Abah Rawing

BBM naik ( solar langka), sembako naik, plastik ganti harga , bahan material naik, pengangguran melimpah, Rupiah anjlok, katanya efisien..tapi MBG jalan trus... Hanya mengingatkan Mei 98 akan terulang lagi, tinggal nunggu pemicu...

Selamat pagi khalayak ramai.. Semoga sehat slalu aamiin

Guys, ada momen di rapat DPR seorang anggota DPR marah dan heran Dan yang ngomong ini bukan aktivis. Bukan pengamat. Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka. Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar: Kalau kita sudah punya big data orang datang ngurus KTP masa dimintain fotokopi KK lagi? Gua punya KTP untuk apa? Masih dimintai fotokopi KTP. Kan aneh. Surat lahir, surat baptis masih diminta. Wah, pusing. Negara kita kayak begini. Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang. Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi. Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun. Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia: Indonesia punya e-KTP sejak 2011. Ada chip NFC. Ada data biometrik. Teknologinya canggih. Anggarannya triliunan rupiah. Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD. Bedanya satu hal: Malaysia benar-benar memakainya. Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin. Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis. Tidak perlu antri. Tidak perlu surat keterangan. Tidak perlu aplikasi. Tidak perlu fotokopi. Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kuota habis bayar harga normal. Tidak bisa diakali. Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen. Hasilnya: pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan. Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi. Indonesia? e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi. Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu: Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Karena enggak pernah kelar. Kalimat itu keras. Tapi tidak salah. Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun: Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal. BNI punya data nasabah sendiri. Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi. KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus. BPJS punya database sendiri. Kemendikbud punya data sendiri. Kemensos punya data sendiri. Semua lembaga membangun silo data masing-masing. Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing. Semua dengan tender masing-masing. Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan. Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun. Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human: Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara. Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal. Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan. Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen. Tanpa uang. Tanpa apa-apa. Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK. Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita. Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh. Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa. Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus. Makanya saya bilang KTP itu hak asasi. Soal keamanan data ini juga perlu diangkat: Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong. Gimana keamanan data kita ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Masa kita terus diganggu hal seperti ini? Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi. Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab. Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit: Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri. Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu. Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya. "Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus." Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP. Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

Ada apa rame-rame seorang Letjen dengan Letkol?

HEBOH! Beredar Kabar Seskab Teddy ‘Digampar’ Petinggi TNI Gegara Songong democrazy.id/heboh-beredar-…

Kenaikan barang sembako melonjak tinggi,BBM Naik tapi pendapatan pegawai swasta, pedagang kecil hingga rakyat miskin tetap.. Rakyat tak boleh sakit, jika sakit berarti kehancuran.. Rakyat Indonesia di ambang kematian...

@nanasfavoritku @rsngprad Izin .. cara beli online itu gimana yaa.. pake aplikasi apa yaa.. trus pembayarannya gimana yaa... Tolong di bantu ya .. terimakasih

@rsngprad Kalau di tempat ku masih ramai, terutama untuk bapak-bapak / ibu-ibu yang ga ngerti cara beli pulsa lewat online

Tiap liat konter pulsa, gw dalem hati mikir, “emang masih ada yang beli ya?” 🤔

@Paijo_gendul Terimakasih...

@abahrawing09 aamiin...sehat-sehat Abah

Selamat pagi khalayak ramai.. Semoga sehat slalu... Aamiin MET weekend...

Selamat siang khalayak ramai Semoga sehat selalu.. aamiin

Selamat pagi khalayak ramai... Semoga kalian sehat slalu.. aamiin

MBG Masih Banyak Gaya

Guys, Mahfud MD baru keluarkan kritik yang menurut gue salah satu yang paling tajam dan paling berbobot sejak pemerintahan Prabowo berjalan. Bukan karena Mahfud asal ngomong. Tapi karena dia menggunakan buku Prabowo sendiri sebagai standar penilaiannya. Senjata yang dipakai Mahfud: buku Paradoks Indonesia: Sebelum menjabat Prabowo menulis buku Paradoks Indonesia yang bahkan dibagikan ke setiap anggota kabinet. Di dalamnya Prabowo menekankan tiga hal: strategi yang benar, manajemen pemerintahan yang baik, dan pemerintahan yang bersih. Mahfud menggunakan standar yang Prabowo buat sendiri itu untuk menilai implementasinya sekarang. "Itu standar yang beliau buat sendiri. Namun sekarang, demokrasi kita melemah. DPR hampir tidak pernah lagi mempersoalkan kebijakan Presiden secara kritis." Tiga poin kritik utama Mahfud: Satu melemahnya checks and balances. DPR yang seharusnya jadi penyeimbang kekuasaan hampir tidak pernah mengkritisi kebijakan presiden secara substantif. Koalisi yang terlalu besar membuat fungsi pengawasan parlemen praktis tidak berjalan. Dua autocratic legalism. Mahfud menyoroti fenomena di mana hukum dibentuk hanya untuk melegitimasi kehendak penguasa tanpa partisipasi publik yang bermakna. Hukum dipakai sebagai alat bukan sebagai pagar. Tiga penegakan hukum yang tebang pilih. Ini bukan tuduhan baru tapi Mahfud menegaskannya dengan konteks yang lebih besar soal arah demokrasi Indonesia. Soal desakan mundur yang mulai bermunculan: Mahfud juga merespons soal sejumlah tokoh yang menyuarakan desakan agar Prabowo mundur. Posisinya jelas: itu bukan makar. Itu bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. "Kritik yang muncul bukanlah upaya menggulingkan pemerintah. Ini adalah bagian dari demokrasi." Dan ini penting karena ada kecenderungan untuk melabeli kritik keras sebagai destabilisasi atau makar. Mahfud secara eksplisit membantah framing itu. Yang membuat kritik Mahfud berbeda: Mahfud bukan oposisi ideologis yang dari awal menentang Prabowo. Dia mantan Menko Polhukam yang punya akses langsung ke dalam sistem. Dan dia tidak menyerang dari luar dia menggunakan dokumen yang Prabowo buat sendiri, yang bahkan disebarkan ke seluruh kabinet, sebagai tolok ukurnya. Ini bukan serangan personal. Ini audit berbasis janji tertulis. "Objektivitas seorang pemimpin bisa dinilai dengan membandingkan janji tulis dan implementasi di lapangan."

Apapun keputusan pemerintah, rakyat cuma bisa diam paling paling cuma buat berita lalu komen yg pada akhirnya DIAM... Semua tunduk pada 58 %...

@Jakartalk Persija 1 - 2 persebaya

KUIS TEBAK SKOR #PersijaDay 🔊 Berapa skor akhir Persija VS Persebaya? 50K buat 4 orang yg jawabannya tepat, kalau ada lebih dari 4 orang maka diambil yg menjawab tercepat. Kuis batal jika Persija kalah atau seri, HANYA VALID JIKA PERSIJA MENANG! Reply sebelum kick off 🚀

Katanya Indonesia bahagia, sejahtera, kaya dan .... Nyatanya...

Di tunggu yaaa...

@aiyudrascals @Arraso4 @SmwGwOto Terimakasih infonya

@abahrawing09 @Arraso4 @SmwGwOto Adanya jaklingko sama Transjakarta, angkot biasa jg masih ada sih

Di Eropa nyetir 4 jam udah pindah negara. Indonesia : Nyetir 4 jam di Pulau Jawa udah pindah provinsi. Nyetir 4 jam di Pulau Sumatra masih di satu provinsi. Nyetir 4 jam di Pulau Kalimantan masih di satu kabupaten. Nyetir 4 jam di TB Simatupang jam pulang kantor masih dalam satu kecamatan.

@SmwGwOto Info dong di jln TB Simatupang.. yg buat macet parah apa yaa..