エリヤ🍉

Hahahahahaha ditunggu hasil karyanya 🤣

Hahahahahaha jawapos memasak 🤣

Dear, media. Kurban itu perorangan. Jika Presiden menggunakan APBN untuk bagi-bagi sapi, maka itu bukan kurban. Itu program politik. Jadi jangan ditulis "kurban Prabowo" karena dananya dari pajak rakyat. Trims...

Kacau sih ini mah ckckckckckck

#intinyadeh Sumatra mati listrik massal (blackout) sejak 22 Mei. 4 warga tewas keracunan gas monoksida dr genset. 2 pelajar di Kab. Tanah Datar (1 lainnya kritis), saat cas HP di masjid. 2 wanita pekerja di Kab. Batu Bara (2 lainnya kritis), di konter HP tempat kerja mereka.

kami putra dan putri indonesia mengaku sudah capek membaca berita buruk yang ada

Udah yaa ribut ributnya, problemik Cerdas Cermat Empat Pilar MPR alhamdulillah sudah saya atasi semua!! 😏😏 So proud buat adik-adikku yang berani speak up!! Nanti kita kasih reward periksa dokter THT buat jurinya ya dekkk Yang mau bikin video serupa bisa komen “JURI” nanti aku kirim prompt dan akses aplikasinya! 😏😏 (video terakhir, buat closingan aja sih biar adem wkwkwk) Sc. yaudahadudu/ig

Huahahahahahaha 🤣🤣🤣🤣

pendidikan itu hak warga negara. kalau MAHAL, banyak yang milih buat gak kuliah dlu karena mahal. KAMU HARUSNYA MARAH KARENA KENAPA PENDIDIKAN DI INDONESIA ITU MAHAL😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Warga sekitar green line hari ini (lagi-lagi) jadi korban akibat ketidakberpihakan pemerintah terhadap tempat tinggal dan mobilitas. Mereka tinggal di luar kota karena harga hunian yang makin ga terjangkau, padahal secara space masih memungkinkan. Tapi, buat ke Jakarta, lo cuma dikasih 1 lin KRL, yang hari ini layananannya terganggu karena cuaca, dan mungkin beberapa bus. Warga Bintaro, BSD, Ciputat akhirnya terpaksa terdampar kaya gini, atau bayar mahal naik taksi online karena simply ga punya pilihan lain. Tapi coba lu bayangin gimana rasanya jadi warga Parung Panjang atau Rangkasbitung. Naik taxi online ke sana bisa 5-10% gaji kali, karena itu satu-satunya pilihan lu bisa balik sebelum besok pagi kembali dihajar realita. Cerita sedih dan bikin marah kaya gini, sayangnya, selalu terulang. Ya mau gimana, pejabatnya aja gaada yang mau naik transum. Kenapa? Karena mereka tau produk kebijakan mereka hasilnya ya kaya begini.

Ada gila gilanya nih manusia bangke, sinting banget

Selamat Hari Buruh! "Tidak ada yang peduli pada nasib buruh selama mereka mendapat kepuasan secara instan" - Squidward.

DILAPORKAN: Setelah tadi malam dijaga Dishub dan dipasang palang pintu manual. Terlihat pada tadi sore, Perlintasan Kereta Ampera kembali dijaga orang tidak berseragam alias Dari kejadian kemaren, kita tidak belajar apa apa.

Gerbong perempuan di belakang itu bukan policy failure. You know what is? Negara gagal mendidik laki-laki to not be a huge misogynistic perverted piece of shit is a policy failure, Negara ga menyelesaikan proyek double track disaat KAI punya Argo Bromo yang merupakan salah satu kereta jarak jauh tercepat mereka is a policy failure, KAI sebagai pemilik rel kalah sama preman yang menolak adanya rambu/penghalang resmi is a policy failure, Preman dibiarkan dan dipelihara oleh negara untuk jadi attack dog mereka terhadap kelompok oposisi / kalangan politik/agama tertentu is a policy failure, Perusahaan taksi punya policy yang ga manusiawi kepada driver mereka, ga ngelatih dengan baik, dan mengancam denda kalau diderek bukan oleh derek perushaan is a policy failure, Tata kota dan pengembangan kota satelit Jakarta yang tidak beorientasi pada transit is a policy failure.

terlepas semua sudah qoddarullah, tapi sebenernya yg paling memegang tanggungjawab atas ini ya pemerintah. pemerintah sangat mampu dan memang berwenang utk mengatur regulasi soal usaha per-taksi-an ini. pemerintah juga sangat mampu untuk memperbaiki dan meng-update soal pertambahan rel kereta, lalu lintas dsb. tapi lagi lagi mereka memilih untuk tidak melakukan itu semua dan sibuk dengan urusan perut masing masing. rakyat yang jadi korban padahal rakyat juga yg menggaji pemerintah dgn gaji yg belum tentu UMR, ditarik pajaknya, tapi masih ga memperoleh fasilitas hidup yg layak.

Sebagai newbie anker yg udah 1 bulan ini naik di gerbong wanita, bismillah dan pasrah aja nyerahin semuanya ke Allah. Kalo emang udah takdirnya, mau naik gerbong mana pun, ya mungkin memang udah waktunya 🥹

Bintaro 2013, gegara truk tangki enggak kuat lewat perlintasan, terjadi laka. Bekasi 2026, gegara satu unit taksi mati di perlintasan, terjadi laka. Dan masih ada orang yang suka terobos-terobos perlintasan? Babi kalian. Goblok.

Sewaktu nge-tag BNI, status saya akhirnya direspon oleh BNI lewat akun resminya. BNI bilang mereka "juga pihak yang terdampak" dalam kasus Rp28 miliar dana umat Paroki Aek Nabara. Secara teknis benar. Tapi kan ada jurang besar antara "terdampak" dan "bertanggung jawab". Apakah mereka sedang coba menyamarkan dua kata itu jadi satu? BNI memang keluar Rp7 miliar talangan pada 26 Maret 2026. Reputasi mereka tergerus di mana-mana (lihat saja di X). OJK dan BI sedang mengawasi ketat, dan bisa saja ada sanksi kalau terbukti lalai awasi internal. Secara bisnis, ya, mereka rugi. Tapi "terdampak" bukan sinonim "korban", bukan? Benarkah klaim BNI, yaitu "ada oknum di luar sistem resmi"? 1. Andi Hakim Febriansyah bukan tukang sapu. Dia Kepala Kantor Kas BNI Unit Aek Nabara resmi. 2. Selama 7 tahun (2019 sampai 2026), dia memakai fasilitas resmi BNI sepenuhnya: layanan pick-up service untuk jemput uang, bilyet deposito BNI, rekening koran BNI, seragam, kartu identitas pegawai. 3. Suster Natalia dan pengurus Credit Union tidak menyerahkan uang ke "Andi pribadi". Mereka menyerahkannya ke BNI sebagai institusi, lewat mekanisme yang BNI sendiri sediakan. 4. Semua data transaksi tercatat di sistem BNI. Tapi yang lucu, BNI justru meminta CU menyediakan "bukti pendukung" berulang kali. Padahal catatannya ada di server mereka sendiri. Kalau seorang pegawai bank memakai jabatan, fasilitas, dan dokumen resmi bank untuk menipu 1.900 umat selama 7 tahun tanpa terdeteksi audit internal, itu bukan "oknum di luar sistem". Itu namanya kegagalan sistem! Secara hukum, ada prinsip tanggung gugat pengganti (Grok bilang, istilah ini disebut: vicarious liability). Bank wajib bertanggung jawab atas tindakan pegawainya yang dilakukan dalam kapasitas jabatan. Ini bukan opini saya, Gais. Ini ada di UU No. 10/1998 tentang Perbankan dan POJK tentang perlindungan nasabah. Di satu sisi, BNI adalah Bank BUMN, dengan aset triliunan rupiah, punya tim hukum dan tim humas korporat yang sibuk membangun narasi "kami juga korban". Di sisi lain, ada 1.900 umat Paroki Aek Nabara. Mayoritas dari mereka adalah petani dan buruh kecil. Mereka menabung selama lebih dari 40 tahun, rupiah demi rupiah, untuk biaya sekolah anak, dan biaya sakit. Rencana masa depan yang sederhana, bukan? Jawaban BNI sah secara korporat. Strategi "oknum dan tunggu dokumen" itu klasik. Tapi dari sisi keadilan, ini sangat miskin empati. Uang itu tabungan umat kecil yang dikumpulkan selama 40 tahun, bukan duit korporasi yang bisa dihitung ulang di pembukuan kuartal berikutnya. Kalau setiap kali ada pegawai berulah, jawaban resmi bank selalu "itu oknum, bukan kami", lalu kepada siapa nasabah harus percaya? Besok saya mau menutup rekening saya. Kalau masih antre, ya, saya tarik semua uang saya dari sana. Kalian sendiri gimana baca sikap BNI sejauh ini?

Tau tau rayain ultah Tau tau ke luar negeri Tau tau beliin motor buat bgn Tau tau beliin mobil kopdes Tau tau naikin BBM Ada aja gebrakannya rezim tanpa oposisi ini

Jujur, capek banget baca berita tentang pelecehan seksual di berbagai kampus beberapa hari ini. Gila sih, ini udah bukan soal "oknum" lagi, tapi emang environmentnya yang rusak dan menormalisasi rape culture.