Dee K.

I don't think people understand the gravity of the situation as the UN is preparing for possible nuclear weapon use in Iran. This is a picture of Tehran. For you uneducated, untraveled, never-served, warhawks licking your chops at the thought of bombing it. It's not some low population desert. There are families, children, family pets. Regular working class people with dreams. You're sick to want war. Tehran is a city of nearly 10,000,000 people. Imagine nuking Washington, Berlin, Paris, London, or beyond, bombed with nuclear weapons. I gave up my diplomatic career to leak this information. I suspended my duties so as not to be part of or a witness to this crime against humanity, in an attempt to prevent a nuclear winter before it is too late. Yesterday, nearly ten million people protested “No Kings” in the United States. The possibility of the use of nuclear weapons must be taken very seriously. It's dangerous. Act now. Spread this message worldwide. Take the streets. Protest for our humanity and future. Only the people can stop it. History will remember us.

Twitter is less fun because you can no longer tell who is naturally dumb and who is trying to make rent from ragebait

I’m hearing extremely concerning news that Andrie Yunus, the Deputy Coordinator of the Commission for the Disappeared & Victims of Violence (@KontraS) suffered an acid attack carried out by unidentified individuals, resulting in serious injuries across his body. I call on the Indonesian authorities to carry out thorough investigations into this horrific attack. Impunity for violence against HRDs is unacceptable. @IndonesiaGeneva @Kemlu_RI

in order to be an environmentalist, you have to be anti-imperialist, anti-zionist, and anti-capitalist. anything else is just cosplay.

Sorry sorry to say... Bro bukan hanya gagal jadi pemimpin negara tapi juga gagal menjadi manusia. Seseorang yang empatinya udah mati tuh orang yang paling bahaya, karena jangankan bisa memahami kondisi orang lain, untuk sadar tindakannya menyakiti aja nggak akan mampu.

No revenge cause the last memory you have of me is loving you to the end but the last memory I have of you is you being an asshole

FRESHLY GRATED NUTMEG

💔Borneo Critical Orangutan habitat bulldozed by PT Equator Sumber Rezeki (ESR) who has already cleared nearly 1,500 hectares (3,700 hectares) of rainforest inside this region that’s designated a UNESCO Biosphere Reserve and orangutan habitat news.mongabay.com/2025/12/indige…

- gak boleh jadi bencana nasional - gak boleh terima bantuan asing - gak boleh liput kondisi lapangan - gak boleh mengkritik pempus bolehnya orang sumatra cuma mati diam kelaparan dalam gelap

An endangered Tapanuli orangutan has been found dead under piles of wood and mud following floods in Sumatra. (bbc.com/indonesia/arti…)

@villifai gw kerja di media, dan yuppp. kita wartawan dilarang untuk nulis berita jelek yang berhubungan dengan pemerintahan Prabowo saat ini. kita bikin berita keracunan MBG aja ga dibolehin, langsung disuruh takedown sama atasan. jadi sebenernya pemerintah yang kayak anjing

@iamcontraa I don’t think it’s their original design. Do reverse image search and it’s less than $50 on some random Chinese website with that EXACT image. I bought a similar one from Killstar (w/o inner).

Donasi Menteri: Kedermawanan atau Penyimpangan Tata Kelola Negara? Penggalangan dana Rp75,85 miliar dalam satu jam oleh Menteri Pertanian mungkin terlihat sebagai aksi kemanusiaan yang spektakuler/heroik. Tetapi ketika donasi publik dihimpun melalui rekening “Kementan Peduli” dan dipimpin langsung seorang pejabat aktif, kita harus berhenti bertepuk tangan dan mulai bertanya: sejak kapan kementerian diberi mandat menggalang dana publik? Undang-Undang 9/1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan Permensos 8/2021 dengan jelas mensyaratkan izin resmi, mekanisme pelaporan, serta penyelenggara yang berbadan hukum seperti ormas atau lembaga kemanusiaan. Kementerian bukan salah satunya. Tidak adanya informasi bahwa Kementan mengantongi izin PUB atau menggunakan skema resmi seperti Pooling Fund Bencana membuat aksi ini rawan dianggap berjalan di luar koridor hukum yang dibuat negara sendiri. Masalahnya tidak berhenti di situ. Transparansi yang seharusnya menjadi fondasi setiap pengelolaan dana publik justru absen: hingga kini daftar donatur dan rinciannya belum dipublikasikan, sehingga publik tidak dapat memverifikasi siapa yang menyumbang dan berapa besarannya. Rekening yang digunakan berada di bawah kementerian, bukan rekening lembaga sosial independen atau yayasan kemanusiaan yang lazim diaudit secara rutin. Ketertutupan ini bukan sekadar “kurang ideal”, tapi menciptakan ruang spekulasi, karena tanpa data, publik mustahil dapat memastikan bahwa penggalangan dana tersebut bebas dari potensi konflik kepentingan atau penyalahgunaan. Jika penggalangan dana dilakukan secara sah, transparansi semacam ini seharusnya menjadi kewajiban dasar, bukan aspek yang diabaikan. Ironinya semakin mencolok jika kita melihat APBN 2025. Pemerintah memangkas anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 43%, sekaligus mengurangi alokasi pendidikan dan program strategis non-MBG. Negara sengaja melemahkan garda depan penanggulangan bencana, lalu pejabatnya tampil sebagai penyelamat dengan mengumpulkan donasi swasta. Ini bukan solidaritas; ini akibat dari prioritas fiskal yang keliru. Rakyat dipaksa menanggung dua beban: membayar pajak untuk negara yang lalai membiayai fungsi dasarnya, lalu menyumbang lagi untuk menutup lubang yang ditinggalkan oleh kebijakan itu sendiri. Karena itu, aksi donasi seorang menteri bukan hanya persoalan etika pribadi, namun ini adalah gejala penyakit sistemik dalam tata kelola negara. Kita tidak sedang melihat negara yang kuat dan responsif, tetapi negara yang makin nyaman melanggar aturan buatannya sendiri ketika merasa terdesak. Bantuan yang sampai ke korban pantas dihargai, tetapi caranya tidak boleh dibiarkan menjadi preseden. Jika pejabat publik bisa menggalang dana puluhan miliar tanpa izin PUB, tanpa audit independen, dan tanpa koridor transparansi, maka batas antara kekuasaan dan uang menjadi kabur. Dan ketika batas itu kabur, negara sedang membuka pintu bagi masalah yang jauh lebih besar daripada banjir yang sedang ditangani.

Beras bantuan dengan foto Presiden Prabowo di karung itu menunjukkan bagaimana negara masih memperlakukan warga korban bencana ekologis seolah sebagai "objek propaganda", bukan sebagai pemegang hak. Bantuan yang bersumber dari APBN ditempeli wajah satu orang, seolah datang dari kemurahan hati pribadi, bukan dari uang rakyat dan kewajiban konstitusional negara. 🤬 pemilu.jatam.org/tokoh.php?nama…

- bamboo fibre bed sheet - egyptian cotton bath towel - chef’s grade knife - le creuset stoneware mug - 18/10 cutlery set - european linen kitchen towel - visions glass cookware - bone china dinnerware - cashmere lining gloves - anything mulberry silk

@WhiteHouse this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda.