Tatie M Sahea

Guys, Leon Hartono baru balik dari Singapura dan dia nemuin satu hal yang bikin dia mikir keras. Rata-rata orang Singapura punya kekayaan Rp7,5 miliar. Jadi kata dia Pemerintah Singapur tuh Paksa Rakyatnya Jadi Miliarder Bukan orang kaya. Bukan CEO. Bukan entrepreneur. Orang rata-rata. Profesional biasa. Manajer. Pegawai kantoran. Mediannya? Rp1,9 miliar. Buat konteks Indonesia kita sekitar 25 sampai 30 kali lebih rendah dari angka itu. Dan yang lebih menyakitkan gap ini makin lebar dari tahun ke tahun. Di 1970 GDP per kapita Singapura cuma 11 kali lipat lebih besar dari kita. Sekarang udah 18 kali lipat. Artinya mereka tumbuh lebih cepat dari kita bukan cuma lebih kaya tapi makin jauh meninggalkan kita. Dan rahasianya bukan cuma soal korupsi rendah atau negara kecil. Ada satu program yang jarang dibahas tapi ini yang beneran jadi mesin kekayaan massal di Singapura. Namanya HDB Housing Development Board. Kalau lo pikir ini cuma rusun untuk orang miskin lo salah total. HDB itu bukan program perumahan. Ini program distribusi kekayaan. Begini cara kerjanya. Orang Singapura bisa beli apartemen HDB dengan diskon 50 sampai 60% dari harga pasar. Rumah yang harusnya lu bayar Rp1 miliar lo cuma bayar Rp400 sampai Rp500 juta. Dengan bunga fixed 2,6% selama 25 tahun. Bukan floating rate yang bisa naik kapan aja. Fixed. Dua koma enam persen. Dua puluh lima tahun. Di Indonesia bunga KPR kita berapa? 10% ke atas. Floating. Seringkali yield sewa properti kita pun cuma 2-3% jauh di bawah bunga pinjamannya. Jadi properti di Indonesia secara matematis nggak bisa bayar dirinya sendiri. Di Singapura? Properti yang cicilan bulanannya sekitar Rp14 juta bisa disewain Rp40-50 juta sebulan. Propertinya bayar dirinya sendiri dan masih ada sisa. Dan ini contoh nyata yang Leon kasih: Teman SD-nya beli apartemen HDB 60 m² di tahun 2016 seharga 350.000 dolar Singapura. Bayar dulu cuma 5%. Empat tahun nunggu sambil kuliah dan awal karir. Serah terima 2020. Baru mulai nyicil. Sekarang 2026 apartemennya dijual di harga 850.000 dolar Singapura. Capital gain: 500.000 dolar. Sekitar Rp5,5 miliar. Dan dia baru nyicil 6 tahun dari 25 tahun. Artinya dia baru bayar sekitar 120.000 dolar tapi udah dapat keuntungan lebih dari 4 kali lipat modal yang dia keluarkan. Lu baru bayar sedikit, dalam waktu singkat lu udah dapat 45X upside. Sistem ini dirancang buat semua fase hidup. Waktu muda beli yang kecil. Keluarga berkembang jual, beli yang lebih besar, tetap dapat harga subsidi. Per keluarga bisa dua kali. Setiap kali jual, dapat capital gain. Setiap kali beli, tetap dapat diskon. Dan kalau mereka udah tinggal sama orang tua HDB-nya disewain. Uang sewanya jauh lebih besar dari cicilan. Passive income masuk, cicilan lunas, masih ada sisa. Lihat datanya dan ini yang paling nyesek: Untuk 20% warga Singapura paling bawah secara pendapatan 93% kekayaan mereka berasal dari HDB dan CPF yang adalah program pemerintah. Bukan dari kerja keras ekstra. Bukan dari investasi saham pintar. Tapi dari program yang pemerintah design khusus supaya rakyatnya kaya. Dan semakin lo naik ke bracket pendapatan yang lebih tinggi porsi HDB dan CPF makin kecil karena mereka udah bisa bikin kekayaan sendiri. Tapi buat yang di bawah pemerintah hadir dan bikin mereka naik kelas. Sekarang balik ke Indonesia. Dan ini yang bikin gue nggak enak hati. Program 1 juta rumah kita fokusnya affordability supaya orang bisa beli rumah. Itu bagus. Tapi berhenti di situ. Nggak ada design untuk capital gain. Nggak ada bunga fixed jangka panjang yang masuk akal. Nggak ada sistem upgrade yang terstruktur. Nggak ada mekanisme supaya properti bisa bayar dirinya sendiri. Kita bikin program supaya orang punya rumah. Singapura bikin program supaya orang punya kekayaan. Bedanya itu yang bikin rata-rata orang Singapura jadi miliarder sementara kelas menengah Indonesia makin terjepit. Yang Leon sarankan dan ini masuk akal: Nggak harus langsung seluruh Indonesia. Mulai dari Jakarta. Mulai dari Surabaya. Bikin program perumahan terjangkau di lokasi strategis dengan skema yang dirancang bukan cuma untuk tempat tinggal tapi untuk membangun kekayaan kelas menengah. Kalau pemerintah mau hadir bukan cuma untuk yang paling miskin tapi untuk kelas menengah yang sering kali justru paling nggak dapat apa-apa ini bisa jadi titik balik. Tapi selama program perumahan kita masih didesain hanya untuk charity dan bukan untuk wealth building gap antara kita dan Singapura akan terus melebar. Dan 50 tahun lagi kita mungkin masih ngomongin hal yang sama. "Kok Singapura bisa, kita nggak bisa?"

FUEL DIVIDE: WHY INDONESIA IS THRIVING WHILE AUSTRALIA FACES SHORTAGES, RATIONING, AND PRICE SHOCK By Business Review Australia While Australians brace for fuel shortages, rising prices, and potential rationing measures, a very different story is unfolding just to our north. In Indonesia, fuel remains not only readily available, but significantly cheaper — in many cases, around half the price of Australia. No panic buying. No empty bowsers. No talk of lockdown-style restrictions tied to fuel supply. Instead, Indonesia is quietly demonstrating what energy security looks like in a shifting global order. INDONESIA: FULL TANKS, STABLE PRICES Across Indonesia, service stations continue to operate normally. Supply lines remain intact, and consumers are not experiencing disruptions. Fuel affordability is a key differentiator. •Indonesian fuel prices remain substantially lower than Australia •No widespread shortages reported •No rationing policies being discussed •No restrictions on movement tied to fuel access This stability is not accidental. It is the result of strategic geopolitical positioning, diversified relationships, and increasing alignment with emerging global power blocs THE BRICS FACTOR: A NEW ENERGY ALLIANCE Indonesia’s growing alignment with the BRICS economic bloc is proving to be a decisive advantage. With BRICS nations representing a significant share of global energy production and trade, member and aligned countries are gaining access to: •Alternative fuel supply routes •Non-Western energy markets •Strategic trade agreements outside traditional systems Critically, Indonesia has strengthened ties with major energy producers — including Iran, a key player in global oil transit routes. STRAIT OF HORMUZ: ACCESS MATTERS The Strait of Hormuz is one of the world’s most important energy chokepoints. Recent developments indicate that Indonesia has secured cooperative arrangements allowing its vessels passage through the region. In an environment where access may be restricted or influenced by geopolitical alignment, this becomes a major strategic advantage. The implication is clear: 👉 Countries with the right alliances maintain flow 👉 Others face disruption AUSTRALIA: SHORTAGES AND SYSTEM STRESS In contrast, Australia is beginning to show signs of strain. Reports indicate: •Hundreds of service stations impacted by fuel shortages •Increasing pressure on supply chains •Rising fuel costs significantly above regional competitors •Early discussions around rationing measures There are growing concerns that, if supply disruptions worsen, Australia could see: •Controlled fuel distribution •Priority access systems •Restrictions on non-essential travel In extreme scenarios, policymakers may even consider movement limitations similar to COVID-era controls, tied not to health—but to energy scarcity. THE PRICE GAP: A NATION AT A DISADVANTAGE The economic impact is immediate and compounding. Australian consumers are now facing: •Fuel prices double those seen in Indonesia •Increased cost of living across transport, food, and logistics •Greater vulnerability to global supply shocks Meanwhile, Indonesia’s lower energy costs provide a powerful competitive advantage: •Cheaper goods movement •Lower operational costs •Stronger tourism recovery potential A TALE OF TWO STRATEGIES What we are witnessing is not just a fuel story. It is a strategy story. Indonesia has positioned itself within a multi-polar energy network, ensuring access, affordability, and stability. Australia, by contrast, remains heavily exposed to: •Traditional supply chains •External geopolitical pressures •Limited domestic refining capacity THE BIGGER QUESTION As global alliances shift and energy becomes an increasingly strategic asset, the divide between nations that adapt—and those that don’t—is becoming impossible to ignore. One nation is securing its future. One hasn’t .

While Washington is busy funding endless wars, Japanese Emperor Naruhito and Indonesian President Prabowo show what true diplomacy looks like. From thanking Indonesia for earthquake relief to praising their workers, this is how civilized nations build bridges, not bombs. Absolute masterclass.

Guys, Raymond Chin baru ngebahas sesuatu yang menurut gue harusnya diajarkan di sekolah tapi nggak pernah ada di kurikulum manapun. Dan setelah gue dengerin gue ngerti kenapa. Problem paling gede Indonesia yang bikin dia nggak bisa jadi negara maju bukan sumber daya alam. Bukan SDM. Tapi sistem. Di Indonesia ada istilah Sembilan Naga segelintir konglomerat yang menguasai sebagian besar ekonomi nasional. Bukan rahasia. Bukan teori konspirasi. Ini fakta yang bisa lo trace dari struktur kepemilikan bisnis di Indonesia. Tapi yang menarik dari analisa Raymond dia bilang ini bukan salah naga-naganya. Ini salah pemimpinnya. Dan itu yang bikin gue diem sebentar. Karena ini counter-intuitive. Korea Selatan vs Indonesia bedanya di mana? Korea Selatan juga punya konglomerat yang mendominasi ekonomi namanya chaebol. Samsung, LG, Hyundai, SK Group. Mereka kontribusi sekitar 60% dari GDP Korea. Mirip sama Indonesia kan? Tapi bedanya satu hal yang fundamental Di Korea, pemerintah mengarahkan chaebol ke sektor-sektor strategis yang bikin negara maju. Samsung masuk elektronik. Hyundai masuk otomotif. SK Group masuk high-tech manufacturing. Mereka didesain untuk bersaing di level global dan membawa teknologi masuk ke Korea. Di Indonesia? Konglomerat kita banyak bergerak di sektor yang justru harusnya dikontrol negara air, pangan, energi, real estate. Sektor yang kalau dikuasai swasta, rakyat biasa yang paling kena dampaknya. Dan ini yang bikin investasi asing ogah masuk ke Indonesia. FDI Indonesia cuma 1,9% dari GDP. Vietnam sudah 4,4%. Singapura? 30% dari GDP. Dan Raymond kasih tahu kenapa Investor asing butuh satu hal sebelum taruh triliunan rupiah di suatu negara kepastian. Kepastian hukum. Kepastian regulasi. Kepastian bahwa aturan yang berlaku hari ini masih berlaku tahun depan dan nggak tiba-tiba berubah karena ada kepentingan politik atau konglomerat tertentu. Dan di Indonesia kepastian itu susah banget dijaga. Singapore is a Nation of Law. Indonesia is a Nation of Lawyers. Quote dari Gita Wiryawan yang kata Raymond nempel banget. Dan gue rasa lo ngerti maksudnya. Kenapa sistem ini bisa terbentuk? Raymond tarik akar masalahnya jauh ke belakang ke zaman kolonial Belanda. Selama 300 tahun dijajah, kita nggak cuma dikeruk sumber dayanya. Kita juga diajarin satu culture yang berbahaya korupsi, nepotisme, dan budaya menjilat yang berkuasa bukan untuk cari cuan, tapi untuk bertahan hidup. Dan etnis Tionghoa yang waktu itu diposisikan sebagai middleman minority selalu kena diskriminasi, keamanannya terancam akhirnya membangun hubungan dengan penguasa lewat suap sebagai mekanisme survival. Hubungan inilah yang jadi fondasi kapitalisme kroni Indonesia sampai sekarang. Kapitalisme kroni itu bukan otomatis buruk. Raymond tegas di sini kapitalisme kroni itu bisa bagus kalau pemimpinnya benar. Di Korea, chaebol diarahkan untuk kemajuan negara. Inovasi. Teknologi. Ekspor. Bersaing global. Di Indonesia, konglomerat diarahkan untuk... kepentingan pribadi dan kelompok. Dan itu snowball effect-nya bisa terasa 100 sampai 1000 tahun ke depan. Solusinya? Raymond sebut satu konsep yang Indonesia pernah coba tapi kemudian mundur. Kabinet Zaken. Konsepnya simpel tapi revolusioner dalam konteks Indonesia kabinet yang diisi berdasarkan profesionalitas dan keahlian, bukan berdasarkan hutang budi politik atau titipan partai. Pemimpin yang kuat. Meritokrasi. Anti-korupsi yang beneran tegas. Bukan yang kampanye anti-korupsi tapi tetap tebar jabatan ke kroni. Kalau ini diterapkan stabilitas hukum terjaga, investasi asing masuk, lapangan kerja terbuka, SDM naik level, korupsi berkurang. Dan Indonesia yang diprediksi masuk top 5 ekonomi dunia di 2050 bukan cuma mimpi tapi bisa jadi kenyataan lebih cepat dari yang kita kira. Tapi ini yang paling bikin gue mikir dari semua yang Raymond bilang: Sebagai warga negara Indonesia, kita berhak untuk menagih pemimpin yang kuat untuk bantu membawa kita ke kesejahteraan. Bukan nunggu. Bukan pasrah. Tapi menagih.

Pemerintah Sudah Naikan BBM Imbas Serangan Trump dan Netanyahu ke Iran, Minyak Dunia Naik Gila-gilaan. Prabowo satu grup bersama Trump dan Netanyahu di BoP. Pemerintah sudah naikan harga BBM sejak Maret 2026, Pertamax, Pertamax Turbo PertaDex, Dexlite. Yang belum naik tinggal Pertalite dan Bio Solar.

Hari Raya Nyepi bukan hanya diam dirumah, tetapi memberikan waktu bumi untuk beristirahat. Setiap Hari Raya Nyepi seluruh aktivitas di Bali berhenti total 24 jam. Semua ini dijalankan lewat Catur Brata Penyepian. ✅Amati Geni (tidak menyalakan api). ✅Amati Karya (tidak boleh bekerja). ✅Amati Lelungan (tidak boleh berpergian) ✅Amati Lelanguan (tidak boleh bersenang-senang) Bagaimana keheningan Nyepi berkontribusi nyata terhadap bumi? Menurut data IESR 2019, nyepi berkontribusi melalui 1. Mereduksi Emisi karbon sebesar 5462,47 ton per hari atau setara dengan menghentikan 1 juta lebih kendaraan 2. Menghemat biaya energi sebesar 4 Miliar rupiah, dengan penurunan konsumsi listrik sebesar 7.694 MWh dari rata-rata harian 3. Mengurangi penggunaan bahan bakar hingga 500.000 Liter, setara dengan penghematan biaya sekitar 3 Miliayar rupiah 4. Mereduksi partikulat debu sebesar 47% dibandingkan dihari biasa SELAMAT HARI RAYA NYEPI TAHUN BARU CAKA 1948. 🙏🙏🙏