desember

Soal ART ini pelik kalo dibahas di twitter karena kebanyakan hanya melihat dari sudut pandang kota dan pekerja 9-5. Jadi pasti komentarnya bakalan sekitaran "kalo gaji ga UMR mending gausah punya ART" Gw juga ga punya ART, tapi gw banyak menangkap cerita di balik ini semua dari saudara, tetangga, bahkan client. Mungkin cerita ini bisa diklarifikasi yg punya ART. Disini gw cuma beberin sudut pandang aja, ga memihak mana2 dan ga menormalisasi gaji rendah. Pertama, rekrut ART setidaknya ada 2 cara: cari via yayasan ama yg cari sendiri. Gw bicara yg cari sendiri sesuai cerita yg gw quote. Di Jakarta, 2,9 juta itu "gede" ukuran. ART. "Perbudakan itu!" Tunggu dulu bray. 2,9 juta itu bersih. Gaperlu ngekost, gaperlu makan, gaperlu transport. Cuti pun kadang tinggal ngomong, bisa pulang bahkan dikasih uang saku. Bener? Kita bandingin ama kerja pabrik. Misal sama2 perantauan dari Malang di Jakarta. Satu ART, satu pegawai gaji UMR, 5jt. Yg pegawai, 5jt ga bersih. Duit kost, anggep sejuta. Listrik, internet, sabu, dll: 200rebu, makan warteg anggep sehari murah abis 50rebu, maka sebulan 1,5 juta. Nyisihin duit buat jalan2 500rebu sama nabung duit pulkam 200rebu sebulan. Total 3,25juta. Sisa duit buat dikirim ke kampung (misal) 1,75juta. Kalo ART 2,9 juta bersih. Makan, tempat tinggal, listrik, sabun, dll plus kadang suka diajak jalan2, itu gratis semua. Pas pulkam, malah dikasih uang saku plus dibayarin tiketnya. Dari sudut pandang itung2an, harusnya yg banyak tabungannya ya ART kan

Guys, Ahok baru ngomong sesuatu soal Chromebook dan MBG yang menurut gue paling jujur dan paling berani dari siapapun yang gue dengar dalam beberapa bulan terakhir. Dan dia ngomongnya bukan sebagai pembela Nadiem. Dia ngomong sebagai orang yang paham betul bagaimana sistem pendidikan dan teknologi seharusnya bekerja. Soal Chromebook dan kenapa Ahok marah: Ahok bilang dengan sangat tegas: pengadaan Chromebook itu sebenarnya adalah kebijakan yang sangat masuk akal secara logika. Chromebook itu bukan laptop biasa. Operating system-nya berbasis cloud sekali beli langsung include semuanya, tidak perlu diperbarui terus-menerus. Harganya jauh lebih terjangkau dari laptop konvensional. Dan yang paling penting sistemnya dirancang agar anak tidak bisa nonton video porno, tidak bisa judi online, dan seluruh aktivitas belajar bisa dipantau. Ahok kasih contoh nyata. Ada guru di Jawa Barat yang punya empat sertifikat internasional bisa mengajar di level dunia. Ujiannya hanya 10 dolar. Bayangkan kalau semua guru Indonesia bisa akses sertifikasi seperti itu lewat Chromebook yang terhubung Starlink di daerah terpencil anak di kampung tiba-tiba bisa belajar setara dengan anak di Kanada atau Australia. Itu bukan mimpi. Itu sudah bisa dilakukan sekarang dengan teknologi yang ada. "Bayangin kalau semua anak kita di kampung ada Starlink juga kan. Anak di kampung kita tiba-tiba belajar setara dengan orang di Kanada atau di Amerika atau di Australia." Lalu kenapa Ahok merasa ini sengaja dihambat: Ahok bilang dengan sangat hati-hati karena takut diproses hukum lagi tapi dia tetap bilang: "Saya pikir ini sengaja." Logikanya sederhana dan sangat keras. Kalau rakyat pintar, rakyat kritis, rakyat bisa akses informasi dari mana saja mereka lebih sulit dikuasai. Lebih sulit dibohongi. Lebih sulit dimanipulasi menjelang pemilu. Sistem yang membiarkan rakyat bodoh dan miskin adalah sistem yang menguntungkan mereka yang berkuasa. Karena rakyat yang bodoh dan miskin lebih mudah disuap dengan sembako, lebih mudah digiring dengan hoaks, lebih mudah dikontrol dengan ketergantungan pada program-program yang terkesan murah hati tapi tidak memberdayakan. MBG- makan bergizi gratis menurut Ahok adalah contoh dari cara berpikir yang sama. Daripada kasih rakyat laptop yang bisa membuka pintu dunia, lebih mudah kasih makanan yang habis dimakan dan orang tetap tergantung besok makannya dari mana. "Kalau saya tanya mau bikin sekolah bagus, kasih makan bergizi atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi ke mana-mana?" Yang paling menohok soal survei dan legitimasi: Ahok tidak berhenti di situ. Dia lanjutkan dengan sesuatu yang sangat pedas. Pemerintah melakukan survei. Rakyat bilang mereka suka makanan gratis. Lalu itu dijadikan legitimasi untuk program MBG. Seolah-olah karena rakyat minta ya sudah diberikan. Tapi Ahok membaliknya: kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah tahu bahwa ada pilihan yang jauh lebih baik tentu mereka akan pilih yang ada di depan mata. Itu bukan preferensi yang genuine. Itu keterbatasan informasi yang dimanfaatkan sebagai justifikasi. "Mereka juga pintar. Dia survei, Pak. Rakyat suka makanan itu jadi legitimasi." Dan soal Nadiem yang sekarang dituntut 27 tahun: Ahok tidak membela Nadiem secara personal. Tapi dia bilang satu hal yang sangat logis dan sangat sulit dibantah: Menteri itu tidak pernah menyentuh anggaran secara langsung. Menteri membuat kebijakan. Yang mengeksekusi adalah birokrasi di bawahnya. Kalau ada yang salah dalam eksekusi pertanyaannya adalah: apakah menteri yang memerintahkan secara eksplisit? Apakah ada aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke kantong menteri? PPATK sudah menjawab: tidak ada. Nol aliran dana ke Nadiem dari siapapun. "Saya pikir ya ini soal profesionalisme. Menteri kan enggak pernah nyentuh anggaran perantaran kan, kecuali dia nyuruh ya atau terima ya." Ahok tidak sedang bicara soal Chromebook sebagai produk. Dia sedang bicara soal pilihan fundamental sebuah bangsa: apakah kita mau membangun rakyat yang pintar dan mandiri, atau kita mau mempertahankan sistem di mana rakyat tetap bergantung pada belas kasihan penguasa? MBG memberikan makan hari ini. Chromebook bisa mengubah nasib seumur hidup. Dan ketika kebijakan yang lebih transformatif justru dipersoalkan secara hukum sementara program yang lebih konsumtif dirayakan sebagai prestasi itu bukan kebetulan. Itu adalah pilihan yang sangat disengaja oleh mereka yang paling diuntungkan dari rakyat yang tetap tidak berdaya.

Monggo disimpen lur

lah kok ada yang upload full movie nih

Kenapa Tuntutan Jaksa di Kasus Nadiem ini Gk Masuk Akal? Ayo kita bandingkan Harvey Moeis • Kerugian negara 300T • 20 tahun penjara Pak Nadiem Makarim • Kerugian negara 2,2 T • 27 tahun penjara Asli udah pesimis banget sama negara ini

@LambeSahamjja ga cmn gojek, selama beliau jadi mentri banyak bgt program” kampus yg punya impact besar buat mahasiswa setelah lulus lngsung dpet kerja salah satunya program msib, bahkan kebanyakan temenku termasuk aku sblm llus udh dihire sm mitra msib, he’s better than si omon” 19jt loker

@SeekHustle Gimana ini caranya supaya bisa dapat keadilan yg sesuai? Apakah ada personal manusia yang mengerti kebenaran ?

Jahat banget cok!! 😠 Kalau semua yg diomongin nadiem ini bener, dahlah hopeless banget sama penegak hukum di negara kita capt. Antara inkompeten atau emang ada niat jahat. Kenapa gue bilang gitu? Coba lo tonton video ini sampe kelar. Lo bakal merasa apa yg disampaikan nadiem itu semua logis dan seluruh tuntutan jaksa jadi ga berdasar. Lo inget ga suami dewi Sandra, Harvey Moeis? Berapa potensi kerugian negaranya? Berapa tahun dia dituntut jaksa? Berapa banyak denda yg harus dia bayar?? Jauh banget dari tuntutan ini capt! At least, Gue gatau nadiem ini kesalahannya seberapa besar, tapi dengan tuntutan setidak masuk akal itu gue rasa ini sangat ga adil. Semoga ada keadilan di negeri tercinta kita ini.

Jurinya klarifikasi di tempat. Tidak perlu nunggu ditelepon Wakil Ketua MPR..

Waduh, investor mulai berani teriak! Sedang beredar surat terbuka dari Kamar Dagang Tiongkok (CCC Indonesia) langsung buat Presiden. Isinya benar-benar tamparan keras buat wajah birokrasi kita! Bayangin aja, mereka terang2an bongkar borok yg dihadepin investor/pengusaha di lapangan: 1. Pungli & Pemerasan: Mereka mengeluhkan adanya praktik korupsi dan pemerasan oleh oknum berwenang yang sudah sangat mengganggu operasi bisnis. 2. Ada denda kehutanan "rekor" sebesar US$180 juta yang dijatuhkan secara sepihak dan dianggap berlebihan. 3. Kebijakan nikel berubah-ubah mendadak sampai bikin biaya produksi melonjak 200% 4. Birokrasi korup. ada masalah, saluran resmi macet, tapi kalau lewat perantara dan pake pelicin baru masalah bisa beres. Gimana mau ekonomi tumbuh 8% kalau investor aja merasa dirampok dan ga ada kepastian hukum?. Nasib jutaan pekerja sekarang di ujung tanduk karena ketidakmampuan pemerintah menjaga iklim usaha yang bersih. Mana ini Bowo katanya mau sikat korupsi, jangan sampai Indonesia dicap sebagai sarang pungli internasional surat terbuka dari CCCI bisa dibaca selengkapnya di: drive.google.com/file/d/1Gi5Af3…

Guys, ada cerita di balik pencopotan dua pejabat tinggi Kemenkeu yang menurut gue jauh lebih menggelikan dan lebih mengerikan dari yang diakui secara resmi. Dan kuncinya ada di satu kalimat dari Purbaya sendiri ketika ditanya pers soal kenapa Dirjen Anggaran dicopot: "Mungkin Anda tebak saja sendiri." Kronologi yang perlu dipahami dulu: BGN Badan Gizi Nasional mau beli 25.644 unit motor listrik untuk kepala SPPG dapur MBG. Harganya Rp42 juta per unit. Totalnya sekitar Rp1 triliun lebih. Purbaya sudah menolak pengadaan ini. Eksplisit. Jelas. Ditolak. Tapi anggaran itu tetap lolos. Tetap masuk. Tetap dieksekusi. Dan sampai akhirnya 21.081 unit sudah terlanjur datang sebelum semuanya terbongkar. Caranya? Ada celah di software milik Ditjen Anggaran Kemenkeu. Dan lewat celah itulah pengadaan yang sudah ditolak Menkeu bisa tetap berjalan. Dua pejabat tinggi dicopot dan ini yang paling menggelikan: 21 April 2026, dua Dirjen Kemenkeu dicopot sekaligus. Luky Alfirman sebagai Dirjen Anggaran. Febrio Kacaribu sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Keduanya pejabat senior. Keduanya dicopot mendadak. Dan ketika pers tanya Purbaya apakah pencopotan itu berkaitan dengan lolosnya anggaran motor listrik jawabannya bukan iya, bukan tidak. "Tebak saja sendiri." Dari seorang Menteri Keuangan. Tentang kebijakan di kementeriannya sendiri. Tentang pencopotan pejabat yang berada di bawah otoritasnya. Yang paling miris dari seluruh cerita ini: Pertama — motornya sudah datang. 21.081 unit sudah terlanjur dikirim sebelum ada yang berani bilang stop. Uang sudah keluar. Barang sudah ada. Dan baru sekarang semua orang ribut. Kedua — motornya identik dengan produksi China, dirakit di Cikarang. Di saat pemerintah gencar kampanye beli produk dalam negeri dan bangga-banggain Maung buatan Indonesia sampai dibawa pakai Hercules ke KTT ASEAN motor untuk program unggulan presiden sendiri beli dari mana? Ketiga — ini bukan program kecil. MBG adalah program prioritas utama Prabowo. Anggarannya ratusan triliun. Dan di dalam program sebesar itu pengadaan senilai lebih dari Rp1 triliun bisa lolos tanpa sepengetahuan Menkeu hanya karena ada "celah di software." Software. Celah di software. Rp1 triliun lebih lolos karena celah di software. Yang perlu dipertanyakan: Kalau Purbaya sudah menolak siapa yang tetap menjalankannya? Celah software itu ditemukan secara tidak sengaja atau memang dimanfaatkan? Dan kalau memang dimanfaatkan siapa yang tahu celah itu ada dan siapa yang menggunakannya? Karena kalau jawabannya hanya "salah software" maka dua Dirjen senior itu bisa bertindah tanpa purbaya tahu di belakang? Tapi yang dicopot adalah dua Dirjen. Dan Purbaya bilang tebak saja sendiri. Gue sudah menebak. Dan tebakannya tidak menyenangkan. Program makan gratis untuk anak-anak Indonesia yang anggarannya dipotong dari berbagai pos termasuk pendidikan di dalamnya ada pengadaan motor listrik Rp1 triliun lebih yang ditolak Menkeu tapi tetap lolos. Motornya sudah datang. Dua pejabat dicopot. Dan penjelasan resminya adalah celah software. Ini bukan soal motor listrik. Ini soal seberapa dalam lubang yang ada di dalam sistem penganggaran negara ini dan seberapa banyak yang sudah lolos lewat lubang itu yang belum pernah ketahuan.

Kementerian Dalam Negeri mengimbau masyarakat tidak harus selalu menyerahkan KTP elektronik saat check in hotel atau mengurus administrasi di rumah sakit. Hal itu dikatakan Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Kamis (7/5/2026). Teguh menjelaskan, e-KTP yang kini dilengkapi chip digital perlu lebih dijaga penggunaannya karena praktik fotokopi KTP di berbagai layanan melanggar UU Perlindungan Data Pribadi dan masih banyak instansi dan perusahaan yang tetap meminta fotokopi KTP. Sementara penyimpanan dokumen tersebut tanpa sistem keamanan memadai, sehingga berisiko menimbulkan kebocoran dan penyalahgunaan data. Karena itu, Dukcapil mendorong lembaga dan perusahaan beralih ke sistem verifikasi elektronik seperti card reader, face recognition, hingga Identitas Kependudukan Digital. (NAU) #Kemendagri #Dukcapil #eKTP #KTPDigital #PerlindunganDataPribadi #UUPDP #StopFotokopiKTP #IKD #IdentitasKependudukanDigital

@CommuterLine 5148B telat atau tdk ada? Apakah ada gangguan seperti jadwal tadi pagi?

@propf_fajar @CommuterLine Betull

@CommuterLine @YNDesember Tadi di Sudirman info ada kendala sinyal di St karet min, jadi kereta yang ke tanah Abang ketahan dan di Manggarai numpuk

@CommuterLine arah cikarang balik ke arah manggarai jam 6.26 di metland telaga murni, telat ?

Join cancelled. Bilang baru dapet BPJS dibulan ke 6 padahal kan harusnya dari awal kerja.

Bos bersama ajudan dgn status magang. Kantor Beacukai Balikpapan

Kebenaran pasti terungkap. Semangat mas Nadiem

Guys, ada dua pertanyaan dari netizen ke Purbaya yang paling banyak masuk dan keduanya soal rupiah. Satu nanya: apakah rupiah bisa balik ke Rp12.000 lagi? Yang lain nanya: apakah kita akan krisis seperti 1998? Purbaya jawab keduanya langsung. Soal krisis 1998 kenapa sekarang beda: Purbaya menjelaskan dengan cukup jelas kenapa situasi sekarang tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan 1998. Waktu itu ada dua kebijakan yang saling membunuh secara bersamaan. Pertama, bunga dinaikkan ekstrem sampai di atas 60% sektor riil langsung mati. Kedua, di saat yang sama uang dicetak banyak sekali sampai pertumbuhannya 100% dan uang itu akhirnya dipakai untuk menyerang rupiah. Kombinasi dua hal itu yang bikin rupiah hancur dari Rp2.500 ke Rp17.000. Sekarang? Bunga tidak dinaikkan segila itu. Pertumbuhan uang beredar hanya 10 sampai 15%. Tidak ada amunisi untuk serangan spekulatif sekelas 1998. Pelemahannya sekarang dari Rp15.000 ke Rp17.000 sekitar Rp2.000. Secara persentase jauh lebih kecil dari yang terjadi dulu. Dan menurut Purbaya penyebabnya bukan fundamental ekonomi yang jelek tapi sentimen. Terlalu banyak berita negatif yang membuat orang takut, padahal pondasinya masih oke. Soal bisa balik ke Rp12.000 atau tidak: Purbaya bilang bisa tapi butuh waktu sekitar 3 tahun dan harus dilakukan secara bertahap. Untuk jangka pendek, yang paling menekan rupiah sekarang adalah keluarnya investor asing dari pasar obligasi Indonesia. Dalam 4 bulan terakhir yang keluar sekitar Rp21 triliun. Angka itu menurut Purbaya sebenarnya tidak terlalu besar masih bisa di-cover tanpa harus menaikkan yield obligasi yang justru akan memicu outflow lebih besar lagi. Solusinya: Purbaya akan mengaktifkan Bond Stabilization Fund dana pemerintah yang dipakai untuk menstabilkan nilai obligasi di pasar sekunder. Tujuannya supaya yield tidak lompat, asing tidak panik, dan tekanan ke rupiah bisa berkurang secara organik. Tapi dia juga dengan tegas bilang satu hal: "Jangan bilang Purbaya ngapain aja kalau rupiah melemah. Itu bukan kerjaan saya sebetulnya." Rupiah adalah domain Bank Indonesia. Purbaya bisa bantu dari sisi fiskal dan pasar obligasi tapi keputusan intervensi nilai tukar ada di BI, bukan di Kemenkeu. Krisis 1998 tidak akan terulang dengan cara yang sama strukturnya berbeda dan amunisi untuk serangan spekulatif tidak sekuat dulu. Tapi rupiah balik ke Rp12.000 juga tidak akan terjadi dalam semalam butuh 3 tahun dengan kebijakan yang konsisten dan kepercayaan investor yang pulih secara bertahap. Yang perlu dikawal: apakah Bond Stabilization Fund benar-benar diaktifkan dan efektif menahan outflow dari pasar obligasi karena dari situlah tekanan rupiah paling besar datang sekarang.

Guys, ada rapat yang menurut gue salah satu yang paling menarik untuk ditonton bukan karena isinya dramatis, tapi karena cara Purbaya memimpin rapat ini sangat beda dari rapat pemerintah Indonesia pada umumnya. Di depan CEO perusahaan Arab Saudi yang mau investasi 10 miliar dolar di Indonesia Purbaya tidak segan-segan mempermalukan pejabat Indonesia sendiri di depan investor asing itu. Konteksnya dulu: PT Acua singkatan dari Arabian Company for Water and Power, milik Public Investment Fund pemerintah Arab Saudi, beroperasi di 15 negara mau bangun panel surya terapung di atas Waduk Saguling, Jawa Barat. Proyek ini sudah financial close, sudah mulai konstruksi, tapi macet karena satu hal: belum dapat izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Dan kenapa belum bisa dapat izin dari Kementerian Kehutanan? Karena butuh rekomendasi Gubernur Jawa Barat dulu. Dan rekomendasi gubernur belum keluar karena PLN belum memenuhi kewajiban lahan pengganti hutan yang sudah bertahun-tahun nunggak. Satu proyek. Tiga instansi saling tunggu. Dan investor asing yang sudah keluar duit triliunan menunggu. Purbaya langsung tembak PLN: "Pak Dirut, katanya sudah siap. Ternyata baru 14%. Coba jelasin." PLN punya kewajiban menyediakan 1.081 hektar lahan pengganti hutan sebagai kompensasi penggunaan kawasan hutan untuk proyek-proyek mereka di Jawa Barat. Yang sudah terpenuhi baru 159 hektar alias 14,7%. PLN menjawab dengan berbagai penjelasan teknis procurement ongoing, sertifikasi sedang berjalan, anggaran sudah ada, tinggal proses sosial, dan seterusnya. Purbaya memotong: Kalau ngomong komitmen gampang. Saya pengin tahu time frame-nya ke depan seperti apa. Tahun ini selesai? PLN jawab: sedang dirancang agar bisa selesai as quickly as possible. Purbaya langsung potong lagi: "Cukup gitu. Bentuk komitmennya apa? Saya mereka cuma bilang komit, tanda tangan sudah. Anda perlu bukti apalagi?" Pemda Jawa Barat tidak mau kalah cermat: Wakil Gubernur Jawa Barat hadir dan menyampaikan dua syarat sebelum rekomendasinya keluar. Pertama, PLN harus tanda tangan pakta integritas dulu bahwa lahan pengganti 1.081 hektar akan dipenuhi dengan tenggat waktu yang jelas bukan cuma janji lisan. Kedua, PT Acua harus berkomitmen tidak menebang pohon selama konstruksi, atau kalau tidak terhindarkan harus seminimal mungkin. Alasannya jelas dan sangat kuat: Jawa Barat adalah provinsi rawan bencana. Tempo hari ada alih fungsi lahan di Bandung Barat yang berujung 68 warga meninggal dunia. Pemda Jabar tidak mau terulang hanya karena mempercepat izin investasi. Dan mereka langsung bilang: begitu pakta integritas ditandatangani, rekomendasi gubernur bisa keluar hari itu juga. Momen paling menggelikan dan mengungkap segalanya: Purbaya tanya ke Wakil Gubernur: rekomendasi bisa keluar kapan? Wakil Gubernur jawab: sudah siap, tinggal tunggu komitmen PLN. Purbaya tanya ke PLN: kapan bisa tandatangan? PLN bilang: siap, nanti ketemu Gubernur di Bandung, tandatangan road map. Purbaya tanya lagi: rekomendasi gubernur bisa keluar kapan, akhir minggu ini? Wakil Gubernur jawab: hari ini sudah keluar. Purbaya: "Oh hari ini sudah keluar. Oh, jago dia." Jadi ternyata rekomendasi itu bisa keluar hari ini tapi tidak pernah keluar karena tidak ada yang pernah duduk di satu ruangan dan saling mengikat komitmen secara formal. Semua menunggu semua. Dan proyek yang sudah financial close itu macet bukan karena masalah teknis yang sulit, tapi karena koordinasi antar instansi yang tidak pernah dipaksa tuntas. Cara Purbaya menutup rapat dan ini yang paling tegas: "Komitmen diikat di sini. Dia enggak akan bisa lari. Yang dikatakan di sini itu mengikat semuanya. Enggak bisa main-main." "Kalau ada kendala kasih tahu kami. Di sini ada BPPN, ada BPN, ada tentara, ada polisi, semua ada di sini. Kalau ada gangguan kasih tahu kami." Dan sebelum menutup dia juga sempat sentil PLN dengan humor kering: "Dulu 2016-2017 kita pernah cari tanah PLN yang hilang 40 hektar. Ketemu juga setelah 16 tahun. Anda sekarang bisa sendiri atau butuh bantuan kami lagi?" Yang paling penting dari seluruh rapat ini: Investor Saudi yang sudah komit investasi 10 miliar dolar proyek pertamanya macet bukan karena masalah besar, bukan karena konflik hukum yang rumit, bukan karena teknologinya belum siap. Macet karena satu rekomendasi gubernur yang tidak pernah keluar karena PLN belum tandatangan komitmen lahan pengganti yang sudah jadi kewajiban mereka bertahun-tahun. Dan semua itu selesai dalam satu rapat ketika ada orang yang cukup senior dan cukup tidak sabaran untuk memaksa semua pihak duduk, saling berhadapan, dan tidak boleh keluar ruangan sebelum ada komitmen yang terikat. Pertanyaannya: berapa banyak proyek lain yang macet dengan cara yang sama tapi tidak ada Purbaya-nya yang datang untuk memaksa semua duduk di satu meja?