Effendi

Serius nanya, emang kalau cabut laporan kita harus bayar polisinya lagi ya? Pelaku udah minta damai dan nyanggup bayar ganti rugi kurang lebih 50jt, tapi polisinya minta uang 70jt jg, saya komplain knp mreka minta uang sama pelaku lebih besar dari jumlah kerugian saya? Mereka malah bilang "yaudah samain aja sama ibu" emg sistem kerjanya gini ya? Digaji tuh buat apa kalau tiap laporan di duitin semua? Shout out to p*lres dep*k cc:threadsunqistblooms

@Dwi1975 Dan dari ngonten, atasan udah apresiasi dan media pun tanpa perlu placement udah memberitakan. x.com/i/status/20548…

@13_iwaN @sibambaang Bukankah BPJS itu wajib? Baca Mas tentang UU No. 24 Tahun 2011 dan Perpres No. 59 Tahun 2024. Jangan keblinger.

konsep BPJS dan BBM subsidi memang bagus. tapi eksekusinya kita tau sendiri lah selama korupsi, nepotisme dan otak kosong yang jalanin sistem di indonesia tidak diberantas ya isinya penyelewangan dan salah sasaran: - 40% dari total konsumsi Pertalite, setara Rp41 triliun uang rakyat masuk ke tangki mobil orang2 yang gaji bulanannya bisa beli motor baru - Solar subsidi 80% dinikmati kendaraan industri. Truk2 besar, kendaraan perkebunan, logistik korporat. Bukan nelayan, bukan petani kecil. - 35% penerima bantuan iuran JKN salah sasaran. Bukan orang miskin, mereka pekerja yang harusnya bayar sendiri lewat skema PPU. Harvey Moeis dan Sandra Dewi, suami istri konglomerat dan artis papan atas ketahuan terdaftar sebagai peserta BPJS yang iurannya dibayar APBD DKI Jakarta. Gratis. Dari uang pajak warga.

Adakah yang bisa memberi pencerahan kepada ananda Yusuf ini? Barangkali 58% warga Indonesia juga punya pemikiran serupa.

@LambeSahamjja Kalau korupsi berapapun nilainya dan karena masih keluarganya maka layak dan patut fi hukum mati. Bagaimana ? Mas Rudy?

Guys, ada pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengungkap mentalitas dinasti politik di Indonesia dalam satu kalimat pendek. dan betapa sakitnya negeri kita ini Ketika dikritik karena menunjuk adik kandungnya Hijrah Mas'ud sebagai Wakil Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Kaltim Rudy merespons dengan argumen yang menurut gue tidak bisa lebih telanjang dari ini: "Apa bedanya Pak Hashim dengan Bapak Presiden? Beliau memberikan kepercayaan. Itu memang hak prerogatif." Terjemahan bebasnya: "Presiden juga pakai adiknya. Kenapa gue enggak boleh?" Dan ini yang perlu dipahami kenapa argumen itu sangat bermasalah: Hashim Djojohadikusumo adalah saudara kandung Presiden Prabowo. Posisi Hashim di ekosistem pemerintahan apapun penilaian publik terhadapnya adalah dalam kapasitas yang berbeda dari jabatan struktural pemerintah daerah yang diisi Hijrah. Tapi yang lebih penting dari debat teknis itu adalah: Rudy secara eksplisit menggunakan perilaku presiden sebagai pembenaran untuk perilakunya sendiri. Ini adalah logika yang sangat berbahaya. Karena kalau presiden dianggap boleh melibatkan keluarga dan itu kemudian dijadikan template yang bisa diikuti oleh 500+ kepala daerah di seluruh Indonesia Maka setiap gubernur, bupati, dan walikota punya justifikasi yang sama untuk melakukan hal yang sama. Dan itulah yang sudah terjadi dan sudah kita bahas panjang soal Dinasti Mas'ud di Kaltim. Bayangkan skala masalahnya kalau logika ini menyebar: Di Kaltim — satu keluarga sudah memegang gubernur, ketua DPRD provinsi, walikota kota terbesar, dan anggota DPR RI sekaligus. Adik bungsu sudah masuk penjara karena korupsi. Sekarang adik lainnya masuk sebagai tim ahli gubernur dengan pembelaan: "Presiden juga begitu." Kalau 500+ kepala daerah lain menggunakan logika yang sama berapa banyak jabatan publik di seluruh Indonesia yang akan diisi oleh lingkaran keluarga dengan pembenaran serupa? Soal argumen "loyalitas dan kepercayaan" yang Rudy pakai: Rudy bilang Hijrah selalu mendampinginya dari masa kampanye DPR sampai terpilih jadi gubernur. Karena itu dia layak dipercaya. Ini adalah pengakuan yang justru mempermasalahkan diri sendiri. Loyalitas dalam kampanye adalah loyalitas politik personal. Bukan kualifikasi profesional untuk jabatan pemerintahan. Tim ahli gubernur seharusnya diisi oleh orang yang paling kompeten di bidangnya bukan orang yang paling loyal kepada gubernurnya secara personal. Kalau standarnya adalah loyalitas dalam kampanye maka jabatan publik sudah berubah menjadi hadiah untuk pendukung setia. Bukan amanah untuk melayani rakyat. Dan ini yang paling menggelitik: Bahkan kader Gerindra sendiri partai Rudy tidak bisa membenarkan argumen ini. Bendahara DPD Gerindra Kaltim Sabaruddin Panracalle secara eksplisit bilang: "Membawa nama Presiden untuk membenarkan praktik di daerah adalah langkah yang tidak etis dan berisiko menurunkan standar kepemimpinan publik." Artinya: orang dari partai Rudy sendiri menyatakan bahwa argumen Rudy tidak tepat. Pernyataan Rudy Mas'ud bukan hanya masalah satu gubernur yang menunjuk adiknya. Ini adalah sinyal tentang bagaimana para penguasa daerah melihat standar kepemimpinan nasional dan menggunakannya sebagai lisensi untuk melakukan hal yang sama di level mereka. Ketika praktik di level tertinggi tidak cukup transparan dan tidak cukup bisa dipertanggungjawabkan sinyal itu mengalir ke bawah. Dan setiap kepala daerah yang ingin melibatkan keluarganya dalam lingkaran kekuasaan akan punya satu alibi yang sama: "Di atas juga begitu." Dan selama standar itu yang berlaku demokrasi lokal kita tidak akan pernah benar-benar bebas dari dinasti.

@Jennnyyyyyy 36/3 =12. 22-12=10. 46-10=36 36/2 =18

What is the weight of Lion? 🤔 Difficulty - Medium Pro 🤠

@Jelli_cent Maka nya lain kali jangan rekurt kuli panggul beras 5 Kg buat jadi CEO KMP, mana paham dia

Yak mulai!! Silakan saling lempar..GO!!! 🔥 Menkop: skema gaji tenaga SPPG yg direkrut akan dibicaranan nanti (emejing... Rekrutmen udah, skema gaji ga siap) Menkeu: saya belum tau skema gaji SPPG yg direkrut Agrinas: ya ga tau, pemerintah yg rekrut bukan agrinas.. Pemerintahan macam apa ini? (Bertanya u/ kesekian kalinya) 😓

@Dihandri1 @Ghurem2 @pudin69 @KPK_RI @KakekHalal

@Ghurem2 @pudin69

Luar biasa Keluarga ini Demi menjaga Marwah Kalimantan Timur satu keluarga memborong Jabatan2 disana ?!

@BangPino__ Bisu

Tes IQ

@Naandaa27 Katanya marwah, lah ko baru pulang setelah demo. Temui masyarakatmu bukan ngumpet, kaya undur undur.

Habis didemo warganya, Rudy Mas'ud baru nongol keluar dari kantornya berjalan menuju ke rumah dinasnya dg diantar bbrp orang. Gubernur yg hobby habisin anggaran ini hanya terdiam saat ditanya wartawan. Kok ga berani temui massa aksi malah ngumpet ? ________ Malam UNCHILD

@ErsaTriWahyuni Wajib melakukan cuti, selama proses cuti tugas di ambil alih personil lain dan di lakukan pemeriksaan menyeluruh. Periksa secara mendadak atas kantor kas off line bandingkan transaksi online dengan fisik dan lampirannya Ini sekedar tambahan ke komentar rekan rekan lain

teman teman yang jago internal audit, untuk kasus BNI ini, kelemahan controlnya di mana ya? Apa yg harus dibenahi agar ke depan tidak terulang lagi, dan mungkin tidak terjadi lagi di bank lain? saya mau belajar 🙏

Pernyataan BNI $BBNI soal pengembalian dana milik anggota CU di Aek Nabara

Motor Kamu Pernah Mogok Jam 1 Pagi? Jadi, Abang baju putih motornya mogok tengah malam, lalu manggil teknisi. Awalnya diminta bayar 145, tapi pas lihat isi rekeningnya… teknisinya langsung luluh dan bilang gk usah bayar. Dari ekspresinya, kita bisa tau kondisinya sedang sulit 🥺 🎥 ig/minyakhitamjalanan

Wajah pelakunya seperti ini, tapi wanita yg jadi korban—mau diajak check in di vila Pacet sebanyak 32 orang‼️ Ini pada kekurangan kasih sayang atau kena pèlèt? 🫸🏻🫷🏻

BNI Klaim Pengembalian Dana Penggelapan Rp28 M Tuntas Jumat Depan cnnindonesia.com/ekonomi/202604…

@AndriAn9733 @MiskinTV_ Maaf post nya jangan menggiring ke agama tertentu. Ini pelaku fraud dapat dilakukan siapa saja bukan orang atau agama tertentu. Pelaku memang maling, alangkah bijaknya foto yang menyangkut agama tertentu dihapuskan dan ungkaplan fakta nya yang nyata.

@MiskinTV_ Ah memang gila ini orang

Baca dan mengikuti berita mengenai Suster Natalia ini, terkesan BNI seperti ingin lepas tangan, padahal pelaku (Andi Hakim) merupakan salah satu pejabat di bank tersebut. Ini bisa jadi preseden buruk untuk BNI. Bukan tidak mungkin sentimen negatif ini berubah menjadi seruan memindahkan rekening dari BNI ke bank lain.

@BNI @KakekHalal Karyawan yang disebut oknum itu bukankah karyawan kantor kas keliling? Bukankah mereka bertugas menjemput bola setoran nasabah? Bagaimana bisa di sebut diluar proses perbankan? Bukankah proses rotasi adalah proses wajib perbankan? Apakah dilakukan proses rotasi tersebut ?

@KakekHalal Perlu diketahui juga, peristiwa ini merupakan tindakan oknum di luar sistem perbankan resmi BNI dan tidak mencerminkan operasional BNI. Dalam hal ini, BNI juga merupakan pihak yang terdampak. BNI telah melaporkan kasus ini kepada Aparat Penegak Hukum dan proses hukum saat ini masih berjalan. Kami menghormati serta mendukung penuh proses tersebut. Kami mengimbau agar tetap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta memastikan sumber informasi yang digunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan Semoga informasi yang mimin sampaikan dapat membantu ya Kak. Semoga prosesnya berjalan lancar dan sehat selalu. Mimin senang melayani sepenuh hati😊. Tks -CX Nara-

Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, O.S.C., yang juga Uskup Bandung buka suara terkait pegawai @BNI yg maling uang umat Katolik Paroki Aek Nabara - Sumut. Sebentar lagi sampai ke telinga Kardinal Ignatius Suharyo & Paus Leo IV. Mohon @bumn_idn @BNI segera kembalikan uang tersebut🙏

@Idnextgen Bayam

Tes logika ✍️

@AnakLolina2 @DivHumas_Polri @KejaksaanRI @prabowo @mohmahfudmd Jelas ini sudah kelalaian BNI tidak melakukan rotasi dan memeriksa ketaatan proses dan prosedur yang ada. POJK 1/POJK.03/2019 perihal penerapan fungsi audit intern pada bank umum diperlukannya mekanisme independensi yang sering kali melibatkan rotasi jabatan fungsi kunci

Teman-teman mohon bantuannya bersuara agar kasus uang jemaat sebesar 28 miliar yang raib di tipu oknum BNI bisa selesai. Kasus ini sudah berlangsung lama namun tak ada itikad baik,. @DivHumas_Polri @KejaksaanRI @prabowo No viral no justice kata @mohmahfudmd Bantu RT 🙏

@elisa_jkt Penggusuran ini karena bukan hak nya tetapi dia gunakan dan merugikan mereka yang memiliki hak akibat banjir, genangan sampah dan naik nya kriminalitas akibat pengangguran. Sampai disini dimana tuga pemerintah sebelumnya dalam menegakan aturan? Mensejahterakan rakyat? Paham?

10 tahun lalu terjadi penggusuran paksa Kampung Akuarium dan Pasar Ikan. Dalam kurang dari 24 jam 2000 orang kehilangan rumah dan puluhan anak yg harus ujian akhir kebingungan. Malamnya sebagian tidur di Mesjid Luar Batang atau di perahu. Gak ada urusan sama sopan santun di sini. Hanya gak pny hati aja. Kalian yg main unpopular2 opinion thdp Gubernur dgn sejarah penggusuran paksa paling banyak sepanjang sejarah Jakarta perlu tahu itu.