Bukan Catatan MK 🦉🍉

@abu_waras @houschen @jokowi

Yuk bisa yuuk... Mari bung rebut kembali !.

MAAF GIBRAN, ANDA MEMANG TAK LULUS SMA! youtu.be/ia-ijcyM1jU?si…

@Dhinda_8 Termul betina lagi cari makan 🤣 #TangkapAdiliJokowi #TangkapAdiliJokowi

😑 #StopHoax #SelayangPandang

@arumanjani_ Lihat tuh prof eg, aiman, mereka yg punya ijazah asli, chill banget kan dek 😎 Sedangkan si bos cungkring kurus dan TERMUL mulut lebar itu dongo nya kok bisa sampe kebablasan ya...

@SussySusanti9 Yang nuding di bilang otak reptil. Lah yang menggunakan ijazah palsu otak dajjal berarti ya. Udah dpt brp dek ngelonte nya?

Ini juga nih.... kata Dewan yang terhormat. Penuding ijazah itu otak reptil dgn bangga pamer kedunguan... fakta 😀🤭

20 menit buang waktu Prof. EG dll cuma buat liat tampilan scan foto ijazah yang bukan dari aslinya. Padahal TERMUL udah girang banget liat presentasi mulut lebar Andi Azwan 😂🤣

Sepertinya ada yang mulai deg2an. Ayo kita segarkan memori kita. “Hakim terlapor (Anwar Usman) terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar… “ Intervensi. nasional.kompas.com/read/2023/11/0…

@G0LIATH87 👎👎👎👎👎

Termul betina dongo, scan foto ijazah hasil foto dari dian sandi di bilang scan asli ijazah jokowi 🤣 Mulut dower kayak andi azwan 😂😂

@Dhinda_8 #TangkapAdiliJokowi #TangkapAdiliJokowi

🤭

@mmarleyt Oh ini yang katanya ijazah S1 nya palsu dan yang bocil itu gak punya ijazah SMA? 😅 Dunia mana yg bergetar? 🤣

😍🥰😘

Dongo lu tua-tua juga. Gaya lu pake nanya putusan pengadilan mana? 🤣 Lah Jokowi paling takut di bawa ke pengadilan 😂 Ada ya termul tua yg bego kayak lu 🤣🤣

@Franken_blues Dimana ijazah SMA mu bran? 🤣

✍️

Dear @UniofOxford, our Indonesian researchers — Joko Witono, Septi Andriki, and Iswandi — are not NPCs. Name them too.

Calon RI1 🤣 Jd wapres aja kaga ada ijazah SMA nya 😂😂 Termul dungu

@awikuchuz @mas_veel @bengkeldodo @Jokowisme07 @Franken_blues @PDemokrat @kangdede78 @dinopattidjalal @AgusYudhoyono @SBYudhoyono @psi_id @DedynurPalakka @tham878 @xquitavee @DMarginale @SigitWasito8 @Yattie2023 Buah jatoh gak jauh dari pohonnya. Bapak kalong, anak nyolong. Bapak kampret, anak nyopet. Bapak gak punya ijazah asli, apalagi anaknya, gak lulus SMA 😆

#masWapres #pragib @mas_veel @bengkeldodo @Jokowisme07 @Franken_blues @PDemokrat @kangdede78

@Luke_Paath Oh, Ayah nya mantan Presiden yang dapat nominasi Presiden TERKORUP itu ya. Gelo, gak lulus SMA bisa jd wapres

Gibran, kamu anak sulung Jokowi, ya ? Ayahmu orang yang hebat, Aku percaya Kamu akan menjadi seperti Dia, bahkan lebih hebat lagi ... Selamat anak muda 🔥🇲🇨♥️

@RezaUnscripted Mantan Presiden TERKORUP 🤦‍♀️

Gancet, Anal Abah dan curut-curut lainnya silahkan muntah kelabang

Kota adalah ruang berkumpulnya para pemikir terbaik, ruang lahirnya ide-ide besar. Kami di Karsa City Lab ingin memastikan bahwa percakapan tentang kota menjadi milik semua. Kota harus menjadi ruang yang inklusif, tempat setiap orang bisa berpartisipasi, dan terutama relevan bagi generasi muda. Sebab masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kekuatan kota-kotanya. karsacitylab.org

@DedynurPalakka Tidak satu pun Presiden di dunia yang menggunakan IJAZAH PALSU, kecuali...

Merenungkan ulang tuduhan “ijazah palsu” Jokowi sebenarnya mengajak kita melihat ulang bagaimana sistem demokrasi bekerja sejak awal karier politiknya. Jika bangsa ini benar-benar ingin menghalangi seorang tokoh seperti Jokowi, maka peluang paling awal untuk menggugurkan dirinya jelas ada pada tahap pencalonan Walikota Solo. Perlu diingat bahwa proses verifikasi di KPUD bukan proses yang serampangan. Untuk urusan dokumen krusial seperti ijazah, ada dua lapis verifikasi: 1. Verifikasi administratif: memeriksa kelengkapan dan keaslian dokumen. 2. Verifikasi faktual: memeriksa langsung ke pihak penerbit dokumen jika diperlukan. Jumlah calon Walikota pun tidak banyak—biasanya hanya 3–4 pasangan calon, sehingga setiap berkas diperiksa dengan teliti. Dalam konteks inilah, tidak masuk akal KPUD sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kota/kabupaten “meloloskan ijazah palsu”. Integritas KPUD dan mekanisme pemilu berlapis justru dirancang untuk mencegah kecurangan semacam itu. Belum lagi dari sisi Partai Politik. PDI-P sebagai pengusung utama Jokowi, dan partai-partai lain yang berkoalisi, memiliki standar seleksi administratif yang ketat, termasuk verifikasi legalitas dokumen calon. Tidak mungkin partai sebesar itu mempertaruhkan reputasi, mesin politik, dan peluang kemenangan hanya karena membiarkan seorang kandidat dengan ijazah bermasalah maju ke publik. Dalam dunia politik, sebuah kecacatan administratif seperti ijazah palsu adalah senjata penghancur—lawan politik pasti akan mengeksploitasinya habis-habisan untuk menjatuhkan kredibilitas lawan sejak hari pertama pencalonan. Namun faktanya, hal itu tidak terjadi. Tidak ada satu pun lawan politik Jokowi — dari level lokal hingga nasional — yang memainkan isu ini ketika Jokowi maju sebagai: Walikota Solo (2005, 2010) Gubernur DKI Jakarta (2012) Presiden Republik Indonesia (2014, 2019) Semua proses demokrasi di level formal telah dilewati tanpa ada keberatan administratif terhadap dokumen pendidikannya. Justru isu “ijazah palsu” muncul bertahun-tahun setelah Jokowi melewati semua prosedur, setelah ia selesai menjalankan jabatan dua periode, dan muncul tanpa dasar administratif yang kuat, tetapi lebih banyak sebagai narasi politik. Di sini terlihat bahwa tuduhan ijazah palsu lebih masuk akal dipahami sebagai operasi politik, bukan temuan hukum. Motifnya pun jelas: menyerang reputasi Jokowi yang memang—berdasarkan banyak survei kredibel—masih ditopang tingkat kepercayaan publik di kisaran 80%, bahkan setelah ia tidak lagi menjadi Presiden selama lebih dari satu tahun. Ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Rousseau, volonté générale atau kehendak umum rakyat masih bekerja pada nama Jokowi. Dalam teori kontrak sosial, kehendak umum adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan politik; ia tidak tunduk pada kehendak satu orang, apalagi satu keluarga politik. Ketika kepercayaan rakyat bertahan kuat, bahkan setelah seseorang tidak lagi memegang jabatan, itu menandakan bahwa legitimasi yang ia miliki adalah legitimasi sosial, bukan sekadar legitimasi formal. Karena itu, sulit membayangkan bahwa reputasi politik sebesar itu bisa dihancurkan hanya dengan narasi tuduhan yang tidak terbukti, yang sumbernya pun datang dari kelompok-kelompok yang rekam jejaknya juga bisa dipertanyakan. Dengan kata lain, tuduhan “ijazah palsu” bukanlah argumen, melainkan strategi politik. Dan sejauh ini, strategi itu gagal karena bertabrakan langsung dengan kehendak umum rakyat, yang telah menilai Jokowi bukan dari gosip, tetapi dari rekam jejak nyata sejak ia memimpin Solo hingga memimpin negara. Dedy Nur Palakka Kader PSI Bali