Adi Anggara

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan keterlibatan Presiden Jokowi dalam putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dibuktikan. Hal itu disampaikan dalam paparan hakim MK Arief Hidayat. “Putusan MKMK nomor 2 tahun 2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan MK No 90 tidak serta-merta jadi bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah, bahwa terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power presiden dalam perubahan syarat calon tersebut. Terlebih kesimpulan putusan MKMK No.2 tahun 2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam putusan mahkamah nomor 141 tahun 2023, antara lain telah menegaskan, MKMK tidak berwenang membatalkan keberlakuan putusan MK. Dalam konteks perselisihan hasil pemilu persoalan yang dapat dilalilkan bukan lagi keabsahan atau konstitusionalistas syarat, namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta pemilu. Dengan demikian menurut mahkamah tidak terdapat persoalan atau permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari pihak terkait. Dan hasil verifikasi serta penetapan calon yang penetapan calon yang diberlakukan dilakukan termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut, serta tidak ada bukti yang meyakinkan mahkamah telah terjandi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon presiden tahun 2024”