Bilipad

Lu bayangin sesusah apa ngurusin kasus dugaan korupsi purnawirawan militer Even harus buat Presiden turun tangan langsung kasih kode ke Purbaya. Ini baru purnawirawan loh, belum lagi yang aktif dan punya kesatuan. Inilah kenapa militer sebaiknya benar-benar dipisahkan dari kehidupan sipil. Karena ga akan imbang antara mereka yang punya senjata dengan yang tidak punya senjata. FYI saja... Even partai komunis seperti PKC saja benar-benar mengontrol militer dan memisahkannya dari dunia sipil. Militer berada di bawah Central Military Commission dibawah kontrol partai (party controls the gun). Setiap jenderal adalah kader partai. Jenderal-jenderal militer diangkat oleh ketua partai. Dan militer tidak pernah memegang jabatan sipil. Makanya begitu ada jenderal militer Cina yang korup, langsung dicopot total sama Xi Jinping. Ini negara yang kita anggap otoriter loh. Masak yang ngaku demokratis dan sipil kagak bisa?

Pagi teman-teman! Lagi rame bahas VCP pattern. Tahun lalu saya sempet bikin simple breakdown dan catatannya (sampe saya print. ini tahun 2021 kyknya 😂). Cek QRT saya di bawah aja. VCP itu gampang nya dia bikin pola "cup", dan tiap cup di sisi kanan penurunannya makin mengecil (tightening / kontraksi volatilitas). Contoh real-nya? Mari kita lihat $UNVR.

Buat perbandingan aja untuk USD: Jaman Pak SBY selama 10 tahun: Pelemahan Rupiah 2.956 Poin (9.085 -> 12.041) Jaman Pak Jokowi selama 10 tahun: Pelemahan Rupiah 3.424 Poin (12.041 -> 15.465) Jaman Pak Prabowo selama 2 tahun: hitung aja sendiri 🤣

Barusan gw nonton podcast yang bilang rupiah akan nyentuh 22.000-25.000, pas bulan Juli-Agustus 2026 Itu kata Prof. Ferry Latulihin. Ekonom dan Mantan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran. Loh kok bisa? Alasan Prof Ferry: - Efek krisis Hormuz, harga minyak sekarang di atas 100 dolar AS, bahkan otw 120 USD. - Karena masih impor BBM dan subsidi ditahan, beban APBN makin berat. - MBG sebagai the root of all evil. Bikin APBN boros karena memakan hampir 300 T - Efek MBG => Defisit fiskal membengkak sekitar Rp240 triliun Gara-gara ini kata Prof Ferry: - Pasar takut sama APBN Indo. Bisa jebol ga ni anggarannya? - Indonesia bisa turun rating menjadi non-investment grade - Ujung-ujungnya, pasar makin tidak percaya. Tapi ada lagi yang lebih seram..

Gila ini. Indonesia kena skandal besar lagi. Betapa korupnya!

Jadi gini ceritanyaa.. IHSG crash karena ada rumor pendirian badan ekspor komoditas. Kabarnya, setiap eksportir yang ingin jual CPO dan Batubara, tidak lagi bisa memjual langsung ke pasar dunia. TAPI, HARUS LEWAT BADAN ITU. Yang jadi masalah, tidak ada yang tahu menahu soal pendirian badan ini. Purbaya tidak tahu, bahkan Bahlil pun tidak tahu. Mereka bilang : tunggu pengumuman Presiden. Katanya sih, bada ini mau menekan praktik pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Supaya penerimaan negara dari pajak, royalti, dan devisa lebih optimal. Tapi pasar membaca itu sebagai upaya ngontrol mereka, mengurangi margin mereka, inefisiensi dan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh badan pengekspor. Lagipula praktik bandel seperti under-invoicing harusnya bisa ditegakkan dengan Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Penegakan hukumnya harus lebih kuat. Ga perlulah bikin badan2 baru.

Hari ini, oposisi sudah seperti makhluk mitologi

Rumor yang bikin IHSG junam hari ini: Pemerintah berencana membentuk badan ekspor, terutama untuk komoditas. Nanti semua perusahaan eskportir harus menjual lewat badan tersebut Badan tsb bisa mengantongi marjin. Sebaliknya perusahaan eksportir akan mengalami penurunan laba, nggak bisa jual langsung Jika rumor tsb beneran, ya potensi IHSG makin junam Sumber: bloombergtechnoz.com/detail-news/10…

Kalo harus lewat badan khusus negara,maka kemungkinannya: - margin keteken - pricing power hilang - birokrasi naik - political intervention naik - transaction cost naik (?) — ada approval,dokumen dan teka-teki bengek Sagala rupa nu ngarurudet. Not good for business.

Pressing. Senjata utama Liverpool, yang dikubur di depan tribun. Hanya pundit bodoh yang menyalahkan @MoSalah soal apa yang dia tweet kemarin. Karena Heavy Metal Football itu cuma kenangan musim ini. Dan Salah, pasti akan pergi tanpa merasakan itu lagi. A thread 🧵

Udah tembus 17,700 per dolar. Pasukan screenshot udah pada siap?

@B3doel___ itu ada yg misahin kirain ngelerai, malah join 😂

Detik-detik Tendangan Mavt! Viral! Rusak Warung dan Pukul Ibu-ibu, Si Botol Dapat Salam Olahraga Dari Akamsi 🎥: istimewa

BEGAL DAN JAMBRET LAGI MARAK jakarta kok jadi ga aman gini yah Hati2 yahh semua

The Economist (May 16th, 2026) menulis soal rezim Prabowo. Dari cara-caranya membungkam aktivis Andrie Yunus hingga pemborosan anggaran. Masa lalu Prabowo juga diungkit. Benar2 menuju apocalypse 🫣

“MBG membawa dampak buat masyarakat sekitar” Dampaknya:

@notintofinance lagi cari Report Designer nih Job descnya simpel, cuma design analysis yang udah kita bikin jadi report yg rapih & engaging: 1. Diutamakan mahasiswa 2. Fully paid & remote working 3. Kalo bisa asik, krn kita kerja sambil ngelantur wkwkwk Bisa langsung dm gue aja ya dan lgsg kirim portfolio / cv 🧙‍♂️ #infoloker #infomagang

Guys, Mahfud MD baru ngomong sesuatu soal kasus Nadiem yang menurut gue paling penting dan paling jarang dibahas dari semua analisis yang beredar. Dan Mahfud bukan orang sembarangan yang ngomong ini. Dia mantan Menko Polhukam. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ahli hukum tata negara yang sudah puluhan tahun di sistem ini. Dia tahu persis bagaimana mesin hukum Indonesia bekerja dari dalam. Yang pertama Mahfud tegaskan dan ini yang paling mendasar: Korupsi itu harus ada tiga unsur yang semuanya terpenuhi. Tidak bisa kurang satu pun. Pertama: ada perbuatan melawan hukum. Kedua: ada niat jahat yang bisa dibuktikan. Ketiga: ada kerugian negara yang nyata dan ada aliran dana yang bisa dilacak ke terdakwa. Kalau salah satu tidak terpenuhi tidak ada korupsi. Sesederhana itu secara hukum. Dan Mahfud bilang: dari apa yang dia lihat di kasus Nadiem sangat sulit untuk membuktikan ketiga unsur itu terpenuhi sekaligus. Soal kerugian negara dan kenapa ini krusial: Dakwaan menyebut kerugian negara Rp2,1 triliun dari pengadaan Chromebook. Tapi yang menghitung kerugian itu adalah BPKP bukan BPK yang merupakan lembaga audit resmi negara. Mahfud menjelaskan perbedaan ini bukan hal kecil. BPKP berada di bawah presiden. BPK adalah lembaga independen konstitusional. Dalam kasus korupsi yang serius lazimnya yang digunakan adalah audit BPK. Dan ketika vendor, reseller, dan distributor Chromebook semua bersaksi di pengadilan bahwa harga yang dianggap wajar oleh BPKP adalah harga yang akan membuat mereka rugi secara bisnis maka metodologi audit itu sendiri yang perlu dipertanyakan. Soal niat jahat yang sampai sekarang tidak bisa dibuktikan: Mahfud mengingatkan satu prinsip hukum yang sangat mendasar: dalam hukum pidana, niat jahat harus bisa dibuktikan. Bukan diasumsikan. Bukan diduga-duga. Grup WhatsApp yang selama berbulan-bulan disebut sebagai bukti perencanaan korupsi? Tidak pernah masuk ke dakwaan. Artinya jaksa sendiri tidak cukup yakin untuk memasukkannya sebagai alat bukti. Nadiem hanya hadir satu kali rapat sebelum pengadaan. Hanya bilang: "Teruskan." Tidak menandatangani persetujuan pembelian apapun. Tidak ada notulen yang menunjukkan dia yang memutuskan spesifikasi akhir pengadaan. Kalau itu yang disebut niat jahat maka setiap menteri yang pernah memberikan arahan umum kepada bawahannya berpotensi menjadi terdakwa korupsi. Soal aliran dana yang paling telak: Mahfud bilang dalam kasus korupsi yang sehat secara hukum harus ada aliran dana yang bisa dilacak. Dari mana, ke mana, berapa, kapan. PPATK sudah memeriksa. Hasilnya: nol aliran dana ke Nadiem dari siapapun selama dia menjabat. 800 miliar yang disebut dalam dakwaan sebagai keuntungan yang diterima Nadiem? Di persidangan dibuktikan itu adalah transaksi internal antar PT dalam ekosistem GOTO untuk persiapan IPO masuk dan keluar di hari yang sama. Tidak ada hubungannya dengan Nadiem sebagai individu. Mahfud bilang dengan sangat tegas: kalau tidak ada aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke terdakwa sangat sulit untuk menyebut ini korupsi dalam definisi hukum yang benar. Yang paling berani Mahfud katakan soal ketimpangan proses: Jaksa menghadirkan 55 saksi dengan 7 ahli selama 3,5 bulan. Tim pembelaan Nadiem baru berjalan satu minggu lalu proses tiba-tiba mau dipotong dan langsung masuk ke tahap tuntutan. Mahfud bilang: ini adalah ketimpangan yang tidak bisa diabaikan. Dalam sistem hukum yang sehat, terdakwa harus mendapatkan waktu dan ruang yang proporsional untuk membangun pembelaannya. B ukan 3,5 bulan lawan satu minggu. Prinsip audi alteram partem dengarkan kedua belah pihak adalah prinsip paling dasar dalam hukum manapun di dunia. Dan kalau prinsip itu tidak ditegakkan dalam kasus sepenting ini apa yang sedang kita banggakan dari sistem hukum kita? Konteks yang tidak boleh dilupakan: Mahfud mengingatkan satu hal yang sangat penting soal siapa Nadiem sebelum jadi menteri. Nadiem meninggalkan posisi sebagai CEO yang karirnya sedang di puncak. Masuk ke pemerintahan. Dan berdasarkan catatan pajak pribadinya hartanya tidak bertambah selama menjabat. Justru berkurang. Mahfud bilang: orang yang niatnya korupsi tidak akan masuk ke pemerintahan dengan harta yang justru turun setelah menjabat. Mahfud tidak mengatakan Nadiem pasti tidak bersalah. Itu adalah hak hakim untuk memutuskan. T api dia mengatakan sesuatu yang jauh lebih penting dari itu: Proses hukum yang tidak seimbang, dakwaan yang unsur-unsurnya sulit dipenuhi, aliran dana yang tidak bisa dibuktikan, dan kerugian negara yang metodologi auditnya sendiri diperdebatkan di pengadilan semua itu bukan tanda sistem hukum yang sehat. Dan ketika sistem hukum tidak sehat siapapun bisa menjadi Nadiem berikutnya. Tidak peduli seberapa bersihnya niatmu. Tidak peduli seberapa besarnya pengorbananmu. Tidak peduli seberapa banyak saksi yang bersaksi membelamu. Kalau mesin sudah diarahkan ke kamu mesin itu akan jalan terus. Dan pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya soal Nadiem. Tapi soal apakah kita masih bisa menyebut sistem ini adil. mungkin nadiem hari ini besok, minggu depan tahun depan mungkin akan lahir nadiem yang lain dan akan di perlakukan sama persis bisa jadi kamu, keluarga ,atau siapa pun itu yang lagi berada di lingkaran itu cepat atau lambat selama masih seperti ini kamu bisa kena

Lengkap sudah: ✅Information bottleneck ✅Orchestrated narrative ✅Regressive transparency, kemunduran transparansi publik. Berdasarkan artikel ini, tindakan2 Seskab Teddy adl sebentuk soft censorship. Memanipulasi akses dan mengarahkan konten berita. Jika tren ini berlanjut tanpa perlawanan dari pers dan publik, ada gejala kuat bahwa tata kelola pemerintah akan lebih tertutup dan menuju otoriter. Suram.

If a rising dollar isn’t a problem, then why are we buying fighter jets? Don’t villagers even use fighter jets anyway?

Baca di sini: megapolitan.kompas.com/read/2026/05/1… Rumah penulis buku, Ahmad Bahar, di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, didatangi oleh belasan orang yang mengaku anggota ormas GRIB Jaya pada Minggu (17/5/2026) lalu. ~AC #Megapolitan