epeng teknolink
3.7K posts


BOOM! City choke.
BOOM! Everton stand tall.
BOOM! Arsenal 5pts clear.
BOOM! Last 3 games all in London.
BOOM! It’s in our hands.
Take us home, @m8arteta 👊

English

@Dara_Cega Kebayang gak seorang calon gubernur atau kepala daerah yg ngeluarin dana puluhan hingga ratusan milyar utk ikut pilkada ..apa coba yg dicari?
Indonesia

KIMI ANTONELLI WINS IN MIAMI!! 👏🏆
Against the odds, what a magnificent drive from the @MercedesAMGF1 driver! 🙌
#F1 #MiamiGP

English

@abulmuzaffar10 Korupsi akan menjadi budaya negara kita yg akan sangat membanggakan.. hampir disemua tingkatan hampir TDK ada yg TDK korupsi, negara dgn SDA yg melimpah tapi negara dan rakyatnya masih melarat Krn itu semua..dan mungkin hukuman Tuhan dijatuhkan pada ibu Pertiwi. No hope
Indonesia

Jujur, ya, kelakuan oknum orang Indonesia di Mekah itu kelewatan.
Gw sebagai yang pernah haji aja ilfeel sama mereka.
Pelaku yang hobi fasilitasi haji ilegal, itu banyak orang Indonesia. Biasanya mereka berkoordinasi sama petugas setempat, tapi sekarang makin sulit karena pengawasan Saudi makin ketat.
Yang melakukan penipuan haji badal (haji untuk menggantikan orang wafat), itu banyak orang Indonesia.
Caranya? cuman kasih foto dan video lagi di Arafah (tapi pakai video lama) atau ya ga ngabarin sama sekali dan kabur.
Yang melakukan makelar kurban dan dam (denda haji tamattu yang mana seorang jamaah haji harus menyembelih 1 domba), itu banyak orang Indonesia.
Yang makelar ini unik, karena banyak dari mereka menipu jamaah atau ya menaikkan harganya gila2an tidak sesuai dengan harga semestinya.
Yang akhirnya bikin saudi bikin aturan larangan jamaah haji untuk beli kurban dan dam ke makelar, dan harus beli langsung ke pemerintah Saudi.
Ini belum lagi kasus-kasus yang lebih gelap...
Dari pengalaman haji selama 40 hari itu, gw semakin yakin...Bahwa bangsa kita ini mentally corrupt.
Jadi ga usah heran sama kondisi negara ini. Lah di tanah suci saja, mereka berani menzalimi jamaah haji wwlwlwllw
KSA Expats@ksaexpats
Three Indonesians held for Hajj scam advertisements.
Indonesia

@Megatron_ron Seandainya uang itu digunakan utk pendidikan, kesehatan dan mengatasi pengangguran sungguh langkah yg sangat mulia..tapi sayang hampir semua pemimpin menggunakannya semua mereka utk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja..
Indonesia

@mas_veel Walau daya rusak Sri Baginda Mulyono yg agung luar biasa...tapi betul dia mendapat informasi sampai kebawah..bahkan dia TDK percaya dgn tim survey yg ABS..dia punya tim sendiri yg turun kebawah utk melihat realita dilapangan,
Indonesia

@msaid_didu @prabowo Mr omon2 SDH pasti yg diucapkan juga omon2 doank.. ada pencapaian bagus ya..tapi minesnya lebih banyak
Indonesia

5 hal selalu diulangi oleh Bpk Presiden dalam pidatonya, yaitu :
1) berantas korupsi
2) pemerintahan bersih
3) patriotisme
4) nasionalisme
5) profesionalisme.
Bpk Presiden @prabowo yth, semakin cepat hal tsb diimplementasikan oleh Bpk dan anak buah Bpk - makin baik. Kami tunggu.
Indonesia

@liaasister Semenjak jadi Mentri beliau kok seperti jadi tukang palaknya pemerintah utk mengambil duit umat..
Indonesia

@mark_slapinski Orang gila yg gila hormat, gila pujian, TDK punya tata Krama hahahahha..sungguh memalukan 🤣🤣🤣🤣
Indonesia

@LambeSahamjja Kepentingan besar utk menguasai daerah sebagai lumbung suara partai,
Indonesia

@LambeSahamjja Padahal gampang kalau mereka mau..masalah utamanya adalah di partai politik.. kita tau partai dikendalikan oleh ketua partai dan DPPnya,, seandainya punya niatan baik mereka bisa kok bersama2 membuat UU yg baik utk daerah..la ini justru mereka punya kepentingan besar
Indonesia

Guys, Ketua Komisi II DPR baru bilang sesuatu yang menurut gue adalah salah satu pengakuan paling jujur tentang bagaimana otonomi daerah di Indonesia berjalan atau lebih tepatnya tidak berjalan sesuai harapan.
"Para kepala daerah menjadi raja-raja kecil. Terutama para bupati dan wali kota."
Rifqinizamy Karsayuda. Ketua Komisi II DPR. Bukan pengamat. Bukan aktivis. Anggota DPR yang bilang itu.
Konteks dulu supaya kita paham akar masalahnya:
Setelah Reformasi 1998 Indonesia banting setir dari sentralisasi total era Orde Baru ke otonomi daerah yang sangat luas.
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang sangat besar ke daerah sementara pemerintah pusat relatif hanya punya kewenangan terbatas.
Niatnya baik.
Logikanya masuk akal: rakyat daerah lebih tahu kebutuhan daerahnya sendiri daripada pejabat di Jakarta. Biarkan daerah yang urus daerahnya.
Tapi yang terjadi di lapangan berbeda dari teorinya.
Yang dimaksud "raja-raja kecil" dan ini yang perlu dipahami konkret:
Bayangkan seorang bupati di kabupaten kecil. Tiba-tiba dia punya kewenangan yang sangat besar:
Menentukan siapa yang dapat proyek pengadaan. Menentukan siapa yang dapat izin usaha. Menentukan struktur birokrasi daerah. Mengelola anggaran daerah miliaran sampai triliunan rupiah. Menentukan peruntukan lahan. Menentukan siapa yang naik jabatan di pemerintahan daerah.
Dan pengawasan dari pusat sangat terbatas.
Hasilnya yang bisa diprediksi sejak awal: kewenangan besar tanpa akuntabilitas yang kuat menghasilkan penyalahgunaan kewenangan yang masif.
Data yang paling mengejutkan:
Rifqinizamy menyebut bahwa saat ini 90% pemerintah daerah bergantung pada APBN khususnya transfer daerah untuk membiayai operasionalnya.
Artinya: daerah punya kewenangan yang sangat besar untuk mengambil keputusan. Tapi uangnya sebagian besar dari pusat.
Ini adalah kombinasi yang sangat berbahaya:
Kewenangan ada di daerah. Uangnya dari pusat. Akuntabilitasnya tidak jelas ke mana.
Dan di titik itulah korupsi paling mudah terjadi karena uang yang datang dari luar terasa bukan milik siapapun. Bukan uang rakyat lokal yang merasa memilikinya. Tapi transfer dari angka-angka di Jakarta yang jauh.
Berapa banyak kepala daerah yang sudah terbukti jadi "raja kecil" yang korup:
KPK mencatat sejak otonomi daerah berjalan kepala daerah adalah salah satu kelompok tersangka korupsi terbesar yang mereka tangani.
Gubernur. Bupati. Walikota. Berulang. Berganti. Ditangkap. Digantikan yang baru. Ditangkap lagi.
Kaltim adalah contoh yang baru saja kita bahas satu keluarga menguasai gubernur, ketua DPRD provinsi, walikota kota terbesar, dan anggota DPR pusat sekaligus. Adik bungsu sudah dipenjara karena korupsi. Tapi yang lain masih berkuasa.
Dan itu bukan satu-satunya. Ada ratusan kasus serupa dengan skala yang berbeda di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Kenapa kewenangan besar tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan:
Rifqinizamy mengakui sesuatu yang sangat penting:
"Nyatanya juga tidak terlalu besar berkorelasi terhadap kemajuan dan kesejahteraan daerah."
Ini adalah kalimat yang perlu diulang sampai benar-benar meresap.
Daerah sudah punya kewenangan besar selama lebih dari 25 tahun sejak UU 1999. Dan hasilnya?
Kesenjangan antar daerah masih sangat lebar. Daerah 3T masih tertinggal jauh. Banyak kabupaten yang setelah puluhan tahun otonomi infrastruktur dasarnya masih memprihatinkan. Sekolah rusak. Puskesmas tidak memadai. Jalan rusak.
Sementara gedung DPRD daerahnya megah. Mobil dinas kepala daerahnya mewah. Anggaran perjalanan dinas DPRD daerah mencapai angka yang sulit dibenarkan.
Soal 90% bergantung pada APBN dan ini yang paling fundamental:
Kalau 90% daerah tidak bisa membiayai dirinya sendiri tanpa transfer dari pusat pertanyaan yang harus diajukan adalah:
Apakah otonomi daerah selama ini benar-benar membangun kemandirian fiskal daerah? Atau justru menciptakan ketergantungan baru yang jauh lebih tidak efisien dari sentralisasi?
Sebelum otonomi uang dikelola di pusat dan didistribusikan. Korupsinya ada, tapi setidaknya ada satu titik kontrol.
Setelah otonomi uang tetap dari pusat, tapi distribusinya melewati ratusan titik daerah yang masing-masing punya potensi kebocoran sendiri.
Apakah hasilnya lebih efisien? Data anggaran dan kondisi daerah menjawab sendiri.
Soal penguatan peran pusat yang sekarang terjadi dan dilema yang tidak mudah:
Rifqinizamy mengakui bahwa sebagai respons atas pengalaman buruk otonomi pemerintah pusat sudah memperkuat kembali kewenangannya.
Tapi dia juga memperingatkan:
"Sentralisme yang terlalu kuat juga tidak baik. Titik keseimbangan itu menjadi penting."
Dan ini adalah dilema yang genuinely sulit:
Terlalu otonom lahirlah raja-raja kecil yang korup dan tidak efisien.
Terlalu sentralistik lahirlah sistem seperti Orde Baru di mana semua keputusan ada di Jakarta dan daerah tidak punya suara.
Titik keseimbangannya ada tapi sangat sulit ditemukan. Dan lebih sulit lagi dipertahankan ketika sistem politiknya sendiri menghasilkan insentif yang salah.
Yang paling kritis dan belum dijawab:
Apa yang membuat raja-raja kecil itu bisa lahir dan bertahan begitu lama?
Jawabannya bukan hanya soal kewenangan yang terlalu besar. Tapi soal sistem pengawasan yang lemah dari semua sisi:
DPRD daerah yang seharusnya mengawasi eksekutif daerah tapi seringkali diisi oleh partai yang sama dengan kepala daerahnya. Atau bahkan anggota keluarganya.
Inspektorat daerah yang seharusnya audit interna tapi bertanggung jawab langsung ke kepala daerah yang diaudit. Konflik kepentingan yang sangat jelas.
BPK yang audit keuangan daerah tapi hasil auditnya tidak otomatis berujung pada tindakan hukum.
KPK yang seharusnya jadi garda terakhir tapi sumber dayanya tidak pernah cukup untuk mengawasi lebih dari 500 pemerintah daerah di seluruh Indonesia secara efektif.
Dan pemilu daerah yang seharusnya jadi mekanisme akuntabilitas tapi seringkali dimenangkan oleh siapa yang punya uang paling banyak untuk kampanye. Yang untuk mendapatkan uang itu seringkali butuh korupsi terlebih dahulu.
Lingkaran setan yang sangat sulit diputus dari dalam.
Dan ini yang paling ironis dari situasi sekarang:
DPR membahas raja-raja kecil di daerah. Tapi DPR sendiri tidak bisa lepas dari kritik bahwa banyak anggotanya adalah produk dari sistem yang sama sistem pembiayaan politik yang bergantung pada jaringan uang yang tidak transparan.
Orang yang membicarakan masalah raja kecil sebagian dari mereka juga punya kepentingan dalam sistem yang menghasilkan raja kecil itu.
Dan reformasi sistem otonomi daerah yang serius yang membutuhkan perubahan undang-undang, perubahan sistem pengawasan, perubahan mekanisme pemilu daerah itu semua harus melewati DPR dan DPRD yang sebagian anggotanya diuntungkan oleh status quo.
Otonomi daerah adalah eksperimen besar yang dimulai dengan niat yang benar membawa pemerintahan lebih dekat ke rakyat, mengurangi ketergantungan pada Jakarta, memberdayakan daerah.
Tapi implementasinya menghasilkan sesuatu yang tidak direncanakan: ratusan titik korupsi baru yang sebelumnya tidak ada. Raja-raja kecil yang merasa tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Daerah yang 25 tahun kemudian masih bergantung 90% pada transfer pusat.
Dan yang paling menyakitkan: rakyat di daerah yang harusnya diuntungkan oleh otonomi masih banyak yang hidupnya tidak berubah signifikan. Sekolah masih rusak. Air bersih masih susah. Jalan masih berlubang.
Sementara bupati dan walikotanya naik mobil dinas miliaran. Renovasi rumah jabatan puluhan miliar. Dan keluarganya menempati berbagai posisi di pemerintahan daerah.
Itu bukan otonomi. Itu adalah desentralisasi korupsi.

Indonesia

@abu_waras Taekkk..kalian itu yg harus mencabut piagam yg kAlian berikan sama Wowo..dan bodohnya lagi Wowo mau terima kalian yg SDH hina dia hanya Krn paksaan si Wiwi 🤣🤣🤣
Indonesia

Kenapa juga ini PSI ikut memanaskan suasana, seharusnya memandang ceramah JK jangan hanya sebatas di kata "Syahid" nya saja, tapi simak menyeluruh atas konteks isi ceramahnya, jangan memahami pernyataan hasil potongan dengan kaca mata kuda, banyak tokoh2 dari agama lain juga yang menilai bahwa pernyataan JK lebih ke arah untuk menjaga perdamaian, agar konflik yang serupa tidak terjadi lagi.
Lalu apa bedanya Grace Natalie dengan Ade Armando ❓🤔
Indonesia

@TeddGus Sebelum Iran diserang Amerika ..selat hormuz terbuka utk jalur perdagangan..setelah menyerang Iran.. Amerika mengatakan mereka akan membuka blokade Hormuz..skr malah dia yg blokade...Iran pintar memainkan langkah caturnya kalau dari sisi geopolitik..
Indonesia

@ImamBesar212 Bodh dan TDK tau diri..saya saja kalau ngerokok dirumah larinya kalau bukan diluar rumah didapur dimana TDK ada orang lain disana..
Indonesia

@msaid_didu Dan usahanya SDH meningkat diharapkan bisa juga menyalurkan zakat dan infaknya ke baznas agar bisa diberikan kepada pengusaha kecil lainnya..tapi kalau uang idul kurban mau disalurkan kebaznas dan mau dipakai pemerintah utk membiayai kegiatan proyek2 jelas ditolak masyarakatlah
Indonesia

@msaid_didu Banyak masyarakat kita malah bisa makan daging Krn adanya idul kurban ini, cuma sebagai contoh dikota saya baznasnya bagus..sering kali dana yg terkumpul dari umat diberikan pengusaha2 kecil termasuk saya..selain membantu juga mengajak pengusaha kecil yg SDH terbantu
Indonesia


@NHenryp29864 Pertanyaannya..siapa yg nyuruh Tedy? Ngak mungkin dia master mindnya
Indonesia

@WagimanDeep212_ Kasian beliau menanggung beban yg terlalu besar dan siwowo sibuk pelesir keluar negeri
Indonesia















