mazmoekiddy Jareguantengbianget

Terlalu Banyak Konstitusi yang Dilanggar. @DPR_RI Mati.

Guys, ada pernyataan dari APPMBGI yang menurut gue adalah salah satu yang paling perlu dikritisi dengan sangat teliti hari ini. APPMBGI Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia baru saja mengklaim dua hal sekaligus: Satu: MBG berjalan mulus tanpa hambatan berarti. Dua: Mereka mendesak MBG diperkuat lewat undang-undang agar tidak berhenti saat pergantian presiden. Dan gue perlu bedah keduanya satu per satu. Klaim pertama: "Berjalan mulus tanpa hambatan berarti." Mari kita cocokkan dengan fakta yang sudah ada di depan mata kita semua: 33.000 anak terdampak keracunan MBG hanya dalam April 2026 data dari Kementerian Kesehatan yang dikutip anggota DPR sendiri. 1.700 SPPG di-suspend karena ketahuan mengakali porsi ayam yang seharusnya 12 bagian dipotong jadi 20. BPOM tidak punya anggaran sampling untuk memastikan makanan aman anggarannya Rp2,9 miliar kalah dari pengadaan kaos kaki yang Rp6,9 miliar. Portal resmi SPPG tutup sejak Desember 2025 tapi dapur terus bertambah lewat jalur yang tidak transparan. Motor listrik Rp1,2 triliun gudangnya masih terkunci saat DPR sidak. Surat pernyataan di Sragen yang meminta orang tua tanda tangan bahwa mereka tidak boleh menuntut siapapun kalau anak mereka keracunan. KPK sudah identifikasi 8 titik rawan korupsi di program ini. Belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan. Dan Mahfud MD menyebut dari hampir Rp1 triliun per hari anggaran MBG yang sampai ke makanan hanya Rp34 miliar. Mulus tanpa hambatan berarti? Entah data apa yang APPMBGI pakai untuk sampai pada kesimpulan itu. Klaim kedua: Minta dikuatkan lewat undang-undang dan ini yang paling perlu diperhatikan: APPMBGI mendesak agar MBG diperkuat melalui regulasi setingkat undang-undang agar tidak terhenti saat terjadi pergantian presiden. Kelihatannya ini niat baik. Keberlangsungan program. Jangka panjang. Tidak bergantung pada satu presiden. Tapi gue mau tanya satu pertanyaan sederhana: Siapa yang paling diuntungkan kalau MBG dikunci dalam undang-undang? Bukan anak-anak penerima manfaat karena program yang korup dan banyak kebocorannya yang dikunci dalam UU justru akan lebih sulit dievaluasi dan dihentikan kalau terbukti merugikan. Yang paling diuntungkan adalah ekosistem bisnis SPPG itu sendiri termasuk para anggota APPMBGI yang mengelola ribuan dapur dengan insentif Rp6 juta per hari per SPPG. Kalau program ini jadi UU maka anggaran wajib mengalir. Kontrak wajib berjalan. Dan presiden berikutnya tidak punya ruang yang cukup untuk memotong, mengevaluasi, atau menghentikan program yang terbukti banyak kebocoran tanpa harus merevisi undang-undang yang prosesnya panjang dan birokratis. Soal Command and Control Center yang mereka perkenalkan: APPMBGI memperkenalkan sistem pemantauan berbasis data real-time untuk mengawasi operasional dapur dan rantai distribusi. Ini kedengarannya bagus. Tapi ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab: Satu — siapa yang mengoperasikan sistem ini? APPMBGI sendiri. Artinya pengusaha SPPG mengawasi diri mereka sendiri. Itu bukan pengawasan. Itu konflik kepentingan. Dua — apakah sistem ini bisa diakses publik? Kalau tidak transparan ke publik maka ini hanya alat internal yang tidak bisa diverifikasi siapapun dari luar. Tiga — kalau sistemnya sudah ada dan sudah real-time — kenapa 1.700 SPPG masih bisa ketahuan curang? Kenapa 33.000 anak masih keracunan? Apa yang sebenarnya dimonitor oleh sistem itu? Yang paling mengerikan dari seluruh situasi ini: APPMBGI hadir di APPMBGI National Summit yang dihadiri empat menteri. Mereka punya gedung sendiri APPMBGI Building di Pasar Rebo. Mereka punya sistem Command and Control Center. Mereka punya akses ke pejabat tinggi negara. Dan sekarang mereka minta program ini dikunci dalam undang-undang. Ini adalah pola yang sangat familiar dalam sejarah bisnis Indonesia: ekosistem yang terbentuk di sekitar program pemerintah kemudian berusaha melembagakan dirinya secara legal sehingga tidak bisa diganggu gugat apapun yang terjadi. Bukan untuk melindungi anak-anak. Tapi untuk melindungi aliran uang. Pertanyaan yang paling mendasar: Kalau APPMBGI benar-benar peduli dengan keberlangsungan jangka panjang program yang bermanfaat bagi anak-anak Indonesia seharusnya yang mereka desak bukan hanya UU untuk mengunci program ini. Yang seharusnya mereka desak adalah: Anggaran BPOM yang cukup untuk sampling di semua SPPG. Mekanisme pelaporan publik yang transparan dan bisa diverifikasi. Proses hukum yang nyata bagi 1.700 SPPG yang ketahuan curang bukan sekadar suspend sementara. Portal SPPG yang kembali dibuka dan bisa diakses publik. Sistem bagi hasil yang memastikan uang benar-benar sampai ke piring anak-anak bukan hanya ke insentif operasional. Kalau semua itu sudah ada barulah berbicara soal UU untuk keberlangsungan jangka panjang itu masuk akal. Tapi mengunci program yang masih penuh kebocoran dalam undang-undang itu bukan melindungi anak-anak. Itu mengunci kebocoran menjadi permanen. Bottom line: APPMBGI adalah asosiasi yang anggotanya adalah pengelola SPPG — pihak yang secara langsung menerima insentif dari program MBG. Mereka mengklaim program berjalan mulus — sementara 33.000 anak keracunan dan 1.700 SPPG anggota mereka sendiri ketahuan curang. Mereka meminta program dikunci dalam UU — sementara sistem pengawasan yang benar-benar independen belum ada. Mereka memperkenalkan sistem monitoring — yang dikelola oleh mereka sendiri. Dan mereka hadir di summit yang dihadiri empat menteri — sementara anak-anak di daerah 3T masih belum menerima satu pun porsi MBG. Ini bukan asosiasi yang berjuang untuk anak-anak Indonesia. Ini adalah asosiasi yang berjuang untuk memastikan uang terus mengalir — ke kantong mereka sendiri.

@DivHumas_Polri Piye …?? Enak to ga dipercoyo ??

Kepercayaan publik terhadap Polri menguat. Survei Indonesia Development Monitoring (IDM) mencatat tingkat kepercayaan mencapai 79,2 persen, mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap pelayanan dan penegakan hukum. Direktur Eksekutif IDM, Dedi Rohman, menyebut kepuasan publik terhadap pelayanan Polri mencapai 81,2 persen, sementara 75,1 persen responden puas terhadap penegakan hukum dan 76,7 persen terhadap pengawasan internal. Rasa aman juga tinggi, dengan 88,7 persen masyarakat merasa aman beraktivitas di malam hari. Keterlibatan Polri dalam program pemerintah turut diapresiasi, seperti ketahanan pangan (78,7 persen) dan Makan Bergizi Gratis (83,8 persen). Survei terhadap 1.580 responden di 34 provinsi ini menegaskan tren positif pemulihan kepercayaan publik terhadap Polri.

@DivHumas_Polri @tempodotco @BocorAlusPol , bilang ke Survei Indikator, mereka salah data nih. Atau org yg di survei emang beda ya ?

Guys, Prof. Feri Latuhihin ekonom yang sudah setahun lalu memprediksi dolar akan tembus Rp17.000 ketika belum ada yang percaya baru bicara lagi. Dan kali ini lebih keras, lebih konkret, dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Gue mau rangkum dan kritisi semuanya termasuk pertanyaan yang menurut gue paling penting: para ekonom sudah kasih saran, tapi apakah pemimpinnya mau dengar? Atau yang kasih saran justru akan disebut antek antek asing? Prediksi yang sudah terbukti dan peringatan baru yang lebih keras: Setahun lalu Feri bilang dolar akan tembus Rp17.000. Banyak yang tidak percaya. Sekarang dolar sudah di Rp17.300. Sekarang dia memperingatkan skenario yang jauh lebih buruk: dolar bisa tembus Rp25.000 kalau kondisi fiskal tidak segera dibenahi. Bukan angka yang dia lempar sembarangan. Dia punya hitungan. Soal angka pertumbuhan ekonomi dan ini yang paling mengejutkan: Purbaya marah-marah ke World Bank karena World Bank bilang pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,7%. Purbaya klaim angkanya jauh lebih tinggi dari itu. Feri bilang sesuatu yang sangat mengejutkan: "Saya bilang 4,7% sudah bagus. Kalau menurut saya bisa 0%." Kenapa? Karena ketika Feri cross check angka pertumbuhan 5,11% versi BPS dengan indikator lain khususnya pertumbuhan kredit perbankan angkanya tidak cocok. Untuk mencapai pertumbuhan 5,11% kredit perbankan harusnya tumbuh minimal 11%. Kenyataannya: kredit tumbuh di bawah 8%. Feri perkirakan pertumbuhan riilnya mungkin di sekitar 4% saja. Dan Moody's serta Fitch sudah men-downgrade outlook ekonomi Indonesia dari stable menjadi negatif. Artinya lembaga rating internasional pun tidak percaya dengan angka yang pemerintah klaim. Soal defisit APBN dan ini yang paling mengkhawatirkan: Feri memaparkan data yang sangat konkret: Defisit APBN Januari: Rp35 triliun.Defisit Februari: Rp135 triliun.Defisit Maret: Rp240 triliun. Kalau dianualisasi secara linear defisit sudah setara 3,72% dari GDP melampaui batas 3% yang menjadi patokan fiskal. Dan di saat yang sama harga minyak dunia naik karena perang. Subsidi BBM membengkak. Inflasi berpotensi double digit. Jatuh tempo utang tahun ini saja sekitar Rp888 triliun ditambah bunga Rp99 triliun. Itulah mengapa Feri menduga dua Dirjen Kemenkeu yang dicopot Purbaya kemungkinan memang tidak setuju dengan arah kebijakan bukan karena sabotase sembarangan, tapi karena mereka melihat angka-angka yang tidak memungkinkan untuk terus mempertahankan spending sebesar sekarang. Soal MBG dan ini yang paling tegas: Feri mengucapkan sesuatu yang menurut gue perlu didengar keras-keras oleh siapapun yang masih berargumen bahwa MBG adalah investasi: "Mohon dikasih tahu kepada Pak Presiden bahwa kalau MBG itu dianggap investasi itu bohong besar." Investasi yang sesungguhnya adalah infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan. Atau investasi non-fisik yang menghasilkan produktivitas jangka panjang: pendidikan dan riset dan pengembangan. Makan siang bukan investasi. Makan siang adalah konsumsi. Dan konsumsi yang dibiayai utang itu bukan membangun masa depan. Itu memakan masa depan. Feri menghitung bahwa untuk MBG yang benar-benar targeted ke yang membutuhkan cukup Rp10 triliun per tahun. Bukan Rp335 triliun. Dan sisa Rp325 triliun itu seharusnya bisa jadi buffer fiskal atau dialokasikan ke investasi yang benar-benar menghasilkan produktivitas jangka panjang. Soal class menengah yang semakin tergerus: Dari 57 juta kelas menengah di 2019 sekarang tinggal 47 juta. Turun 10 juta orang dalam kurang dari 10 tahun. Dan tabungan rata-rata kelas menengah yang dulu Rp3 juta per orang sekarang sudah mendekati nol. Mereka tidak lagi makan tabungan. Mereka sudah mulai makan hutang. Dan Feri menyebut satu indikator yang sangat mengkhawatirkan: omset pegadaian sedang melonjak luar biasa. Ketika orang menggadaikan barang untuk kebutuhan sehari-hari — itu bukan tanda ekonomi yang baik-baik saja. Soal BI yang tidak bisa berbuat apa-apa: Feri menjelaskan dilema yang sangat real yang sedang dihadapi Bank Indonesia: Kalau suku bunga dinaikkan untuk melawan inflasi dan menjaga rupiah ekonomi yang sudah lemah akan tambah terbebani. Kredit macet naik. Investasi turun lebih dalam. Kalau suku bunga diturunkan rupiah makin melemah dan inflasi makin tidak terkendali. "BI tidak bisa melakukan apa-apa. Naikkin salah, nurunin salah." Dan intervensi di pasar valas untuk menjaga rupiah cadangan devisa tidak tanpa batas. Kalau outlook ekonominya memang buruk intervensi itu seperti menggarami lautan. Soal komentar terhadap Purbaya dan ini yang paling kontroversial: Feri mengucapkan sesuatu yang sangat bold: bahwa menurut dia Purbaya tidak paham soal ekonomi. Contoh yang dia berikan: ketika perbankan mengalami undisbursed loan kredit yang sudah disetujui tapi belum dicairkan senilai Rp2.735 triliun, Purbaya justru mengucurkan tambahan dana dari BI sebesar Rp227 triliun. Logika Feri: kalau bank sudah kelebihan likuiditas yang tidak bisa disalurkan menambah likuiditas lagi adalah seperti menuangkan air ke ember yang sudah penuh. Itu bukan solusi masalah kredit. Itu memperburuk excess liquidity yang justru bisa memperlemah rupiah lebih jauh. Gue tidak akan menghakimi apakah Feri 100% benar soal ini. T api pertanyaan teknisnya valid dan layak dijawab secara publik oleh Kemenkeu. Dan inilah pertanyaan yang paling fundamental: Para ekonom Feri Latuhihin, Mahfud MD, Feri Amsari, berbagai pengamat lain sudah memberikan saran yang konkret, berbasis data, dan bisa diverifikasi. Saran yang konsisten: rasionalisasi MBG, ramping kabinet, perbaiki kepastian regulasi, prioritaskan investasi produktif, jaga fiskal dari defisit yang melebar. Dan apa respons dari lingkaran pemerintah? Orang yang kritik MBG disebut tidak nasionalis. Orang yang mempertanyakan kebijakan ekonomi disebut tidak mendukung presiden. Dan siapapun yang mengutip data dari lembaga internasional seperti World Bank atau IMF bisa dengan mudah diberi label antek asing. Dari nonblok menjadi goblok kata Feri mengutip kritik terhadap kebijakan luar negeri. Dan label yang sama bisa dikenakan pada kebijakan ekonomi: dari mendengar para ahli menjadi memusuhi para ahli. Indonesia punya banyak ekonom yang kompeten. Punya data yang bisa dibaca. Punya pengalaman sejarah termasuk bagaimana Habibie menyelamatkan ekonomi di 1998 dengan tiga langkah berani yang gue sudah bahas sebelumnya. Yang kurang bukan nasihatnya. Yang kurang adalah keberanian untuk mendengar nasihat yang tidak menyenangkan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang menyakitkan jangka pendek demi kepentingan rakyat jangka panjang. Dan selama nasihat para ekonom direspons dengan label "antek asing" sementara rupiah terus melemah, defisit terus membesar, dan kelas menengah terus tergerus Kita semua yang menanggung akibatnya. Bukan para pejabatnya.

Guys, rupiah sekarang di level Rp17.300-an per dolar. Dan banyak pejabat yang bilang "itu masih aman, masih terkendali. Tapi gue mau ajak kalian mundur ke satu momen dalam sejarah Indonesia yang menurut gue paling relevan dengan kondisi sekarang. Rupiah tembus Rp16.800 per dolar. Dari sebelumnya Rp2.400. Naik tujuh kali lipat dalam hitungan bulan. Soeharto jatuh. Ekonomi runtuh. Rakyat panik. Dan yang naik menggantikan adalah orang yang tidak ada yang percaya bisa menyelamatkan situasi itu. BJ Habibie. Teknokrat pembuat pesawat. Bukan ekonom. Lee Kuan Yew pemimpin Singapura yang terkenal skeptis bahkan bilang naiknya Habibie justru akan membuat rupiah makin tidak berdaya. Hasilnya? Dalam kurang dari dua tahun rupiah menguat dari Rp16.800 menjadi Rp6.550 per dolar. Hampir tiga kali lipat menguat. Bukan karena keberuntungan. Bukan karena SDA tiba-tiba melimpah lebih banyak. Tapi karena tiga keputusan konkret yang berani. Cara pertama: Restrukturisasi perbankan. Masalah terbesar krisis 1998 bukan hanya rupiah melemah. Tapi kepercayaan terhadap sistem perbankan hancur. Nasabah menarik uang besar-besaran. Bank-bank bertumbangan. Sekarang malah era prabowo himbara dipreteli agar bisa memberikan pinjaman ke program presiden Habibie tidak berdebat soal ini. Dia bertindak. Empat bank pemerintah digabung menjadi satu: Bank Mandiri. Konsolidasi yang membuat sistem perbankan lebih kuat dan tidak terfragmentasi. Dan yang paling berani: dia memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah melalui UU No. 23 Tahun 1999. BI harus independen, objektif, dan bebas dari intervensi politik. Itu bukan kalimat yang mudah diucapkan oleh presiden yang baru naik. Karena artinya dia melepaskan satu instrumen kekuasaan yang selama Orde Baru digunakan sebagai alat politik. Tapi dia lakukan. Dan itu yang membuat kepercayaan pasar mulai kembali. Cara kedua: Kebijakan moneter ketat. Habibie menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia dengan bunga tinggi dengan satu tujuan: membuat masyarakat mau kembali menabung di bank. Kalau masyarakat percaya bank uang kembali mengalir ke sistem peredaran uang di luar terkontrol inflasi turun rupiah menguat. Hasilnya: suku bunga yang sempat meledak di angka 60% turun menjadi belasan persen. Kepercayaan terhadap perbankan kembali pulih. Cara ketiga: Harga bahan pokok dipertahankan. Di tengah semua guncangan itu Habibie mempertahankan subsidi listrik dan BBM. Harga kebutuhan pokok dijaga agar tidak meledak. Ini keputusan yang tidak populer di mata IMF waktu itu. Tapi Habibie berpegang pada satu prinsip: kalau rakyat tidak bisa beli bahan pokok, tidak ada stabilitas apapun yang bisa dipertahankan. Sekarang bandingkan dengan kondisi sekarang: Rupiah di Rp17.300 per dolar. Modal asing keluar Rp28 triliun di Q1 2026. Setiap kali rupiah menyentuh level baru Rp17.000, Rp17.100, Rp17.200, Rp17.300 pernyataan resmi yang keluar selalu sama: "masih aman, masih terkendali." Tapi aman menurut siapa? Terkendali sampai berapa? Dan yang lebih penting apa tindakan konkretnya? Pelajaran dari Habibie yang paling perlu digarisbawahi: Habibie tidak takut membuat BI independen meskipun itu berarti melepaskan kontrol. Habibie tidak takut restrukturisasi perbankan yang menyakitkan meskipun itu berarti mengorbankan kepentingan jangka pendek. Habibie tidak takut kebijakan moneter ketat meskipun itu berarti suku bunga tinggi yang menyakitkan pelaku bisnis dalam jangka pendek. Dan Habibie tidak takut bermitra dengan pihak asing IMF, investor internasional karena dia tahu: tanpa kepercayaan asing, modal tidak akan masuk, dan rupiah tidak akan pulih. Dan ini yang gue mau sampaikan dengan jelas: Ada narasi yang beredar bahwa "berdaulat" berarti tidak butuh asing. Bahwa bergantung pada investasi asing adalah kelemahan. Itu narasi yang menyesatkan. Habibie yang lebih nasionalis dari siapapun, yang membangun pesawat Indonesia dengan tangannya sendiri tidak sungkan membuka diri kepada asing ketika itu dibutuhkan untuk menyelamatkan ekonomi rakyatnya. Karena dia paham: kedaulatan yang sejati bukan berarti isolasi. Kedaulatan adalah kemampuan untuk bermitra dengan siapapun tanpa kehilangan kepentingan rakyat sebagai kompas utama. Habibie dulu memisahkan BI dari pemerintah. Persis karena dia tahu kalau bank ikut agenda politik, kepercayaan pasar hancur. Sekarang? Bank-bank Himbara BRI, BNI, BTN, Mandiri — didorong untuk ikut mendanai program-program pemerintah. Kopdes Merah Putih. MBG. Berbagai program yang belum jelas skema akuntabilitasnya. Bank itu lembaga keuangan yang harus dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bukan alat eksekusi program politik. Kalau bank dipaksa ikut program yang risikonya tidak jelas yang menanggung risikonya siapa? Nasabah. Rakyat yang naruh tabungan di sana. Habibie tahu ini. Makanya dia pisahkan. Pemerintahan sekarang melakukan sebaliknya. Ironi lainnya Bank Indonesia diisi oleh keponakan Presiden sendiri. Ini yang paling langsung bertentangan dengan warisan Habibie. Habibie buat UU No. 23 Tahun 1999 yang menjamin BI independen dari pemerintah. Bebas dari intervensi politik. Karena dia tahu begitu BI diintervensi, kepercayaan investor hilang, rupiah tidak bisa distabilkan. Dan sekarang posisi penting di Bank Indonesia diisi oleh keponakan Presiden Prabowo. Tanpa pengalaman yang relevan di bidang moneter atau perbankan sentral. Ini bukan soal siapa orangnya secara personal. Ini soal sinyal yang dikirim ke pasar. Ketika investor global melihat bank sentral diisi oleh keluarga presiden mereka tidak melihat independensi. Mereka melihat risiko. Dan mereka memindahkan modalnya ke tempat yang lebih aman. Modal asing keluar Rp28 triliun di Q1 2026. Rupiah di Rp17.300. Sebagian dari itu adalah respons pasar terhadap sinyal-sinyal seperti ini. Habibie melepaskan kontrol atas BI untuk menyelamatkan ekonomi. Prabowo memasukkan kontrol keluarga ke BI dan berharap ekonomi tetap baik. Dua arah yang berlawanan. Dua hasil yang bisa diprediksi berbeda. yang paling gila Narasi "antek asing" yang membuat modal tidak masuk. Habibie yang lebih nasionalis dari siapapun, yang bangun pesawat Indonesia, yang didiskriminasi di Jerman tapi tetap pulang untuk bangun negara tidak pernah takut bermitra dengan asing ketika ekonomi membutuhkannya. Sekarang ada narasi yang beredar dan dipelihara oleh sebagian lingkaran kekuasaan bahwa siapapun yang mendukung keterbukaan terhadap investasi asing adalah "antek asing." Hasilnya: investor asing ragu masuk. Bukan karena Indonesia tidak menarik. Tapi karena iklim politiknya tidak memberikan kepastian. FDI Foreign Direct Investment adalah salah satu mesin pertumbuhan paling efisien untuk negara berkembang. Membawa modal, teknologi, lapangan kerja. Tapi kalau setiap investor asing yang masuk dipandang dengan kecurigaan dan setiap pejabat yang mendukung keterbukaan disebut tidak nasionalis siapa yang mau masuk? Dan tanpa modal masuk rupiah tidak punya cukup dukungan. Devisa tidak tumbuh. Defisit transaksi berjalan melebar. Tekanan pada rupiah terus ada. Nasionalisme yang sejati bukan menutup pintu dari asing. Tapi memastikan asing yang masuk memberikan nilai terbaik bagi rakyat dengan syarat yang jelas, transparan, dan menguntungkan Indonesia. Habibie tahu itu. Dan itu yang dia praktikkan. Satu kalimat yang merangkum semuanya: Habibie melepaskan kontrol atas BI supaya pasar percaya. Habibie bermitra dengan asing supaya modal masuk dan rupiah pulih. Habibie restrukturisasi bank supaya sistem keuangan kuat. Prabowo memasukkan keluarga ke BI. Mendorong bank ikut program pemerintah. Dan memelihara narasi anti-asing yang membuat investor ragu. Tiga langkah yang persis berlawanan arah dengan yang terbukti berhasil. Dan rupiah yang sekarang di Rp17.300 dengan pejabat yang terus bilang "masih aman" adalah hasilnya. Dan setiap kali ada pertanyaan konkret tentang kondisi fiskal dan moneter jawabannya: "masih aman." Habibie tidak pernah bilang "masih aman" ketika situasinya tidak aman. Dia bilang ada masalah dan ini yang akan dia lakukan untuk mengatasinya. Perbedaan antara pemimpin yang mengelola kepanikan dan pemimpin yang mengelola narasi itu yang paling terasa sekarang. Tidak perlu belajar ke Prancis, Rusia, atau Inggris. Buku sejarahnya ada di sini. Aktornya orang Indonesia. Hasilnya terbukti. Yang dibutuhkan bukan ilmu baru. Yang dibutuhkan adalah copas apa yang dilakukan habibie dahulu lalu inovasikan tinggal mau atau tidak nya dari situ kita bisa menilai arah kepentingan presiden sekarang

Guys, ada analisis dari analis intelijen militer Selamat Ginting yang menurut gue adalah salah satu kritik paling substansif bukan soal politik semata, tapi soal sistem militer yang dirusak yang perlu dipahami semua orang. Dan ini bukan serangan personal terhadap Teddy. Ini tentang preseden berbahaya yang sedang dibangun. Mulai dari fakta yang paling dasar: Teddy Indra Wijaya Seskab baru saja naik pangkat menjadi Letkol. Dia lulusan Akmil 2011. Dan menurut Peraturan Panglima TNI 2022 lulusan 2011 baru bisa menjadi Letkol setelah 23 tahun masa dinas. Artinya baru layak sekitar 2034. Sekarang 2026. Dia baru jadi Letkol. Selisihnya: 8 tahun lebih cepat dari yang seharusnya. Dan ini bukan pertama kalinya: Naik dari Kapten ke Mayor sudah melebihi teman seangkatannya. Naik dari Mayor ke Letkol melebihi lagi. Dan semuanya menggunakan mekanisme yang menurut Selamat Ginting tidak ada dalam aturan TNI: disebut "kenaikan pangkat reguler dipercepat" istilah yang menurutnya diadakan-adakan karena Teddy juga tidak memenuhi syarat untuk KPLB kenaikan pangkat luar biasa yang biasanya diberikan kepada prajurit yang mengorbankan jiwa raga di medan tempur. KPLB pun sudah pernah diberikan kepada Teddy dua kali sebelumnya tanpa ada prestasi tempur yang setara dengan pengorbanan yang biasanya menjadi syarat. Soal posisi Seskab dan ini yang paling kritis secara hukum: UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 47 menyebut ada 10 posisi sipil yang boleh diduduki perwira aktif TNI tanpa harus pensiun dulu. Daftarnya: Kemenko Polkam, Kemenhan, Lemhannas, Wantanas, BIN, BSSN, Basarnas, BNN, Mahkamah Agung kamar militer, dan Sekretaris Militer Presiden. Sekretaris Kabinet tidak ada dalam daftar itu. Artinya — secara hukum Teddy seharusnya pensiun atau mundur dari dinas militer dulu sebelum menjabat Seskab. Seperti yang dilakukan AHY ketika mau ikut Pilkada Jakarta 2017. Seperti yang dilakukan Sugiono, Iftitah Sulaiman, dan perwira lain yang memilih jalur politik. Tapi Teddy tidak melakukan itu. Dia tetap aktif di TNI sambil menjabat Seskab. Dan ada keanehan lain yang Selamat Ginting soroti: Kalau Seskab setara eselon 2 seperti yang diklaim pemerintah maka pangkat yang sesuai adalah Brigadir Jenderal bukan Letkol. Artinya Teddy sekarang sebagai Letkol bahkan belum memenuhi syarat pangkat untuk jabatan Seskab yang dia pegang. Proyeksi yang mengerikan menurut analisis Ginting: 2026 — Letkol. 2027 — Kolonel. 2028 — Brigadir Jenderal baru memenuhi syarat pangkat untuk Seskab. Naik pangkat tiap tahun. Melompati angkatan-angkatan di atasnya. Termasuk melampaui 6 angkatan senior yang belum Letkol sampai sekarang. Dampak ke moral dan sistem TNI dan ini yang paling serius: Selamat Ginting bilang dia menerima banyak pesan WhatsApp dari perwira tinggi bintang 1 sampai 4 yang resah dengan kasus Teddy. Dan ini bisa dipahami kenapa. Bayangkan ada perwira lulusan 2006 5 angkatan di atas Teddy yang sudah seskoat, sudah Diklatpim 2, sudah semua syarat terpenuhi sampai sekarang belum Letkol. Sementara Teddy lulusan 2011 tanpa memenuhi syarat pendidikan yang sama sudah Letkol karena dekat dengan Presiden. Apa yang terjadi pada moralitas dan integritas sistem kenaikan pangkat TNI kalau ini dibiarkan? Perbandingan sejarah yang paling mengena: Selamat Ginting menyebut contoh dari Mesir panglima militer yang hanya berpengalaman sampai Mayor di lapangan, tapi karena dekat dengan lingkaran istana tiba-tiba jadi Jenderal dan memimpin pertempuran. Hasilnya: memalukan Mesir secara militer. Dan di dalam negeri sendiri ada preseden dari zaman Soekarno. Ketika Presiden menempatkan tokoh yang tidak layak sebagai Kepala Staf AD TNI tidak terima. Pelantikannya hanya dihadiri korp musik pemadam kebakaran. TNI menolak hadir. Panglima tidak bisa masuk Markas Besar karena dikuasai yang menentang. Berujung pada Peristiwa 17 Oktober 1952. Sejarah punya cara mengingatkan. Rekomendasi Selamat Ginting — dan ini yang paling jelas: Pensiunkan Teddy. Kalau mau jadi Seskab, pensiun dulu dari militer. Baru tempatkan di sana. Kalau masih aktif di TNI, kembalikan ke Kopassus kirim ke Papua, pimpin Kompi menghadapi OPM. Kopassus bukan tugasnya buka tutup pintu. Seharusnya buka tutup pertempuran." Dan peringatan yang paling keras: Kalau Prabowo teruskan ini bisa jadi hak angket di DPR mempersoalkan Presiden melanggar UU TNI. Prabowo bisa jatuh hanya gara-gara menyelamatkan orang-orang ini." Ini bukan soal Teddy Indra Wijaya sebagai pribadi. Dia mungkin orang yang kompeten dan loyal. Ini soal sistem yang dirusak ketika loyalitas personal mengalahkan mekanisme yang sudah dibangun bertahun-tahun untuk menjaga integritas institusi militer. TNI bukan perusahaan keluarga di mana bos bisa mempromosikan siapapun yang dia mau kapanpun dia mau. TNI adalah institusi dengan hierarki, aturan kenaikan pangkat, dan persyaratan pendidikan yang dibangun bukan untuk menghalangi orang tapi untuk memastikan yang naik benar-benar siap memimpin. Ketika aturan itu dilanggar karena kedekatan dengan presiden pesan yang diterima oleh ribuan perwira yang mengikuti aturan adalah: kerja keras dan prestasi tidak sepenting berada di lingkaran yang tepat. Dan ketika TNI mulai berpikir seperti itu kita semua yang rugi.

Eko Panjul, yang juga dikenal sebagai Eko Sulistyo, akhirnya berhasil diamankan setelah lama masuk dalam Daftar Pencarian Orang. Namun penangkapan ini bukanlah akhir—justru menjadi awal dari babak paling krusial dalam kasus yang terus menjadi sorotan publik. Sejumlah pengamat politik menilai, jika keterlibatan Eko Panjul terbukti, maka setiap pengakuannya berpotensi menjadi titik balik besar dalam dinamika politik Indonesia modern. Isu yang beredar menyebut adanya dugaan rekayasa dokumen pada ijazah yang digunakan dalam pencalonan presiden, termasuk klaim penggunaan foto milik Dumatno Budi Utomo—yang disebut sebagai kerabat dekat—sebagai pengganti. Kini perhatian publik tertuju penuh pada proses hukum yang akan berjalan. Akankah fakta-fakta baru terungkap? Sejauh mana kebenaran dari dugaan yang selama ini beredar? Dan apa dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem yang ada? Lebih dari sekadar perdebatan politik, ini menjadi ujian nyata bagi supremasi hukum di Indonesia. Apakah proses ini akan berjalan secara jujur, transparan, dan bebas dari intervensi? Satu hal yang pasti—peristiwa hari ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Kini saatnya aparat penegak hukum bekerja secara profesional, dan masyarakat mengawal dengan sikap kritis serta bijak. Karena pada akhirnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghadapi kebenaran.

🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘 ⛔ STOP KESEWENANG2AN⛔ *Ayo Viralkan korupsi terselubung, rakyat ditipu puluhan tahun* Sisa kuota/pulsa HP hrs nya berlaku sampai habis tdk berlaku hangus. Penipuan terselubung 😮😮😮

Guys, ada sidak DPR ke gudang motor listrik MBG sekitar beberapa hari yang lalu dan yang mereka temukan menurut gue adalah salah satu bukti paling konkret dari bagaimana program ini dijalankan. Yang ditemukan saat sidak: DPR mendatangi kantor dan gudang tempat penyimpanan motor listrik program MBG di Jakarta. Hasilnya: masih terkunci. Belum beroperasi. Motor sudah dibeli. Anggaran sudah keluar Rp1,2 triliun. Tapi gudangnya terkunci. Motor belum dipakai. Dan program yang katanya butuh motor ini untuk operasional SPPG tetap berjalan tanpa motor itu. Pertanyaan pertama yang langsung muncul: Kalau program bisa berjalan tanpa motor untuk apa motor itu dibeli? Dan kalau motor sudah dibeli tapi gudangnya masih terkunci motor itu sekarang ada di mana? Siapa yang memegang? Soal merek Emo Electric Mobility dan ini yang mencurigakan: dalam video sidak itu menunjukkan papan bertuliskan merek Emo Electric Mobility sebagai pemasok motor listrik untuk kepala SPPG. Tapi anggota DPR menemukan kejanggalan: motor sudah beredar lebih dulu sebelum proses pengadaan resmi selesai. Ini bukan detail kecil. Dalam pengadaan pemerintah barang tidak boleh beredar sebelum kontrak ditandatangani dan proses administrasi selesai. Kalau motor sudah beredar lebih dulu itu artinya ada proses yang tidak sesuai prosedur. Siapa yang memesan duluan? Siapa yang membiayai sebelum kontrak resmi? Dari mana modalnya? Pernyataan Charles Honoris yang paling tepat: Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mempertanyakan dua hal langsung dan keras: Satu — dasar pemilihan merek Emo. Kenapa merek ini yang dipilih? Apakah ada tender terbuka? Apakah ada perbandingan harga dengan merek lain? Apakah ada kajian teknis yang dipertanggungjawabkan? Dua — relevansi motor trail untuk kepala SPPG di perkotaan. Motor trail adalah kendaraan off-road yang dirancang untuk medan berat. Kepala SPPG tugasnya mengelola dapur dan distribusi makanan bukan melintasi hutan atau pegunungan. Di Jakarta yang macet motor trail justru lebih tidak efisien dari motor biasa. Kebutuhan kendaraan listrik untuk kepala SPPG sangat tidak mendesak. Ini bukan pendapat yang kontroversial. Ini common sense. Dan ini konteks yang membuat semuanya semakin berat: Di saat yang sama: BPOM tidak punya anggaran Rp2,9 miliar yang bisa digunakan untuk sampling makanan MBG untuk memastikan makanan yang dimakan anak-anak itu aman. BGN punya anggaran Rp1,2 triliun untuk motor listrik yang gudangnya masih terkunci dan belum jelas kegunaannya. Ini bukan soal salah prioritas kecil-kecilan. Ini adalah cermin dari keseluruhan tata kelola program yang menurut gue sudah sangat bermasalah secara fundamental. Pola yang sudah terlalu konsisten untuk disebut kebetulan: Semir sepatu — harganya tiga kali lipat pasar. Dipecah 12 paket kontrak. Kaos kaki — Rp100.000 per pasang. Motor listrik — Rp1,2 triliun. Gudangnya terkunci. Motor beredar sebelum kontrak resmi. Digitalisasi — Rp3,1 triliun. Dan dari semua itu yang sampai ke piring anak-anak menurut survei hanya 6,5%. Sementara Mahfud MD menyebut dari triliunan anggaran MBG yang untuk makan hanya Rp34 miliar. Ini bukan kebocoran kecil di pinggir sistem. Ini adalah sistem itu sendiri yang bermasalah. Yang perlu dituntut sekarang bukan nanti: Satu — audit forensik menyeluruh atas seluruh pengadaan BGN: motor listrik, semir sepatu, kaos kaki, digitalisasi. Berapa harga pasarnya, berapa yang dibayar, siapa vendornya, bagaimana prosesnya. Dua — penjelasan transparan mengapa motor sudah beredar sebelum kontrak resmi dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur itu. Tiga — realokasi anggaran segera dari pengadaan yang tidak esensial ke pengawasan kualitas makanan termasuk memberikan BPOM anggaran yang memadai untuk sampling. Empat — penjelasan ke publik soal isi gudang yang masih terkunci: motornya ada di mana, kondisinya bagaimana, kapan akan digunakan. Charles Honoris menegaskan satu hal yang menurut gue harus jadi prinsip dasar program ini: "Program MBG bertujuan memperbaiki gizi anak-anak. Program ini tidak boleh menjadi ajang pembagian proyek." Tapi fakta yang ditemukan saat sidak gudang terkunci, motor beredar sebelum kontrak, merek yang dipertanyakan dasar pemilihannya, anggaran triliunan yang sebagian besar tidak sampai ke makanan menunjukkan bahwa program ini sudah bergerak jauh dari tujuan awalnya. Dan selama tidak ada pertanggungjawaban yang konkret dan terukur setiap rupiah yang keluar dari anggaran MBG adalah rupiah yang berpotensi tidak sampai ke tujuannya. Yaitu perut anak-anak Indonesia yang lapar.

Baru paham kenapa dulu Rizal Ramli dan Faisal Basri di serang habis-habisan. Dan saat ini ucapan Rizal Ramli dan Faisal Basri terbukti tentang Mulyono. Al Fatihah untuk keduanya🤲

Sudah mulai Pemanasan dan kedepan sepertinya suasana akan semakin Panas Hasil Konsolidasi Nasional aktivis 98 jaringan lintas kota: 👉 Rezim PS - GR telah Mengkhianati DSB & UUD 1945

Barisan Oposisi Indonesia Merangkai 8 Kealpaan dalam jangka waktu 1 tahun 7 bulan pemerintahan Prabowo Catat biar gak lupa

Netizen tanah air semakin kreatif aja, kartun yg membosankan pun bisa dibikin jadi menarik...

@ccnisa_ur Di Denpasar kah ?

emang ada yg mau sam cewe gendut?

Guys, ada momen di rapat DPR seorang anggota DPR marah dan heran Dan yang ngomong ini bukan aktivis. Bukan pengamat. Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka. Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar: Kalau kita sudah punya big data orang datang ngurus KTP masa dimintain fotokopi KK lagi? Gua punya KTP untuk apa? Masih dimintai fotokopi KTP. Kan aneh. Surat lahir, surat baptis masih diminta. Wah, pusing. Negara kita kayak begini. Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang. Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi. Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun. Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia: Indonesia punya e-KTP sejak 2011. Ada chip NFC. Ada data biometrik. Teknologinya canggih. Anggarannya triliunan rupiah. Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD. Bedanya satu hal: Malaysia benar-benar memakainya. Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin. Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis. Tidak perlu antri. Tidak perlu surat keterangan. Tidak perlu aplikasi. Tidak perlu fotokopi. Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kuota habis bayar harga normal. Tidak bisa diakali. Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen. Hasilnya: pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan. Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi. Indonesia? e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi. Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu: Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Karena enggak pernah kelar. Kalimat itu keras. Tapi tidak salah. Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun: Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal. BNI punya data nasabah sendiri. Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi. KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus. BPJS punya database sendiri. Kemendikbud punya data sendiri. Kemensos punya data sendiri. Semua lembaga membangun silo data masing-masing. Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing. Semua dengan tender masing-masing. Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan. Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun. Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human: Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara. Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal. Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan. Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen. Tanpa uang. Tanpa apa-apa. Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK. Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita. Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh. Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa. Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus. Makanya saya bilang KTP itu hak asasi. Soal keamanan data ini juga perlu diangkat: Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong. Gimana keamanan data kita ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Masa kita terus diganggu hal seperti ini? Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi. Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab. Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit: Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri. Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu. Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya. "Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus." Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP. Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

Indonesia. 1.Penghasil CPO terbesar didunia. 2.Penghasil nikel no.1 dunia. 3.pengasil batubara no.3 dunia 4.penghasil emas no.1 dunia 5.penghasil timah no.2 dunia 6.Hutan no.6 terbesar dunia 7.Hasil laut no.2 dunia Yg nikmati; Penguasa. Yg bersenjata. Pejabat. Dan oligarki.

Pernyataan Feri Amsari itu menampar logika kekuasaan: jika suara warga biasa tanpa partai, tanpa koalisi, tanpa akses kekuasaan saja dianggap ancaman, maka yang bermasalah bukan rakyatnya, melainkan rasa percaya diri pemerintah terhadap legitimasi yang mereka klaim. Impeachment memang bukan sekadar wacana yang bisa terjadi karena opini publik, tapi ketakutan berlebihan terhadap kritik justru membuka pertanyaan. apakah pemerintah benar berdiri di atas kebenaran, atau justru rapuh oleh fakta yang sewaktu-waktu bisa terungkap.👇

Hutang Indonesia yg harus dibayar rata-rata 433T per tahun tapi tahun 2025-2030 menjadi lebih besar karena hutang yg dibuat tahun 2021-2022-2023, ini data Menkeu….,rakus dan UGAL2-an… rakyat tidak kemana-mana. Ditunggu komentar para TERMUL yang bermuiut comberan?

@hasyimmah Lebih baik melihat 1x drpd mendengar 1000x. Lihatkan ke Umum 1x saja, dari pada koar koar Asli 1000x

Yang nuduh ijazah Jokowi palsu katanya nunggu hasil persidangan. Ah, yang bener? Jokowi bilang asli, nggak percaya. KPU bilang sudah memverifikasi, nggak percaya. UGM sudah menyatakan alumni, nggak percaya. Memangnya kalau pengadilan memutuskan asli, mereka bakal percaya? Siapapun yang bilang asli mereka akan tetap nggak percaya, wong mereka memang nggak mau percaya.