@direktoridosen 😭😭😭
Pak Dosen dlu masih ingat, kasus mantan rektor tsb sempat heboh, selain karena korupsi tetapi juga SK Rektornya sempat dicabut oleh Menteri Agama.
Indonesia
Catatan Dosen Hukum
181 posts
Catatan Dosen Hukum
@dosenhukumnotes
Catatan dosen hukum: isu hukum dan tips akademik.
Katılım Mart 2026
900 Takip Edilen835 Takipçiler
JUST OUT
Ustadz Dr. Abdul Somad (UAS), mengalami kendala administrasi saat hendak jadi dosen tetap Universitas Islam Riau (UIR).
Karna NIDN/NUPTK nya masih nyangkut di UIN Syarim Kasim Riau.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya UAS adalah Dosen PNS di UIN Riau. Namun, mundur sbg dosen karna alasan pribadi.
here we go !!!
pake acara nyindir, eks. rektor yang lagi sekolah di Lapas di Riau, pula.
🤣
@akuratco @Dospemz @dospeng @dosenhukumnotes @dosenkesmas
Indonesia
Kesimpulannya:
Janji kawin bukan perjanjian biasa yang bisa dipaksakan (Pasal 58 KUHPerdata), tapi pelanggarannya bisa digugat sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) sepanjang ada kerugian nyata dan melanggar kesusilaan.
CMIIW. 🙏🙂
Ada yang pernah alami atau sedang menghadapi kasus serupa? Semoga semua aman dan niat untuk perkawinan dilancarkan.
#CatatanDosenHukum #HukumPerdata
Indonesia
Beberapa Yurisprudensi Penting MA:
• No. 3191 K/Pdt/1984 → Ingkar janji kawin = PMH
• No. 3277 K/Pdt/2000 → Tergugat harus mengganti biaya hidup selama “hidup bersama”
• No. 935 K/Pdt/1998 → Kewajiban memberi rumah & nafkah anak
• No. 783 K/Pdt/2018 → Menguatkan preseden sebelumnya
Indonesia
Janji kawin (janji menikah) ternyata bisa digugat di pengadilan. 😳
Tapi bukan untuk memaksa orang kawin, melainkan untuk menuntut ganti rugi.
Gimana aturannya secara hukum?
Thread ini penting buat yang lagi belajar Perdata atau sedang punya masalah serupa. 👇
Indonesia
Respons cepat MPR RI terhadap adik‑adik siswa yang dirugikan patut diapresiasi. ✨
Tapi memang, dibanding DPR, kenapa MPR lebih jarang disorot? 🤔
Per nomenklatur, MPR merupakan lembaga negara yang menjalankan kewenangan permusyawaratan rakyat.
Hal ini utamanya diatur di dalam UU 17/2014 jo. UU 13/19, selain dalam UUD NRI Tahun 1945.
Tugas utama MPR meliputi kewenangan konstitusional untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945, pelantikan Presiden/Wapres, dan pemakzulan dalam batas tertentu.
Serta tugas pembinaan kehidupan berbangsa: memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, mengkaji sistem ketatanegaraan, dan menyerap aspirasi masyarakat.
Karena itu, peran MPR sebenarnya besar dan penting, yakni menjaga nilai, konstitusi, dan arah bernegara.
Menurut, manteman, apa yang perlu disempurnakan dari MPR? 🙂
#CatatanPakDosen
Indonesia
@dosenhukumnotes Ya realita nya, koncoisme sedulurisme itu nomor satu hahaha
Indonesia
Benarkah kursi DPR bisa diwariskan begitu saja dari orang tua ke anak? 🤔
Singkatnya, pergantian anggota DPR oleh anak dari anggota sebelumnya tidak otomatis karena hubungan keluarga.
Secara hukum, yang berlaku adalah mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW). Hal ini diatur di dlm PKPU No. 3/2025, selain aturan utamanya dlm UU 7/2017.
Jika seorang anggota DPR berhenti karena meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan, kursinya diganti oleh calon dari partai yang sama berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak berikutnya dalam daerah pemilihan (dapil) yang bersangkutan.
Mekanisme PAW ini memang bs dibilang ejawantah dari demokrasi prosedural. Namun, ia juga menjadi cermin bagi kita semua:
Apakah sistem pemilu kita sudah cukup kuat untuk mencegah persepsi “warisan kekuasaan”, atau justru membuat rakyat semakin skeptis terhadap kualitas representasi di DPR? 😩
#CatatanDosenHukum
Indonesia
@TxtRabbitHole Terima kasih info tambahannya, Min 🫡
Indonesia
@dosenhukumnotes Izin memberi tambahan, Gan.
x.com/i/status/20541…
Lubang Kelinci@TxtRabbitHole
Bener banget penjelasannya secara mekanisme — memang secara aturan PAW (Pergantian Antar Waktu) nggak bisa asal tunjuk keluarga. Tp yg jadi soal bukan cuma soal legal atau nggak-nya, tapi soal ekosistem yg memungkinkan dinasti ini terbentuk sejak awal — yaitu partai yg dengan sadar menempatkan bapak dan anak di dapil yg sama. Di situ partai punya peran besar dong. Secara elektoral, nama besar orang tua jelas ngasih efek "coattail" ke si anak — pemilih yg loyal ke bapaknya otomatis jadi basis suara anaknya juga. Jadi meski secara prosedur "sah", ada privilege struktural yg nggak bisa diabaikan. Yg lebih menarik disorot sebenernya: kenapa partai-partai kita cenderung nyaman mereproduksi pola ini? Karena rekrutmen kader berbasis nama/keluarga jauh lebih "aman" secara elektoral dibanding mendorong kader baru yg belum punya basis massa. Selama sistem kepartaian kita masih sangat oligarkis dan rekrutmen nggak transparan, dinasti legislatif kayak gini bakal terus ada — legal, tp tetep problematik dari sisi demokrasi yg sehat. 🙏
Indonesia
@IndraFer Betul sekali.
Meskipun kita semua punya asas “equality before the law”. Sepertinya, pengaruh kekuasaan ga terelakkan. 🫠
Indonesia
@dosenhukumnotes Apa yang tidak mungkin terjadi di negeri dagelan ini, semua kebijakan bisa jadi benar kalau buat mereka
Indonesia
@MiskinTV_ Kalo hukum kayak Pak Dosen, gmna min?
Indonesia
Niche di X yang bisa kamu pilih buat ngejar monet:
- Politik
- Video/Gambar viral
- Komedi/Lucu
- Gosip Artis
- Sepakbola
- 'Saling Sapa'
Indonesia
@unmagnetism Bright side nya, Min, adalah kt ga terjebak ke dlm sengeta waris. Yg bs bikin berantem semua keluarga.🤔
Apakah ada yg berminat belajar hukum waris di sini? ☝️
Indonesia
@raysofflight Mengutip senior @mfatahilahakbar, negara kita adalah negara “hokum”, bukan “hukum”.
Indonesia
@dosenhukumnotes Yang jelas ga menjadi ancaman di Indo karena Indo bukan negara hukum
Indonesia
Catatan Pak Dosen ✨
Vigilantisme bukan sekadar “warga kesal lalu main hakim sendiri”.
Menurut Regina Bateson (2020), vigilantisme adalah praktik kekuasaan ekstra-legal yang justru hidup di dalam bayang-bayang negara hukum. Dan bahkan sering ditoleransi atau difasilitasi oleh aparat itu sendiri.
Bukan hanya karena hukum kita lemah. Tetapi juga ada pembiaran negara agar “zona abu-abu” itu tetap ada.
Ini yang terjadi di banyak kasus preman, satgas, atau “viral justice” di Indonesia.
Gimana menurut, manteman? Apakah vigilantisme ini solusi atau justru ancaman bagi negara hukum? 🤔
Link referensi:
journals.sagepub.com/doi/pdf/10.117…
#CatatanDosenHukum #Vigilantisme
Muhammad Said Didu@msaid_didu
Preman akan berkuasa di Negara yg penegakan hukumnya jelek. Penguasa yg tidak mau atau tidak mampu menegakkan hukum akan memelihara Preman. Itu saja.
Indonesia
Adagium Cinta #1 🩷
Dalam perkara pidana, alat bukti harus lebih terang dari cahaya.
Tapi dalam perkara cinta,
kebaikan dan perhatianmu malah melebihi cahaya.
---
Susah dibantah ini 🤭 #adagiumcinta
Indonesia
@tempodotco Kasus keracunan makin ramai. Seperti kata Direktur Celios, Bhima, bahwa demand kerja yang tinggi akhirnya bs mengorbankan standar dan kualitas makanan.
Perlu moratorium dan evaluasi besar-besaran.
Indonesia
