alza rendian

Saya menghargai pernyataan Menlu Sugiono yg menegaskan penolakan thdp wacana pemungutan pajak terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka. Kalau ini sampai terjadi, maka dampaknya sangat buruk untuk citra internasional dan kredibilitas Indonesia sebagai pelopor dan arsitek UN Convention on the Law of the Sea. Hal ini juga akan merusak suasana di KTT ASEAN di Cebu bulan Mei nanti yang akan dihadiri Presiden Prabowo, karena pemungutan biaya yang melanggar hukum internasional ini pasti diprotes negara tetangga dan dunia internasional, dan akan mengguncang ekonomi dunia yang kini sedang rapuh. Ingat bahwa kita sangat bergantung pada konvensi hukum laut, sebagai instrumen hukum internasional yang menjamin keabsahan konsep wawasan nusantara NKRI, di mana Indonesia akhirnya memiliki kedaulatan penuh atas laut-laut di antara kepulauan nusantara yang sebelumnya adalah wilayah laut bebas internasional. Ke depan, saya dengan hormat mengimbau agar pejabat pemerintah berhati-hati dan bijak dalam memberikan pernyataan di depan publik yang bisa menimbulkan kebingungan dan kegaduhan yang tidak perlu. Koordinasikan dulu inisiatif kebijakan atau ide-ide baru dalam mekanisme inter-departemen dan mintakan persetujuan dari presiden. (English version) I appreciate FM Sugiono’s statement rejecting the idea by a fellow Minister to impose taxes on vessels transiting the Malacca Straits. If such a policy were ever pursued, the consequences would be disastrous, would certainly damage Indonesia’s international reputation, and would undermine our credibility as a champion and architect of the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). It would also harm the atmosphere at the ASEAN Summit in Cebu this coming May, which will be attended by President Prabowo. Such a move would certainly trigger protests from neighboring countries and the wider international community; and at a time when the global economy remains fragile, it could create unnecessary shocks. We must also remember that Indonesia has a vital stake in UNCLOS. It is this very international legal framework that underpins the legitimacy of our archipelagic outlook (Wawasan Nusantara), securing our sovereignty over the waters between our islands, waters that were once considered international seas. Going forward, I respectfully remind the government officials to exercise caution and wisdom in making public statements that may generate unnecessary concern. New policy proposals should first be carefully coordinated through inter-agency mechanisms and receive proper approval from the President before being communicated publicly. news.republika.co.id/berita/tdy6sl3…

Arek berdua ini >> @ismailfahmi vs @ainunnajib, apa ndak bisa menahan diri kah, untuk tidak saling merespon. Wong kalian akan tetap pada pendirian masing2 koq. Jadi mau meyakinkan siapa?? 🤣 Sekedar saran, kalau pun terpaksa meluruskan, jangan pakai AI (claude) lah, pakai apa yg ada dipikiran sendiri, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Jawaban AI, soal Muhammadiyah jauh hari sudah gunakan hisab, jauh sebelum ada Indonesia, justru mevalidasi apa yang disampikan Buya Hamka. Karena sebelum ada Indonesia, maka dalam kaidah Islam, ya belum ada Ulil Amri yg bisa diikuti. Setelah Indonesia merdeka, baru ada yang namanya Ulil Amri. Ini konfirm ya, Muhammadiyah juga akui pemerintah cq Kementerian Agama itu Ulil Amri. Pun NU. Mari rayakan Idul Fitri saja, besok sudah sama2 lebaran. 😆

@_AmandaBrownies Harganya emang segini ya min🥹