eric

hobi baru yg aneh (uncommon): keyboard mekanik

Guys, Mahfud MD baru ngomong sesuatu soal kasus Nadiem yang menurut gue paling penting dan paling jarang dibahas dari semua analisis yang beredar. Dan Mahfud bukan orang sembarangan yang ngomong ini. Dia mantan Menko Polhukam. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ahli hukum tata negara yang sudah puluhan tahun di sistem ini. Dia tahu persis bagaimana mesin hukum Indonesia bekerja dari dalam. Yang pertama Mahfud tegaskan dan ini yang paling mendasar: Korupsi itu harus ada tiga unsur yang semuanya terpenuhi. Tidak bisa kurang satu pun. Pertama: ada perbuatan melawan hukum. Kedua: ada niat jahat yang bisa dibuktikan. Ketiga: ada kerugian negara yang nyata dan ada aliran dana yang bisa dilacak ke terdakwa. Kalau salah satu tidak terpenuhi tidak ada korupsi. Sesederhana itu secara hukum. Dan Mahfud bilang: dari apa yang dia lihat di kasus Nadiem sangat sulit untuk membuktikan ketiga unsur itu terpenuhi sekaligus. Soal kerugian negara dan kenapa ini krusial: Dakwaan menyebut kerugian negara Rp2,1 triliun dari pengadaan Chromebook. Tapi yang menghitung kerugian itu adalah BPKP bukan BPK yang merupakan lembaga audit resmi negara. Mahfud menjelaskan perbedaan ini bukan hal kecil. BPKP berada di bawah presiden. BPK adalah lembaga independen konstitusional. Dalam kasus korupsi yang serius lazimnya yang digunakan adalah audit BPK. Dan ketika vendor, reseller, dan distributor Chromebook semua bersaksi di pengadilan bahwa harga yang dianggap wajar oleh BPKP adalah harga yang akan membuat mereka rugi secara bisnis maka metodologi audit itu sendiri yang perlu dipertanyakan. Soal niat jahat yang sampai sekarang tidak bisa dibuktikan: Mahfud mengingatkan satu prinsip hukum yang sangat mendasar: dalam hukum pidana, niat jahat harus bisa dibuktikan. Bukan diasumsikan. Bukan diduga-duga. Grup WhatsApp yang selama berbulan-bulan disebut sebagai bukti perencanaan korupsi? Tidak pernah masuk ke dakwaan. Artinya jaksa sendiri tidak cukup yakin untuk memasukkannya sebagai alat bukti. Nadiem hanya hadir satu kali rapat sebelum pengadaan. Hanya bilang: "Teruskan." Tidak menandatangani persetujuan pembelian apapun. Tidak ada notulen yang menunjukkan dia yang memutuskan spesifikasi akhir pengadaan. Kalau itu yang disebut niat jahat maka setiap menteri yang pernah memberikan arahan umum kepada bawahannya berpotensi menjadi terdakwa korupsi. Soal aliran dana yang paling telak: Mahfud bilang dalam kasus korupsi yang sehat secara hukum harus ada aliran dana yang bisa dilacak. Dari mana, ke mana, berapa, kapan. PPATK sudah memeriksa. Hasilnya: nol aliran dana ke Nadiem dari siapapun selama dia menjabat. 800 miliar yang disebut dalam dakwaan sebagai keuntungan yang diterima Nadiem? Di persidangan dibuktikan itu adalah transaksi internal antar PT dalam ekosistem GOTO untuk persiapan IPO masuk dan keluar di hari yang sama. Tidak ada hubungannya dengan Nadiem sebagai individu. Mahfud bilang dengan sangat tegas: kalau tidak ada aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke terdakwa sangat sulit untuk menyebut ini korupsi dalam definisi hukum yang benar. Yang paling berani Mahfud katakan soal ketimpangan proses: Jaksa menghadirkan 55 saksi dengan 7 ahli selama 3,5 bulan. Tim pembelaan Nadiem baru berjalan satu minggu lalu proses tiba-tiba mau dipotong dan langsung masuk ke tahap tuntutan. Mahfud bilang: ini adalah ketimpangan yang tidak bisa diabaikan. Dalam sistem hukum yang sehat, terdakwa harus mendapatkan waktu dan ruang yang proporsional untuk membangun pembelaannya. B ukan 3,5 bulan lawan satu minggu. Prinsip audi alteram partem dengarkan kedua belah pihak adalah prinsip paling dasar dalam hukum manapun di dunia. Dan kalau prinsip itu tidak ditegakkan dalam kasus sepenting ini apa yang sedang kita banggakan dari sistem hukum kita? Konteks yang tidak boleh dilupakan: Mahfud mengingatkan satu hal yang sangat penting soal siapa Nadiem sebelum jadi menteri. Nadiem meninggalkan posisi sebagai CEO yang karirnya sedang di puncak. Masuk ke pemerintahan. Dan berdasarkan catatan pajak pribadinya hartanya tidak bertambah selama menjabat. Justru berkurang. Mahfud bilang: orang yang niatnya korupsi tidak akan masuk ke pemerintahan dengan harta yang justru turun setelah menjabat. Mahfud tidak mengatakan Nadiem pasti tidak bersalah. Itu adalah hak hakim untuk memutuskan. T api dia mengatakan sesuatu yang jauh lebih penting dari itu: Proses hukum yang tidak seimbang, dakwaan yang unsur-unsurnya sulit dipenuhi, aliran dana yang tidak bisa dibuktikan, dan kerugian negara yang metodologi auditnya sendiri diperdebatkan di pengadilan semua itu bukan tanda sistem hukum yang sehat. Dan ketika sistem hukum tidak sehat siapapun bisa menjadi Nadiem berikutnya. Tidak peduli seberapa bersihnya niatmu. Tidak peduli seberapa besarnya pengorbananmu. Tidak peduli seberapa banyak saksi yang bersaksi membelamu. Kalau mesin sudah diarahkan ke kamu mesin itu akan jalan terus. Dan pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya soal Nadiem. Tapi soal apakah kita masih bisa menyebut sistem ini adil. mungkin nadiem hari ini besok, minggu depan tahun depan mungkin akan lahir nadiem yang lain dan akan di perlakukan sama persis bisa jadi kamu, keluarga ,atau siapa pun itu yang lagi berada di lingkaran itu cepat atau lambat selama masih seperti ini kamu bisa kena

The day a blind man sees. The first thing he throws away is the stick that has helped him all his life

Coretax is down and also water is wet

Kalian kalo jadi suami bakal bolehin istri kerja engga?

jangan takut jatuh cinta lagi, gak semua orang kek mantanmu yang gak oke itu.

Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu. BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR. Tanpa persetujuan Kemenkeu. Dan kantornya distributor motor itu belum jadi. Baca lagi. Kantornya belum jadi. Tapi motornya sudah ada di Indonesia. Kronologi yang perlu lo tahu: 2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini. Secara resmi. Diblokir. 2026 BGN tetap beli. 21.000 unit. Sudah masuk ke Indonesia. Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi. Tidak pernah dapat laporan. Tidak pernah diminta persetujuan. Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris. Dan ini yang paling bikin gue speechless. Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah: kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun. Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana. Terjemahannya: motor sudah dibeli, distributor sudah ditunjuk, l okasi SPPG sudah disiapkan semua sebelum kantornya selesai dibangun. Something fishy, kata Charles. Dan gue setuju. Pertanyaan yang harus dijawab: Satu siapa yang beli? BGN beli 21.000 unit motor listrik. Dari merek apa? Importir mana? Harganya berapa per unit? Total anggarannya berapa? Dua dari anggaran mana? Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026? Ada pos anggaran yang tidak terpantau? Tiga siapa distributornya? Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang. Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis? SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa? Untuk koordinasi antar lokasi? Oke, mungkin. Tapi 21.000 unit? Tanpa laporan ke DPR? Ini bukan soal motor listriknya. Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun. Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama? Dan ini yang paling menyakitkan: Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya. Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen. Dan yang rugi? Sama seperti biasa. Rakyat yang bayar pajak. Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan. Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR. Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan. Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.