M. Soleh Syarief

"Stop civilians casualties" adili dan hukum aparat yg sok jago yg merasa hebat bisa bunuh sipil!

apa kalimat yang cocok untuk menggambarkan orang ini ?

the biggest downgrade in history

Mohon izin, saya coba bantu rapikan mind mapping-nya menjadi versi yang lebih sederhana, supaya alurnya lebih mudah dibaca 🙏

Dampak Dollar ke Rupiah bagi Rakyat Desa

Ini di pasar Gang Baru Anak Semarang pasti tahu. Pasar lejen di area Pecinan. Terkenal lengkap dan bahan makanan yang dijual berkualitas Sekarang, apa kabar? Simak saja kesaksian pedagang di sana. "Indonesia cerah", kata si Gembrot.

PRABOWONOMICS Vs Neoliberal: Menjawab The Economist! Dalam dua tulisan terbarunya, majalah The Economist kembali mengayunkan gada kritik klasiknya terhadap Indonesia. Melalui artikel berjudul "Indonesia, the biggest Muslim-majority country, is on a risky path" dan "Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy", media benteng liberalisme barat ini menyuarakan kecemasan mendalam: Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto dianggap sedang melangkah ke jalur berbahaya karena memperkuat intervensi negara, mengaburkan batas disiplin fiskal, dan mengonsolidasikan kekuatan politik. Namun, jika kita menembus kabut kecemasan tersebut, kita akan mendapati sebuah bias lama yang usang. The Economist sedang melihat Indonesia menggunakan kacamata usang cetak biru Konsensus Washington (Neoliberalisme). Mereka gagal memahami satu hal mendasar: bagi Indonesia, terus berjalan di atas rel ekonomi liberal murni bukanlah sebuah pilihan keselamatan, melainkan sebuah jaminan untuk terjebak selamanya dalam kutukan negara pendapatan menengah (Middle-Income Trap). Prabonomomics hadir bukan untuk merusak ekonomi, melainkan sebagai tesis tandingan (counter-thesis) yang berani untuk menata ulang struktur ekonomi nasional demi keadilan sosial. Kekeliruan Paradigma Pasar Bebas: Belajar dari Sejarah. Selama puluhan tahun, resep neoliberal mendikte negara-negara berkembang untuk menjadi "murid yang patuh": buka pasar selebar-lebarnya, batasi peran negara hanya sebagai wasit, privatisasi sektor publik, dan biarkan modal global mendikte arah pembangunan. Hasilnya? Indonesia terjebak menjadi eksportir bahan mentah. Kita mengalami deindustrialisasi dini, di mana kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menyusut. Kita kaya akan nikel, tembaga, dan bauksit, namun nilai tambah terbesar dari kekayaan alam tersebut dinikmati oleh negara-negara industri maju di Barat dan Asia Timur. Pasar bebas murni, dalam realitasnya, melanggengkan ketimpangan struktural dan menciptakan apa yang disebut para ekonom sebagai commodity curse (kutukan komoditas). Ketika Presiden Prabowo memilih untuk keluar dari jebakan ini, langkah tersebut tidak lahir dari ruang hampa ideologis. Ini adalah kalkulasi pragmatis yang berakar pada konstitusi Pasal 33 UUD 1945: bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Tiga Pilar Prabowonomics: Melawan Skeptisism Barat. Kritik The Economist runtuh ketika dihadapkan pada logika pembangunan jangka panjang yang diusung oleh Prabowonomics, yang bertumpu pada tiga pilar utama: 1. Investasi Manusia (SDM) Bukan Pemborosan Fiskal. The Economist cemas terhadap program-program sosial masif seperti Makan Bergizi Gratis dan perumahan rakyat, menuduhnya sebagai ancaman bagi batasan defisit anggaran 3%. Ini adalah cara pandang akuntansi jangka pendek, bukan ekonomi pembangunan. Dalam Prabowonomics, memberi makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil adalah investasi infrastruktur manusia terpenting untuk memotong rantai stunting. Bagaimana sebuah negara bisa melompat menjadi negara maju jika angkatan kerjanya mengalami malnutrisi kronis? Belanja ini adalah restrukturisasi modal manusia (human capital) yang akan menaikkan produktivitas nasional 10 hingga 20 tahun ke depan. Disiplin fiskal tetap dijaga, namun anggaran dikelola secara ekspansif-terukur, bukan hemat defensif yang mencekik pertumbuhan.

Soeharto tak pernah diseret ke ruang sidang. Pada 3 Agustus 2000, Kejagung menetapkan Soeharto pribadi sebagai *terdakwa* korupsi Kasus 7 Yayasan. 7 yayasan itu harusnya mengelola uang yang dititipkan bank-bank milik negara. Eh, hampir Rp 6 triliun hilang dicuri Soeharto. Dalam dakwaan itu, yang mencuri bukan Tommy, bukan anak atau antek Soeharto, melainkan Soeharto pribadi sebagai ketua yayasan-yayasan itu. Oleh Jaksa Agung Marzuki Darusman dan timnya, Soeharto terbukti dan tertangkap basah dengan tangannya sendiri berbuat kriminal mencuri uang cash dari negara sebesar ~Rp 6 triliun. Fatal. Persidangan disiapkan dalam keadaan mencekam. Pasalnya, gedung Kejaksaan Agung baru saja dibom sejam setelah Tommy Soeharto diperiksa di atas kasus korupsi lain (tak ada hubungannya dengan Kasus 7 Yayasan). Pada 31 Agustus 2000, Soeharto tidak hadir dari persidangan dakwaannya karena "sakit". Yang hadir adalah bom. Bom besar itu ditaruh di sebuah bus di samping tempat persidangan tempat Soeharto seharusnya berada. Bom tersebut meledak. Pada 14 September 2000, Soeharto kembali bolos dari persidangan karena "sakit". Sehari sebelumnya, Bursa Efek di SCBD baru saja meledak oleh serangan bom teroris. 15 orang tewas tercabik menjadi potongan tubuh manusia yang gosong. Bergerak atas informasi yang dimilikinya, Presiden Gus Dur memerintahkan kepolisian untuk segera memeriksa Tommy Soeharto dan gerombolan preman FPI yang Tommy pelihara sebagai tersangka utama pengeboman Bom Bursa Efek. Keadaan negara sangat mencekam. Orang takut keluar rumah karena takut bom. Pegawai kejaksaan dan kehakiman lebih cemas lagi, mengingat mereka *sudah* dibom. Bagaimana kalau bom selanjutnya meledak di wajah mereka, atau wajah anak mereka? Seminggu kemudian pada 23 September 2000, tim dokter mengumumkan bahwa sebenarnya Soeharto yang mengaku-ngaku sakit sampai bolos sebenarnya sehat-sehat saja secara fisik. Hanya saja, ia berkelakuan "mengalami sakit mental" dan "syarafnya terganggu" selama diperiksa, sehingga tak layak disidang. Seminggu kemudian pada 28 September 2000, majelis hakim menyetop dakwaan terhadap Soeharto dan menghentikan persidangan. Soeharto berhasil lolos. 8 tahun kemudian, Soeharto mati. 2 tahun kemudian pada 2010, kehebohan melanda kasus penggugatan kerugian Yayasan Supersemar. Soeharto boleh saja mati, tetapi negara yang bank-bank BUMN nya dirampok Soeharto masih ada. Selama bertahun-tahun, negara menuntut uangnya kembali, misal sebanyak Rp 4.4 triliun dari Yayasan Supersemar. Ketika vonis hampir dijatuhkan, terjadi suatu trik sulap. Kertas dokumen putusan kasasi ternyata tidak sengaja mengalami salah ketik, sehingga salah satu paket ganti rugi yang harus dibayarkan Yayasan Supersemar bukan Rp 185 miliar, melainkan Rp 185 juta saja. Karena salah ketik. Ups. Akhirnya kesalahan ketik kecil ini berhasil diperbaiki 5 tahun kemudian. Selama 5 tahun itu, segala cara aksi legal dilancarkan untuk menunda putusan finalnya. Ternyata, yang harus membayar uangnya bukan keluarga Cendana sebagai ahli waris Soeharto yang saat masih presiden menguasai langsung yayasan-yayasan itu via jabatan formal, melainkan badan yayasan itu sendiri sebagai suatu entitas terpisah. Gerombolan keluarga Cendana membayar ganti rugi ke negara sebanyak nol rupiah. Pengacara keluarga Cendana, O.C. Kaligis, besorak menyombong: "Kami menang mutlak". Soeharto dan keluarganya bukan hanya lolos dari penjara, melainkan juga lolos dari harus mengembalikan Rp 4.4 triliun uang cash yang telah mereka curi lewat Yayasan Supersemar. Yang harus membayarnya malah orang lain. Sampai hari ini, uang cash 4.4 triliun rupiah yang dirampok Soeharto dari bank-bank milik negara masih disimpan dalam pundi-pundi raksasa kekayaan dan aset pribadi keluarga Cendana.

meanwhile habibie pas rupiah melemah & krisis moneter:

Prabowo: "Rupiah begini dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok! Ya kan?"