rangga@

@cinephileintern Antara Cut Nyak Dien atau Bloodsport kayanya.

#SelamatHariFilmNasional Masih inget nggak apa film pertama yang kamu tonton di bioskop?

Kawan Lama? Azko sama Informa tuh yg Kawan Lama 😌

The tone of this statement feels like the soldier who died wasnt our own. No asking for clarity nor investigating the perpretrator.

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. We are outraged. An Indonesian peacekeeper is murdered. Another is fighting for his life. Israel bombed the base where they served. This is clearly not an accident, nor a collateral damage. This is Netanyahu’s regime showing, once again, that they don’t care about international law, about UN personnel, and about the lives of those who dedicate themselves to peace. Indonesia has gone above and beyond. We have sent over 1,200 of our troops to serve under the UN flag. The Indonesian government also joined the Board of Peace to push for a just and lasting resolution in the Middle East. We extended our hand in good faith. Yet the answer to that good faith is a bomb dropped on our soldiers’ base. They spat on every effort Indonesia has made for peace. But let us be honest, this is not surprising. Netanyahu’s regime has shown time and again that they are indifferent to the world’s calls for restraint. They ignore UN resolutions. They strike UN facilities. They kill civilians, journalists, aid workers, and now peacekeepers. No one is off-limits. No one is safe. Sadly, it keeps going because the world keeps allowing it. To the UN Secretary-General, we appreciate your condemnation and your condolences. But words are not enough anymore. The UN must move beyond statements. Concrete, enforceable, and urgent action is what this moment demands. The credibility of the UN is on the line. If the world body cannot protect its own peacekeepers, what exactly is it protecting? To the nations of the world, now is the time to act together. Push for accountability. Refer those responsible to international courts. Enforce the rules that you all signed up to uphold. International law is only as strong as the willingness of nations to defend it. That willingness has been tested over and over again by Netanyahu’s regime. For countless of times, the world has failed the test. Do not let this death be forgotten in a news cycle. Do not let this become just another statistic in a long list of violations. Demand justice. Demand accountability. Make clear that those who attack UN peacekeepers will face real consequences. Kepada prajurit TNI yang gugur, selamat jalan, Pahlawan. Doa kami menyertai, juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Kepada yang terluka, semoga lekas pulih. Indonesia berduka, tapi kita yakin, Indonesia tidak akan diam.

@fajarrusalem Lg halbil hari pertama ngantor mas 😌

Jujur saya kultur shock, siang di ccm banyak yg seragaman, yg muda anak sekolah, yg dewasa seragam …

@FandomID_ formasi pohon natal: Dida Cafu-Costacurta-Nesta-Maldini Pirlo-Gattuso-Seedorf Rui Costa-Kaka Sheva

Coba sebutin pemain yg ada di foto ini Fans bola pasti bisa 😆

Izin saya menambahkan konteks biar diskusinya lebih tajam. Kasus ini bukan cuma soal "jasa editing dihargai Rp 0." Itu memang bagian paling mencolok dan bikin emosi, tapi masalah strukturalnya lebih dalam. Amsal Christy Sitepu itu videografer yang bikin video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, masing-masing Rp 30 juta. Videonya jadi, sudah tayang di YouTube, dan 20 kepala desa yang jadi saksi di persidangan bilang tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Satu pun tidak ada yang komplain. Yang bikin masalah adalah, auditor Inspektorat Karo menetapkan harga wajar cuma Rp 24,1 juta per video. Selisih Rp 5,9 juta dikali 20 desa, jadilah "kerugian negara" Rp 202 juta. Dan di dalam perhitungan RAB versi auditor itu, lima komponen pekerjaan kreatif, yaitu penciptaan ide/konsep, cutting, editing, dubbing, dan penggunaan mic/clip-on, semuanya dipatok Rp 0. Nol. Alasannya? Tidak ada kwitansi fisik pembelian dari pihak ketiga. Karena proses editing itu terjadi di kepala dan di depan layar komputer, bukan beli semen yang ada notanya. Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jernih. Logika auditor itu memang cacat, tapi cacatnya bukan karena orangnya bodoh. Cacatnya karena Standar Harga Satuan di hampir semua pemda di Indonesia memang tidak punya acuan untuk menghargai kerja kognitif. Pemda fasih menghitung harga semen per sak, aspal per ton, konsumsi rapat per orang. Tapi tarif per jam kerja editor video? Biaya amortisasi lisensi software editing? Tidak ada pedomannya. Jadi ketika auditor dihadapkan pada komponen yang tidak bisa dibuktikan dengan nota belanja fisik, mereka ambil jalan paling "aman" secara birokrasi, yaitu menolkannya, daripada dianggap subjektif oleh BPK di atasnya nanti. Tapi bukan berarti itu bisa dibenarkan Yah. Menolkan nilai editing sama saja bilang bahwa raw video bisa langsung jadi video koheren tanpa campur tangan manusia. Menolkan ide kreatif sama saja bilang storyboard, konsep visual, dan narasi itu muncul dari udara kosong. Ini penyangkalan total terhadap kekayaan intelektual. Dan ada masalah hukum yang mungkin luput dari perhatian publik. Amsal didakwa pakai Pasal 3 UU Tipikor, yang intinya soal "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan." Masalahnya, Amsal itu vendor swasta. Dia tidak pegang jabatan di pemerintahan, tidak punya akses untuk mencairkan dana APBDes, tidak punya wewenang administratif apa pun. Yang punya wewenang otorisasi pencairan dana itu justru kepala desa. Tapi 20 kepala desa itu cuma dijadikan saksi, bukan tersangka. Yang ditahan justru penyedia jasanya. Agak aneh kalau dipikir, ya. Saya nggak bilang Amsal pasti benar seratus persen. Bisa saja ada selisih harga yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau memang ada kelebihan bayar, mekanisme koreksinya seharusnya lewat jalur administrasi atau perdata, bukan langsung dilompati jadi pidana korupsi. Apalagi dengan nominal yang kalau dipecah per desa cuma selisih kurang dari Rp 6 juta. Besok, 30 Maret, Komisi III DPR akan gelar RDPU soal kasus ini. Dan vonis dijadwalkan 1 April. Semoga majelis hakim punya keberanian untuk melihat bahwa ada yang salah dengan cara kita menghargai kerja kreatif di negara ini. Karena kalau preseden ini dibiarkan, siapa yang berani ambil proyek pemerintah lagi? Ini perspektif saya yah, bisa jadi ada sudut yang belum saya lihat.

✅Bagi2 100 ribu kupon. ✅Setiap kupon berharga Rp 500 ribu. ✅Pos anggarannya? "Pokoknya ada." Jika pemegang otoritas administratif tertinggi spt Sekkab dgn arogan dan enteng pakai frasa membunuh akuntabilitas kayak gini, berarti ada sinyal bahwa tertib administrasi negeri ini bisa dgn gampangnya diterabas demi kepentingan2 pragmatis. Ngeri bener pengelolaan negara ini..

Sekelas pejabat negara yang dgaji oleh pajak kita ketika ditanya soal pos anggaran lalu jawabannya cuma, “pokoknya ada,” itu sudah cukup menggambarkan betapa rendahnya standar akuntabilitas yang sedang dipertontonkan. Gini amat negara dikelola 😢

@epicurina @KemnakerRI Ini kan masuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, ada yg namanya harga perkiraan sendiri (HPS) yg disusun oleh pejabat pembuat komitmen (PPK). Ga mungkin di HPSnya nol rupiah sih.

Harusnya @KemnakerRI yang pasang badan, karena negara sudah punya daftar spec masing-masing profesi. Bantu dong, jangan maunya mungut pajaknya saja pak/bu.

Kalo boleh dianalisa secara mendalam ini akar masalahnya, satu: Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat dipangkas besar-besaran. Ramai-ramai kepala daerah mengubah KUAPPAS dan memotong TPP sebagai bentuk "penyesuaian atas kebijakan efisiensi" setelah Dana Transfer ke Daerah dikurangi pemerintah pusat. (Kompas) Efek dominonya sederhana secara mekanis: ada aturan bahwa belanja pegawai maksimal hanya boleh 30% dari total APBD. Jadi ketika APBD turun drastis akibat TKD berkurang, plafon belanja pegawai otomatis ikut turun dan yang pertama "dikorbankan" adalah TPP karena gaji pokok tidak bisa dipotong. Contoh kasusnya sangat ekstrem di Kutai Timur: APBD turun dari Rp 9,8 triliun menjadi Rp 5,1 triliun, dan TPP ASN pun dipangkas hingga 62%. (Radar24) Ada juga faktor tambahan di beberapa daerah utang kegiatan tahun sebelumnya. Meski APBD tercatat Rp 5,1 triliun, anggaran efektif yang bisa digunakan untuk pembangunan hanya Rp 4,6 triliun karena sebagian harus dipakai untuk melunasi kewajiban pembayaran utang progres kegiatan tahun sebelumnya. (Kutaitimurkab) Singkatnya: ini bukan kebijakan yang lahir dari kemauan daerah, tapi keterpaksaan fiskal akibat pemotongan TKD dari pusat yang menghantam langsung kemampuan daerah membayar tunjangan pegawainya. ASN menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari kebijakan efisiensi yang dimulai di level nasional.

@PNS_Ababil Merk Polo 😌

Bagusan mana dibanding tas konsinyering yang dibeli borongan dari bogor?

@goldydharmawan @rdtlco @inusetiadi @zahraamalias Mungkin ga krn upah minimumnya salah satu yg terendah di pulau Jawa, sehingga supply SDMnya pada beralih ke daerah lain?

@rdtlco Ini pertanyaan saya juga, saya pernah diskusi dengan mas @inusetiadi dan @zahraamalias, tapi saya lupa waktu itu sintesisnya apa.

Pantes HDI-nya paling bagus se-Indo. Cuma saya ada pertanyaan yang mengganjal, Mas Goldy. Kenapa ga ada industri yang frontier dan dinamis di DIY, ya, Mas?

“Jelek banget endingnya,” saya sempet baca ada yang comment gitu tentang film Tunggu Aku Sukses Nanti. Penilaian itu kayaknya karena yang comment berharap Arga (@ArditErwandha) akhirnya bisa memenangkan kompetisi sukses antar keluarga. Bisa lebih sukses, lebih kaya, bisa ngebeli omongan orang yang nyakitin hati. Heroik ya. Tapi kenyataannya endingnya nggak gitu. Saya justru suka banget sama endingnya. Menjelang akhir, ada momen yang membuat Arga seolah dituntun melihat lebih dalam apa yang sebelumnya hanya tampak di permukaan, hingga dia bisa melampaui kata-kata yang sebelumnya dirasa menyakiti hati. Dalam kompetisi, banyak yang mikirnya cuma ada 2 kategori, yaitu kalah atau menang. Padahal ada kategori 3. Apalagi ini kompetisi sukses antar keluarga. Kategori 3? Iya. Kategori 3 adalah kita dengan sadar memilih keluar dari kompetisi, berhenti berkompetisi. Hop, wis cukup. Hanya dengan begitu barulah kita bisa sesungguh-sungguhnya menang.

@goldydharmawan Siap mas, ntr saya colek kalau ada undangan kesana. Seringnya undangan ke gedung D samping artotel.

@e66uej Yuk lah! Ku sehari hari di kantor Senayan Kalau misalnya ada kesempatan, mari bertemu dan diskusi ^^ Kopi di lantai ku enak, tenang aku yang beli, ga pakai APBN 😅

Baiknya... Rumahkan setengah yang kurang produktif, dobelkan atau tripelkan THP yang produktif, serta moratorium rekrutmen selain tendik dan nakes.

@ventilasilang Gw ampe udah bertekad ganti kolom pekerjaan di KTP dan KK 😌

seharusnya UKT anak PNS dikecilin, bagaimanapun PNS itu kebanyakan masuknya ke middle class, apalagi yang di bawah golongan 4 & ga megang jabatan. gaji ortu standar tapi UKT anak di kampus malah rata kanan bisa sampe golongan tertinggi apalagi kalo kedua ortunya PNS. mau nyari beasiswa tapi kebanyakan beasiswa kurang mampu, dibilang ga mampu ya ga juga, tapi kalo dibilang mampu ga semampu itu buat nalangin ukt tertinggi

Isaac Newton kalo masih hidup juga ga kepikiran penemuan satuan ukur ini, guys

@goldydharmawan Menarik mas..sbg ASN di instansi yg msh membina sekolah menengah, mungkin ke depannya kita bisa ada dalam forum yg sama. 🙏

@e66uej On point! Ada paper ini yang jelasin kenapa susah banget rekrut guru bagus rise.smeru.or.id/sites/default/…

Kita ini kadang sukanya ngatur detail-detail teknis yang gak penting dan bukan akar masalah kayak gini.

@goldydharmawan Pemberlakuan zonasi sekolah untuk menghilangkan sekolah unggulan niatnya bagus, tp sekolah unggulan yg banyak di kota besar pasti tendiknya lbh bagus selama ga ada insentif bagi tendik di daerah. By default, kualitas lulusan di daerah akan di bawah kualitas lulusan kota besar.

@e66uej Betul Akan lebih bagus kalau ada tours of duty. Jadi guru2 pernah merasakan ngajar di sekolah dengan berbagai tantangan. Yang lebih muda punya kesempatan untuk menjelajah Indonesia, makin naik pengalamannya bisa pilih track yang lebih stabil.