinya. Ada sistem IT yang masih bisa disabotase dari dalam. Dan Menkeu yang paling dipercaya investor global ini masih harus berperang melawan sistemnya sendiri dari dalam. Kalau Kemenkeu saja masih seperti ini bayangkan kondisi di kementerian lain yang tidak mendapat sorotan sebesar ini. sungguh sakit ini negeri kita

Sedang ngobrol, gaji "Sukarelawan" MBG itu sehari 100 ribu. Inget yah "Sukarelawan" yang bukan setara akuntan, ahli gizi dll. Di sisi lain, guru honorer atau disebut juga Sukwan (Sukarelawan) itu Sebulan 300. Sangat ketimpangan sekali

Kalau punya anak nanti aku bakalan suruh jangan jadi guru, kalau nasibnya masih gini gini aja. Apalagi guru honorer. Yang di korbanin bukan cuman waktu dan tenaga, tapi mental juga ditambah dengan gaji yang gak nyampe 500 juga

Mau makan, kenapa youtube nya error :(

Tolong jangan terjadi lagi

Koneksi atau Orang Dalam yah?

Andaikan uang sebesar ini digunakan untuk upah guru yang layak (terutama guru honorer), fasilitas sekolah (terutama 3T), dana riset, perpustakaan, subsidi buku, dan lainnya.

"335 TRILIUN buat makan siang itu setara dengan: 🎓 3,3 JUTA anak kuliah GRATIS sampai lulus S1 (kampus terkemuka yaa) 🏥 670 RUMAH SAKIT baru standar internasional (bisa bikin lapangan kerja baru) 🏫 167 RIBU sekolah rusak diperbaiki total. 👩‍🏫 Gaji 5,5 JUTA guru honorer jadi 5 JUTA/bulan (kesejahteraan guru meningkat).

Jurnal ilmiah yang gak amanah, padahal dari Universitas Islam. Keteledoran yang kalau aja gua gak ngecekin terus gak bakalan tuh di. Proses kayaknya.

You can have some fun, mau main kek, apa kek, tapi inget tanggung jawab anjirr gak etis aja rasanya

Aku Gak Sabar jadi PNS!

They're just numbers to him...⁉️

Urgent call to the international community: Please spread the news of the flash flood & landslide disaster in Sumatra which has killed thousands of people and displaced tens of thousands of residents. Global attention is needed so that our leaders act more quickly. Without international oversight, this disaster risks being ignored.@UN @UNDP @UNICEF @WHO @BBCWorld @cnni @Reuters @AJEnglish @AP @France24_en @dwnews @elonmusk