🅰Dℹ
12.3K posts

🅰Dℹ
@adiansyahdompu
- Akun Asli bukan Buzzer - Berani Mubahallah: Tidak menerima bayaran Sepeserpun utk Cuitan2 Politik - Meyakini NKRI adalah bentuk terbaik utk Republik Indonesia









Bertemu Gibran, Ocha Peserta Lomba Cerdas Cermat Diberi Motivasi dan Tips Debat


"Gugatan UU IKN Ditolak, Mahkamah Konstitusi tegaskan Ibu Kota Negara tetap Jakarta" Lihatlah wahai rakyat Indonesia, betapa JAHATNYA orang² yg ada divideo ini !🤬



Narapidana yg jadi buronan @KejaksaanRI ternyata masih menjabat sbg Komisaris BUMN ID FOOD !! Gmna BUMN ga merugi terus. Tiap bulan buang2 uang ratusan juta utk gaji komisaris dg status buronan. Kejagung memang 💩💩 ! ------ SuperM GA VIP Donut


Pemilihan Kapolri Tetap Wewenang Presiden, Tak Ada Rekomendasi Kementerian Lain Jakarta — Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) merekomendasikan pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tetap menjadi wewenang presiden. DPR hanya sebagai pihak yang menyetujui atau tidak menyetujui. Komisi pun tak merekomendasikan pembentukan Kementerian Keamanan. Keberadaan usulan nomenklatur baru ini sempat menjadi tarik-menarik di internal KPRP. Dan akhirnya diputuskan tak merekomendasikan pembentukan kementerian baru. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang sekaligus Anggota KPRP seusai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5). “Pak Presiden menerima laporan hasil kerja Komisi. Seluruh yang disampaikan itu telah disepakati," kata Yusril. Menurutnya, Polri tetap berada di bawah presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian. Kepolisian tetap di bawah perintah presiden. "Polri tetap langsung berada di bawah presiden,” paparnya. Selanjutnya, poin penting lain adalah memperkuat dan memperluas peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). KPRP juga merekomendasikan agar keputusan-keputusan Kompolnas mengikat dan harus dilaksanakan oleh Polri. Rekomendasi tersebut akan berdampak pada perubahan regulasi, khususnya revisi Undang-Undang Polri yang akan segera disusun dan diajukan ke DPR. “Nanti akan disampaikan kepada DPR sebagai amandemen UU Kepolisian yang ada sekarang. Beberapa pasal, khususnya terkait dengan kompolnas juga penempatan polisi di luar tugas tugas kepolisian, juga akan ditegaskan dalam UU,” kata dia. #PrabowoSubianto #Kapolri #ReformasiPolri #KPRP #Kompolnas @prabowo #YusrilIhzaMahendra #Polri #RevisiUUPolri #IstanaNegara #HukumIndonesia #BakomRI

News :🚨Komisaris PT MIND ID yang juga mantan ketua umum PSI,Grece Natalie menghasut dan memprovokasi umat se-agamanya untuk mempermasalahkan ceramah jusuf kalla. Sepertinya serangan terhadap jusuf kalla semakin masif dilakukan oleh orang orang yang terafiliasi dengan Jokowi dan gibran





Isu dugaan dinasti politik di Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menjadi sorotan. Nama Gubernur Kaltim Rudy Masud disorot seiring kontroversi kebijakan daerah, sekaligus munculnya sejumlah anggota keluarga yang menempati jabatan strategis di pemerintahan dan organisasi. Fenomena ini disebut jadi salah satu penyebab ribuan warga Kaltim menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur pada Selasa, 21 April 2026. Berikut daftar 7 kerabat Rudy Mas’ud yang diketahui menduduki posisi penting: 1. Rudy Mas’ud – Gubernur Kalimantan Timur 2. Hasanuddin Mas’ud – Ketua DPRD Kaltim - Kakak Rudy Mas’ud 3. Rahmad Mas’ud – Wali Kota Balikpapan - Saudara Rudy 4. Syahariah Mas’ud – Anggota DPRD Kaltim periode 2024–2029. 5. Syarifah Suraidah – Anggota DPR RI - Istri Rudy Mas’ud 6. Hijrah Mas’ud – Tim Ahli Gubernur - Adik Rudy Mas’ud 7. Syarifah Asmawati – Pejabat Birokrasi Pemprov Kaltim - Kerabat dari pihak keluarga istri Baca selengkapnya disini: viva.co.id/berita/nasiona… ___ #vivanews #dinastipolitik #rudymasud #nepotisme


Menko Perekonomian: Fundamental Ekonomi RI Tetap Kuat “Di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian, fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga solid.”





